Ditemukan 200 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-10-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 19-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 23 Januari 2014 — PENGGUGAT : PUSPA HARTATI, S.Hut., TERGUGAT : BUPATI LAMPUNG TENGAH
18591
  • Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; DALAM POKOK PERKARA ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2.
    Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; 3.
    Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri.
    Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat tentang pencabutan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Sdri.
    Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; 6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp. 243.000 ( Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah );
    S.Hut NIP.Halaman 3 dari 39 Hal Putusan No. 19/G/2013/PTUNBL19800810 200901 2 003 pada Unit Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Lampung Tengah;Adapun yang menjadikan dasardasar mengajukan gugatan adalahsebagai berikut ;1. Bahwa Surat Keputusan tersebut adalah Objek Sengketa TataUsaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;2.
    Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2003 Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan26dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P7 =T1) ;Menimbang, bahwaterbitnya objek sengketa a quo adalah akibatdari surat yang diajukan Penggugat kepada Bupati Lampung Tengah in casuTergugat tertanggal 24 April 2013 perihal banding administratif atas namaPuspa Hartati (vide bukti P5a = T10) ;Menimbang, bahwa
    Puspa Hartati, S.Wut Nip. 19800810 200901 2003 Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P7 = T1) ;28Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 20 November 2013,Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalildalil gugatannya.
    Puspa Hartati S.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan42Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;DALAM POKOK PERKARA ;1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanBupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yangdijatunkan kepada Sdri.
    Puspa HartatiS.Hut Nip. 19800810 200901 2 003 Pangkat/Golongan PenataMuda (Ill/a) Jabatan Staf Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Lampung Tengah berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan KeputusanTergugat tentang pencabutan objek sengketa Surat KeputusanBupati Lampung Tengah Nomor: 888/091/LTD.3/2013, tanggal11 Juli 2013 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin yangdijatunkan kepada Sdri.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1671 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — Dr. H. ABDULLAH ROFI’I, DK VS BUPATI LAMONGAN, DKK
5522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian perhitungan harga nilai bangunan secarakeseluruhan haruslah berdasar pada ketentuan sebagai berikut :Pasal 4 ayat Perjanjian Nomor 181.1/12/413.013/200901. ADM/SPK/KBBP/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009dikurangi Perjanjian Nomor050/272/413.503/2013 tanggal 24 Agustus 2011 romawi V perihal subsididan diskon huruf adikurangi lagi oleh huruf b.
    Bahwa Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat danPembangunan Pasar Babat Modern dengan sistem Bangun SerahGuna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009pada tanggal 29 Juli 2009 antara Bupati Lamongan (Tergugat )sebagai Pihak Pertama dan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa(Tergugat Il) sebagai Pihak Kedua (vide Gugatan Para PenggugatDalam Faktafakta Hukum Nomor 1, 2 dan 3);b.
    Bahwa Addendum Perjanjian Pembangunan/ Renovasi Pasar AgrobisBabat dan Pembangunan Pasar Babat Modern dengan sistemBangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1671 K/Pdt/2016SPK/KBBP/VII/2009 ditambah dan diubah dalam Addendum Nomor181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 pada tanggal 21 Juni2010 antara Bupati Lamongan (Tergugat !)
    Perkasa sebagai Pihak Kedua yangkemudian telah dirubah dengan Addendum Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat denganSistem Bangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 yang diubah dengan Addendum Nomor181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 pada tanggal 21 Juni 2010yang diubah lagi dalam Addendum Il Perjanjian Pembangunan/ RenovasiPasar Agrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat dengan SistemBangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013/200901
    Nomor 1671 K/Pdt/201627.28.haruslah berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Pasal 4 ayatperjanjian Nomor 181.1/12/413.013/200901.ADM/SPK/KBBP/VII/2009tanggal 24 Agustus 2011 romawi V perihal subsidi dan diskon huruf adikurangi lagi oleh huruf b.
