Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lmg
Tanggal 30 Maret 2016 — Zainul Musholin, laki-laki, lahir di Lamongan, 19 Juni 1971, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT/RW 01/01 Desa Payaman Kec. Solokuro Kab.Lamongan, Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedaulatan Rakyat dengan nama Zainul Musholin berdasarkan [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jo Pemilu 9 April 2014 dengan segala tindak lanjutnya c.q. tindakan hukum (register dan Deklarasi HAM/ Kedaulatan rakyat)] / tindakan hukum untuk dan atas nama kedaulatan rakyat dengan nama Zainul Musholin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHANDY IRIAWAN, SH., ATTORNEYS & LEGAL CONSULTANTS, berkantor di Jl. Simpang Janti Barat I No. 1 Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai ............................................... Penggugat; Lawan : 1. Ir. H. Joko Widodo dengan alamat yang diketahui PELAWAN adalah di Istana Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut .......................................................................... Tergugat I; 2. Prof. Dr. M. Hatta Ali SH., MH., dengan alamat yang diketahui PELAWAN adalah di Kantor Pusat Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut ................................. Tergugat II; 3. Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H. dengan alamat yang diketahui PELAWAN adalah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut ........................................................................................................ Tergugat III; 4. Judi Prasetya SH., MH., dengan alamat yang diketahui PELAWAN adalah di Pengadilan Negeri Lamongan Jl. Veteran No. 18 Lamongan untuk selanjutnya disebut ........................................................................................... Tergugat IV; 5. Carolina, SH., MH., dengan alamat yang diketahui PELAWAN adalah di Pengadilan Negeri Lamongan Jl. Veteran No. 18 Lamongan untuk selanjutnya disebut ............................................................................................ Tergugat V;
12913
  • Uang rupiah SBKKN sebagaimanadimaksud Surat No: 1001.05/469/04.16/NKRI tgl. 1/4/2016 yangditandatangani Sdr. M. Ishaq Fanani Al Faruq dengan segala6perubahannya sebagaimana dimaksud SBKKN (No: 1001.05.02/3587.01/06.16/NKRI jo No: 1001.05.02/3587.02/06.16/NKRI) tgl.15/6/2016 dengan segala perubahannya yang dikuasakan kepadaKOPERASI INDONESIA.Dengan uraian lain bahwa penyelesaian atas Perkara a quo, sebagaiberikut:i)Secara SAH dan meyakinkan obyek (tanah dan bangunan) SHM No167 Desa Payaman Kec.
    Bapak Mujais dalam jabatan Presiden RepublikIndonesia, dengan uraian dokumen sebagai berikut :vi)Vii)a) Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI =No:1001.01/84/TAP.03.16/NKRI tgl. 8/38/2016 dengan segalaperubahannya sebagaimana terakhir Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara RI No: 1001.01/3587.1/TAP.01.17/NKRI tgl.7/1/2017 dan telah disampaikan dengan Surat SOMASI No:013/PEM.02/2017 tgl. 6/2/2017b) Surat No: 1001.05/470/04.16/NKRI tgl. 1/4/2016 yang ditandatangani Sdr.
    Qadarudin Fajri Adi, STP, M.Sc. dan Surat No:1001.05/469/04.16/NKRI tgl. 1/4/2016 yang ditandatangani Sdr.M.
    Lamongan pada bulan Maret 2016 tersebut, BUKANBERDASARKAN Surat No: 1001.05/469/04.16/NKRI tgl. 1/4/2016yang ditandatangani Sdr. M. Ishaq Fanani Al Farug dan Surat No:1001.05/470/04.16/NKRI tgl. 1/4/2016 yang ditandatangani Sdr.Qadarudin Fajri Adi, STP, M.Sc. sebagaimana dalam dakwanaan.MELAINKAN, PELAWAN memasuki kembali obyek (tanah danbangunan) dimaksud atas dasar uraian huruf a dan huruf b jomendapatkan pengesahar/ ijin dari Negara c.q. Pemerintahan NegaraRI c.g.
Register : 14-12-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 263/Pid.B/2016/PN.Lmg
Tanggal 1 Maret 2017 — ZAINAL MUSHOLIN Bin Alm H. KUSNAN
8730
  • :Bahwa kekuasaan atas penyelenggara Negara yang Sah sebagaimanadimaksud (Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 7 UU 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) adalah sebagaimana uraian angka 3 dan 6Putusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;Bahwa terbitnya dokumen Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RINo: 1001.01/84/TAP.03.16/NKRI tgl 8/3/2016 dengan segalaperubahannya sebagaimana terakhir No.1001.01/3587.3/TAP.12.16/NKRItgl.21/12/2016 Jo No : 1001.01/3587.1/TAP.01.17/NKRI tgl 7/1/2017 Josurat no : 1001.05
    /470/04.16/NKRI tgl 1/4/2016 yang ditandatangani Sadr.Qadarudin Fajri Adi, STP, M.Sc. dan surat No. 1001.05/469/04.16/NKRItgl 1/4/2016 yang ditandatangani Sdr.
    Surat Nomor : 1001.05/469/04.16/NKRI tanggal 1 April 2016 PerihalPelunasan hutang (Baillout dan Pengampunan) dari / oleh Negara dariKoperasi Pendawa yang ditandatangani oleh Direktur M.A. Yamani AlFaruq,2.
    Surat Nomor : 1001.05/470/04.16/NKRI tanggal 1 April 2016 PerihalKeputusan Keadilan (Baillout dan Pengampunan) dari / oleh Negaradari Dewan Penanggulangan Pemberdanaan dari Koperasi Pendawayang ditandatangani oleh Qadaruddin fajri adi, STp, M.Se,Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 167 Ayat (2) KUHP;AtauKedua :Bahwa ia terdakwa Zainal Musholin Bin Alm H.
    Surat Nomor : 1001.05/469/04.16/NKRI tanggal 1 April 2016 PerihalPelunasan hutang (Baillout dan Pengampunan) dari / olen Negara dariKoperasi Pendawa yang ditandatangani oleh Direktur M.A. Yamani AlFaruq,2.
Register : 17-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wsb
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat : Sari Meylita Kurniawati, Tergugat : 1.Ir. H. Joko Widodo 2.Sri Mulyani Indrawati, SE., M.Sc., Ph.D 3.Agus DW Martowardojo, Ph.D 4.PT. BPR Puspa Kencana
15144
  • Pemerintahan Negara Republik Indoensia melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dan atau PresidenRepublik Indonesia dan atau UPT Negara Republik Indonesia.Penyelesaian sebagaimana uraian angka i) dan angka ii),berdasarkan :a) SBKKN (No: 1001.05.01/2529.02/05.16/NKRI tgl. 13/5/20116jo No: 1001.05. 01/2529.02/08.16/NKRI tgl 4/8/2016) dengansegala perubahannya.b) Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No:1001.01/2529.2/TAP.08.16/NKRI tgl. 26/8/2016Bahwa Uang rupiah SBKKN sebagaimana uraian angka
Putus : 08-06-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Gpr
Tanggal 8 Juni 2017 — ENDANG RETNOWATI, Dk
MELAWAN
Ir. H. JOKO WIDODO, Dkk
6516
  • Keuangan Negara)dan LUNAS sejak tindakan hukum register (tgl. 3 Desember 2015) c.q.dengan diterbitkan Uang Rupiah SBKKN No: 1001.05/403/03.16/NKRItgl. 21 Maret 2016 dengan segala perubahannya sebagaimana terakhir No:1001.05.15/1444.01/10.16/ NKRI tgl. 21/10/2016.Terbit Aanmaning atas nama PN Kab. Kediri No: 08/Pdt.G/2016/PN Gprjo Putusan atas nama PN Kab.