Bahwa yang dapat Tergugat simpulkan dalam gugatannya,Penggugat keberatan dengan terbitnya Surat Peringatan Nomor50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, Surat Peringatan II Nomor60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan III Nomor66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh CamatPenjaringan in casu Tergugat;2.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quoadalah Surat Camat Penjaringan tentang Surat Peringatan Nomor50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, Surat Peringatan II Nomor60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan III Nomor66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada Sadr.Peter Sidharta, Jl. Bandengan Utara Nomor 52/A5, RT.O1 RW.15Kelurahan Penjaringan;5.

Menyatakan Sah Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28Februari 2019, Surat Peringatan II Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret2019 dan Surat Peringatan III Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019yang dikeluarkan oleh Tergugat;3. Biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Penggugat;4. Ex Aequo et Bono;Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulispada tanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya:I. DALAM EKSEPSIA. Objek Sengketa1.

Menyatakan Sah Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28Februari 2019, Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret2019, Surat Peringatan III Nomor 56/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yangdikeluarkan oleh Tergugat;3.

, Hal:Surat Peringatan tanggal 28 Februari 2019 (vide bukti P40 = T9), SuratNomor: 60/1.758.1 Hal: Peringatan II tanggal 8 Maret 2019 (vide bukti P41=T10) dan Surat Nomor: 66/1.758.1 Hal: Peringatan III pada tanggal 11Maret 2019 yang ditujukan kepada Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019,hal Peringatan yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamatdi Jalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5, RT 01, RW 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan II yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diJalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5 RT 01, RW 15, KelurahanPenjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 Tanggal 28 Februari 2019,hal Peringatan yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamatdi Jalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5, RT 01, RW 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan II yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diJalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5, RT 01, RW 15, KelurahanPenjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 tanggal

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, halPeringatan I, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan Il, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi

Jakarta Barat; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019, halPeringatan Ill, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat:3.

Putusan Nomor 253 K/TUN/2020 Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, halPeringatan , yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat: Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1, tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan Il, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi

Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019.b. Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019.c. Surat Peringatan III Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 maret 2019Tergugat telah meminta Penggugat untuk menghentikan segala aktifitas danmemindahkan serta mengosongkan barangbarang yang ada di atas tanahmilik Penggugat tersebut..

Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019.b. Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019.c.Surat Peringatan III Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret 20194.

Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 Tanggal 28 Februari2019, dalam jangka waktu 7x24 jam untuk segeramemindahkan dan mengosongkan sendiri barangbarang yangberada di lokasi;m.2. Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019,dalam jangka waktu 3x24 Jam untuk segera memindahkandan mengosongkan sendiri barangbarang yang berada dilokasi;m.3.

Bandengan Utara Nomor 52/A5Rt. 01 Rw. 15, Kelurahan Penjaringan, di Jakarta.Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Tanggal 8Maret 2019 Hal : Peringatan Il, yang ditujukan kepada Peter Sidharta,beralamat di JI.

Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta.Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Tanggal 11Maret 2019, Hal : Peringatan III, yang ditujukan kepada Peter Sidharta,beralamat di JI.

Surat Peringatan (SP) Nomor 18/1.758.1 tanggal 2 Pebruari2017 yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan/JIl. KapukKamal Raya No.35 karena adanya membangun tanpa zin/IMBberupa bangunan Gudang;c.2. Surat Segel (SS) Nomor 20/1.758.1 tanggal 7 Pebruari 2017Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUNJKT.Surat Segel (SS) ini dikeluarkan karena pemilik bangunantidak mematuhi Surat Peringatan No.18/1.758.1 tanggal 2Pebruari 2017 tersebut;c.3.

Surat Peringatan (SP) Nomor 18/1.758.1 tanggal 2Pebruari 2017 Jo.Surat Segel (SS) Nomor 20/1.758.1 tanggal 7Pebruari 2017;Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 735/1.711.53,tanggal 29 Maret 2017, Perihal Penolakan Berkas PermohonanKRK, Penolakan tersebut terkait luas tanah pada lokasi tersebut5.760 m2 sehingga proses konsultasi melalui Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi DKI Jakarta danDinas Penanaman Modal Pelayanan

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Peringatan Nomor : 18/1.758.1, tanggal 2 Pebruari 2017,yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Segel Nomor : 20/1.758.1, tanggal 7 Pebruari 2017, yangditerbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Peringatan Nomor : 18/1.758.1, tanggal 2 Pebruari 2017,yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Segel Nomor : 20/1.758.1, tanggal 7 Pebruari 2017, yangditerbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor : 41/1.758.1, tanggal 14Pebruari 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.(Fotokopi sesuai dengan asili);Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus loukota JakartaNomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung.

OBJEK GUGATAN / SENGKETA :Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah SuratPerintah Bongkar No. 686/ 1.758.1, tanggal 3 Pebruari2010 tentang Pembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, untukselanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan ObyekHal 3 dari 27 hal Putusan.Pkr.No.21/G/2010/PTUN JKT.Bahwa dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo,Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untukmembongkar/mengosongkan sendiri bangunan milikPenggugat dalam jangka waktu 1x24 jam ; TENTANG ALASANALASAN GUGATAN :1.

Surat Walikota Jakarta Barat No. 7685/1.758.1 tanggal 16 Desember 2009perihal Surat Peringatan ;11.2. Surat Walikota Jakarta Barat No. 133/1.1758.1 tanggal 7 Januari 2010perihal Surat Peringatan II ;11.3.

Surat Walikota Jakarta Barat No. 325/1.758.1 tanggal 18 Januari 2010perihal Surat Peringatan 1 ;dan terakhir Walikota Jakarta Barat menerbitkanSurat Keputusan ber upa Surat Perintah Bongkaryang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;Bahwa yang membingungkan Penggugat (dan hal inimenunjukan ketidakkonsistenan Tergugat), alasanyang dijadikan dasar penertiban bangunan milikPenggugat selalu) berubahubah dalam setiap suratperingatan yang diterbitkannya, yaitu12.1.

, tanggal 3 Februari 2010dari Walikota Jakarta Barat, TentangPembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 2: surat dari WalikotaJakarta Barat Nomor 7685/ 1.758.1,tanggal 16 Desember 2009.

Hal SuratPeringatan Il ditujukan kepada Sadr.Jousin Silalahi, (foto copy sesualidengan aslinya) ;surat dari Walikota Jakarta BaratNomor : 325/ 1.758.1 tanggal 18 Januari2010. Hal Surat Peringatan III ditujukankepada Sdr.

strong> :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal Surat Perintah Bongkar Nomor: 274/-1.758.1

Pademangan VIII Raya No. 62 RT 004/ RW 010 Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor: 274/-1.758.1, Tanggal 25 February 2019, dari Tergugat ditujukan Kepada Pemilik Bangunan Jl.

SURAT PERINTAH BONGKAR, Nomor: 274/1.758.1, tanggal 25022019,dari TERGUGAT ditujukan Kepada Pemilik Bangunan JI. Pademangan VIIIRaya No. 62 RT 004/ RW 010 Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta;Halaman 2 dari 56 halaman.

Pademangan VIII RT. 004/010, dengan dalih tidaksatu pun surat legalitas PENGGUGAT beralamat di Jalan PademanganVIII RT. 004/010;Bahwa yang dituju oleh SPB No. 274/1.758.1 adalah pemilik BangunanVIII, RT. 004/010 atau yang dituju adalah orang yang memiliki bangunanitu. Keakuratan SPB 274/1.758.1, dan terhadap pelanggaran mendirikanbangunan di JI. Pademangan VIII RT. 004/010.

Menyatakan sah Surat Perintah Bongkar Nomor 274/1.758.1, tanggal 25Pebruari 2019;3. Biaya Perkara menurut hukum dibebankan kepada para Penggugat;4.

Bukti T11Surat Peringatan Nomor: 230/1.758.1, tanggal 18 Februari2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Segel Nomor: 258/1.758.1, tanggal 21 Februari 2019,yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, TataRuang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Gambararsitektur agar diperbaiki dan disesuaikan dengan bangunan yang sudah ada.IMB yang diterbitkan adalah IMB Sementara Berjangka;Bahwa Tergugat menyatakan mengeluarkan Surat Segel tanggal 21 Februari2019, No. 258/1.758.1 serta Tergugat mengeluarkan Surat Perintah BongkarNomor: 274/1.758.1, tanggal 25 Februari 2019 yang ditujukan Kepada PemilikBangunan JI.

Menyatakan Barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar surat segel No. 41/-1.758.1/SS/T/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : Kep.002/C/W.05/89-S, tanggal 26 Juli 1989 tentang Pengang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Riang dan Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selanjutnya karena saat itu renovasi bangunan ruko saksi Syamsul Bahrisudah terbangun dan belum memberikan uang, kemudian terdakwamendatangi saksi Syamsul Bahri memberikan Surat Peringatan nomor : 01/1.758/SP/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan kembali pada tanggal 7 Februari2017 memberikan Surat Segel nomor : 21/1.758.1/SS/II/2017 tanggal 3Februari 2017 serta selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 memberikanSurat Perintah Bongkar nomor : 78/1.758.1/SPN/T/II/2017 tanggal 10 Februari2017; bahwa

Slamet pemilik bangunan ruko yangtidak memiliki IMB saat menambah bangunan dan memberikan SuratPeringatan nomor : 07/1.758.1/SP/T/l/2017 dan minta saksi H. Slamet untukdatang menemui terdakwa di kantor Kecamatan Ciracas, karena saat itu saksiH.

Selanjutnya karena saat itu renovasi bangunan ruko saksi Syamsul Bahri sudahterbangun dan belum memberikan uang, kemudian terdakwa mendatangi saksiSyamsul Bahri memberikan Surat Peringatan nomor : 01/1.758/SP/I/2017tanggal 27 Januari 2017 dan kembali pada tanggal 7 Februari 2017 memberikanSurat Segel nomor : 21/1.758.1/SS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 sertaselanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 memberikan Surat Perintah Bongkarnomor : 78/1.758.1/SPN/T/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; bahwa

Slamet pemilik bangunan ruko yangtidak memiliki IMB saat menambah bangunan dan memberikan SuratPeringatan nomor : 07/1.758.1/SP/T/I/2017 dan minta saksi H. Slamet untukdatang menemui terdakwa di kantor Kecamatan Ciracas, karena saat itu saksiH.

Slametdan memberikan Surat Segel nomor : 41/1.758.1/SS/II/2017 tanggal 6 Februari2017, karena bangunannya akan disegel kemudian saksi H. Slamet memintaterdakwa untuk tidak melakukan penyegelan dan bernegosiasi untuk memintakeringanan dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)namun terdakwa tetap menolak dan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Kemudian saksi H.

No. 210 K/TUN/2011Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, IIsebagai Tergugat Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBYEK SENGKETA1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusanyang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa :e Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/1.758.1 tanggal

tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran/Pengosongan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Mangga I RT. 008 RW.08 Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sampai dengan adanya putusanPengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 tentangPembongkaran/Pengosongan yang

dikeluarkan Tergugat ;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :e Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009tentang Pembongkaran/Pengosongan yang dikeluarkan Tergugat ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Hal. 5 dari 13 hal.

Mangga I Blok C RT 008 RW 08Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Baratsampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecualiada putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnyadikemudian hari ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran/Pengosongan Bangunan diatas lahan Sertipikat Hak Milik

Listiawan Widiatmoko yang terletak di Jl.Mangga I Blok C RT 008 RW 08 Kelurahan Duri KepaKecamatan Kebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat ;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 tentangPembongkaran/ Pengosongan Bangunan diatas lahan SertipikatHak Milik Nomor : 1243/Duri Kepa a.n. Listiawan Widiatmokoyang terletak di Jl.

Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 180/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 8 Juni 2010 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM PENUNDAAN : e Menguatkan Penetapan Nomor : 180/G/2009/PTUNJKT tanggal 12Januari 2010 tentang penundaan pelaksanaan surat keputusanTergugat Nomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 tentangPembongkaran / Pengosongan Bangunan di atas lahan Sertipikat HakMilik

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 tentangPembongkaran/Pengosongan Bangunan di atas lahanSertipikat Hak Milik Nomor : 1243/Duri Kepa az.n.Listiawan Widiatmoko yang terletak di JI. Mangga BlokC RT 008 RW O08 Kelurahan Duri Kepa KecamatanKebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember2009 tentang Pembongkaran / Pengosongan Bangunandi atas lahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1243/Duri Kepaa.n. Listiawan Widiatmoko yang terletak di JI. Mangga Blok C RT 008 RW 08 Kelurahan Duri Kepa KecamatanKebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat ; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara iniyang diperhitungkan sebesar Rp 3.348.000.

G/2009/PTUNJKT. yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerimapermohonan banding dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tertanggal 8 Juni 2010 dalam perkara Nomor : 180/G/2009/PTUN.JKT dan mencabut tentang penetapan No.180/G/2009/PTUNJKT tanggal 12 Januari 2010 tentang penundaan pelaksanaan suratkeputusan Tergugat No. 7590/1.758.1

tanggal 7 Desember 2009 danmemerintahkan Tergugat/Pembanding II untuk melaksanakan/meneruskanSurat Perintah Bongkar (SPB) No.7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 ; Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan kontramemori banding tertanggal 25 Agustus 2010 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010, kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat II Intervensi

Berkas Perkara Nomor : 148/G/2011/PTUN.JKT dan suratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketaTENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimanatercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam Permohonan Penundaan :nnnncenn nnn nemo nc nnn ncee Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat PerintahBongkar Nomor : 3384/1.758.1

tananh yang sedang disengketakan, maka keputusannya SuratPerintah Bongkar (SPB) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniharus dinyatakan tidak Sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2011 haruslah dibatalkan dan gugatanPenggugat/Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya dan permohonanPara Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Perintah Bongkardari Tergugat Nomor : 3384/1.758.1

1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;MENGADILIe Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/PeMbDAaNAING jn nn nn nn nn nn nn nn nn nen nn nen nnn nnne Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 148/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2011 yangdimohonkanDANCING j nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnMENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN Menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Perintah Bongkar Nomor :3384/1.758.1

Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar dari Walikota JakartaBarat (Tergugat) Nomor : 3384/1.758.1 tanggal 8 Juli 2011, tentangPembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanah Kavling DaerahKhusus lbukota (DKI) Blok No.1 Rt.005/01 Kelurahan MeruyaUtara, Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat yangditerbitkan olehTergugat ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar dariWalikota Jakarta Barat (Tergugat) Nomor : 3384/1.758.1 tanggal 8Juli 2011, tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanahKavling Daerah Khusus lbukota (DKI) Blok No.1 Rt.005/001Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Kota AdministratifJakarta Barat;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan10Tergugat berupa :Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/ 1.758.1 tanggal 7Desember 2009 tentang Pembongkaran/Pengosongan yangdikeluarkan Tergugat ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabute Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/ 1.758.1tanggal 7 Desember 2009 tentangPembongkaran/Pengosongan yang dikeluarkanTergugat ;4.

Menyatakan sah demi hukum Surat Perintah Bongkar(SPB) Nomor : 7590/ 1.758.1 tanggal 7 Desember 2009yang dikeluarkaan oleh Tergugat. Menyatakan batal demi hukum Izin Bedeng SementaraNomor : 917/Ket/B/1994 tanggal 11 Maret 1994 atasnama Darianus Lungguk Sitorus yang dikeluarkan olehSuku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota / P2B JakartaBarat. Mengabulkan seluruh permohonan Tergugat IIIntervensi.

Il Intv VII : SuratPeringatan Nomor 5276/ 1.758.1 yangdikeluarkan oleh WALIKOTA JAKARTABARAT, tertanggal 20 Agustus 2009 ;(Foto copy sesuai cap asli WalikotaJakarta Barat) ;. Bukti T. Il Intv VIII : SuratPeringatan Il Nomor 5798/ 1.758.1 yangdikeluarkan oleh WALIKOTA JAKARTABARAT, tertanggal 11 September 2009 ;(Foto copy sesual cap asli) :. Bukti T. Il Intv IX : SuratPeringatan II!

Nomor 6152/ 1.758.1 yangdikeluarkan oleh WALIKOTA = JAKARTABARAT, tertanggal 8 Oktober 2009 ;30(Foto copy sesual cap asli) ;10. Bukti T. Il Intv X : Surat PerintahBongkar (SPB) Nomor 7590/ 1.758.1 yangdikeluarkan oleh WALIKOTA JAKARTA BARATtertanggal 7 Desember 2009 ; (Foto copysesuai cap asli)11. Bukti T. Il Intv XI: Pajak Bumi DanBangunan (PBB) atas nama HEDHYJUWANTORO, seluas 224 M?, Tahun 2002 ;(Foto copy sesuai dengan aslinya) =;12. Bukti T.

Menyatakan tidak sah Surat KeputusanTergugat Nomor : 7590/ 1.758.1 tanggal 7Desember 2009 tentangPembongkaran/Pengosongan Bangunan diataslahan Sertipikat Hak Milik Nomor1243/Duri Kepa a.n. Listiawan Widiatmokoyang terletak di Jl. Mangga Blok C RT 008RW 08 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan KebunHalaman 51 dari 37 halaman Putusan Nomor :180/G/2009/PTUN JKTJeruk Kota Administrasi Jakarta Barat ;3.

Tentang Obyek SengketaYang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perintah Bongkar dariWalikota Jakarta Barat No : 3384/1.758.1 Tanggal : 8 Juli 2011, Tentang :Pembongkaran/Penertiban Bangunan Di Atas Tanah Kaveling DKI Blok I No 1 RT005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi JakartaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa ;II.

Teguh Hendrawan, Tergugatdengan cepat telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Peringatan I No:2778/1.758.1 tanggal 31 Mei 2011, Surat Peringatan II No:2952/1.758.1 tanggal 13 Juni 2011, Surat Peringatan III No.3210/1.758.1 tanggal 27 Juni 2011 dan Surat Perintah Bongkar No:3384/1.758.1, tanggal 8 Juli 2011, Tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1 No 1 Rt005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat, untuk membongkar dan mengosongkanbangunan

apabila terdapatkeadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan ParaPenggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutetap dilaksanakan; demikian juga menunjuk pada dalildalil yang telahdisampaikan, maka untuk mencegah kerugian moril maupun meteriil, dengan iniPara Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menunda Pelaksanaan SuratPerintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat No: 3384/1.758.1

Barat(Tergugat) tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanah kavlingDaerah Khusus Ibukota (DKI) Blok I No. 1 RT 005/01 Kelurahan Meruya Utara,Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, selama permohonansengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;2 Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta BaratNomor : 3384/1.758.1

tanggal 08 Juli 2011 tentang Pembongkaran/ PenertibanBangunan diatas tanah kavling Daerah Khusus Ibukota (DKI) Blok I No. 1 RT005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota AdministrasiJakarta Barat yang diterbitkan oleh Tergugat ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat Nomor : 3384/1.758.1 tanggal O08 Juli 2011 tentangPembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanah kavling Daerah KhususIbukota (DKI) Blok I No. 1 RT 005/01 Kelurahan Meruya Utara

Teguh Hendrawan, Tergugat dengan cepat telahmengeluarkan 3 (tiga) Surat Peringatan No: 2778/1.758.1 tanggal 31Mei 2011, Surat Peringatan II No: 2952/1.758.1 tanggal 13 Juni 2011,Surat Peringatan III No. 3210/1.758.1 tanggal 27 Juni 2011 dan SuratPerintah Bongkar No: 3384/1.758.1, tanggal 8 Juli 2011, TentangPembongkaran/Penertiban Bangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1No 1 Rt 005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat, untuk membongkar dan mengosongkanbangunan

Majelis Hakim yang mengadili perkara iniuntuk menunda Pelaksanaan Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat No: 3384/1.758.1, tanggal 8 Juli 2011, TentangPembongkaran/Penertiban Bangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1No 1 RT 005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat, untuk membongkar dan mengosongkanbangunan dan tanah milik Para Penggugat terletak di JI.

Tanggal 20 Desember 2011 adalah sebagaiberikut:MENGADILI :Dalam Permohonan Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Perintah BongkarNomor : 3384/1.758.1 Tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan diatas Tanah Kavling DKI Blok 1 No. 1 RT. 005/01Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi JakartaBarat;Dalam Pokok Perkara :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.

Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta BaratNomor : 3384/1.758.1 tanggal O08 Juli 2011 tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanah kavling Daerah Khusus Ibukota (DKI) Blok No. 1 RT. 005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat yang diterbitkan oleh Tergugat ;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat Nomor : 3384/1.758.1 tanggal 08 Juli 2011 tentangPembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanah kavling Daerah Khususlbukota (DKI) Blok No. 1 RT. 005/01 Kelurahan Meruya Utara, KecamatanKembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat ;.

., Nomor:3, RT.005.RW.07, Kelurahan Kebon Jeruk, KecamatanKebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat,Daerah Khusus lbukota Jakarta, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berdudukan di Komplek Dinasdinas TeknisJatibaru, Jalan Taman Jati Baru No.1 TanahAbang, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Nomor: 3152/1.758.1 tanggal 16September 2014 telah memberi kuasa kepada :1.

., dan DennyHarnoko, SH. semuanya PegawaiPemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, berkantor pada BiroHukum Blok G lantai IX Jalan MedanMerdeka Selatan No. 89 KotaAdministrasi Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor. 4154/ 1.758.1 tanggal 31Desember 2010, untuk selanjutnyadisebut sebagaiTERGUGAT ; eeePT. DUTA PERTIWI, Tbk, yang diwakilioleh F.X.

Maka =PENGGUGAT melalui LBH Jakarta,mengadukan TERGUGAT kepada Ketua Ombudsman RI dengansurat No. 654/SK/LBH/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010,juga ditembuskan kepada TERGUGAT, terkait denganPelayanan Publik yang sangat buruk, yang dilakukanoleh TERGUGAT; Bahwa, atas laporan kepada Ketua Ombudsman Rl,langsung ditindak lanjuti oleh = TERGUGAT denganmengirimkan Surat Undangan No. 3111/ 1.758.1, tanggal8 Oktober 2010, yang ditujukan kepada PENGGUGAT.

Aguswandi Tanjungpermasalahan perubahan peruntukan ITC Roxy Mas.Berdasarkan hasil pertemuan tersebut diatas,direalisasikan TERGUGAT dengan mengirimkan surat No.3332/ 1.758.1, tanggal 26 Oktober 2010, yang ditujukankepada PENGGUGAT ( Aguswandi Tanjung ) d/a LBH JakartaJalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Surat TERGUGATtersebut pada pokoknya menjelaskan, Bahwa DinasPengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta,yang pada saat itu bernama Dinas Penataan danPengawasan Bangunan Prov.

Bahwa, surat TERGUGAT No. 3332/1.758.1, tanggal 26Oktober 2010, dalam hal ini PENGGUGAT baru menerimadan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa, pada tanggal 27 Oktober 2010; Halaman 7 dari 93 halaman PutusanNo. 165/G/20 10/PTUNJKT4. Bahwa, Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta oleh PENGGUGAT, pada tanggal15 Nopember 2010; 5.

tanggal 28 Februari 2019, Surat PeringatanIl Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan IIl Nomor66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019;2.

Bahwa objek gugatan bersifat individual karena objek gugatan telah ditindaklanjuti oleh Walikotamadya Jakarta Utara dengan mengeluarkan surat tugaskepada Camat Kecamatan Penjaringan tanggal 14 Februari 2019 Nomor539/1.711.9 dimana Camat Kecamatan Penjaringan telah menerbitkanSurat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, SuratPeringatan II Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat PeringatanIll Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan padaPenggugat (sdr.

Bahwa objek gugatan bersifat final karena objek gugatan telah ditindaklanjuti oleh Walikotamadya Jakarta Utara dengan mengeluarkan surattugaskepada Camat Kecamatan Penjaringan tanggal 14 Februari 2019 NomorHalaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor 111/G/2019/PTUNJKT539/1.711.9 dan Camat Kecamatan Penjaringan telah menerbitkan SuratPeringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, Surat PeringatanIl Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan III Nomor66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Camat Penjaringan Nomor 60/1.758.1,tertanggal 8 Maret 2019 Hal : Peringatan Il, yangditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat di Jl.Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Kelurahan Penjaringan.

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Camat Penjaringan Nomor 66/1.758.1,tertanggal 11 Maret 2019, Hal : Peringatan Ill, yangditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat di JI.Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor 111/G/2019/PTUNJKTBukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Kelurahan Penjaringan, di Jakarta.

,yang terletak di Jalan TPU Semper RT 003 RW. 003, Kelurahan Semper Timur,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara selambatlambatnya 3 x 24 jam, tertanggal 29September 2009;Selanjutnya Tergugat IJ kembali menerbitkan Surat Perintah Bongkar Nomor4612/1.758.1 tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB) di atas girik C Nomor 415 Ps. 40 D. I seluas + 3.240 m?, C. Nomor 117Ps. 41 S.II seluas + 4.650 m?, C. Nomor89 Ps. 41 S.II seluas + 18.050 m2, C.

Keberatan ini didasarkan pada ada faktabahwa salah satu dari pemilikan bidang tanah yang telah disebutkan dalam SuratPerintah Bongkar Nomor 4612/1.758.1 tidak pernah mengajukan permohonanpengosongan bidang tanah kepada pemerintah. Bidang tanah yang dimaksudadalah Girik C. 618 Ps41 S.II seluas + 6,381 m* atas nama Adnan sebagai ahli waris dari AlmarhumHal. 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3201 K/Pdt/20121028.29.Yahya H Bin Sumpil.

Mendirikan bangunan tanpa ijin, hal ini terlihat dari surat yang dikeluarkanberturutturut oleh Tergugat II yakni surat Nomor 4611/1.758.1 tertanggal 29September 2009 dan Nomor 4612/1.758.1 tertanggal 5 Oktober 2009;Bahwa atas tindakan tersebut Tergugat II dan Tergugat IV telah melanggar haksubyektif dari Para Penggugat/Para Wakil Kelompok serta Anggota Kelompokberupa:a.

Bahwa tanggal 29 September 2009 Walikota Jakarta Utara mengeluarkan SuratPerintah Bongkar Kedua Nomor A611/1.758.1, tentang PembongkaranBangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB) di atas Girik C Nomor A15 Ps.40 D.I seluas + 3.240 m2, C Nomor 117Ps. 41 S.Il seluas +4.650 m?, C Nomor 89 Ps. 41 S.Il seluas + 18.050 m?

Bahwa tanggal 5 Oktober 2009 Walikota Jakarta Utara mengeluarkan SuratPerintah Bongkar Ketiga Nomor 4612/1.758.1, tentang PembongkaranBangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas Girik C Nomor 415Ps.40 DI seluas + 3.240 m, C Nomor 117Ps.41 SI seluas + 4.650 m*, C Nomor 89 Ps. 41 S.Il seluas + 18.050 m?, CNomor 28 Ps. 40 D.I dan Ps 41 S.Il seluas + 4.354 m2, C Nomor 618 Ps. 41 S.Ilseluas + 6.381 m?

., dan Denny Harnoko, S.H. semuanya PegawaiPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor padaBiro Hukum Blok G lantai IX Jalan Medan Merdeka Selatan No. 89Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor. 456/1.758.1 tanggal 16 Februari 2012,PT. DUTA PERTIWI, Tbk, yang diwakili oleh F.X.

Maka PENGGUGAT melalui LBH Jakarta,mengadukan Tergugat kepada Ketua Ombudsman RI dengan surat No. 654/SK/LBH/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, juga ditembuskan kepada Tergugat, terkaitdengan Pelayanan Publik yang sangat buruk, yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa, atas laporan kepada Ketua Ombudsman RI, langsung ditindak lanjuti olehTergugat dengan mengirimkan Surat Undangan No. 3111/1.758.1, tanggal 8Oktober 2010, yang ditujukan kepada Penggugat.

Aguswandi Tanjung permasalahan perubahan peruntukan ITC Roxy Mas.Berdasarkan hasil pertemuan tersebut diatas, direalisasikan Tergugat denganmengirimkan surat No. 3332/1.758.1, tanggal 26 Oktober 2010, yang ditujukankepada Penggugat (Aguswandi Tanjung) d/a LBH Jakarta Jalan Diponegoro No. 74Jakarta Pusat. Surat Tergugat tersebut pada pokoknya menjelaskan, Bahwa DinasPengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta, yang pada saat itubernama Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Prov.

Duta Pertiwi, telah memenuhi persyaratan teknis sesuai denganketentuan yang berlaku;3 Bahwa, surat Tergugat No. 3332/1.758.1, tanggal 26 Oktober 2010, dalam hal iniPenggugat baru menerima dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa, pada tanggal 27 Oktober 2010;4 Bahwa, Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaoleh Penggugat, pada tanggal 15 Nopember 2010;5 Bahwa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 UUPengadilan Tata Usaha Negara

Hasyim Ashari ( Roxy Mas ) Kelurahan CidengKecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat;Bahwa informasi tersebut Penggugat peroleh karena Tergugat telah memberikaninformasi adanya penerbitan surat Keputusan a quo, berdasarkan surat TergugatNomor 3332/1.758.1 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan fakta yang ada obyek sengketa a quo yaitu surat KeputusanNomor 289/KM/P/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang KeteranganMembangun a.n PT Duta Pertiwi atas kegiatan

JKTDinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3715/1.758.1.Kuasa ini diberikan dengan haksubstitusi tertanggal 21 November 2012, untukselanjutnya disebutsebagaiT ERGUGAT/T ERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah M@MDaCa n nne won nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn ene nen ene ne ne1.