Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 19740502 19720820 19740110 19640821 19740201 19740624
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — HARMAN SAHUPALA, S.E vs WALIKOTA AMBON;
119 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 298 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHARMAN SAHUPALA, SE, NIP. 19740820 199603 1 002;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaAmbon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April2019 atas nama HARMAN SAHUPALA, SE, NIP. 19740820 199603 1002 dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon yang barutentang Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil:4.
    Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHARMAN SAHUPALA, S.E., NIP : 19740820 199603 1 002;3.
    ., NIP : 19740820 199603 1 002;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/20204. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada DinasPerhubungan Kota Ambon;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 30-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs TUTUT ADININGSIH
55 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tutut Adiningsih (NIP 19740820 199403 2 001) ;Il. DASAR GUGATAN :1. Bahwa keputusan Tergugat telah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yaitu :a. Merupakan suatu penetapan tertulis;b.
    Tutut Adiningsih(NIP 19740820 199403 2 001), Penggugat menyampaikan halhal sebagaiberikut :1. Bahwa status kepegawaianterakhir dari Penggugat adalahsebagai Account Representative(AR) pada Kantor PelayananPajak Pratama Cibinong denganPangkat Penata Muda GolonganRuang Ill/a sejak 2007 ;2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus2009 terhadap Penggugatdilakukan pemeriksaan oleh TimPemeriksa dari InspektoratJenderal DepartemenKeuangan ;3.
    Tutut Adiningsih(NIP.19740820 199403 2 001), telah salah mencantumkan pangkatdan golongan Penggugat dimana seharusnya Penata Muda GolonganRuang Ill/a tetapi ditulis menjadi Pengatur Tingkat Golongan RuangII/d. ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut :. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya ;.
    yangmemeriksa dan mengadiliperkara ini memiliki pendapatlain, Penggugat =memohonputusan yang seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;Menyatakan batal keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2012tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Sar.Tutut Adiningsih (NIP 19740820
    Tutut Adiningsih (NIP 19740820 199403 2001) ;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yangisinya menjatuhkan hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkatyang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalampemeriksaan sengketa ini sebesar Rp 137.500,00 (seratus tiga puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah) ;Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 26/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 5 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
77 — 26
  • ., NIP. 19740820 199603 1 002;3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon No. 294 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April2019, atas nama Harman Sahupala, S.E., NIP. 19740820 199603 1002;4.Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Sosial Kota Ambon ;5.Menghukum
    pertimbangan mengenai eksepsi dan kewenangan Tergugat,namun tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang prosedur dan substansi dengan alasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Walikota Ambon No. 298 Tahun 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25April 2019 atas nama Harman Sahupala, S.E., NIP: 19740820
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — HARMAN SAHUPALA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Tiara Rawlah RT.001/RW.009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.----- ---------------------------------------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. HENRY S.LUSIKOOY, SH.M.H.;------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, SH.MH.;----------------------------------------------------------- Keduanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK/LO-95/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;--------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.----------------------------------------- M E L A W A N WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hairun Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. S. SLARMANAT, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; ---------------------- 2. L. M. MANUPUTTY, S.H., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.------- 5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.----------------------- 6. CANDRO AITONAM, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.---------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------
174 — 103
  • ,NIP. 19740820 199603 1 002; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas nama Harman Sahupala, S.E.,NIP. 19740820 199603 1 002 ;4.
    OBJEK GUGAT AN;202220SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR : 298 TAHUN 2019TENT ANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGHalaman 2daiiPUTUSANNomor 19/G/2019/PTUN ABNADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 25 April 2019 atasnama HARMAN SAHUPALA, SE, NIP : 19740820 199603 1 002;KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARAAMBON; Serato1.
    dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari :....c pembebasan dari jabatan; Bahwa setelah Penggugat dihukum oleh Tergugat sebagaimanaSurat Keputusan Walikota Ambon Nomor 146 Tahun 2016 tanggal 8September 2018, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan WalikotaAmbon Nomor 411 Tahun 2018 tanggal 8 September 2018 TentangPencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 146 Tahun 2016tenggal 05 Maret 2016 tentang Pemberhentian Sementara dariJabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas Nama Harman Sahupala,SE NIP. 19740820
    ,NIP.Halaman 50dariPUTUSANNo mor 19/G/2019/PTUNABN19740820 199603 1 002 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Kota5) Bahwa Tergugat (Walikota Ambon) telah menerbitkan Keputusan WalikotaAmbon Nomor: 411 Tahun 2018Tentang Pencabutan Keputusan WalikotaAmbon Nomor: 146 Tahun 2016Tanggal 05 Maret 2016 TentangPemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil AtasNama Harman Sahupala, SE., NIP. 19740820 199603 1 002 PegawaiPada Dinas Sosial Kota Ambon, tanggal 08 September 2018(vide Bukti
    ,NIP. 19740820 199603 1 002;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April2019, atas nama Harman Sahupala, S.E.,NIP. 19740820 199603 1 002;4.