Putus : 17-01-2011 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 157/Pid.B/2010/PN.Psr
Tanggal 17 Januari 2011 — M. IMAM Alias IMAM SYAFI’I
507
  • ,bulan Desember 200801/01/09 004 Gaji Ketua untuk bulan 2.000.000,Desember 200801/01/09 005 Gaji Sekretaris untuk bulan 1.500.000,Desember 200801/01/09 006 Gaji Bendahara untuk bulan 1.500.000,Desember 200801/01/09 007 Sewa 1 unit mobil Phanter @ 3.500.000,Rp.175.000, x 20 hari untukbulan Januari 200901/01/09 008 Dokumentasi Video, Foto dll 1.000.000.
    ,bulan Januari 200902/01/09 009 Pembelian bantuan Peralatan 8.113.000,Penangkapan ikan05/01/09 010 Pembelian bantuan Peralatan 8.800.000,Penangkapan ikan05/01/09 011 Pembelian bantuan Peralatan 6.043.800,Penangkapan ikan08/01/09 012 Pembelian 2 unit perahu 20.000.000,20/01/09 013 Pembelian 6 unit mesin untuk 8.100.000,nelayan20/01/09 014 Pembelian bantuan Peralatan 595.000,Penangkapan ikan01/02/09 015 Sewa 1 unit mobil Phanter @ 3.000.000,Rp.175.000, x 20 hari untukbulan Pebruari 200901/02/09 016
    Gaji Ketua untuk bulan 2.000.000,Januari 200901/02/09 017 Gaji Sekretaris untuk bulan 1.500.000,Januari 200901/02/09 018 Gaji Bendahara untuk bulan 1.500.000,Januari 200901/02/09 019 Pembelian 3 unit perahu 45.000.000,nelayan @ Rp.15.000.000,01/02/09 020 Dokumentasi Video, Foto dll 1.000.000.bulan Pebruari 200901/02/09 021 Konsumsi 3 kali pertemuan 2.250.000,01/03/09 022 Gaji Ketua untuk bulan 2.000.000, Pebruari 2009 10 01/03/09 023 Gaji Sekretaris untuk bulan 1.500.000,Pebruari 200901/03/09 024
    Bendahara untuk bulan 1.500.000,Pebruari 200906/03/09 025 Panitia Pelaksana Pelatihan 500.000,untuk 5 orang @ Rp.100.000,06/03/09 026 Konsumsi untuk pembuatan 600.000,abon dan sosis ikan08/04/09 027 Konsumsi untuk pembuatan 600.000,nugget dan bakso ikan06/03/09 028 Transport untuk pembuatan 1.300.000,abon dan sosis ikan08/04/09 029 Transport untuk pembuatan 1.250.000,nugget dan bakso ikan01/04/09 030 Gaji Ketua untuk bulan Maret 2.000.000,200901/04/09 031 Gaji Sekretaris untuk bulan 1.500.000,Maret 200901
    /02/09 016 Gaji Ketua untuk bulan 2.000.000.Januari 200901/02/09 017 Gaji Sekretaris untuk bulan 1.500.000,Januari 200901/02/09 018 Gaji Bendahara untuk bulan 1.500.000,Januari 200901/02/09 019 Pembelian 3 unit perahu 45.000.000,nelayan @ Rp.15.000.000,01/02/09 020 Dokumentasi Video, Foto dll 1.000.000,bulan Pebruari 200901/02/09 021 Konsumsi 3 kali pertemuan 2.250.000,01/03/09 022 Gaji Ketua untuk bulan 2.000.000.Pebruari 200901/03/09 023 Gaji Sekretaris untuk bulan 1.500.000,Pebruari 200901/03/
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 36/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Purnomo
Terdakwa:
Rudyni Febri Ingraini
195
  • PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939MALANG Kode Pos 65119 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH lPRO YUSTITIA ag Seas 182 YS 135.73. ) 120 12.Petugas yang bertanda ha di bawah ini, nama Muenhi seT OWA Tl, St RED DE mata eet helenaeNIP 19700720 200901 2 O18 er dengan mengingat sumpam je0etan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota MalangNomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyetekan bahwa
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 37/Pid.C/2020/PN Ngw
Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DIDIK YULIANTO, S.Sos
Terdakwa:
PURWANTO
304
  • Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakan Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inikembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumsetuju / memberikan keterangan yang diberikan dan pah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padasanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini hari Selasa tanggal 15 September 2020.dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tandatangan.TERSANGKA YIDIKDIDIK YULIANTO, S.SosNIP. 19790730 200901
Register : 20-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 19 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 18 Februari 2020 — SURYOTO,S.Ag, VS 1. BUPATI TEGAL 2.. IMAM SUKANTO
6330
  • Bantuan Hukum danHAM pada Bagian Hukum Setdakabupaten Tegal ;MOHAMAD AGUS SOLEH, ,SH;19730831 200901 1 001;Indonesia ;Penata Muda (Ill/a) ;Staf pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Tegal;Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUNSBY.ll. IMAMKesemuanya pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat kantordi Jalan Dr.
    Bantuan Hukum danHAM pada Bagian Hukum Setdakabupaten Tegal ;Nama MOHAMAD AGUS SOLEH, ,SH;NIP 19730831 200901 1 001;Kewarganegaraan Indonesia ;Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUNSBY.Pangkat/golongan : Penata Muda (lIll/a) ;Jabatan : Staf pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Tegal;Kesemuanya pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat kantordi Jalan Dr.
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
6024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi KeamananLaut RI Nomor: SKEP073/KALAKHAR/BAKORKAMLA/VIIV2011 tanggal16 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil a/n Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901
    2 001,Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BadanKoordinasi Keamanan Laut RI dengan pangkat Penata Muda, golonganruang Illa, dan jabatan terakhir sebagai pegawai/staf pada SekretariatPelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut RI;Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor :133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin a/n Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901 2 001;Butir (a) sub bagian MENIMBANG, dimana
    Menyatakan Batal atau (tidak sah) Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor : 133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n Harry Indriati, ST, NIP.19820531 200901 2 001;3. Memerintahkan untuk mencabut Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor: 133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n Harry Indriati, ST, NIP.19820531 200901 2 001;4.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 133/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Perubahan Jenis HukumanDisiplin Atas Nama Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901 2 001;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor133/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 2009012001 ;4.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
7326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NIP 19820531 200901 2 001;DASAR GUGATANA.
    ., NIP 19820531 200901 2 001, baru diterima olehPenggugat pada tanggal 21 November 2012, lalu gugatan didaftarkanke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18Februari 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.
    atas nama Harry Indriati, S.T., NIP 19820531 2009012 001, Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganBadan Koordinasi Keamanan Laut RI dengan pangkat Penata Muda,golongan ruang Illl/a, dan jabatan terakhir sebagai pegawai/staf padaSekretariat Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut RI:Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin a/n Harry Indriati, $.T., NIP 19820531 200901
    Memerintahkan untuk mencabut Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n Harry Indriati, S.T., NIP19820531 200901 2 001;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yangmemulihkan kembali hakhak Kepegawaian Penggugat dan mengembalikankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganBakorkamla RI;5.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 133/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman DisiplinAtas Nama Harry Indriati, S.T., NIP 19820531 200901 2 001;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor133/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama Harry Indriati, S.T., NIP 19820531 200901 2001;4.
Putus : 01-07-2013 — Upload : 20-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/G/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Juli 2013 — HARRY INDRIATI, ST; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
7647
  • terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Pebruari2013 di bawah Register Perkara Nomor : 22/G/2013/PT.TUNJKT, dan telah diperbaikipada tanggal 25 Maret 2013 , telah mengemukakan dalildalil sebagai berikut :I OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTERGUGAT (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplina/n Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901
    No.22/G/2013/PT.TUN.JKTPAGEST, NIP. 19820531 200901 2 001, baru diterima oleh PENGGUGAT padatanggal 21 Nopember 2012, lalu gugatan didaftarkan ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2013, sehingga masihdalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undangundang Nomor 51 TahunBahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut adalah merupakan penetapantertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha
    Negara dan telah memenuhiketentuan pasal ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dua kali terakhir dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009Konkrit : Surat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan tertentu tentang Perubahan Jenis HukumanDisiplin a/n Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901 2Individual : Surat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak ditujukan kepadaumum tetapi ditujukan kepada PENGGUGAT sdr.
    diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, golongan II/a, dengan tugas jabatan sebagaiPengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan Laut2 Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan LautRI Nomor: SKEP073 / KALAKHAR / BAKORKAMLA / VIII/2011 tanggal16 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil a/n Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901
    No.22/G/2013/PT.TUN.JKTPAGEruang III/a, dan jabatan terakhir sebagai pegawai/staf pada SekretariatPelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan LautSurat Keputusan TERGUGAT (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor :133/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin a/n Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901 2Butir (a) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan bahwa PENGGUGATtidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja, dapat ditanggapibahwa PENGGUGAT selalu
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 07/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energy dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT. ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk.
6230
  • .;19770517 200901 1 001;Mamad Suparman, S.SOs.,Fungsional Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa19770517 200901 1001;Firman Desa, ST., MT.;: Pulahta Seksi Jamsoskes TK padaDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat.;: 19770517 200901 1 001;berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil, merupakan TimHalaman 5 dari 135 Halaman Putusan.
Register : 14-06-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 145/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : BUPATI MUSI BANYUASIN Diwakili Oleh : H. ARDIANSYAH, SH., MH
Terbanding/Penggugat : DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
4616
  • ., NIP. 19700316 200901 1 001,tanggal 12 Oktober 2018; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati MusiBanyuasin Nomor: 123/KPTSBKPSDM/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena TerbuktiBersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag.,M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018;Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 145/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim4.
    Pembandingmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik dalam perkara ini; Menimbang, bahwa karena tidak terbukti Tergugat/Pembandingmelakukan perbuatan melanggar hukum dalam menerbitkan KeputusanBupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTSBKPSDM/2018 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenaterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas nama Darmadi,S.Ag., M.Pd.l., NIP. 19700316 200901
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 25/Pid.C/2020/PN Ngw
Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DIDIK YULIANTO, S.Sos
Terdakwa:
SUHARYONO
264
  • Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakankembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakansetuju / memberikan keterangan yang diberikan dansanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti inidan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tandatangan.TERSANG Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inidibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padahari Selasa tanggal 15 September 2020.PENYIDIKDIDIK YULIANTO, S.SosNIP. 19790730 200901 1
Register : 16-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 90/Pid.C/2020/PN Ngw
Tanggal 16 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DIDIK YULIANTO, S.Sos
Terdakwa:
EVI INDRIYANI
354
  • 2020, Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakan Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inikembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumsetuju / memberikan keterangan yang diberikan dan pah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padasanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini hari Rabu tanggal 16 September 2020.dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tandatangan.TERSAMGKA P IDIK DIDIK YULIANTO, S.SosNIP. 19790730 200901
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 15/Pid.C/2020/PN Ngw
Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DIDIK YULIANTO, S.Sos
Terdakwa:
NORHIDAYAT
4319
  • Cepat ini dibuat, kemudian dibacakankembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakansetuju / memberikan keterangan yang diberikan dansanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti iniDemikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inidibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padahari Selasa tanggal 15 September 2020.dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.TERSANGKA P IDIKKurZid pe cenraastnsetiaceweeds DIDIK YULIANTO, S.SosNIP. 19790730 200901
Register : 13-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
WANDA LESMANA PUTRA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
12729
  • Pembinaan dan PenghargaanPegawai Biro Kepegawaian Sekretraiat JenderalHardiwinoto, S.H.19710427 199903 1 001Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum danKerjasama Sekretariat JenderalDian Komala Handarini, S.H.19860812 200901 2 003Analis Kepegawaian Muda Biro KepegawaianSekretariat JenderalNetty Susilowaty, S.H.19830821 200901 2 002Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum danKerjasama Sekretariat JenderalFiska Bella Kusuma, S.H.Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUNJKT.NIP. :
Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 28/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lmg
Tanggal 18 Juni 2014 — penggugat : Dr. H. ABDULLAH ROFI’I, Dkk Tergugat : 1. BUPATI Lamongan, Dkk
5841
  • Bahwa dengan demikian perhitungan harga nilai bangunan secara keseluruhanharuslah berdasar pada ketentuan sebagai berikut :5 putusan No.28/pdt.G/2013/PN.LmgPasal 4 ayat Perjanjian Nomor:181.1/12/413.013/200901. ADM/SPK/KBBP/VII/2009 Juli 2009 050/272/413.503/2013 tanggal 24 Agustus 2011 romawi V perihal subsidi danTanggal 29 dikurangi Perjanjian Nomor:diskon huruf a dikurangi lagi oleh huruf b.
    Bahwa Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat danPembangunan Pasar Babat Modern dengan sistem Bangun SerahGuna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009pada tanggal 29 Juli 2009 antara Bupati Lamongan (Tergugat )sebagai Pihak Pertama dan PT KARSA BAYU BANGUN PERKASA(Tergugat Il) sebagai Pihak Kedua (vide Gugatan Para PenggugatDalam Faktafakta Hukum Nomor 1, 2 dan 3);b.
    Karsa Bayu BangunPerkasa, yang telah diberi materai secukupnya dan foto copynya telahdicocokkan dengan foto copy di persidangan lalu diberi tanda T.21 ;Addendum Perjanjian Pembangunan/ Renovasi Pasar Agrobis Babat danPembangunan Pasar Babat Modern Dengan Sistem Bangun Serah Guna,Nomor : 181.1/ 12 /413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009, antaraPemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT.
    Addendum Il Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat danPembangunan Pasar Babat Modern Dengan Sistem Bangun Serah Guna,Nomor : 181.1/ 12 /413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009, antaraPemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa,Nomor : 181.1/ 14.1 /413.013/2011121/ADM/SPK/KBBP/ 2011, pada hariSenin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sebelas (03102011) yangbertanda tangan antara : H.
Register : 17-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 40/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
Hj.HASRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
10232
  • ., NIP. 19840503 200901 2011, Penata/IIlc, Jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan InformasiKPKNL MakasSar;2204.
Register : 07-09-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Pol
Tanggal 13 September 2018 — Pemohon:
TJIANG CAU IN
1712
  • ., SE NIP.19781101 200901 1 007 pada tanggal 27 Agustus 2018, yang fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya, telan bermaterai cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dandiberi pertanda P 1;2.
    atau Kuasanya yang sahdan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonanPemohon maupun berdasarkan keterangan saksisaksi serta bukti Surattertanda P 1 yaitu tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 464/Kel.Plw/102/IX/ 2018, atas nama TJIANG CAU IN, yang mana Surat Keterangantersebut dikeluarkan dan ditandatangi oleh Sekertaris Kelurahan Polewali,Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, IRWAN., SE NIP.19781101 200901
    Luar Biasa GOLONGAN TIONGHOA, di ParePare, atas nama: ANDI SULTANI TANRI B.A, NIP: 580008471, pada tanggal21 April 1982, dirubah untuk diganti menjadi nama Indonesia ALVINCHANDANI;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P 1 yaitutentang Surat Keterangan Domisili Nomor 464/Kel.Plw/102/IX/2018, atasnama TJIANG CAU IN, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkandan ditandatangi olen Sekertaris Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali,Kabupaten Polewali Mandar, IRWAN., SE NIP. 19781101 200901
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 35/Pid.C/2020/PN Ngw
Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DIDIK YULIANTO, S.Sos
Terdakwa:
KELVIN LIE
5013
  • teeeeeeeeeReeceecereeccccseseccueeepunseeennereees Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakankembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakansetuju / memberikan keterangan yang diberikan dansanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti inidan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tandatangan.TERSANGKA Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inidibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padahari Selasa tanggal 15 September 2020.PEMVYIDIKDIDIK YULIANTO, S.SosNIP. 19790730 200901
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 31/Pid.C/2020/PN Ngw
Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DIDIK YULIANTO, S.Sos
Terdakwa:
AGUS SUPRIADI
264
  • Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakan Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat inikembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan s'umsetuju / memberikan keterangan yang diberikan dan pah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padasanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini hari Selasa tanggal 15 September 2020.dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tandatangan.TERSANG PENYIDIKjDIDIK YULIANTO, S.SosNIP, 19790730 200901