Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XxxxxxxxxxKenektelah meninggal dunia pada bulan September 1974, di Desa LubukAmbacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singinggiyang dikuatkan dengan Surat Kematian Nomor : 157/SKK/20.01/X1/247,yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan HuluKuantan, Kabupaten Kuantan Singinggi, tanggal 18 Nopember 2017;8.

Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx, juga telahmeninggal dunia pada 22 juni 2011, di Desa Lubuk Ambacang,Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singinggi yang dikuatkandengan Surat Kematian Nomor : 158/SKK/20.01/X1/247, yang dikeluarkanKepala Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, KabupatenKuantan Singinggi, tanggal 18 Nopember 2017;9.

, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singinggiyang dikuatkan dengan Surat Kematian Nomor : 160 /SKK/20.01/X1I/247,yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan HuluKuantan, Kabupaten Kuantan Singinggi, tanggal 18 Nopember 2017;11.Bahwa saudaralakilaki kandung Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tahun 1941, di Desa LubukAmbacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singinggiyang dikuatkan dengan Surat Kematian Nomor : 161 /SKK/20.01/X1I/247,yang dikeluarkan

Kepala Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan HuluKuantan, Kabupaten Kuantan Singinggi, tanggal 18 Nopember 2017;12.Bahwa saudara lakilaki kandung Pemohon yang bernama MuhamadApan Bin Mian, juga telah meninggal dunia pada tahun 1949, di DesaHal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor.0199/Pdt.P/2017/PA.RgtLubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten KuantanSinginggi yang dikuatkan dengan Surat Kematian Nomor : 162/SKK/20.01/X1/247, yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Ambacang,Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten

Kuantan Singinggi, tanggal 18Nopember 2017;13.Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tahun 1964, di Desa LubukAmbacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singinggiyang dikuatkan dengan Surat Kematian Nomor : 160 /SKK/20.01/XI/247,yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan HuluKuantan, Kabupaten Kuantan Singinggi, tanggal 18 Nopember 2017;14.Bahwa sampai saat ini bukti tertulis pernikahan ayah kandung dan ibukandung Pemohon

Menyatakan bahwa surat Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.2254/20.01/DJP tanggal 2 Oktober 1998 batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu,dan selanjutnya ;4.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PertambanganUmum No.2254/20.01/DJP tanggal 2 Oktober 1998 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena telah diterbitkan oleh Pejabat yangtidak berwenang ; 4.

Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat asal sangat keberatan terhadap Keputusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara No.19/B/2001/PT.TUN.JKT. pada halaman 28yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara No.055/G.TUN/2000/PTUN.JKT. yangberkaitan dengan surat Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.2554/20.01/DJP/1998 tanggal 2 Oktober 1998, tidak lewat waktu denganalasan sebagai berikut :a.

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal telah mengetahuiadanya Surat penolakan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi dariDirektur Jenderal Pertambangan Umum No.2554/20.01/DJP/1998tanggal 2 Oktober 1998, yang dikirim melalui Kantor Pos Negara,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal sama sekali tidak jujurdan melakukan penyangkalan yang pertama ;b. Bahwa sebelum surat penolakan dimaksud diterbitkan oleh DirekturJenderal Pertambangan Umum, oleh PemohonHal. 9 dari 13 hal. Put.

No. 392 K/TUN/2001.d.Kasasi/Terbanding/Tergugat sudah lebih dahulu) menginformasikansecara lisan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal dantelah diberitahukan dengan tertulis melalui surat Direktur JenderalPertambangan Umum No.2554/20.01/DJP/1998 tanggal 2 Oktober 1998tersebut ;Bahwa penyangkalan kedua dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal adalah yang menyatakan baru mengetahui sejak tanggal10 Mei 2000, adalah tidak benar.

SPP No. 0125/SPP/20.01/2018 tanggal 15/12/2018 sejumlahRp9.600.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja dari tanggal10/12/2010 15/12/2020 sebesar Rp9.600.000,00 dengan bukti kuitansiNo. 00644/KWT/20.01/2018 15/12/2018 a.n penerima Idris Dako; SPP No. 0126/SPP/20.01/2018 tanggal 22/12/2018 sejumlahRp9.600.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja dari tanggal17/12/2010 22/12/2020 an. penerima Idris Dako sebesarRp9.600.000,00 dengan bukti kuitansi No. 00645/KWT/20.01/2018tanggal 22/12/2018 a.n penerima

yang terdiri dari item pembayaran:v Pasir pasang, batu gunung, kerikil, pasir urug sebesarRp13.050.000,00; Batako sebesar Rp26.958.600,00 dengan bukti kuitansi No.00100/KWT/20.01/2018 tanggal 02/10/2018.SPP No. 0019/SPP/20.01/2018 tanggal 25/02/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP No. 0027/SPP/20.01/2018 tanggal 25/03/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP No. 0030/SPP/20.01/2018 tanggal 23/04/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran

O040/SPP/20.01/2018 tanggal 29/04/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP No. 0022/SPP/20.01/2018 tanggal 04/03/2018 sejumlahRp16.568.400,00, yang terdiri dari item pembayaran : Operasional TPK sebesar Rp5.018.400,00;v Upah Pekerja sebesar Rp11.550.000,00.SPP No. 0049/SPP/20.01/2018 tanggal 07/05/2018 sejumlahRp357.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP No. 0021/SPP/20.01/2018 tanggal 01/03/2018 sejumlahRp35.430.000,00 dengan item pembayaran Bahan Bangunan;SPP

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup sebesar Rp100.225.000,00 sesuai SPPNo. 0096/SPP/20.01/2018 tanggal 30 November 2018 yang terdiri dari itempembayaran : Pengadaan Bibit Jabon sebesar Rp2.500.000,00 dengan bukti kuitansi No.00660/KWT/20.01/2018 tanggal 30/11/2018; Bibit Pala sebesar Rp46.725.000,00 dengan bukti kuitansi No.00661/KWT/20.01/2018 tanggal 30/11/2018; Bibit Cengkeh sebesar Rp51.000.000,00 dengan bukti kuitansi No.00662/KWT/20.01/2018 tanggal 30/11/2018.

kerikil, pasir urug sejumlahRp13.050.000,00;Y Batako sejumlah Rp26.958.600,00 dengan bukti kuitansiNomor:00100/KWT/20.01/2018 tanggal 02/10/2018.SPP Nomor: 0019/SPP/20.01/2018 tanggal 25/02/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP Nomor: 0027/SPP/20.01/2018 tanggal 25/03/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP Nomor: 0030/SPP/20.01/2018 tanggal 23/04/2018 sejumlahRp11.550.000,00 dengan item pembayaran Upah Pekerja;SPP Nomor: 0040/SPP/20.01/

Bahwa pada tanggal 02 Maret 1983, Pemohon dengan isteri Pemohon telahmelangsungkan pernikahan sesui dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.20.01/Pw.01/170/1996 tanggal 08Oktober 1996;2.

Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon Pemohon sebagaimana yangtertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.20.01/Pw.01/1 70/1996tanggal 08 Oktober 1996 yang benar adalah tanggal 11 Oktober 1961sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga;3.

Pasal 2 ayat 3 UndangUndang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, serta buktibuktisurat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan faktasebagai berikut: Bahwaterdapat perbedaan biodata Pemohon, dalam Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor Km.20.01/Pw.01/170/1996 tanggal 08 Oktober 1996, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, KabupatenBojonegoro; Bahwa biodata dalam Duplikat

Bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahmaupun yang tertulis dalam dokumendokumen lainnya adalah identitasdari orang yang sama, yaitu Pemohon ; Bahwa Pemohon merubah biodata tersebut dipergunakan untukpengurusan Paspor;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menunitut agarbiodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.20.01/Pw.01/1 70/1996tanggal 08 Oktober 1996 dirubah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Pemohon lahir

Menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: Km.20.01/Pw.01/170/1996 tanggal 08 Oktober 1996 sesuai AktaNikah : 857/01/III/1983 tanggal 02 Maret 1983 yang benar adalah tanggal 11Oktober 1961 ;3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut padaKantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatan tugas Yakob Parikias (sepanjang nomor urut 5);--------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatan tugas Yakob Parikias (sepanjang nomor urut 5);----------------------------------------4.

Obyek...I OBYEK SENGKETA :; Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : Kd.20.01/1/ KP.07.5/ 1344/ 2012tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penempatan Tugas Sdr. Yakob Pairikas(Sepanjang NOMOL ULUt 5) ; 20 20202 e2 con een nae ewe nee one ene ene eee eee eee neeIl.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 tentang Penempatan Tugas Sdr. Yakob Pairikastanggal 15 Agustus 2012 (sepanjang nomor urut 5) ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha NegaraNomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 tentang Penempatan Tugas Sdr. YakobPairikas tanggal 15 Agustus 2012 (sepanjang nomor urut 5) ;4.

Menyatakan Surat Penempatan Tugas Nomor Kd.20.01 /1/ KP.07.5/1344/ 2012sah menurut hukum; 3.

Bukti T.4: Fotocopy Surat Penempatan Tugas dari Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Kupang Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012Tanggal 15 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Surat Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen Nomor :Kd.20.01/3/KP.07.6/26/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 KepadaKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Perihal UsulanMutasi/Promosi (sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Afoan Nomor4/22/05/UPTD.09/2012 tertanggal 04 Juli 2012

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatan tugas Yakob Parikias (sepanjangnomor urut 5);3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan NomorKd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatantugas Yakob Parikias (sepanjang nomor urut 5);4.

No. 442 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Terdakwa MelianusSyaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilaiRp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke SekretariatDPRD Kabupaten Jayapura;Bahwa Lukas Mra Mra, SH telah menandatangani SPM Nomor: 004/BTLDAU/LS/20.01/2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatanbagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura;Bahwa pada tanggal

/2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatanbagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura;Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 telah dicairkan dana sebesarRp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2DNomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihakHal. 13 dari 32 hal.

No. 442 K/Pid.Sus/20157. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010821.1233 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan belanja tidaklangsung kegiatan pembayaran premi asuransi bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Jayapura sebesar Rp475.000.000,00 (empatratus tujuh puluh lima juta rupiah);8. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayaran (SPM) nomor :004/BTLDAU/LS 20.01/2010, tanggal 16 februari 2010 untuk keperluanpembayaran

Menetapkan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------------1) 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan I belanja tidak langsungkegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab.

Jayapura sebesar Rp. 475.000.000,-;---------------------------------------------------------2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTL-DAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab.

Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa:1)1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor:0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluanuntuk pembayaran dana triwulan belanja tidak langsungkegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab.Jayapura sebesar Rp. 475.000.000. ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaranpremi asuransi bagi

(dua) orang anaksehingga sampai dengan sekarang polis asuransi belum diserahkan oleh pihakAJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura; Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selakuKepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp. 475.000.000, (empat ratustujuh puluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;Bahwa terdakwa Lukas Mra Mra, SH telah menandatangani SPM Nomor :004/BTLDAU/LS/20.01

/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang PembayaranBiaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenJAYADUIA j n= = no= non nnn nnn non nn nnn nn nn nn nn nnn nnn nnn nn nee nn nne nnn nee eee ee neeBahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesar Rp.475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor :0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRDKabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekeningBank Papua

;Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/ 2010 tanggal 17Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuaiDPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor :1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009;Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD KabupatenJayapura oleh Gubemur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor:169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember

;Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/ 2010 tanggal 17Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuaiDPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor :1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 20093Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD KabupatenJayapura oleh Gubemur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor:169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember

orang anak sehingga sampaidengan sekarang polis asuransi belum diserahkan oleh pihakAJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura ;= Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912 memasukkantagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJBBumiputera 1912 senilai Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura ;= Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, SH telah menandatangani SPM Nomor : 004/BTLDAU/LS/20.01

/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pembayaran Biaya PremiAsuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;= Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesar Rp.475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRD KabupatenJayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekening Bank Papua:100.21.20.07.024381 ;= Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama

Simon Patabang, MM yang berbunyi Sesuaidengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku Sekwan DPRD KabupatenJayapura kita proses permintaan pembayarannya.;= Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima jutarupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuai DPASKPDSekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor: 1.20.01.00.00.5.1bukan atas beban anggaran tahun 2009 ;= Bahwa

(limapuluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;3 Menyatakan barang bukti danbukti surat berupa :1 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untukpembayaran dana triwulan I belanja tidak langsungkegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab.Jayapura sebesar Rp. 475.000.000 ;2 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTLDAUI/LS 20.01/2010 tanggal

Jayapura sebesar Rp.475.000.000, ;2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaran premi10111233asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab.

/2010 tanggal 16Februari 2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesarRp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2DNomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihakDPRD Kabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomorrekening Bank Papua: 100.21.20.07.024381 ;Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama karena

;Bahwa pencairan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluhlima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/ 2010tanggal 17 Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun2010 sesuai DPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010dengan Nomor : 1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009 ;Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD KabupatenJayapura oleh Gubemur Provinsi Papua berdasarkan Surat KeputusanNomor: 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember

No. 120 K/PID.SUS/2015rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada AJB Bumiputera 1912sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)melalui SP2D Nomor: 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari2010 dan sampai dengan saat ini polis senilai selisin pembayaran premisebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diterbitkansehingga sangat bertentangan dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat

Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa:1) 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor:0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengankeperluan untuk pembayaran dana triwulan belanja tidak langsungkegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD padaKab.

Jayapura sebesar Rp475.000.000,00 ;2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untukkeperluan pembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan AnggotaDPRD Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan I belanja tidak langsung kegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab.

Jayapura sebesar Rp. 475.000.000,-;

Menyatakan barang bukti dan bukti Surat berupa:1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor:0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluanuntuk pembayaran dana triwulan belanja tidak langsung kegiatan biaya premiasuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab.

Jayapura sebesar Rp.475.000.000,;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaranpremi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor:0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluanuntuk pembayaran dana triwulan belanja tidak langsung kegiatan biayapremi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab.

Jayapurasebesar Rp. 475.000.000,;2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaranpremi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab.

Jayapura sebesar Rp. 475.000.000,;2) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untukkeperluan pembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan anggotaDPRD Kab.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1982, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 04 Oktober 1982sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km.20.01/Pw.01/680/2000 tanggal 14 Desember 2000 ; 2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka ; ~a anna nannies aeee3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Nomor :Km.20.01/Pw.01/680/2000 tanggal 14 Pebruari 2000, ( Bukti P.1 ) ; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro Nomor 3522155902590001 tanggal 06 Juni 2013, ( Bulkti P.2 ) 5 se=2snneeenecnesemeecenenseeenee3.

tidak datang menghadap harus dinyatakan tidakhadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisarukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuanpasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : tanggal 04 Oktober 1982 sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: Km.20.01

Bahwa dari telepon genggam milik terdakwa berupa HapeSamsung warna hitam model GTB4330 dengan sim card simpati/telkomsel081367553003 diantaranya didapatkan pasangan dari Mang In dengan nomor081274404224, 04x5, 59x5 sekira jam 19.08 Wib, ok pada pukul 19.08 Wib dan 7043pada pukul 23.05 Wib, Medial dengan nomor 081368923225, 8899, 899, 99, 88 x 3sekira jam 19.06 Wib ok pada pukul 19.06 Wib, 247, 447,547, 470, 018 x2, 47 x15hongkong 19.55 Wib, 247, 447,547, 470, 018 x8, 47 x7 pukul 20.01 Wib dan5249,5245,15x10,2549,545

Bahwa dari telepon genggam milik terdakwa berupa HapeSamsung warna hitam model GTB4330 dengan sim card simpati/telkomsel081367553003 diantaranya didapatkan pasangan dari Mang In dengan nomor081274404224, 04x5, 59x5 sekira jam 19.08 Wib, ok pada pukul 19.08 Wib dan 7043pada pukul 23.05 Wib, Medial dengan nomor 081368923225, 8899, 899, 99, 88 x 3sekira jam 19.06 Wib ok pada pukul 19.06 Wib, 247, 447,547, 470, 018 x2, 47 x15hongkong 19.55 Wib, 247, 447,547, 470, 018 x3, 47 x7 pukul 20.01 Wib dan5249,5245,15x10,2549,545

www.dewalive.com.Bahwa dari telepon genggam milik terdakwa berupa Hape Samsung warna hitam model GT B4330 dengan sim card simpati/telkomsel 081367553003 diantaranya didapatkan pasangan dariMang In dengan nomor 081274404224, 04x5, 59x5 sekira jam 19.08 Wib, ok pada pukul 19.08Wib dan 7043 pada pukul 23.05 Wib, Medial dengan nomor 081368923225, 8899, 899, 99, 88 x3 sekira jam 19.06 Wib ok pada pukul 19.06 Wib, 247, 447,547, 470, 018 x2, 47 x15 hongkong19.55 Wib, 247, 447,547, 470, 018 x3, 47 x7 pukul 20.01

dan 2 (dua) oranganak sehingga sampai dengan sekarang polis asuransi belum diserahkanoleh pihak AJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura;Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamualselaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp475.000.000,00(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD KabupatenJayapura;Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, SH telah menandatangani SPM Nomor004/BTLDAU/LS/20.01

/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang PembayaranBiaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Jayapura;Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 telah dicairkan dana sebesarRp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2DNomor 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihakDPRD Kabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomorrekening Bank Papua : 100.21.20.07.024381;Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama karena

Simon Patabang, M.M. yang berbunyiSesuai dengan disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku SekwanDPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya;Bahwa pencairan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluhlima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal17 Februari 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010sesuai DPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 denganNomor 1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009 ;Bahwa Yohanis

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengankeperluan untuk pembayaran dana triwulan belanja tidak langsungkegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD padaKabupaten Jayapura sebesar Rp475.000.000,00;2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 004/BTLDAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluanpembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan

Jadi setiap SPMyang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya ditelitikeabsahannya oleh Kepala DP2KA selaku PPKD (Pejabat PengelolaKeuangan Daerah) sebagai Bendahara Umum Daerah dan jika telahmemenuhikriteria sesuai ketentuan barulah kepala DP2KAmenerbitkan SP2D bernomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010Hal. 37 dari 60 hal. Put.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor501.K/20.01/DJP/2000 tanggal 29 September 2000 tentangPermulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Senamas Energindo Mulia;Dalam Keputusan ini, luas wilayah PKP2B untuk tahapan eksplorasiadalah 74.460 Ha:b.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor671.K/20.01/DJP/2000 tanggal 8 November 2000 tentang PermulaanTahap Kegiatan Studi Kelayakan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Senamas Energindo Mulia;Dalam Keputusan ini ditetapkan pembagian luas wilayah PKP2B74.460 Ha terdiri dari : Seluas 35.830 Ha dalam Tahap Kegiatan Studi Kelayakan; Sisanya seluas 38.630 Ha masih dalam Tahap KegiatanEksplorasi:c.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor801.K/20.01/DJP/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang PermulaanTahap Kegiatan Konstruksi Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Senamas Energindo Mulia;Dalam Keputusan ini ditetapkan pembagian luas wilayah PKP2B49.080 Ha (setelah diciutkan) terdiri dari : Seluas 10.000 Ha dalam Tahap Kegiatan Konstruksi;Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2013 Seluas 25.830 Ha masih dalam Tahap Kegiatan Studi Kelayakan; Sisanya seluas

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor813.K/20.01/DJP/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang PermulaanTahap Kegiatan Operasi Produksi Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Senamas Energindo Mulia;Dalam Keputusan ini ditetapbkan bahwa pada sebagian WilayahPKP2B akan dimulai Kegiatan Operasi Produksi yang berlaku hinggatanggal 25 Desember 2030, sehingga pembagian luas wilayah PKP2B49.080 Ha menjadi : Seluas 10.000 Ha dalam Tahap Kegiatan Operasi Produks; Seluas 25.830 Ha

Atas pembagian tersebut, telah ada 1 (satu) bagianwilayah yaitu seluas 10.000 Ha yang telah melaksanakan operasi produksisesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor813.K/20.01/DJP/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang akan berlakuhingga tanggal 25 Desember 2030;Areal seluas 10.000 Ha ini telah secara nyata berproduksi sehinggaseharusnya Tergugat secara profesional dan berdasar keahlian dapatmempertimbangan untuk tidak serta merta menerbitkan Keputusan yangmencabut seluruh wilayah

., telah menandatangani SPM Nomor004/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang PembayaranBiaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenJayapura; Bahwa pada tanggal 1/7 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesarRp475.000.000,00 (empat ratus tujun puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2DNomor 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRDKabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekeningBank Papua: 100.21.20.07.024381: Bahwa isi perjanjian

Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015Sesuai dengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., selaku SekwanDPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya;Bahwa pencairan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluhlima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuaiDPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran Tahun 2009;Bahwa Yohanis

selurunnya sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima jutarupiah), Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang telah diterbitkan untuknilai premi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 25 (dua puluhlima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura seluruhnya sebesarRp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukanpembayaran kepada AJB Bumiputera 1912 sejumlah Rp475.000.000,00 (empatratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui SP2D Nomor 0299/BTLDAU/LS/20.01

Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015 Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912 memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selaku KepalaCabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura; Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., telah menandatangani SPM Nomor004/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang PembayaranBiaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

,berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa:1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor0299/BTLDAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan belanja tidak langsungkegiatan

Dansesuai surat Kepala MIN Nomor : Mi. 20.01/KU.01.2/07/2009 tanggal 29April 2009 perihal tunjangan jabatan dan uang lauk pauk.

Mi.20.01/KM. 01.2/07/ 2009,tanggal 29 April 2009, Perihal Tunjangan Jabatan dan UangLauk Pauk Kepala MIN Sulamu An.

Mi.20.01/ KP.01/01/2012, tanggal 4 Januari 2012 Perihal Keberatan AtasKeputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin an. MukhtadirAbdullah, S.Ag., ditujukan kepada Sekjen KementerianAgama Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta, (foto copysesuai dengan aslinya) ; Surat dari Mukhtadir Abdullah, S.Ag, No. Mi.20.01/Kp.01/06/2012, tanggal 9 Januari 2012 Perihal Keberatanatas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin An.Mukhtadir Abdullah, S.Ag., ditujukan kepada MenteriAgama RI/Bapak.

,Nomor : MI.20.01/KP.01.2/31/2007, tanggal 17 April 2007Perihal Perpindahan Jabatan dan Wilayah Kerja an. MuktadirAbdullah, S.Ag., ditujukan kepada Kepala Kanwil Dep.Agama Provinsi NTT dan Kepala Kantor Dep. AgamaKabupaten Kupang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; Surat Edaran Departemen Keuangan R.I Direktorat JenderalAnggaran Kantor Pusat, No.

Mi.20.01/KP.01.2/ 49/2007, tanggal 14 Agustus 2007,Perihal Segera Memasukan Persyaratan ditujukan kepadaKepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Kupang (foto copysesuai dengan aslinya) ; Surat dari Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan WilayahNTT dan NTB Nomor : 303/REK.0070.2008/ Kp12/X/2008, tanggal 09 September 2008 Perihal Penahanan GajiKepala MIN Sulamu An. Mukhtadir Abdullah, S.Ag.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suamiistri sah yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2010 M bertepatandengan tanggal 10 Syawal 1431 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatanakta nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMolo Utara Kabupaten TimorTengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor : kk 20.01/5/RW 01/04/2010;2.

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor kk.20.01/5/PW.01/017/2010 atasene es tertanggal 19September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMolo Utara, Kabupaten Soe, bukti surat tersebut telah dibubuhi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P2 ) dan diparaf;B.

singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telahmelangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan,sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : KK 20.01

Penasehat Hukumnya, Barangbukti dan petunjuk.........25bukti dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, jika saling dihubungkan satu denganlainnya, maka dapat ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melakukan penambanganemas di Perkebunan Desa Lompad Lama, Kecamatan Ranoyapo TimurKabupaten Minahasa Selatan ; Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penambangan dengan didasarkan padaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor673.K/20.01

Menurut Para Terdakwa, penambangan yangmereka lakukan telah memiliki ijin berdasarkan pemberitahuan dari JefriPangemanan, yang didasarkan pada Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan WilayahPertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas Di Daerah Alason dan RanoyapoKabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, hal mana dibenarkan pula olehsaksisaksi meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa.

., untuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatanbelum ada ijin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerahKabupaten Minahasa Selatan, dimana oleh pemerintah daerah belum ditentukanwilayah pertambangan rakyat (WPR), namun pada saat Kabupaten MinahasaSelatan masih berada dalam Kabupan Minahasa (Minahasa Induk) pernahditerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor :673.K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat UntukBahan Galian Emas Di Daerah Alason

dan Ranoyapo Kabupaten MinahasaPropinsi Sulawesi Utara ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat KeputusanDirektur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 tentangPenetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas Di DaerahAlason dan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, yangdihubungkan dengan keterangan saksi ahli dan saksisaksi meringankan yangdiajukan oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa SuratKeputusan Direktur Jenderal

Pertambangan Umum Nomor673.K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat UntukBahan Galian Emas Di Daerah Alason dan Ranoyapo Kabupaten MinahasaPropinsi Sulawesi Utara bukanlah Ijin Pertambangan Rakyat yang dipersyaratkanoleh UndangUndang......29oleh UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara, sehingga hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur ke3 ini, yaitumelakukan penambangan tanpa IPR ; Ad. 4.

Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.20.01.L.015 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimanaterdaftar dalam Golongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan (satu) dalam bentuk bukan

Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.20.01.L.015 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimanaterdaftar dalam Golongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis metamfetamina(Sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau

Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.20.01.L.015 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimanaterdaftar dalam Golongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sdw Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit HISdengan No.

Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POMSamarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukanpengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.015Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sdwadalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamgolongan (satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa

Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POMSamarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukanpengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.015adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamGolongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasMajelis berkesimpulan bahwa sebelum Narkotika jenis sabusabu tersebutdibuang oleh Terdakwa ke jalan, sabusabu

Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.20.01.L.002 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimanaterdaftar dalam golongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sdw Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membell,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POMSamarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukanpengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.002adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamgolongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis Metamfetamina(Sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau

Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.20.01.L.002 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimanaterdaftar dalam golongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapanpenyidik dan

Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.20.01.L.002 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimanaHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Sdwterdaftar dalam golongan (Satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa

Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POMSamarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukanpengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.002adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamgolongan (satu) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan BukanTanaman telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35