Ditemukan 393491 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 1999/pdt.g/2016/pa.plg Surat keputusan no. 18 tahun 1999 tanggal 16 juni 1999 Keputusan tata usaha negara nomor 141/01/405.18/1999 tanggal 4 januari 1999 Surat keputusan no. put 028/bpsp/m.viii/15/1999 tanggal 20 mei 1999 mengenai skp pph Surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bursa nomor : s-433/wpj.06/kp.0408/1999 tanggal 19 juli 1999 09/25/pdt.g/1999/bth.pen.aan/2010/pn kag Tanah Korupsi pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Surat keputusan tergugat i no. 01/i01/smu.01/kp/1999 tertanggal 19 juli 1999 dan surat tugas dari tergugat ii no. 1.0582/101.c3/99 tertanggal 16 juli 1999 Surat keputusan tergugat no. 340/k.mk.01/up.7/1999
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1999/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Tanggal 27 Januari 2016 — M. TOPA ALS TOPA BIN ABU BAKAR
39 — 9
  • 1999/Pid.Sus/2015/PN.Plg
    PUTUSANNomor: 1999/Pid.Sus/2015/PN.PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:Nama : M. TOPA ALS TOPA BIN ABU BAKARTempat Lahir/Umur : Terusan (Muba) /46 TahunJenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : JLPerjungan Pulogadung Blok ERt.53 Rw.10 No.120Karya Baru Kec.
    Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT:1090/N.6.10/Euh.2/12/2015, tanggal 01 Desember 2015 sejak tanggal 01 Desember2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor:1999/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tanggal O7 Januari 2016, Nomor:1999/Pid.Sus/2015/PN.Plg sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal
    13Maret 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1999/Pid.Sus/2015/PN.PlgTanggal 15 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1999/Pid.B/2015/PN.Plg. tanggal 15 Desember2015, tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikanbukti
    JOKOSUNGKOWO, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri klas IA khusus Palembang Nomor.1999/Pid.Sus/2015/PN.Plg,Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehELIYA MARGARETHA,SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPalembang, serta dihadiri KASTAM, SH.
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1999/Pdt.G/2016/PA.Plg
Tanggal 23 Januari 2017 — PERDATA
10 — 0
  • 1999/Pdt.G/2016/PA.Plg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2006 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17K/TUN/2001
Tanggal 10 Maret 2006 — Drs. AHMAD GHAZALI ; vs. DEWAN PIMPINAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
43 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2006 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/TUN/2000
Tanggal 24 Mei 2006 — Seuwito ; vs. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 39/G.TUN/1999/P.TUN.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha negara yang dikeluarkan Tergugatberupa Surat Keputusan Nomor 141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999tentang Pengangkatan Kepala Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenDaerah Tingkat IT Jombang ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999
    tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN/1999/PT.
    Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya karena tidak jeli dan mengabaikan alat alat buktiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan penerbitan SK No.141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 telah sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307K/TUN/2001
Tanggal 5 Februari 2008 — BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP) ; vs. PT. METINDO PERKASA
103 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2007 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119K/TUN/2001
Tanggal 26 September 2007 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERUSAHAAN MASUK BURSA ; vs. PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-01-2011 — Upload : 21-02-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 09/25/Pdt.G/1999/BTH.Pen.Aan/2010/PN Kag
Tanggal 20 Januari 2011 — - BUSTAMIN JAMAL YAHYA - ROZAK - ILYAS BERLIAN - K. A. RONI ( Sebagai pembantah ) Vs Ir. ISHAK MEKKI - J.A.C. DUMAIS - Ir. ZULKFLI HAMID - FATIMAH MAHJUD - Drs. KALYONO - KHOIRIT Alias IRIT - SARIPUDIN - M. JAMIL ( Sebagai terbantah )
36 — 0
  • 09/25/Pdt.G/1999/BTH.Pen.Aan/2010/PN Kag
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-08-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Agustus 2018 — PATRICE RIO CAPELLA
399 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 225 PK/PID.SUS/2017Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut :1.
    Menyatakan Terdakwa PATRICE RIO CAPELLA telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 11UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi:2.
    Fransiska secara hukum perbuatanpemohon Peninjauan Kembali telah voltooid memenuhi ketentuanPasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Bahwa untuk membuktikan benar Terpidana/Pemohon PeninjauanKembali telah menerima uang dari sdr. Evy yang diserahkan melaluisdri. Fransiska yaitu adanya fakta hukum pemohon PeninjauanKembali berulangkali menemui sdri.
    tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 5 April2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkaratersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;Mengingat Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115K/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — Dra. ASMINI ; vs. KEPALA SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I JAKARTA PUSAT ; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DKI JAKARTA
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 19Juli 1999, yang Penggugat peroleh dari Bapak Nurdin selaku Pegawai TataUsaha SMU Negeri Jakarta yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober1999 (bukti P1) ;Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara adalah diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Petunjuk dan Pelaksanaan MahkamahAgung RI No.
    No. 01/101.1/SMU.01/KP/1999 yang dikeluarkan secarakolektif yakni tentang Penugasan Guru dalam kegiatan Pembelajaran ataubimbingan dan konseling pada Cawu I, II dan III Tahun Pelajaran 1999/2000 (P1) ;Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKIJakarta (Tergugat Il) tertanggal 16 Juli 1999 bernomor : 1/05821/101.C3/C/99tentang Surat Tugas yang ditujukan terhadap Penggugat (bukti P2) ;Bahwa surat Tergugat dan surat Tergugat II (bukti P1 dan P2) adalahmerupakan produk hukum
    Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum Surat Keputusan Tergugat No. 01/101/SMU.01/KP/1999 tertanggal 19 Juli 1999 dan Surat Tugas dariTergugat II No. 1.0582/101.C3/99 tertanggal 16 Juli 1999 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut SuratKeputusan No. 01/101.1/SMU.01/KP/1999 tertanggal 19 Juli 1999 dan SuratTergugat II No. 1.0582/101.C3/C/99 tertanggal 16 Juli 1999 ;Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 115 K/TUN/20084.
    Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbulakibat perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat menyampaikan gugatan perkara pada PengadilanTata Usaha Negara DKI Jakarta tedaftar pada register No.158/G.TUN/1999/PTUNJKT. terhadap Tergugat dan II tentang surat Tergugat No. 01/101/SMU.01/KP/1999 tertanggal 19 Juli 1999, dan surat Tergugat II No.1.0582.101.C3/C/99 tertanggal
    19 Juli 1999, kedua surat tersebut belum finalmasih dapat dilakukan upaya administratif kepada Instansi atas Tergugat II yaituMenteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang mendapat delegasi dariMendikbud, Penggugat sendiri telah mengajukan upaya administratif vide dalil 3dasar gugatan yang didukung bukti P.3 dan P.4 dan Penggugat menegaskansampai sekarang belum mendapat jawaban.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91PK/TUN/2008
Tanggal 10 Maret 2009 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; TONNY
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 21 Juni 1999 ;Bahwa Penggugat telah mengalami pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada KPKN Palu, berdasarkan Surat KeputusanMenteri Keuangan No. 340/KMK.01/UP.7/1999 tanggal 21 Juni 1999 yangmenyalahi peraturan perundangundangan yang berlaku ;Hal. 1 dari 10 hal.
    Kep.22/WA.23/PK.04100/0499 tanggal 14 April 1999 ;Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas kembali sejak 16 Januari1999 sesuai surat keterangan melaksanakan tugas Kepala KPKN Palu No.0091/WA.23/PK.0110/1999 tanggal 8 Mei 1999 ;Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan No. 340/KMK.01/UP.7/1999 tanggal 21 Juni 1999 tanpa mempertimbangkan bahwa Penggugat telahdijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala KPKN Palu yang mengandung cacathukum ;Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 dengan tibatiba Penggugat menerimapetikan
    No. 91 PK/TUN/2008d.Karena Penggugat telah mengalami kerugian disebabkan gaji tidak dibayarlagi sebesar Rp. 446.000,/oulan sejak bulan Agustus 1999 sampai dengansaat ini dan biaya ke Jakarta mengurus gugatan tersebut ;Rehabilitasi untuk diangkat dan dipekerjakan kembali sebagaimanamestinya ;Penundaan surat keputusan Tergugat No. 340/KMK.01/UP.7/1999 tanggal21 Juni 1999 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil sampai adanya keputusan Pengadilan yangmempunyai
    tanggal 21 Juni 1999 tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tonny/NIP.060070488 Pengatur Muda Tk.
    Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 136/G.TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 7 Pebruari 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo. 340/KMK.01/UP.7/1999 tanggal 21 Juni 1999 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tonny/NIPHal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/PID.SUS/2019
Tanggal 23 April 2019 — ETY KURNIASIH, S.Pd., binti SUBARDI
341 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejak tanggal 6Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jJuncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
    Putusan Nomor 536 K/PID.SUS/2019Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal56 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandar
    SUBARDIterbukti secara sah dan bersalan melakukan Dengan sengajamembantu melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebutdipadang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999
    Pid.SusTPK/2017/PN.Tjk, tanggal 26 Maret 2018 tersebut perludiperbaiki mengenai pemidanaan yang dijatuhnkan kepada Terdakwa,sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Fidusia
Putus : 09-10-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 9 Oktober 2019 — ZANARIA alias RIA binti ZAINURI
318 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/18 Maret 1961;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Perumahan Bugel Indah Blok C1 Nomor 2RT.001/011, Kelurahan Bugel, KecamatanKarawaci Kota, Kota Tangerang;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriTangerang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999
    tentang Jaminan Fidusia;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Tangerang tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZANARIA bin ZAINURI (almarhum) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 36 UndangUndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..
    yang dijatunkan merupakanputusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat danbenar mempertimbangkan faktafakta hukum yang relevan secara yuridissebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alatalat buktiyang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaituTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis lebihdahulu dari penerima fidusia, melanggar Pasal 36 UndangUndangNomor 42 Tahun 1999
    Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karenaberkenaan dengan lamanya pidana yang dijatunkan merupakanwewenang Judex Fact;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — KABUL SANTOSA bin WITO DIHARJO
588 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan =: Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Widoro Kulon RT. 07 RW. 02Desa Bunder, Kecamatan Patuk,Kabupaten Gunungkidul;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Bunder;Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:KESATU;PrimairSubsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
    tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danHalaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019ditambah dengan
    Kejaksaan NegeriGunungkidul tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
    20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidair;Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/20194.
    Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KesatuSubsidair, maka Terpidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana yang setimpalatas perbuatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-07-2021 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pid.Sus/2021
Tanggal 21 Juli 2021 — ALEX USMAN, S.Sos., S.H., M.M
153 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 13-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4925 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 13 September 2023 — ISMUD, S.Sos
265 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
5404 — 3724 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPPPartai Golkar;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejaktanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan Alternatif sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidanakorupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
    Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019ATAUKEDUAdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
    Menyatakan Terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto
    dalam pencalonan suaminya sebagai calonBupati dalam Pilkada Kabupaten Temanggung; Bahwa dengan demikian putusan judex facti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan kurang tepat dalammenerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, melainkanlebin tepat diterapkan putusan judex facti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan TerdakwaIdrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik Pasal 11UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
    pidana penjaraterhadap Terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki mengenailamanya pidana penjara dengan pertimbangan Terdakwa menggunakanpengaruh kekuasaannya ikut serta secara tidak langsung menerimahadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan Terdakwauntuk mencalonkan diri Ketua Umum Golkar dalam Munaslub PartaiGolkar yang direncanakan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-09-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500K/TUN/2000
Tanggal 20 September 2007 — Drs. H. MAFTUH TARMUDJIE ; vs. Drs. H. MAFTUH TARMUDJIE
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-09-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 10 September 2019 — Drs. BINTON SIMORANGKIR, M.M
290 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun/14 Juli 1962;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan AMD Perum DL Sitorus Nomor 1,Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan,Kabupaten Tapteng;Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS:Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIR: Diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal64 Ayat (1) KUHP;: Diatur dan diancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b, Ayat (2), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan
    Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 1 dari 18 hal.
    tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP(dakwaan primair);Membebaskan Terdakwa Drs.
    tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (dakwaan subsidiair):Hal. 2 dari 18 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-06-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2345 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Juni 2022 — Drs. ASTANI, M.M., bin (Alm) ABDUL MANAP
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/PID.SUS/2018
Tanggal 22 Nopember 2018 — Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, M.S.
322 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dakwaan Kesatu : Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 1 dari 14 hal. Put.
    No. 2760 K/PID.SUS/2018Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP ; Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat
    YANUARIUS RENWARIN, MS terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menyatakan Terdakwa Dr. Ir.
    No. 2760 K/PID.SUS/2018S.E., dalam perkara lain telah dijatuhi pidana tambahan berupa uangpengganti sebesar Rp20.090.243.660,007 (dua puluh miliar sembilanpuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluhrupiah nol nol tujuh sen).Perbuatan Terdakwa bersamasama saksi Albert Rombe, S.E., tersebuttelah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung