Ditemukan 644140 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-01-2002 — Putus : 24-12-2002 — Upload : 06-01-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 008/Pdt.P/2002/PA.TL
Tanggal 24 Desember 2002 — PEMOHON
2027
  • 008/Pdt.P/2002/PA.TL
    PENETAPANNomor : 008/Pdt.P/2002 /PA.TLZa" oat , zSEM aDEMI.
    pertamatelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan dispensasi nikah yang diajukan olehPEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di KAMPAK TRENGGALEK, sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai, danpara saksi di muka persidangan ;Dan setelah memperhatikan surat surat perkara ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17Desember 2002
    Foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor : tanggal 19 Desember 2002 (P.1) ;2.
    Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa BogoranKecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor : tanggal 19 Desember 2002 ;Surat bukti tersebut telah dilihat dan telah sesuai denganaslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 orangsaksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah secaraIslam, masing masing bernama1.
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.138.000, (seratus tiga puluhdelapan ribu rupiah)aDemikian penetapanTrenggalek pada hari Selasabertepatan dengan tanggalARIFIN sebagai Hakim Ketua,12dijatuhkan di Pengadilan Agamatanggal 24 Desember 2002 M.,19 Syawal 1423 H., oleh kami Drs.MUH. AFANDI, S.H. sebagai HakimAnggota I dan Drs. MOHAMAD ALIRIDO sebagai Hakim Anggota II,dengan dibantu oleh MOH.
Putus : 27-01-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493K/TUN/2005
Tanggal 27 Januari 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; BANGKIT SEDIONO AJI
147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 493 K/TUN/2005Yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan BAPEK Nomor :082/KPTS/BAPEK/2002 tanggal 2 Agustus 2002, telah sesuai dengan bunyiPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu telah bersifat : Konkrit artinya bahwa keputusan tersebut telah berwujud/telah ada ; Individual artinya bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat ; Final artinya sudah tidak memerlukan keputusan lebih lanjut danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa pemberhentian denganhormat
    Bahwa Surat Keputusan BAPEK Nomor : 082/KPTS/BAPEK/2002 tanggal 2Agustus 2002 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat, halitu terlalu dipaksakan mengingat : Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2001 status Kepegawaian telahdialinkan dari PNS Pusat Departemen Perindustrian dan PerdaganganKantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah menjadi PNS Daerah PemerintahPropinsi Jawa Tengah (copy Surat Keputusan Badan KepegawaianNegara Nomor 50200/000006/KEP/R.I/09 tanggal 29 Desember 2000terlampir).
    Sehingga Surat Keputsuan BAPEK Nomor082/KPTS/BAPEK/2002 tanggal 2 Agustus 2002 adalah salah alamat ; Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun2000 Pasal 21 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun2001 maka Surat Keputusan BAPEK Nomor 082/KPTS/BAPEK/2002yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 71/MPP/Kep/2/1998 harus dinyatakan tidak sahatau batal karena cacat secara hukum ; Telah terjadi perbedaan atau perubahan subyek dikarenakan tenggangwaktu
    Perubahan subyek mendasaryang dimaksud adalah bahwa dalam Surat Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 71/MPP/Kep/2/1998 subyeknyaadalah sebagai PNS Bidang Metrologi Kantor Wilayah DepartemenPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah sedangkan dalamSurat Keputusan BAPEK Nomor : 082/KPTS/BAPEK/2002 yang menjadiHal. 3 dari 8 hal. Put. No. 493 K/TUN/2005subyek adalah PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan PemerintahPropinsi Jawa Tengah.
    Menyatakan batal Surat Keputusan badan Pertimbangan KepegawaianNomor : 082/KPTS/BAPEK/2002, tanggal 2 Agustus 2002 ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 493 K/TUN/20053. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yangberisi : Mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Menghukum Penggugat dengan hukuman disiplin berupa pangkatsetingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun ;4.
Register : 04-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 113/PID/2013/PT SMG
Tanggal 22 Mei 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOEPA EDY SAYUGYO Diwakili Oleh : HERRY NURCAHYA WIJAYA, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : UNUN SETYANINGSIH, SH
2411
  • Wonogiri, dengan kesimpulan :Pemeriksaan luar : Tidak didapatkan luka atau bekas penganiayaan.Pemeriksaan lab: PP Test () / negatifPemeriksaan vagina : Selaput dara robek akibat benda tumpul, luka robek tidakberaturan pada bagian bawah dan samping dan tampak luka sudah lama.Kesimpulan :Terdapat bekas luka trauma benda tumpul pada selaput dara.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.ATAUKE DUABahwa terdakwa SOEPA
    Wonogiri, dengan kesimpulan :Pemeriksaan luar : Tidak didapatkan luka atau bekas penganiayaan.Pemeriksaan lab : PP Test ()/negatifPemeriksaan vagina : Selaput dara robek akibat benda tumpul, luka robek tidakberaturan pada bagian bawah dan samping dan tampak luka sudah lama.Kesimpulan :Terdapat bekas luka trauma benda tumpul pada selaput dara.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Hal 6 dari 11 hal, Put No. 113/PID.SUS/2013
    Perkara :PDM 05 / WGIRI / 01.2013.Euh.2 yang intinya Penuntut Umum menuntut agarMajelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan :1.Menyatakan terdakwa SOEPA EDY SAYUGYO bin SOLEMAN terbuktibersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak untukmelakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat(2) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif..
    Wng. dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dankontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya,bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danpertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaiHal
    Wng. tersebut harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak adaalasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harusdinyatakan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, Undangundang nomor 8
Register : 24-05-2012 — Putus : 22-09-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 146/PID.B/2010/PN.MRK
Tanggal 22 September 2010 — ALFONSIUS HAPTO
2814
  • Menyatakan terdakwa ALFONSIUS HAPTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anakmelakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak sebagiamana dalam dakwaan Primair kami;2.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 82 Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukumterdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikandakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orangsaksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan, namunsetelah dipanggil secara sah dan patut, saksisaksi yang telahdipanggil tersebut tidak dapat
    Subsidair : melanggar Pasal 82 UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumbersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidakterbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;18Menimbang, bahwa rumusan Pasal 81 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mempunyai unsurunsur sebagai berikut:1.2.Setiap orang;Dengan sengaja melakukan
    normalfungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dankeadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkanperbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena semuaunsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, makaterdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan Memaksa Anak UntukMelakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain sebagaimanadalam Pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002
    memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;24ePerbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan telahmembuat trauma psikis pada diri saksi korban;e Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan keluarganyamengalami malu;Halhal yang meringankan : e Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;e Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;Memperhatikan pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002
Register : 26-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID/2013/PT SMG
Tanggal 28 Februari 2013 — Pembanding/Terdakwa : WASITO als SULAKSONO als GOSENG bin KAMINO Diwakili Oleh : HERRY NURCAHYA WIJAYA,SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SRI MURNI,SH
2112
  • Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak . Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalamtuntutannya tertanggal 17 Desember 2012 Nomor Register Perkara :PDM50/WGIRI/10/2012.Euh.2 terdakwa telah dituntut sebagaiDGIIKUE f n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enn nn nn nnnnnanans1.
    terdakwa telah menjalani masa tahanandan pada saat ini berada dalam tahanan maka oleh karena itu masatahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya denganpidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakanberada dalam alain) 5 sesseseseseeecisserrese omc eeetcsneeencetieee saeMenimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan ; 0 2222 enone nnMengingat Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002
Putus : 15-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53K/TUN/2007
Tanggal 15 Agustus 2008 — FORUM ALIANSI MASYARAKAT PRO PERUBAHAN UNTUKKEBENARAN DAN KEADILAN SOWITEKU ; vs. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SULAWESI SELATAN ; RIDWAN BAE
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 53 K/TUN/2007Surat No. 829/PD4/D/PD/2002, tanggal 15 Mei 2002 tentang Klarifikasiljazah atas nama Ridwan Bae yang menyatakan bahwa ijazah saudaraRidwan Bae dengan No. Seri XXIII cl 430 tanggal 10 Desember 1976yang dikeluarkan oleh SMU LPP YBW UMI Makassar adalah asli dansah;.
    Bahwa Surat No. 829/PD4/D/PD/2002, tanggal 15 Mei 2002 barudiketahui Penggugat pada tanggal 5 Mei 2005, dengan demikiangugatan ini telah diajukan tidak melewati tenggang waktu 90 harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 9 Tahun2004 atas perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986;. Bahwa Penggugat saudara Iskandar Enda adalah Ketua Forum AliansiMasyarakat Pro Perubahan Untuk Kebenaran dan Keadilan Sowiteku;.
    terhadap calon Bupati Ridwan Bae, karena menurut KPUDKabupaten Muna, bahwa ijazah Ridwan Bae telah dinyatakan sah olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatandengan Surat No. 829/PD4/D/PD/2002, tanggal 15 Mei 2002;Hal. 3 dari 13 hal.
    DALAM PENUNDAAN :(1) Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan olehPenggugat;(2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat No. 829/PD4/D/PD/2002, tanggal 15 Mei 2002 tentang Klarifikasi ljazah atasnama Ridwan Bae dengan No. Seri XXIII cl 430 tanggal 10 Desember1976 yang dikeluarkan oleh SMU LPP YBW UMI Makassar adalahasli dan sah;Il. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. 829/PD4/D/PD/2002,tanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendidikanPropinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa ijazah saudaraRidwan Bae dengan No. Seri XXIII cl 480 tanggal 10 Desember 1976yang dikeluarkan oleh SMU LPP YBW UMI Makassar adalah asli dansah;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. 829/PD4/D/PD/2002, tanggal 15 Mei 2002 yang menyatakan ijazah saudaraHal. 4 dari 13 hal. Put.
Putus : 30-05-2007 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23K/TUN/2004
Tanggal 30 Mei 2007 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA ; vs. Drs. HERMAN ABUNG
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Sulaeman, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN SECARABERLANJUT", sebagaimana diatur dan diancam pidana. dalam DakwaanKesatu Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;2.
Putus : 30-04-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62K/TUN/2004
Tanggal 30 April 2008 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ; vs. PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG
64 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Sulaeman, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN SECARABERLANJUT", sebagaimana diatur dan diancam pidana. dalam DakwaanKesatu Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;2.
Putus : 19-07-2006 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55K/TUN/2004
Tanggal 19 Juli 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG ; vs. JEFFREY ARIS ; FARLEY ARIS
1513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eigendom Verponding No. 1759 seluas +3.350 M2 atas nama Loa Koen Jauw, berdasarkan Surat PernyataanPelepasan/Oper Garapan No. 593.2/26/DES/2002 tertanggal 10 Juni 2002dan Surat Pernyataan Pelepasan/Oper Garapan No. 593.2/22/DES/VII/2002 tertanggal 10 Juni 2002, yang diketahui oleh Kepala DesaMekarmaya ;2.
    Badan Perwakilan Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya, KabupatenKarawang, sebagai pihak yang berkeberatan terhadap diajukannyapermohonan Penggugat melalui suratnya tanggal 29 Juli 2002 Nomor :12/VII/BPD/2002 jo. tanggal 12 Agustus 2002 No. 13/VIII/BPD/2002 ;2.
    Bupati Karawang melalui suratnya tertanggal 20 Nopember 2002 Nomor :590/6201Huk, perihal Penerbitan Sertifikat Hak atas tanah milik Desa,Surat mana telah disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat melaluiSurat tanggal 29 Nopember 2002 No. 6409100602 perihal Penjelasandan alasan ; Yang meskipun melewati tanggal surat gugatan (28Nopember 2002), namun setidaktidaknya telah diketahui Tergugat sebelumdilakukan perbaikan Surat Gugatan (24 Desember 2002) ;3.
Putus : 10-05-2007 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110K/TUN/2004
Tanggal 10 Mei 2007 — ADJI SANTOSO ; vs. WALIKOTA SURABAYA ; M.C. BATUBARA
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Batubara berdasarkan Akta Jual Beli bangunandisertai pemindahan hak tanggal 18 Nopember 2002 dan mendapatkanpersetujuan Tergugat sehingga terbit Surat Keputusan ljin PemakaianTanah No.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember 2002 atasnama MC. Batubara terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat No.34 Surabaya(dahulu Jalan Dukuh Kupang Barat XXIII/19) Surabaya sebagaimanadimuat dalam jawaban pertama Terlawan II (M.C.
    No. 110 K/TUN/2004.No.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember 2002 atas nama MC.Batubara terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat No. 34 Surabaya ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan ljin Pemakaian TanahNo.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember 2002 atas namaMC. Batubara terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat No.34 Surabayayang diterbitkan oleh Tergugat ;3.
    /Pdt.G/2002/PN.Sby. yang manaSdr.
    tanggal 4 Desember 2002 atasnama MC.
    /PN.SBY tanggal 29 Oktober 2002 melawan :1.
Putus : 25-04-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30K/TUN/2004
Tanggal 25 April 2007 — HERY NOERDIANTO ; vs. GUBERNUR JAWA TIMUR
196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan PTUN, Surabaya Nomor : 132 K/PEN.TUN/2002/PTUN.SBY(Vide bukti telampir tertanda P71) ;b. Penetapan PTUN, Surabaya Nomor : 133 K/PEN.TUN/2002/PTUN.SBY(Vide bukti telampir tertanda P2) ;c. Penetapan tertulis Dirjen Otonomi Daerah Nomor : 131.35/1351/OTDA (Videbukti telampir tertanda P3) ;d. Penetapan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35/2584/SJ (Videbukti telampir tertanda P4) ;e. Pro Justitia No. Pol : LP/349/X1/2002/SIAGA III, Atas Nama Pelapor : Ir. H.Humaidi Zaini.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat yang ditujukankepada Tergugat dalam perkara a quo adalah Surat Kawat Tergugat tanggal 31Desember 2002 Nomor 131.433/10823/022/2002 (bukti T1) ;Bahwa obyek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) beserta penjelasan UndangundangNomor
    22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (bukti T2) dan ketentuanPasal 20 beserta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 151 tahun 2000tentang Tata Cara Pemilihnan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (bukti T3) ;Bahwa yang dijadikan dasar untuk diterbitkannya obyek sengketa adalahsurat Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan tanggal 23 Desember 2002 Nomor131/795.443.040/2002 perihal penyampaian berkas calon Bupati/Wakil BupatiBangkalan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
    dan telah ditetapkanDPRD Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan tanggal 18 Desember 2002Nomor ; 188/24/KPTS/443.043/2002 tentang Penetapan Namanama PasanganHal. 4 dari 12 hal.
    (orang yang tidak bersalah), karena membela orangyang khianat ;Dengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap obyeksengketa tanggal 31 Desember 2002 Nomor 131.433/10823/012/2002yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi sebagai Gubernur Jawa Timuryang dinyatakan oleh Majelis Hakum belum final.
Putus : 25-07-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55PK/TUN/2006
Tanggal 25 Juli 2007 — HATA YAKSAM ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa walaupun Sertifikat tanah Hak Milik No. 3383 tahun 2002 atas namaUsman b. Saat, dkk yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini telahditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 September 2002, tetapi Penggugat barumengetahui adanya Sertifikat tersebut dalam acara sidang pembuktian perkaraPerdata No. 124/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Baratpada hari Senin tanggal 25 Agustus 2003, karena pemilik Sertifikat Hak Milik No.3383 tahun 2002 atas nama Usman b.
    Bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat tanah Hak Milik No.3383 tahun 2002 atas nama Usman b.
    No. 55 PK/TUN/2006.Sertifikat Tanah Hak Milik No. 3383 tahun 2002 atas nama Usman b. Saat, dkk(Bukti P1) ;Bahwa pemilik Sertifikat tanah Hak Milik No. 3383 tahun 2002 atas namaUsman b.
    Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Sertifikat tanah Hak Milik No.3383 tahun 2002 atas nama Usman b. Saat, dkk ;Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 55 PK/TUN/2006.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Tanah Hak MilikNo. 3383 tahun 2002 atas nama Usman b.
    Bahwa ternyata Sertifikat Tanah Hak Milik No. 3383 tahun 2002 An.Usman bin Saat,dkk, yang menjadi obyek dalam perkara ini, telahditerbitkan oleh Tergugat dan sekarang disebut Termohon PeninjauanKembali (PK) perkara ini pada tanggal 2 September 2002, selanjutnyadibalik nama oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara inipada tanggal 10 September 2002 menjadi Sertifikat Hak GunaBangunan No.1718/Kebon Jeruk/2002 atas nama PT.
Register : 28-01-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19/Pid.B/2014/PN-TJB
Tanggal 2 April 2014 — - BUDI HARTONO DAMANIK ALS BUDI
86
  • Menyatakan terdakwa BUDI HARTONO DAMANIK Alias BUDI telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, ataupenganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancamanpidana Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak ;2.
    (Terlampir dalam berkas perkara),dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAANKesadaran : ComposmentisTekanan Darah : 90/60 mmHgNadi : 80x/menitPernapasan : 20x/menitTemperatur 36CPEMERIKSAAN LUARKepala : Ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri ukuran P : 6cm, L:5 cm.KESIMPULAN :Bengkak tersebut diduga akibat benturan benda tumpul.aonen= Perbuatan terdakwa Budi Hartono Damanik als Budi tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (1)UU RI No. 23 Tahun 2002
    ada menampar kepala kiri Nanda;e Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NandaMarpaung diketahui umur Nanda Marpaung saat kejadian adalah12 tahun;Berdasarkan fakta tersebut maka menurut hemat majelis dakwaan kesatu lebih tepatuntuk diterapkan pada kasus ini dengan alasan memperhatikan umur korban NandaMarpaung maka menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku masihdigolongkan sebagai anak yang belum dewasa, di samping itu menurut hukum positifIndonesia kedudukaan UU NO. 23 tahun 2002
    merupakan lex spesialis yang harusdiutamakan dari ketentuan umum, maka pengadilan berpendapat bahwa dakwaaankesatu lebih tepat untuk diterapkan pada kasus ini;Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungananak, yang unsurunsurnya:1.
    Dilakukan terhadap anak;Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis pertimbangkan unsur demiunsur dan untuk lebih memudahkan pembuktian akan dipertimbangkan terlebihdahulu unsur ke2 dan ke3, setelah itu baru unsur ke1;Ad. 2. unsurmelakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semuadibuktikan, melainkan cukup satu perbuatan yang terpenuhi, maka semua unsur telahterpenuhi;Menimbang, bahwa. baik UU No 23 tahun 2002
Putus : 14-06-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240K/TUN/2004
Tanggal 14 Juni 2007 — AIZATUL AZLI ; Z U L I N I ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN ; Dra. ARNI AMIR, Msc
53 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Sulaeman, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN SECARABERLANJUT", sebagaimana diatur dan diancam pidana. dalam DakwaanKesatu Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;2.
Putus : 29-10-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 295/PID.B/2013/PN-SBG
Tanggal 29 Oktober 2013 — DASRAN TANJUNG.
2518
  • Elfrida Situmeang dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.ATAUKEDUA :Bahwa dia terdakwa DASRAN TANJUNG, pada hari Selasa tanggal 28 Mei2013, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei2013, bertempat di Jalan Thamrin Kota Sibolga, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga
    FerdinandLumbantobing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka bengkak pada kepala kiri belakang P=lcm, L=lcm ; Luka lecet pada pipi bawah dekat dagu P=2cm, L=lcm.PEMBUKTIANBerdasarkan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan maka sampailah kamikepada pembuktian mengenai dakwaan kami yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 80 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.Oleh karena Dakwaan kami bersifat alternative maka kami akan membuktikanDakwaan yang lebih
    tepat sesuai dengan akta dipersidangan yaitu Dakwaan KesatuPasal 80 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsurunsursebagai berikut :1.
    keterangan Hasil Ujian Nasional SMP Negeri Kolang yangmenerangkan bahwa saksi korban Yuyun Datanael Tampubolon lahir padatanggal 04 April 1996.Dengan demikian unsur terhadap anak telah terbukti dan terpenuhi secarasah meyakinkan menurut hukum.Berdasarkan uraianuraian seperti tersebut maka berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti dengan sah menurut hukum dan berkeyakinan bersalah melakukan tindakpidana melakukan penganiayaan terhadap anak, sebagaimana dalam DakwaanKesatu yaitu Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002
    danmeringankan terdakwa dan setelah dipertimbangkan pula makna / tujuan pemidanaan, makapidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan ini, adalah sudah tepat danadil sesuai dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat ketentuan pasal 80 UU No. 23 tahun 2002
Putus : 04-04-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198K/TUN/2004
Tanggal 4 April 2007 — H. MUKRI (Koordinator Eks Anggota CTN) ; vs. WALIKOTA BANJARBARU ; PIMPINAN PROYEK PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
1212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Sulaeman, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN SECARABERLANJUT", sebagaimana diatur dan diancam pidana. dalam DakwaanKesatu Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;2.
Register : 08-04-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 164/Pid.B/2014/PN.TB.
Tanggal 2 Juni 2014 — - BUDI SYAHPUTRA alias BUDI
2620
  • Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BUDI SYAHPUTRA alias BUDI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002
    kelainanDada : Tidak ada kelainanPerut : Tidak ada kelainanEkstremitas : Tidak ada kelainanGenitalia : Selaput dara robek arahjam 1,4,5,6,9 akibatkekerasan tumpul.KESIMPULAN : Selaput dara robek arahjam 1,4,5,6,9 akibatkekerasan tumpul.e Bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa saksi korbanSRI RAHAYU alias AYU masih berstatus pelajar dan masihberusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat(2) Undangundang RI Nomor : 23 Tahun 2002
    dapatmenyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwabersalahmelakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu ditelitiapakah faktafakta hukum tersebut telah memenuhi unsurunsur tindakpidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tunggal,terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002
    terdapatbeberapa macam perbuatan namun oleh karena dihubungkkan dengankata atau maka perbuatan dalam unsur ini mempunyai maknaalternativ artinya bilamana salah satu perbuatan terpenuhi sesuaidengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur inidianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangansaksi korban berumur sekitar 14 tahun, dengan demikian usia saksikorban masih tergolong anakanak sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 23 tahun 2002
    dilakukan oleh terdakwa masihdalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukanadanya alasanalasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa daritahanan, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggaptelah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Mengingat akan ketentuan pasal yang berkaitan denganperkara ini khususnya Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomor 23tahun 2002
Putus : 24-07-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31K/TUN/2004
Tanggal 24 Juli 2007 — KEPALA DESA PLOSOLOR ; vs. ANDRIYAS GUMILANG
1110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mei 2002 (Bukti P7)Hal. 2 dari 9 hal.
    Afirul Bahtiar sebagaiSekretaris Desa, Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, KabupatenKediri yang diterbitkan oleh Tergugat;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat KeputusanTergugat No. 04/2002, tanggal 11 Juni 2002, tentang Pengangkatan danPelantikan Sdr.
    yaitu SuratKeputusan No. 04/2002 dikeluarkan/ditetapbkan oleh Tergugat padatanggal 27 Mei 2002, sehingga telah melampaui batas waktu 90 harisebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986.
    Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan baru mendengardibacakannya Surat Keputusan No. 4/2002 pada tanggal 11 Juni 2002adalah tidak dapat dibenarkan, karena sebelum tanggal 11 Juni 2002,tepatnya sekitar tanggal 25 Mei 2002, Penggugat telah menyebarundangan ke Pengurus dan Anggota BPD dan tokohtokoh masyarakatuntuk menghadiri pelantikan Sekretaris Desa dan Kaur Kesra padatanggal 27 Mei 2002 (sesuai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan No.4/2002, di Balai Desa Plosolor, namun karena ada permintaan
    No. 31 K/TUN/2004dianggap mengetahui adanya Pelantikan Sekretaris Desa Plosolor padatanggal 27 Mei 2002, bukan pada tanggal 11 Juni 2002. Oleh karena itugugatan ini seharusnya diajukan sebelum tanggal 27 Agustus 2002sebagai batas terakhir pengajuan gugatan;3. Bahwa Surat Keputusan No. 4/2002 ditetapkan tanggal 27 Mei 2002,bukan tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana dalil Penggugat dalamgugatannya di atas serta petitum angka 3.
Putus : 05-03-2008 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83PK/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — KEPALA DESA WONOREJO ; DARSO MS
218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 15 Agustus 2002 tentang PengangkatanPerangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kebumen ;Bahwa obyek sengketa tersebut baru diketahui Penggugat padatanggal 15 Agustus 2002, yaitu saat pelantikan perangkat Desa Wonorejo,Kecamatan Karanganyar, Kebumen, sehingga gugatan yang diajukanHal. 1 dari 14 hal.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.141/03/KEP/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang PengangkatanPerangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumenyang menetapkan Oyong Tri Saputro sebagai Pejabat Sekretaris DesaWonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.141/03/KEP/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang PengangkatanPerangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumenyang menetapkan Oyong Tri Saputro sebagai Pejabat Sekretaris DesaWonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;4.
    Sehingga Keputusan Tergugat tanggal 15 Agustus 2002 No.141/03/KEP/2002 tanggal 15 Agustus 2002 adalah telah sah secara hukum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka gugatan Penggugatharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 73/G/TUN/2002/PTUN.Smg. tanggal 15 April 2003 adalahsebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan
    Kebumen yang baru denganSK Kepala Desa Wonorejo No. 141/03/KEP/2002 tentang PengangkatanPerangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumenyang menetapkan Sdr. Oyong Tri Saputro sebagai Pejabat Sekretaris DesaWonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, tanggal 15Agustus 2002 ;.
Register : 29-06-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 8/Pid/Sus.Anak/2015/PN.Tjb
Tanggal 13 Juli 2015 — - DICKY DONATUS SITUMORANG alias DIKI
3318
  • No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atasundangundang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang perlindungan anak JoUU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menjatuhkan pidana terhadap anak DICKY DONATUS SITUMORANGAlias DIKI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjaradikurangi selama anak berada dalam, dan denda sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan latihankerja;3. Menyatakan barang bukti berupa:Nihil;4.
    Genitalia : Selaput dara robek arah jam 2,3,7,9,11 akibat kekerasan tumpulKESIMPULANSelaput dara robek arah jam 2,3,7,9,11 akibat kKekerasan tumpul.Perbuatan Anak Dicky Donatus Situmorang als Diki tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU.RI.No.11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;SUBSIDAIR :Bahwa Anak Dicky Donatus Situmorang als Diki pada
    Genitalia : Selaput dara robek arah jam 2,3,7,9,11 akibat kekerasan tumpulKESIMPULANSelaput dara robek arah jam 2,3,7,9,11 akibat kekerasan tumpul.Perbuatan Anak Dicky Donatus Situmorang als Diki tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU.RI.No.11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut
    , Tentang Perlindungan Anak, Subsider14melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, Tentang perubahanatas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umumbersifat subsideritas, maka Hakim a quo terlebih dahulu akan membuktikandakwaan primer yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Tentangperubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002, TentangPerlindungan Anak, yang unsurunsur sebagai berikut,1.
    , Tentang Perlindungan Anak16disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalamkandungan;Menimbang, bahwa sesuai akte kelahiran Winda Kamalinda, lahirpada tanggal 27 September 2000, sehingga usianya saat dicabuli olehterdakwa masih berumur 14 tahun;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatasmaka yang dimaksud dengan anak sebagaimana yang ditentukan dalamUndangundang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan