Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-08-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA PONOROGO Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Po
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
165
  • Trenggalek;yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo;Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohonbelum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit KabupatenPonorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B157/KUA.132.14
Register : 15-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2016 — Galuh Radiah, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
324559
  • Bukti P.132.14.a: KK Hj. Wahyurini (fotokopi sesuaidengan asii);568. Bukti P.132.14.b: Surat Jual Beli Rumah danPenyerahan Hak tgl 10121985 (fotokopi sesuai denganasli);569. Bukti P.132.14.c: AJB dan Penyerahan Hak, Nomor50, tanggal 20 Desember 1978 (fotokopi sesuai dengan asii);570. Bukti P.132.14.d: StrukPembayaran Listrik (fotokopisesuai dengan asili);571. Bukti P.133.14.a: Kartu Keluarga Sukarsih (fotokopisesuai dengan asli);572.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2850 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — AAN SANJAYA VS RONI PURNAMA DKK
3432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aminah telah mensomer Penggugat untukmencabut pemasangan plang diatas tanah yang di Maim sebagai milikTergugat yang bertuliskan: "tanah ini milik Aan Sudjana Berdasarkan SKGubernur Jawa Barat Nomor 132.14/Pemdes, tanggal 22 Oktober 1992";3. Bahwa di dalam gugatannya pada angka 3 halaman 2, Penggugat menyatakanberdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat NomorHalaman 13 dari 25 hal. Put.
Register : 20-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — H. SUKIMAN, DKK VS PEMERINTAH RI, CQ. PRESIDEN RI, CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI;
6833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 132.14/6007/OTDA tanggal 16 Agustus2016, Tentang Status Wakil Bupati Rokan Hulu Selaku PelaksanaTugas Bupati Rokan Hulu; (Bukti P49)Bahwa Pemohon II bertindak untuk dan atas nama dan BadanHukum Publik dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rokan Hulu sebagai Lembaga Negara yang diangkatsebagai Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkanKeputusan Gubernur Riau Nomor: 347/III/2016, tanggal 30 Maret2016, tentang
    (Bukti P48);Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.14/6007/OTDA, tanggal16 Agustus 2016 tentang Penjelasan Status Wakil Bupati Rokan HuluSelaku Pelaksana Tugas Bupati Rokan Hulu. (Bukti P49);Fotokopi Keputusan Gubernur Riau Nomor: 347/III/2016, tanggal 30 Maret2016 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan PengangkatanPengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten RokanHulu.
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
21865
  • Marwan Ibrahim dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Pelalawan Menjadi Pegawai Pemerintahan Provinsi Riau tanggal 6 Juli 2006 (Fotocopy di legalisir).170. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 789/UM/2006 tanggal 19 Juli 2006 (Fotocopy di legalisir).171. 2 (dua) lembarKeputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 132.14-229 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Terdakwa Pelalawan Provinsi Riau tanggal 6 April 2011 (Fotocopy di legalisir).172. 1 (satu) lembar Berita Acara
    Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Terdakwa Kabupaten Pelalawan 7 April 2011 (Fotocopy di legalisir ).173. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-229 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Terdakwa Pelalawan Provinsi Riau 6 April 2011 (Fotocopy di legalisir).174. 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.95/I/2011 tentang Pemberhentian dari jabatan Negeri a.n.