Ditemukan 3 data
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian berarti Kepala Seksi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah harus mendapatkan surat MANDAT/kuasa dariKepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk bertandatangan,sebagaimana menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1998 Tentang KewenanganManandatangani Buku Tanah, sertipikat dan Surat Ukur, sebagaimanadi Jelaskan dalam surat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No.1103637 tanggal 28 September 1998, dalamhal ini atas nama (a.n) digunakan
Dengandemikian berarti Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah harusmendapatkan surat MANDAT dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untukbertandatangan, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1998 Tentang KewenanganManandatangani Buku Tanah, sertipikat dan Surat Ukur, sebagaimana diJelaskan dalam surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.1103637 tanggal 28 September 1998:Bahwa dalam hal ini atas nama (a.n) digunakan
27 — 12
.- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion DR 6822 CB Noka MH33C1205CK103869 Nosin; 3C1-1103637; - 1(satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Hairil Imam; - 1(satu) buah Kunci Kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan Yamaha; Dikembalikan kepada Terdakwa YUSANTO ARISANDI.6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah) ;
Drs. SYAFRIZAL M.M., DT. NAN BATUAH sebagai Penghulu Suku Kaum Panai Pulau Sawah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.Roni Satria
2.Welly Hendra
3.Hengki Gustian
4.Niko Rianto
5.Wulandari
6.MHD. Zakky Suryana
117 — 195
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 1996 tetang pengukuran dan pemetaanuntuk penyelenggaraan pendaftaran tanah dan Surat EdaranMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 1103637 tentang penyampaian Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7Tahun 1998 tentang kewenangan menandatangani buku tanahsertifikat dan surat ukur;F.2.