NIP. 19660821 198610 1 002.ll.

NIP. 19660821 198610 1 002.4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Nomor : 888/357/BKDDIKLAT/2015, tanggal 16 Maret 2015,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil a.n. Sdr.Drs H. Ahmad Sholihan,M.Si NIP. 19660821 198610 1 002.5. Memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnyaseperti semula sebagai PNS.6.

Ahmad Sholihan, M.Si NIP. 19660821 198610 1 002,tanggal 16 Maret 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Serah Terima Surat Keputusan GubernurNusaTenggara Barat, Nomor : 888/357/BKDDIKLAT/2015,Tanggal SK, 16 Maret 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Drs. H.

Si., NIP. 19660821 198610 1 002Halaman 20 dari 41 hal. Putusan No. 7/G/2018/PTUN.Mtr.pegawai pada Pemerintah Lombok Barat, Nomor:172/BAPEK/S.1I/2018, tanggal 2 April 2018; (fotokopi sesuaidengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya,Tergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa fotokopi suratsurat yangtelah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T1 sampai denganT22 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangansebagai berikut:1.

Si, NIP. 19660821 198610 1002, Pangkat/Gol: PenataTingkat (III/d); (fotokopi dari fotokopi);Halaman 21 dari 41 hal. Putusan No. 7/G/2018/PTUN.Mtr.6. Bukti T6 :7. Bukti T78. Bukti T8 :9. Bukti T9Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2013/PN. Mtr, Tanggal 12 Juni2013(fotokopi dari fotokopi);: Salinan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2013/PT.

Asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 849/Kpts.157/BKPSDM/2018, Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada SaudariBetty Ningsih NIP. 19641130 198610 2 003, Pangkat/GolonganRuang Pembina ( IV/a), yang dikeluarkan oleh an. Bupati Cirebon.Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber DayaManusia ub.

tersebuttertanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya mediasi gagalmencapai kesepakatan / tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokokperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu posisiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Cirebon Nomor 849/Kpts.157/BKPSDM/2018,Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudari Betty Ningsih NIP.19641130 198610

A.Ma.Pd, NIP 19680102 198610 1 001.

Kepala Desa Tanjung atas nama Jafar Dao,A.Ma.Pd, NIP 19680102 198610 1 001.

Kepala Desa Tanjung atas nama Jafar Dao, A.Ma.Pd,NIP 19680102 198610 1 001.

NUSSY, SH ;NIP 19631024 198610 2 001Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Pengananan PerkaraKantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Papua ;3. Nama ALVANRO SARAGIH, SH ;NIP 19850314 200903 1 001Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor WilayahBadan Pertanahann Nasional Propinsi Papua ;4.

dari pada tanggal 23 September 20108 Bahwa para Pemohon menyatakan, dengan meninggalnyaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang istri (PemohonXXXX9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan 2 (dua) orang anak lakilaki kandung yangbernama : Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA Bgr9.1 XXXXXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKAXKXKXKXKXAXKKXAXKM, lahir di XxXxXXxXXxXXtanggal 15 November 19849.2 XXXXXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXAXXKAXAKM, lahir di XxXxXXxXXxXXtanggal 19 September 198610

Il19641231 198610 1 033 No. 90/V No. 187/VKuala Dasal Brasau25 Lilis Suryani, S.Pd.SD Penata/ SDN. SDN. I19660806 199306 2 001 III/c No. 92/V No. 163/VGemuruh TanjungTayas 26 Suprapti, A.Ma.Pd Pengatur Muda/ SDN. SDN. I19720718 200701 2 004 IT/a No. 92/V No. 163/VGemuruh TanjungTayas27 Magdalena. S,A.Ma.Pd Pembina/IV/a SDN. SD YPCU ITaman Raja19601016 198293 2 003 No. 88/VTaman Raja28 Sukarman Pembina/IV/a SDN.

I19641231 198610 1 033 No. 90/V No. 187/VKuala DasalBrasau25 Lilis Suryani, S.Pd.SD Penata / SDN. SDN. I19660806 199306 2001 III/c No. 92/V No. 163/VGemuruh TanjungTayas26 Suprapti, A.Ma.Pd Pengatur Muda/SDN. SDN. I19720718 200701 2 004 No. 92/VNo. 163/VI/a Gemuruh TanjungTayas27 Magdalena.S, A.Ma.Pd Pembina/IV / SDN. SD YPCU IIa Taman Raja19601016 198293 2 003 No. 88/VTaman Raja28 Sukarman Pembina/IV/SDN. No.

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura Dinas Pendidikan SD NegeriInpres Bucen II Entrop mengeluarkan SURAT PENGGANTI IJASAH / STTBNomor : 421.2/092/X/2018, oleh Kepala Sekolah LEGIYEM, S.Pd.SD NIP.19660403 198610 2 008 bahwa pada saat itu sendirinya Kepala SekolahMengeluarkan SURAT KETERANGAN Nomor: 421.2/094/X/ 2018 dari kamiTim Kuasa Hukum (baca di legal opini P.H) yang dilampirkan;15.

Bahwa disitulan SURAT KETERANGAN ke Il Nomor : 421.2 /004.1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Bucen II EntropKEPADA PENYIDIK POLDA PAPUA TANPA ADA BERITA ACARAPENCABUTAN SURAT KETERANGAN PERTAMA Nomor: 421.2/094/X/ 2018Kepala Sekolah LEGIYEM, S.Pd.Sd NIP 19660403 198610 2 008;17. Bahwa dihari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 melanjutkan LaporanPolisi yang ditinggalkan oleh SAUL AYOMI, SH Pemilik LBH Serui oleh BapakSTEVEN AREBO.

II19641231 198610 1 033 No. 90/V No. 187/VKuala Dasal Brasau25 Lilis Suryani, S.Pd.SD Penata/III/c SDN. SDN. I19660806 199306 2 001 No. 92/V No. 163/VGemuruh Tanjung Tayas26 Suprapti, A.Ma.Pd Pengatur Muda/II/SDN. SDN. I19720718 200701 2 004 a No. 92/V No. 163/VGemuruh Tanjung Tayas27 Magdalena. S, A.Ma.Pd Pembina/IV/a SDN. SD YPCU I19601016 198293 2 003 No. 88/V Taman RajaTaman Raja28 Sukarman Pembina/IV/a SDN.

II19641231 198610 1 033 No. 90/V Kuala No. 187/VDasal Brasau25 Lilis Suryani, S.Pd.SD Penata/III /c SDN. SDN. I19660806 199306 2 001 No. 92/V No. 163/VGemuruh Tanjung Tayas26 Suprapti, A.Ma.Pd Pengatur SDN. SDN. I19720718 200701 2 004 Muda/II/a No. 92/V No. 163/VGemuruh Tanjung Tayas27 Magdalena. S, A.Ma.Pd Pembina/IV/a SDN. SD YPCU I19601016 198293 2 003 No. 88/V Taman RajaTaman Raja28 Sukarman Pembina/IV/a SDN.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 3703.K/Pdt/198610.

mengatakan baru mengetahui kalaudiatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 20440/Lariangbangi tanggal 21 April 2011 Surat Ukur No.01614/Lariangbangitanggal 30082010, luas 166 M2 atas nama Ignatius Biancha Donnypada tanggal 1 Februari 2012, adalah hal yang sangat mengadaadakarena sertipikat tersebut telah terbit sejak tanggal 21 April 2011,Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/2014sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggarketentuan dari Pasal 55 UU No. 5/198610

Tahun 1986 :1) 30/1/19861) 1/1/19872) 12/2/863) 16/2/19864) 24/2/19865) 1/3/866) 31/3/19867) 1/4/868) 1/4/869) 13/4/198610) 29/4/198611) 1/5/198612) 18/5/198613) 30/5/198614) 31/5/198615) 30/6/198616) 30/6/198617) 9/8/198618) 2/9/198619) 2/9/198620) 9/9/198621) 1/10/198622) 6/10/198623) 1/11/198624) 1/12/1986JUMLAHc.

Sulsel/NIP: 19601017 198610 1 002;2. MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.; Warga Negara Indonesia;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum, Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAMSetda Prov. Sulsel/NIP: 19730914 200003 1 005;3. NAOMI TONAPA, S.H.; Warga Negara Indonesia; PekerjaanPegawai Negeri Sipil/Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukumdan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda. Prov.Sulsel/NIP: 19640630 199403 2 001;4.

Asasini Sama dengan asas larangan berbuat sewenangwenang (laranganwillekeur) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2)huruf c UU Nomor 5 Tahun 198610.

surat sanggahan banding dari Penggugat tersebut diterima oleh karenaitu Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;2 Untuk itu Penggugat mohon kepada Walikota Samarinda untuk menetapkanPenggugat sebagai pelaksana pada Paket Pekerjaan Perencanaan TeknisdanPembangunan UpRating Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Cendana Unit IIKapasitas 260 Liter/detik menjadi 900 liter/detik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;9 Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, sesuai Undangundang No.5 Tahun 198610

MenurutAndi Hamzah (198610) praperadilan merupakan tempat mengadukanpelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannyapenyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan HukumInternasional yang telah menjadi International Customary Law. Olehkarena itu, Praperadlan menjadi satu mekanisme control terhadapkemungkinan tindakan sewenangwenang dari Penyidik atau PenuntutUmm dalam melakukan tindakan tersebut.

Menurut Andi Hamzah (198610)praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia,yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangatidan berujukan Hukum Internasional yang telah menjadi /nternational CustomaryLaw. Oleh karena itu, Praperadlan menjadi satu mekanisme control terhadapkemungkinan tindakan sewenangwenang dari Penyidik atau Penuntut Ummdalam melakukan tindakan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan(Vide pasal 53 ayat (2) UU No.5 tahun 198610 UU No.9 tahun 2004);Bahwa oleh karenanya jelas pula adanya sesuai dengan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tarutung yang saat ini memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak berwenang mengadili, sehingga patut dan beralasankiranya menurut hukum apabila "Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,Hal. 8 dari 29 hal.

Menurut AndiHamzah (198610) praperadilan merupakan tempat mengadukanpelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannyapenyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan Hukum Internasionalyang telan menjadi /nternational Customary Law. Oleh karena itu,Praperadian menjadi satu) mekanisme control terhadap kemungkinantindakan sewenangwenang dari Penyidik atau Penuntut Umm dalammelakukan tindakan tersebut.

Sehingga membuktikandalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih darisuatu positum yang bertentangan Pasal 55 UU No. 5/198610. No. 9/2004 jo. No. 51/2009 dimana keputusan tersebutHalaman 12 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks2.2.telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalamhukum pertanahan:Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas jelas sekaligugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 harisebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 10.

SulselNIP. 19601017 198610 1 002..