MI WA SHI INDONESIA Jalan RayaCakung Cilincing Blok A 24 E KBN Cakung, Jakarta Utara,Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pengusaha telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesian PerselisihanPerburuhan Pusat No. 1600/1252/2639/IX/PHK/102005 tanggal 13 Oktober2005 yang telah berkekuatan hukum tetap

MI WA SHI INDONESIA bersediamenanggung biaya sesuai ketentuan Pasal 168 UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan karena para Pekerja telah dikualifikasikanmengundurkan diri;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesian PerselisinanPerburuhan Pusat No. 1600/1252/2639/IX/PHK/102005 tanggal 13 Oktober2005 adalah sebagai berikut :. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. MI WA SHI INDONESIAJalan Raya Cakung Cilincing Blok A. 24 E KBN Cakung Jakarta UtaraHal. 2 dari 11 hal.

Bahwa Permohonan ljin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PemohonPK telah diterima dan dikabulkan oleh Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4Pusat), berdasarkan PUTUSAN PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4PUSAT)DALAM PUTUSAN P4PUSAT NOMOR. 1600/1252/2639/1 X/PHK/102005 TANGGAI 13 OKTOBER 2005, KHUSUSNYA POINT (SATU), yangtelah sesuai dengan ketentuan Hukum dalam Undang undang RepublikIndonesia Nomor : 13 T AHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan;2.

Bahwa sesuai Pasal 140 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 168 ayat (1)UndangUndang RI Nomor. 13 Tahun 2003, maka PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4Pusat) seharusnyatidak menerbitkan Surat Putusan Nomor. 1600/1252/2639/1X/PHK/102005 tanggal 13 Oktober 2005 yang mewajibkan Pemohon PK untukmembayar secara tunai kepada Pekerja Sdr.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pelaksanaannya tersebutdiatas, maka terbukti Putusan P4P Nomor : 1600/1252/2639/1 X/PHK/102005 tanggal 13 Oktober 2005 tersebut adalah SALAH danBertentangan dengan ketentuan HUKUM yang berlaku, sehinggaPUTUSAN P4P tersebut harus DIBATALKAN DEMI HUKUM;Bahwa Amar Putusan P4P Nomor: 1600/1252/2639/1X/PHK/102005tanggal 13 Oktober 2005, khususnya point III dan IV, yang berbunyi :Ill. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.

register Nomor131/Pdt.P/2009/PA.Bdg, tanggal O07 Juli 2009, pada pokoknyaPemohon mengemukakan hal hal sebagai berikut:Bahwa, pada tanggal 16 Mei 1997 anak Pemohon bernama ANAKPEMOHON telah menikah dengan seorang laki laki beragamaIslam bernama SUAMI IBU KANDUNG di wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Rancasari Kota Bandung.Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang diberi nama:ANAK I, lahir tanggal 18041998.ANAK II, lahir tanggal 28022003.ANAK III , lahir tanggal 24 102005

ANAKI, lahir tanggal 18041998, ANAK II, lahir tanggal 28022003, dan ANAKIII, lahir tanggal 24102005 tinggal dan diurus olehneneknya yaitu) Pemohon PEMOHON ASLI, karena SUAMI IBUKANDUNG sebagai ayahnya tidak bertanggung jawab tidakmau mengurus bahkan sampai sekarang Pemohon sulit untukberkomunikasi/ menghubungi ayahnya dan tidak tahukeberadaanya.Bahwa setelah meninggal ANAK PEMOHON, maka anak = yangbernama ANAK I, lahir tanggal 18041998, ANAK II, lahirtanggal 28022003, dan ANAK III, lahir tanggal 24 102005

dunia di Saudi Arabiadan untuk keperluan lainnya.Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Kelas I.A Bandung untuk memanggil Pemohonagar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapansebagai berikut:Mengabulkan permohonan Pemohon.Menyatakan Pemohon WALI adalah wali dari anak 3 (tiga)orang anak masing masing diberi nama ANAK I, lahirtanggal 18041998, ANAK II, lahir tanggal 28022003dan ANAK III, lahir tanggal 24 102005

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, sehinggapermohonan Pemohon dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telahtimbul biaya perkara, maka biaya tersebut dibebankan kepadaPemohon.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan.MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon.Menetapkan Pemohon PEMOHON ASLI adalah wali dari 3 (tiga)orang anak yang masing masing bernama ANAK I, lahirtanggal 18041998, ANAK II, lahir tanggal 28022003,dan ANAK III, lahir tanggal 24 102005.Membebankan biaya perkara

JawaNo. 114, Buduran Sidoarjo ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pekerja telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan PusatNo. 1617/1800/1 707/PHK/XIII/102005 tanggal 20 Oktober 2005 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pengusaha dengan posita perkara

Pengusaha ;Mewajibkan kepada para pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan inikepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan P4 Daerah Propinsi Jawa Timurdalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinanPutusan ini jika tidak melakukan upaya hukum lainnya ;Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarijo ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 1617/1800/1707/PHK/XIII/102005

Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 1617/1800/1707/PHK/XIII/102005 tanggal 20Oktober 2005 diberitahukan kepada Pekerja pada tanggal 27 Juni 2006,kemudian terhadapnya oleh Pekerja dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus

Tuntutan mengenai denda keterlambatan gaji ditolak karena tidakdidukung bukti, lagi pula upah yang dituntut terkait dengan proses PHKoleh lembaga PPHI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : SITL MUAWANAH dan membatalkan putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Peroburuhan Pusat No.1617/1800/1707/PHK/XIII/102005 tanggal20 Oktober 2005 serta

Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : SITI MUAWANAH tersebut ;Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerouruhanPusat No.1617/1800/1707/PHK/XIII/102005

Bahwa Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(Tergugat) tanggal 12 Oktober 2005 No. 1584/1174/2439/IX/PHK/ 102005 tentangPemutusan Hubungan Kerja adalah Surat Penetapan tertulis yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara, telah memenuhi keterangan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986;a. Konkrit : Karena surat keputusan tersebut a quo nyatanyata dibuat olehTergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapatditentukan ;b.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 Oktober 2005 No.1584/1174/2439/TX/PHK/102005 adalah merupakan putusan banding administrasi,maka sesuai Pasal 48 jo.

Usaha Negara ini ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Desember2005 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Desember 2005 (bukti P.2),gugatan ini diajukan pada tanggal 19 Desember 2005 di Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah :Terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 1584/1174/2439/TX/PHK/102005

memperolehkekuatan hukum yang tetap ;6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Obyek Gugatan :Bahwa yang menjadi obyek gugatan untuk dimohonkan pembatalannya adalah SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/P4P (Tergugat) No.1584/1174/2439/1X/PHK/102005 tanggal 12 Oktober 2005 ;DasarDasar Gugatan :A.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 1584/ 1174/2439/IX/PHK/102005 tertanggal 12 Oktober 2005;Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yangisinya :a. Memberi izin kepada PT. Barisan Utama Textil untuk memutuskan hubungankerja Pekerja Sdri. Parinten, dkk (13 orang) terhitung sejak tanggal 30 Nopember2005;b. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.

Penggugat/Pengusaha;Melawan:SUNARTO VANANIJOKO MINTONO;HARYO HUTOMO;SANUSI HENDRAWANSYAH;YULI RISWANDAR;ABDUL HARIS, kesemuanya beralamat di Jalan Raya JakartaBogor Km. 40, Cilangkap, Bogor;oa KF wn >Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pekerja;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pengusaha telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan P4P JakartaNo. 1640/ 427/657/X/PHK/102005

tanggal 25 Oktober 2005 yang telahberkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pekerja dengan posita perkarasebagai berikut :Bahwa yang digugat oleh Penggugat pada perkara ini adalah PutusanTergugat No. 1640/427/657/X/PHK/102005 tanggal 25 Oktober 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.

dan tidak manusiawi:Bahwa dalam hal ini apa yang disampaikan oleh pihak Pekerja adalahtidak benar dan hanya semata rekayasa untuk memperdaya Pengusahayang pada gilirannya Pengusaha sangat dirugikan;10.Kami sertakan kronologis pengunduran diri beberapa orang Pekerjasecara bersamaan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agarPanitia Penyelesaian Perselisinan Peroburunhan Pusat memberikan putusansebagai berikut :1.Mencabut dan membatalkan putusan P4P dengan No. 1640/427/657/X/PHK/102005

No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) telah mengambil putusan, yaitu putusan No.1640/427/657/X/PHK/102005. tanggal 25 Oktober 2005 yang amarnyasebagai berikut :Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganPekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a.

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) No. 1640/427/657/X/PHK/102005. tanggal 25Oktober 2005 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 03 Juli 2008kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2008 diajukanpermohonan

., selakukuasanya, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13No.23 E Makassar,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan P4P No.1576/186/61/XXIV/PHK/102005 tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pekerja dengan posita

Pekerja tidak mengakui telah melakukan penyelewengankeuangan Perusahaan sebagaimana surat pemberhentian gaji dan tunjanganyang diterima dari Pengusaha karena justru Pekerja tidak melakukan kesalahansehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pencemaran nama baikPekerja ;Bahwa Pekerja menuntut hakhaknya sesuai aturan ketenagakerjaanyang berlaku karena Pekerja diberhentikan oleh Pengusaha ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat No.1576/186/61/XXIV/PHK/102005

No.98 PK/PDT.SUS/2011Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Perselisihan Perburuhan PusatNo.1576/186/61/XXIV/PHK/102005 tanggal 11 Oktober 2005 diberitahukankepada Pengusaha pada tanggal 23 Februari 2006 kemudian terhadapnya olehPengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 13 Mei 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

No. 47 PK/TUN/2008Pemohon Kasasi II /Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat II Intervensidengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPutusan P4 Pusat No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005 tertanggal 11 Oktober2005, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) ("Bank Ratu") d/a Tim Likuidasi dengan Pekerja Sdr.

Jakarta NO.201/P.065/03/IX/PHK/IV2005 tanggal 14 April 2005, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.Padahal masalah uang pesangon dari seluruh karyawan dari Bank Ratu sudahdibayar atau diselesaikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)selaku Badan yang mengambil alin hak dan wewenang serta semua tindakanhukum yang berhubungan dengan penutupan Bank Ratu, oleh karenanya SuratPutusan P4P tersebut harus dibatalkan menurut hukum ;Bahwa Surat P4 Pusat No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005

tertanggal11 Oktober 2005, diterima Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober2005 dan gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 29 Desember 2005,sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986) (Bukti P1) ;Bahwa Putusan P4 Pusat a quo adalah merupakan Penetapan Tertulisberupa Surat Keputusan No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005 tertanggal 11Oktober 2005 yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkanakibat

kerugian bagi Penggugat dengan mewajibkan untuk membayar secaratunai kepada Pekerja berupa uang pesangon ;Bahwa putusan P4P No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005 tertanggal 11Oktober 2005 yang memerintahkan Pengusaha (Bank Ratu) untuk membayaruang pesangon kepada pekerja sebagaimana diuraikan di atas, sangat merugikan Penggugat Cq.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Putusan P4 Pusat No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005 tertanggal 11 Oktober 2005 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat (P4P) untuk menerbitkan Surat Putusanyang baru antara lain berisi : Menyatakan hubungan kerja antara PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yangdalam hal ini diwakili oleh Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008beralamat Kantor di Jl. H. Mughni No. 8 C, Kuningan Timur, JakartaSelatan dengan pekerja Sdr.

Kasasi dan I dahulu Tergugat dan ParaPenggugatMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi Il sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat danTergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTergugat No. 1561/1658/1573/IX/PHK/102005

KP/360/II/R.tanggal 11 Oktober 2004 tentang keputusan sanksi administratif tingkatbanding ;Bahwa putusan P4P/Tergugat No. 1561/1658/1573/IX/PHK/102005 tanggal 10 Oktober 2005 tanggal 10 Oktober 2005 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta melanggarasasasas umum pemerintahan yang baik, karena Para Penggugat tidakpernah sedikitpun dalam menjalankan tugasnya telah melakukankesalahan berat, demikian pula adanya kerugian yang diderita perusahaandengan jumlah yang sangat besar

No. 231 K/TUN/2007Nomor : SE.13/MEM/SJHK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, oleh karenanyaputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa dari halhal yang telah Para Penggugat uraikan satu persatuseperti tersebut diatas membuktikan bahwa Putusan Tergugat No.1561/16581573/IX/PHK/102005 tanggal 10 Oktober 2005 terbuktimelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggarasasasaS umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya putusanTergugat tersebut mengandung cacat hukum

Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Tergugat No. 1561/1658/1573/X/PHK/102005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang PemutusanHubungan Kerja antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.dengan Sdr. Diah Kurniawati, S., Sdr. Yeti Desmiati dan Sdr. WahyuWijanarko ;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang isinyasebagai berikut : Mewajibkan kepada perusahaan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk., untuk memperjakan kembali Sdr. Diah Kurniawati,SE., Sdr. Yeti Desmiati dan Sdr.

Menyatakan batal Putusan Tergugat No. 1561/1658/1573/X/PHK/102005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang PHK antara PT. BNI (Persero)Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 231 K/TUN/2007Tbk. dengan Sdr. Diah Kurniawati, S., Sdr. Yeti Desmiati dan Sdr.Wahyu Wijanarko ;3. Memerintahkan Tergugat atau Pejabat lain yang ditunjuk/mengambilalih kewenangan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang isinyasebagai berikut : Mewajibkan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk., untukmempekerjakan kembali Sdr.

Elang Perdana Tyre Industrykarena telah hengkang bekerja di tempat lain (perusahaan competion);Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut TerbantahIl, Ill, VV, V, Vi dan Terbantah VII, mengajukan banding ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan P4P mengeluarkan putusansebagaimana tertuang dalam putusan P4P Nomor: 1640/427/657/X/PHK/102005 yang diterima pada tanggal 11 Januari 2006 yang menetapakan halhaltersebut di atas;Bahwa selain itu para Terbantah selanjutnya

Elang Perdana Tyre Industy lebih jelas terlihathalhal:Para Terbantah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan yang jelasjelastidak memenuhi syarat akan tetapi pihak perusahaan tetap memberikan suratVerklaaring tertanggal 26 Februari 2004 yang mana surat tersebut akandipergunakan untuk mencairkan dana dari Jamsostek;Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Pusat(P4P) Nomor: 1640/427/657/X/PHK/102005 tanggal 25 Oktober yang baruditerima oleh PT.

Menyatakan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanNo. 1640/427/657/X/PHK/102005 tanggal 25 Oktober 2005 adalah tidakberkekuatan hukum dan batal demi hukum;4. Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 07/Pen.Pdt/Del.Eks.Aan/2006/PN.Cbn. Jo No. 15/2006.EKS. adalah tidakberkekuatan hukum dan batal demi hukum;5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun timbulbanding atau kasasi;6.

Dalam Pertimbangan Hukum halaman 8 alinea 2 Putusan PengadilanTinggi Bandung yang terhadapnya diajukan permohonan kasasi ini(putusan a quo) memberikan pertimbangan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa alasanalasan Pembantah/Pembanding dalamsurat bantahannya ternyata mempermasalahkan kembali mengenaipokok perkara sengketa perburuhan/pemutusan hubungan kerja danmengenai pokok perkara tersebut telah diputus oleh P4P dalamputusannya tanggal 25 Oktober 2006 No. 1640/427/657/X/PHK 102005 yang telah berkekuatan

Yang pada pokoknya telah melimpahkan kepada KetuaPengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan eksekusi PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Pusat No. 1640/427/657/X/PHK/102005 tanggal 25 Oktober 2005; Pembanding keberatankarena tidak pernah dipanggil, diberikan, didengar, bahkan tidakdiberikan tembusan;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembantah dalam sidang menyatakan pihakTermohon Kasasi IV/Terbantah Il s/d Termohon Kasasi VIl/TerbantahVil adalah karyawan PT.

JawaNo. 114, Buduran Sidoarjo ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pekerja telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan PusatNo. 1617/1800/1707/PHK/XIII/102005 tanggal 20 Oktober 2005 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pengusaha dengan posita perkara

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 1617/1800/1707/PHK/XIII/102005 tanggal 20Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut :I. Memberi ijin kepada Pengusaha PT. DIANSARI PURI PLASTINDOJin. Jawa No. 114 Buduran Sidoarjo untuk memutuskan hubungankerja Pekerja Sdr.

Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo di SidoarjoMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 1617/1800/1707/PHK/XIII/102005 tanggal 20Oktober 2005 diberitahukan kepada Pekerja pada tanggal 27 Juni 2006,kemudian terhadapnya oleh Pekerja dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2006

Tuntutan mengenai denda keterlambatan gaji ditolak karena tidakdidukung bukti, lagi pula upah yang dituntut terkait dengan proses PHKoleh lembaga PPHI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan14Kembali : SIT MUAWANAH dan membatalkan putusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat No.1617/1800/1 707/PHK/XIII/102005 tanggal20 Oktober 2005 serta

Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : SITI MUAWANAH tersebut ;Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat No.1617/1800/1707/PHK/XIII/102005

Syaripatun Nazah, lahir tanggal 04 102010;Bahwa anak yang bernama Saadatul Husna, lahir tanggal 06 102005 danSyaripatun Nazah lahir tanggal 04102010 belum mempunyai aktakelahiran;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugatpernikahan Pemohon dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan AgamaAmuntai

Yusuf dan Mithan Arif, serta dihadiri oleh orang banyak; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak adahubungan darah, semenda atau sesusuan; Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon IItelah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Saadatul Husna, lahirpada tanggal 06 102005 dan Syaripatun Nazah, lahir pada tanggal04102010; Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahanPemohon dengan Pemohon II;Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2017/PA. Amt.

Yusuf dan Mithan Arif, serta dihadiri oleh orang banyak; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak adahubungan darah, semenda atau sesusuan; Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon IItelah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Saadatul Husna, lahirpada tanggal 06 102005 dan Syaripatun Nazah, lahir pada tanggalHal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2017/PA.

Pekerja tidak mengakui telah melakukan penyelewengan keuanganPerusahaan sebagaimana surat pemberhentian gaji dan tunjangan yang diterima dariPengusaha karena justru Pekerja tidak melakukan kesalahan sehingga melaporkankepada pihak yang berwajib atas pencemaran nama baik Pekerja ;Bahwa Pekerja menuntut hakhaknya sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlakukarena Pekerja diberhentikan oleh Pengusaha ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat No.1576/186/61/X XIV/PHK/102005

sebagai berikut :e Uang Pesangon 2 x 3 x Rp.1.350.000, Rp. 8.100.000,e Pengobatan/perumahan 15% x Rp.8.100.000, Rp. 1.215.000,Jumlah Rp. 9.963.000,Terbilang : sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ;I Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar di Makassar ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat No.1576/186/61/XXIV/PHK/102005

Bahwa untuk memenuhi keinginannya, Pemohon telah memohon izinpengesahan anak kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timursebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas SosialProvinsi Jawa Timur Nomor : 460/177/SK/102005/2011, tanggal 30 Mei2011 dan sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Berita Acara serahterima calon anak angkat Nomor : 460/130/102.009/2011, tanggal 31 Mei2011, seorang anak/bayi perempuan yang bernama NABILA yangmerupakan anak dari pasangan suami istri ( ARIFIANTO

Bahwa untuk lebih memperkuat alasannya Pemohon, maka Pemohontelah bermohon kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur danselanjutnya Pemohon memperoleh izin pengangkatan anak dari DinasSosial Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 474.11/491/SK/102005/201 1, tanggal 27 Desember 2011 ;.

kepada Kelompok Tani Mega Mandiri, Rongkop, GunungKidul.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Mega Mandiri,Rongkop, Gunung Kidul, tertanggal 21 102005.Kwitansi Kelompok Tani Mega Mandiri , Rongkop, Gunung Kidul,tertanggal 24102005.Bukti T 94:Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi tertanggal 20 102005 kepada Kelompok Tani Lestari , Rongkop, Gunung Kidul.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Lestari , Rongkop,Gunung Kidul, tertanggal 20 Oktober 2005.Kwitansi Kelompok = Tani Lestari , Rongkop

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Tani Makmur,Rongkop, Gunung Kidul, tertanggal 21 102005.c. Kwitansi Kelompok Tani Tani Makmur, Rongkop, GunungKidul, tertanggal 26 10 2005.Bukti T 96 :a. Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi' tertanggal 22 102005 kepada Kelompok Tani Tani Mulyo, Rongkop, Gunung Kidul.b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Tani Mulyo,Rongkop, Gunung Kidul, tertanggal 22 Oktober 2005.c.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok = Tani Dadi Subur,Rongkop Gunung Kidul, tertanggal21 102005.c. Kwitansi Kelompok Tani Dadi Subur, Rongkop, Gunung Kidul,tertanggal 24102005.Bukti T 98:a. Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi tertanggal 24 102005 kepada Kelompok Tani Sido Rahayu, Rongkop, GunungKidul.b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Sido Rahayu,Rongkop, Gunung Kidul.Cc. Kwitansi Kelompok Tani Sido Rahayu, Rongkop, Gunung Kidul.Bukti T99 :a.

Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi tertanggal 24 102005 kepada Kelompok Tani Mesu, Rongkop, Gunung Kidul.b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Mesu, Rongkop,Gunung Kidul.c. Kwitansi Kelompok Tani Mesu, Rongkop, Gunung Kidul.Bukti T103:a. Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi' tertanggal 24 102005 kepada Kelompok Tani Sido Rahayu, Rongkop, GunungKidul.b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Sido Rahayu,Rongkop, Gunung Kidul.c.

26 102005 kepada Kelompok Tani Sido Asih, Rongkop, Gunung Kidul.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Sido Asih,Rongkop, Gunung Kidul.Kwitansi Kelompok Tani Sido Asih, Rongkop, Gunung Kidul.Bukti T 111a.b.Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi' tertanggal 31 102005 kepada Kelompok Tani Mawar, Rongkop, Gunung Kidul.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Mawar, Rongkop,Gunung Kidul.Kwitansi Kelompok Tani Mawar, Rongkop, Gunung Kidul.BuktiT 112a.b.Cc.Rekomendasi Penyaluran Pupuk bersubsidi tertanggal

Republik Indonesia Nomor: aTahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi: Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari. sejak diterimanya atau diumumkannyaBadan atau Pejabat Tata UsahaNegara. san Nomor :Bahwa surat keputusan yangdikeluarkan oleh Pejabat Tata UsahaNegara yaitu Kepala Kantor PertanahanKota Bengkulu adalah tanggal 29092005Putu 2906/G/2009/PTUN BKL hal.dan penerbitan seritifat hak milik atasnama pemegang hak SOFIAN DAUD Nomor:00745 adalah tanggal 13 102005

Keterangan tanah dari KepalaKelurahan Panorama Nomor: 593.2/014/1003tertanggal 15 Mei1984; p4 : Surat pernyataan dari Zainudin bin Abastertanggal 12 Mei 1984 yang menyatakanbahwa Zainudin bin Abas memang mempunyaisepotong tanah sawah yang luasnya + 4.836Putu 33san Nomor : 06/G/2009/PTUN BKL hal.P5P67.1TadP8M yang terletak didekat Cugung Patilkelurahan Panorama Kecamatan GadingCempaka Kota Bengkulu; Skets Lokasi Tanah KebunTebeng/Panorama; Sertipikat Hak Milik Nomor:00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13 102005

KepalaKantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal20 09 2005; T8 Sertipikat Hak Milik Nomor:00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13 102005, Surat Ukur Nomor:00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08 10 2005luas 7.427 M2 atas nama SOFIANDAUD; T9 Peta Bidang Tanah yang merupakan lampiranSurat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Bengkulu Nomor: 197.520.1 O1 28.12005 tanggal 29 092005.

dan Kepala KantorPertanahan kKabupaten/Kotamadya Dati MIIBengkulu tertanggal 10 O11995; Menimbang, bahwa untuk ~~ memperkuat dalil dalilEksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telahsan Nomor :Putu 3706/G/2009/PTUN BKL hal.mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberimaterai cukup dan dilegalisir diberi tanda BuktiT.II.Int 1 s/d Bukti T.II.Int 10 sebagai berikut T.Il.Int : Sertipikat Hak Milik Nomor:1 00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13 102005

Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan olehpejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala KantorPertanahan Kota Bengkulu adalah tanggal 29092005 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atasnama pemegang Hak Sofian Daud Nomor: 00745adalah tanggal 13 102005.

Obyek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan, denganiin Mendirikan Bangunan ( IMB ) No. 1373, Tahun 2005,tertanggal 12 102005, yang terdaftar atas nama WAYANCEKUG, yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya KabupatenBadung, terletak JIn.

.: PENCANCCURAN.ukwa ditangkap tanggal2 ~ 710 2005 9 dan ditahan sejak tanggal 13=102005.gan tangpalBe wa tidak didampingei oleh Penaschat Hukumy,++eeee2 senses ces NGADILAN NEGERT TERSEBUT)22+2nnee nee eeeet eens ene ieeeesBs.PB Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor .g 443/pen.Pia/2005/~Tangyal 24 = .12 = 20056g penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan nengaltl perkara ersebutys: sssTelah membaca dan mempelajart berkas perkara dan surat surat yang terlampieberkas perkara

Februari 2005atau sejak Termohon Peninjauan Kembali melakukan mogokkerja dan adanya pemanggilan untuk masuk kerja olehPemohon Peninjauan Kembali melalui pengumuman tanggal23 Februari 2005 (Bukti P2), maka Termohon PeninjauanKembali dianggap telah mengundurkan diri dan sesualdengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak diberikan upah ; Bahwa oleh karenanya Putusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan (P4) Pusat Nomor :1654/1259/896/II/PHK/102005

No. 28 PK/Pdt.Sus/2009Kembali adalah berkenaan dengan adanya tuntutan hak ataskekurangan upah yang diajukan oleh Termohon PeninjauanKembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan pembayaran Upah Minimum Propinsi (UMP)Sumatera Utara ;Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan (P4) Pusat Nomor :1654/1259/896/II/PHK/102005 tanggal 27 Oktober 2005, dasar perhitunganpembayaran kekurangan upah tersebut adalan sebesarRp.642.000, (enam ratus empat puluh dua ribu

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Cicadas Kota Bandung, Kutipan Akta NikahNomor : 10/10/1/2003, tanggal 06 Januari 2003;Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat denganTergugat tinggal bersama di Kota Bandung, hinggasekarang Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut,karena sering berselisih kemudian Tergugat keluardari rumah dan sekarang tinggal di Kota Bandung;Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)orang anakANAK I, lahir tanggal 23022003;ANAK II, lahir tanggal 23 102005

senilai Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 122004 ; Asli Kuitansi senilai Rp. 6.860.000, (enamjuta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 312005 ; Asli Kuitansi pembayaran sewa tanah senilaiRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribuhalaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor : 323/PID/2008/PT.Bdg.rupiah) ; Asli Surat Perjanjian Over Sewa Tanah No.001/SHT AL/01/2005 tanggal 3 Januari 2005 ; Asli Kuitansi senilai Rp. 1.800.000, (satujuta delapan ratus ribu rupiah) tanggal10 102005

kuitansi senilai Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 12halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor : 323/PID/2008/PT.Bdg.2004 ; Asli kuitansi senilai Rp. 6.860.000, (enamjuta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 312005 ; Asli kuitansi pembayaran tanah senilai Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) ; Asli Surat Perjanjian Sewa Over Tanah No.001/SHT AL/O1/05 tanggal 3 Januari 2005 ; Asli kuitansi senilai Rp. 1.800.000, (satujuta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 102005