Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pembatalan hasilpemilinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2003 2008, sebabproses penetapan tertulis dari Tergugat Nomor 131.433/10823/012/2002adalah tanpa dilekatkan dengan syaratsyarat pembatasan yang mengikatsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkanbertentangan dengan penjelasan Pasal 3 angka 7 Jo.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat yang ditujukankepada Tergugat dalam perkara a quo adalah Surat Kawat Tergugat tanggal 31Desember 2002 Nomor 131.433/10823/022/2002 (bukti T1) ;Bahwa obyek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) beserta penjelasan UndangundangNomor

(orang yang tidak bersalah), karena membela orangyang khianat ;Dengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap obyeksengketa tanggal 31 Desember 2002 Nomor 131.433/10823/012/2002yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi sebagai Gubernur Jawa Timuryang dinyatakan oleh Majelis Hakum belum final.

Majelis Hakim tidak dapat tidak harus memahamihubungan antara dua jenis eksistensi tersebut dengan pinsip kausalitas.Sebab adalah jelas kualitatif antara dua bentuk gerak dalam penetapanobyek sengketa Nomor 131.433/10823/012/2002 yang diterbitkan olehTermohon Kasasi sebagai Gubenur Jawa Timur dan gerak makanik yangmengekspresikan eksistensi dalam bentuk tertentu membuat keduanyatidak sesuai satu sama lain.

Prosedur penetapan obyek sengketa yang ditebitkan oleh TermohonKasasi sebagai Gubernur Jawa Timur No. 131.433/10823/012/2002tanggal 31 Desember 2002 ;Bahwa Pemohon Kasasi amat sangat tidak sependapat dengan putusantersebut sebab :1.Adalah sungguh amat sangat Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidakmemiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1986.