untuk melemahkan bukti hak yang dimiliki oleh para TermohonKasasi dahulu para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik.Terhadap pertimbangan hukum tersebut, jelas merupakan kekhilafan dankekeliruan Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam mempertimbangkan dan/ataumemutus perkara a quo karena berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkandalam perkara ini Turut Termohon PK jelas dan nyata juga memiliki buktikepemilikan yang sah, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002 tanggal14 Agustus 2000 dengan luas 134.246

putusan tersebut berbeda dengan putusan saat ini.Turut Termohon PK I saat berjuang mempertahankan aset milik negara padatingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi belum dapat membuktikan aslidokumendokumen akta jual beli (AJB) yang selalu dijadikan dasar pertimbangan4Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam setiap tingkat pengadilan, padahaljelas Turut Termohon PK memiliki bukti kepemilikan yang sah dan otentikberdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002 tanggal 14 Agustus 2000 denganluas 134.246

Surat Keterangan Nomor 5/PPAT/VV/2015 yang PK6dikeluarkan oleh Camat Biringkanaya pada tanggal 15 Juni2015 juga dijadikan sebagai bukti tertulis Turut Termohon PK lI.Bahwa Turut Temohon PK menjadikan Memori PK yang diajukan oleh PemohonPK telah membuktikan bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim ataskeraguan proses perolehan tanah hingga terbitnya sertifikat Nomor 20002 tahun2000 tanggal 14 Agustus 2000 dengan luas 134.246 m2 milik Depkes telahterbantahkan.Bahwa dengan fakta keberadaan asli

Putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 24 Januari 2012; Menyatakan sah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Pemohon PKkepada Turut Termohon PK tanggal 3 Februari 1986; Menyatakan SHP Nomor 20002, surat ukur nomor 00001/1998, seluas 134.246 m2adalah seluruhnya sah milik Turut Termohon PK , termasuk tanah milik TermohonPK seluas kurang lebih 2.980 m2; Memerintahkan Termohon PK dan/atau pihak lain yang menerima peralinan hakatas tanah, dan/atau menerima kuasa

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;

• Dalam Pokok Sengketa:

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2.Menyatakan Batal Sertifikat Hak Pakai No.20002/Kel.Tamalanrea tanggal 14-08-2000, Surat Ukur No.00001/1998 tanggal12-05-1998, Luas 134.246 M², Atas Nama Pemegang Hak Departemen Kesehatan Republik

Indonesia;

3.Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut dan Mencoret Dari Daftar Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai No.20002/Kel.Tamalanrea tanggal 14-08-2000, Surat Ukur No.00001/1998 tanggal 12-05-1998, Luas 134.246 M², Atas Nama Pemegang Hak Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

- 4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Membayar Biaya Perkara Secara Tanggung Renteng Sejumlah Rp.

nama Nuru C selaku Penjual kepadaSuhaemi Hamid selaku Pembeli tertanggal Rabu, 19 September 1984karena didasarkan oleh cacat hukum dan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah dari Tergugat kepada Tergugat Il atas nama DepartemenKesehatan RI tertanggal 3 Pebruari 1986;Menyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya menyatakan tidak sahdan tidak mengikat Para Penggugat atas Sertifikat Nomor 20002 atas namaDepartemen Kesehatan RI seluas 134.246

, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Pengadilan Negeri Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Dan MengadiliPerkara A Quo;Dalam petitum gugatan Para Penggugat halaman 8 angka 7 yangmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya menyatakantidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat atas Sertifikat Nomor 20002atas nama Departemen Kesehatan RI luas 134.246

gugatan tersebut, Tergugat Iltelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat halaman 8angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal demi hukumatau setidaktidaknya menyatakan tidak sah dan tidak mengikatpara Penggugat atas Sertifikat Nomor 20002, atas namaDepartemen Kesehatan R.. seluas 134.246

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta seluas 134.246 M2, Surat Ukur No. 00001/1998 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheisdaad);

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta seluas 134.246 M2, Surat Ukur No. 00001/1998, khusus sepanjang tanah obyek sengketa seluas 6.500 M2 yang terhisap masuk atau tercantum dan termuat didalamnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;