Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-20122017-0008 yang semula tertulis 25 November 2007 menjadi 25 November 2005 ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-20122017-0008 atas nama Asa Susanti yang semula tertulis 25 November

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya rencana dari Tergugatsebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Paniai yang akanmenyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Derah Kabupaten Paniai Periode 20122017 makaPenggugat mendatangi kantor Tergugat untuk mengambilberkasberkas kelengkapan persyaratan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 20122017 dengandiberikan tanda bukti pengambilan berkas pada tanggal 21Februari 2012 ; .

dan memerintahkan kepada Tergugat untukmelakukan verifikasi terhadap berkasberkas Para Penggugatbersama dengan Pasangan Calon lainnya dalam PemilukadaKabupaten Paniai Periode 20122017.

BuktiP18 : Surat Keputusan No.61/SKDPC/PAN/II/2102 TentangPengukuhan Sikap dan Rekomendasi DPCPP pada PilkadaKabupaten Paniai Periode 20122017 (Fotocopy sesuai denganaslinya) ;19.

Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapanmengenai jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 yangtermuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Programdan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 (vide BuktiT2), yang

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenPaniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah MenjadiPeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017 ; . Memerintahkan Tergugat melakukan verifikasiterhadap berkasberkas yang diajukan oleh ParaPenggugat sebagai peserta PemilukadaKabupaten Paniai periode 20122017 ;.

Nomor 2486 K/Pdt/2015Kesemuanya berkantor di Sekretariat Panitia SeleksiAnggota Komnas HAM Periode 20122017, JalanLatuharhari Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310;8.

untuk mendaftarkembali menjadi Anggota di periode selanjutnya guna mempertahankankesinambungan kerja Komnas HAM dalam perlindungan, pemajuan danpenegakan HAM di periode 20122017.

Sebagai lampiran surat dimaksud,Panitia Seleksi menyertakan dokumen Pengumuman Penerimaan CalonAnggota Komnas HAM 20122017, yang salah satu syaratnya menyatakanbahwa Calon Anggota Komnas HAM Periode 20122017 berpendidikansekurangkurangnya Sarjana Strata 1;Bahwa merespons surat Ketua Pansel tersebut, pada tanggal 30 Januari2012 Penggugat telah mengajukan berkas pendaftaran kepada KetuaHalaman 4 dari 28 hal. Put.

Mengirimkan surat kepada Ketua dan Para Anggota Panitia SeleksiCalon Anggota Komnas HAM Periode 20122017, perihal PemulihanHak, tertanggal 24 Februari 2012;c. Mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Seleksi Calon AnggotaKomnas HAM Periode 20122017, perihal Panitia Seleksi CalonHalaman 7 dari 28 hal. Put.

menyatakan dalam jabatanAnggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masa Jabatan tahun 20072012, dan juga mendalilkan dalam kapasitas salah seorang pendaftarpeserta Calon Anggota Komnas HAM periode 20122017;.

ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:1 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahmenjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017

Dan objek Sengketa Tata UsahaNegara diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April2012, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 27 April 2012 maka, masih dalamtenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Jo UndangUndangNomor 51 Tahun 2000 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat telah menetapkan waktu pendaftaran Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 yang mulai pada tanggal 20 27 Februari

2012;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012, Penggugat telah mendaftarkan diri padaKantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai sebagai PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode Tahun 20122017dengan mengajukan berkas persyaratan Administrasi Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 kepada Tergugat;Bahwa Para Penggugat adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniaiperiode Tahun 20122017, yang dicalonkan dari Gabungan Partai Politik yaitu

Dan Yohanes You tanpa atas sepengetahuan Pimpinan DPP PartaiBARNAS dan DPP Partai PPI;Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017, Drs. Willem Y.

MH. dan Jhon You, sebagai CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 20122017.Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat yang tidakHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 55 K/TUN/2013mengikutsertakan Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai BarisanNasional (Barnas) sebagai pihak dalam gugatan maka menyebabkan gugatanPenggugat kurang pihak;Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU hanyamelakukan verifikasi faktual terhadap

Nomor 237 K/Pdt.SusParPol/201412.13.Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 20122017 secara sah dan demokratis, yang mana menjadi Calon Ketua padawaktu itu adalah Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) danM. Rezki Oktavian Noor, S.Sos, M.Si bin H.

Nomor 237 K/Pdt.SusParPol/201417.18.19.Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 20122017 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa tindakan para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugianmoril maupun materiil terhadap Penggugat.

Nomor 237 K/Pdt.SusParPol/2014Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 20122017;. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut dan menghentikanpemasangan balehobaleho, spandukspanduk dan pengiklanan dikorankoran yang mengklaim bahwa Tergugat adalah Ketua Terpilih DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru MasaBhakti 20122017 yang telah dipasang oleh Tergugat dan Tergugat II;.

Menghukum Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk menerbitkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yaitu MuhammadKadarrusman, S.Hut (Penggugat) adalah Ketua Terpilin Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 20122017;.

sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabarumasa bhakti 20122017, melantik Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Kotabaru masa bhakti 20122017 dan mengeluarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor:66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 tentang penetapan Tergugat (M.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Paripurna tanggal 22September 2011 tersebut, Ketua Komnas HAM membentuk PanitiaSeleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 20122017 yangditetapbkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak AsasiManusia Nomor 18/KOMNAS HAM/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilinan Calon Anggota KomisiNasional Hak Asasi Manusia Periode 20122017 untuk masa tugas sejak03 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;.

Sebagai lampiran surat dimaksud, Panitia Seleksimenyertakan dokumen Pengumuman Penerimaan Calon AnggotaKomnas HAM 20122017, yang salah satu syaratnya menyatakan bahwaCalon Anggota Komnas HAM Periode 20122017 berpendidikansekurangkurangnya Sarjana Strata 1;Bahwa merespons surat Ketua Pansel tersebut, pada tanggal 30 Januari2012 Penggugat telah mengajukan berkas pendaftaran kepada KetuaPanitia Seleksi, dan berkas pendaftarannya telah dinyatakan diterimaoleh Panitia Seleksi tertanggal 31 Januari 2012

Mengirimkan surat kepada Ketua dan Para Anggota Panitia SeleksiCalon Anggota Komnas HAM Periode 20122017, perihal PemulihanHak, tertanggal 24 Februari 2012;c.

Mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Seleksi Calon AnggotaKomnas HAM Periode 20122017, perihal Panitia Seleksi CalonAnggota Komnas HAM Periode 20122017 mengabaikan hak wargaNegara, sekaligus mengabaikan peraturan perundangundangan,etika dan moral (surat kedua), tertanggal 6 April 2012;20.Bahwa sesungguhnya Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat21.V,Tergugat VI, dan Tergugat Vil, dalam kapasitasnya masingmasingsebagai Anggota Panitia Seleksi memiliki kewenangan untukmengingatkan Tergugat

AnggotaKomnas HAM Periode 20122017 yang telah ditetapkan oleh Tergugat VIIItersebut.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3526-Lt-20122017-0019 tanggal 20 Desember 2017 yang semula tercatat 15 Agustus 2017 menjadi 15 Agustus 2016;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membetalkan dan menarik Kutipan Akta Klahiran

yang terbit tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 3526-LT 20122017;

3526-LT 20122017 yang semula tercatat 15 Agustus 2017 menjadi 15 Agustus 2016;

Joko Widodo telah disahkanpemberhentiannya sebagai Gubernur Provinsi DKI JakartaMasa Jabatan Tahun 20122017.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta Sisa MasaJabatan Tahun 20122017 (selanjutnya disebut SuratMendagri Nomor 121.31/6594/sj tanggal 17 November2014).

Wakil Gubernur Daerah Khusus lbukotaJakarta Masa Jabatan Tahun 20122017 dan PengesahanPengangkatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota JakartaSisa Masa Jabatan Tahun 20122017 tanggal 18November 2014 telah sesuai dengan prosedurberdasarkan ketentuan yang berlaku ;c.

Basuki Tjahaya Purnama, MM. menjadi Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 20122017.

Bukti T.Il.i3 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor121.31/4438/OTDA Tanggal 28 Oktober 2014 PerihalMekanisme Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakartamenjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa JabatanTahun 20122017 (fotokopi) ;4. BuktiT.ll.i4 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor121.31/4480/OTDA Tanggal 29 Oktober 2014 PerihalMekanisme Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakartamenjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa JabatanTahun 20122017 (fotokopi) ;5.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 TentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MenjadiPeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode 20122017 tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Hal. dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/20132.

Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai periode 20122017 telah mengikuti semua tahapan seleksipenerimaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umumm Kabupaten PaniaiNomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai Periode 20122017 tertanggal 24 Tahun 2012 dimanadalam lampirannya telah secara tertulis menyatakan namanama pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/prosentase menjadi peserta PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai

tertanggal 24 April 2012 dengan segala akibat hukumnya;Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian Hak Konstitusional Para Penggugat dalammengikuti Pemilukada selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 sesuai dengan tahapan yangtelah ditetapkan maka adalah sah secara hukum agar Majelis Hakim perkara ini untukmenjatuhkan penetapan Pengadilan untuk menunda pemberlakuan Surat Keputusan aquo dan seluruh tahapan Pemilukada selanjutnya sampai perkara

kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan CalonKepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 20122017 tertanggal 24April 2012;Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/20134.

Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017;2 Objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalamPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan PejabatTata Usaha Negara bersifat Kongkret, Individual, dan Final: Kongkret dimana objek gugatan bersifat nyata berupa KeputusanPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahMenjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017

sesuaidengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 juncto Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009;2 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya rencana dariTergugat sebagai penyelenggara Pemilukada di KabupatenPaniai yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode20122017 maka Penggugat I mendatangi Kantor Tergugatuntuk mengambil berkasberkas kelengkapan persyaratan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode 20122017

dengan diberikan tanda bukti pengambilanberkas pada tanggal 21 Februari 2012;Bahwa Para Penggugat setelah mengisi dan melengkapi semuapersyaratan yang ditentukan maka secara resmi mendaftarkandiri sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 20122017, bersamasama dengan Tim Sukses dan para pendukung Parpolpengusung yang pada waktu itu perwakilan dari PPDI diwakilioleh Ketua DPC PPDI yaitu Yabal Pigai dan SekretarisStevanus Mote, dan didampingi oleh

;Bahwa dengan adanya surat dari DPP PKPI dan DPN PKPItersebut di atas seharusnya DPC PKPI Kabupaten Paniaimendukung Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan CalonWakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 20122017, akan tetapiDPC PKPI tidak mau membubuhkan tanda tangannya padaSurat Pencalonan Nomor 01/Parpol/CBCW/PAN/T/2012tanggal 22 Februari 2012 yang mengakibatkan seolaholah ParaPenggugat tidak mendapat dukungan sebanyak 15% kursi diDPRD Kabupaten Paniai;Bahwa Para Penggugat mendapatkan dukungan dari

adanya surat tersebut menjadi dasar untuk menjalankantahapan selanjutnya Pemilihan Umum Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai Periode 20122017 danmemerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasiterhadap berkasberkas Para Penggugat bersama denganPasangan Calon lainnya dalam Pemilukada Kabupaten PaniaiPeriode 20122017;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1Mengabulkan

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) examplar Asli rencana pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMDES) 20122017 Desa Tualang kecamatan SiempatNempu Hulu Kab.

Dairi ingin mengajukan' revisi RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 20122017. Bahwa revisi tersebut dilakukan untuk dapat merubah rencanapembangunan Desa Tualang tahun 20122017 dari sudah adasehingga dapat dilaksanakan sebagaimana revisi yang dibuat dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun20122017.

Dairi ingin mengajukan' revisi Rencanapembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 20122017. Bahwa untuk mengajukan Revisi RPJMDes Tualang tahun20122017 tersebut terdakwa meminta kepada Tigsem Sianturi yang Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Sdk merupakan Sekretaris Desa Tualang untuk mengetik dan membuatadministrasi RPJMDes Desa Tulang yang berisi:1. Rancangan Peraturan Desa Tualang Tentang RevisiRPJM Desa Tualang Tahun 20122017 Nomor 1 Tahun 2016Z,.

Dairi;Menimbang, bahwa saksi korban selaku Ketua BPD Desa Tualangtidak pernah menandatangani dokumendokumen tersebut dikarenakan saksikorban tidak pernah menghadiri rapat untuk menyusun revisi RPJMDEStahun 20122017 tersebut;Menimbang, bahwa akibat pembuatan dan penggunaan revisiRPJMDes Tahun 20122017 Desa Tualang yang didalam dokumennyaterdapat tandatangan saksi korban Hosea Simamora selaku Ketua BPDDesa Tualang telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin dansepengetahuan saksi korban

tentang RPJM desaRKP Desa dan APBD Desa. 1 (Satu) examplar Fotocopy Asli Revisi rencana pembangunanJangka Menengah Desa (RPJMDES) 20122017 Desa TualangKecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi PropinsiSumatera Utara tahun 2016;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;6.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil KepalaDaerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017,tanggal 24 April 2012; .

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 saatpenandatanganan berita acara penerimaan formulir berkas calonperseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode Tahun 20122017 Tergugat tidak memuatjumlah dukungan suara 22.619; .

BuktiP1 : Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun2012 tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan CalonKepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 (fotocopy darifotocopy) ;2.

, tertanggal 2April 2012, (fotocopy sesual dengan aslinya); Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaNomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Prograndan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum kKepaliPyDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodTahun 20122017, tertanggal 01 Desember 2011, (fotocopsesuai dengan aslinya);DW= Berita Acara Penerimaan Formulir Berkas CalorPerseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaeralKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 Nomor : BA.003KKPUPAN

Menyatakan Batal Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 TentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Menjadi Peserta PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 ;3.

Putusan Nomor 60 K/TUN/2013Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun20122017;Bahwa adapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagaiberikut:1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan CalonKepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi peserta PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017, tanggal 24 April 2012;Bahwa Para Penggugat

Putusan Nomor 60 K/TUN/2013 Final;Karena Surat Keputusan Tergugat a quo jelas dan nyata menimbulkanakibat hukum yang bersifat definitive bagi Para Penggugat karenaTergugat sudah tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pesertaCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemilukadaKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017;Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Kepala Daerah danBakal Calon Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 20122017 secara sahtelah mengikuti seleksi Penerimaan Bakal

Putusan Nomor 60 K/TUN/201310.11.12.13.14.Kepala Daerah atas nama Olean Gobai, S.E. hal tersebut sesuai denganKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihnan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Tahun 20122017 tertanggal 1 Desember 2011;Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyerahkan berkas dari ParaPenggugat mengenai dukungan calon perorangan kepada PPS sehinggaberkas dari Para Penggugat

hukum di atas, Para Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Hakimpemeriksa perkara ini untuk memutuskan:DALAM PENUNDAAN;Menunda lebih lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 tentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Tahun 20122017;DALAM POKOK PERKARA;1.

Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 yang diterbitkan dan ditandatangani Tergugat;3.

DAN KLARIFIKASI AKHIR BAKAL CALON GUBERNURDAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA PERIODE 20122017:: HABEL MELKIAS SUWAE,S.SOs.MM; BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR Ev.YOP KOGOYA.Dip.Th.SE.MM;No NAMA PARTAI PENDUKUNG KURSI PERSEN (%)1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 0 02 Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 12 21,443.

Bahwa PENGGUGAT sebagai pasangan bakal calon Gubernur danWakil Gubernur Propinsi Papua Periode 20122017 secara sahtelah mengikuti pendaftaran penerimaan bakal calon Gubernurdan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 20122017 padatanggal 22 Mei Tahun 2012.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PanitiaKhusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi PapuaDewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PansusPilgubDPRP/VII/2012 tanggal O06 Juli 2012 tentang Hasil Verifikasi danKlarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PropinsiPapua Periode 20122017; 4.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai IndonesiaSejahtera, Nomor : 025/SK/DPPPIS/IV2011, tanggal 25April 2011, Tentang Persetujuan Dukungan TerhadapPasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua DalamPemilu Kepala Daerah Periode 20122017; d. Berita Acara, Nomor 121/1224, tanggal 5 Juni 2012; 8.

Menyatakan Sah, Surat Keputusan Nomor : 01/PANSUSPILGUBDPRP/VII/2012, Tanggal 06 Juli 2012, Tentang Hasil Verifikasi DanKlarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil GubernurProvinsi Papua Periode 20122017; 3.

sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:IOBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilHalaman 1 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN/2013Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Paniai periode tahun 20122017

;Selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut sebagai objek sengketa;Il11DASAR GUGATAN:Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;Para Penggugat adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PaniaiPeriode 20122017 dari Calon Perseorangan yang telah mengikuti semuatahapan seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mulai daritahapan penyerahan berkas dukungan sampai pada tahapan proses penelitianpersyaratan administrasi selaku Pasangan dari Calon Perseorangan denganmelampirkan persyaratan berupa Surat Dukungan beserta persyaratanpersyaratan lainnya;Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan a quo sebagai objek sengketadalam perkara a quo, dapat ditafsirkan Tergugat dengan jelas dan tegas telahmenyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon BupatiKabupaten Paniai Periode 20122017 yang mempunyai konsekuensi

hukumterhadap hilangnya hak Para Penggugat untuk mengikuti Pemilukada KabupatenPaniai periode 20122017;Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat beralasan dan berdasarkanhukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis

Bupati Perseoranganpada Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 20122017.

24 April tahun 2012 tentang penetapanpasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi peserta pemilhan umumkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai periode tahun 2012 2017; Bahwa alasan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periodetahun 20122017

Dan objek Sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan olehTERGUGAT pada tanggal 24 April tahun 2012, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal27 April tahun 2012 maka, masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari)13sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986,Jo UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2000 tentan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa TERGUGAT telah menetapkan waktu pendaftaran calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai periode tahun 20122017 yang mulai pada

tanggal 20 27Februari tahun 2012; 552222 oooBahwa pada tanggal 25 Februari tahun 2012, PENGGUGAT telah mendaftarkan diripada Kantor Komisi Pemilhan Umum Daerah Kabupaten Paniai sebagai Pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 20122017 denganmengajukan berkas persyaratan Admimistrasi Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017 kepada TERGUGAT;Bahwa Para PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniaiperiode tahun 20122017, yang

Dan YOHANES YOU; Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2012, TERGUGAT telah menjelaskan kepadaPara PENGGUGAT bahwa dirinya tidak sempat mengadakan pertemuan dengan KetuaDPP Partai BARNAS dan Ketua DPP Partai PPI di Jakarta meminta Penjelasan sertasikap DPP BARNAS dan DPP PPI terhadap surat dukungan Pencalonan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai Periode tahun 20122017;Bahwa dari penjelasan TERGUGAT di atas maka kesimpulan bahwa TERGUGATsecara sewenangwenang mengalihkan Partai BARNAS dan Partai PPI

DanYOHANES YOU tanpa atas sepengetahuan Pimpinan DPP Partai BARNAS dan DPPPartai PPI; 502 nen enn enn ene nen eeBahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017,Drs. WILLEM Y.

Paniai Periode 20122017 dan olehkarenanya harus dinyatakan sah dan memenuhi syarat untukditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati padaPemilukada Kab.

Paniai Periode 20122017 ;23.Bahwa ternyata pada tanggal 24 April 2012, diluarsepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telahmengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHANUMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 20122017; dimana didalam lampiran Keputusan tidak terdapat nama PARAPENGGUGAT, senyatanya Keputusan a quo

Menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012tanggal 24 April 2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALONKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA22PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 20122017 ;.

Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pasangan BakalCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhisyarat Administratif dan syarat Dukungan sebagai PasanganCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada PemilukadaKabupaten Paniai periode tahun 20122017;.

Daerah Kab.Paniai periode tahun 20122017; tanggal 19 Maret 2012(fotocopy sesuai dengan aslinya);7 24.Daftar namanama Pendukung Tambahan Pasangan CalorPerseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan WakKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012201)Kampung Muyetadi Distrik Paniai Barat Kab.

Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura tanggal 10 Mei 2012 dalam Register PerkaraNomor : 21/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalahSURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAINomor: 20 TAHUN 2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALONKEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTAPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN PANIAI PERIODE 20122017 tertanggal 24 April 2012yang dikeluarkan oleh Tergugat ;2.

Bahwa tanpa dihadiri oleh PPD 10 Distrik, Tergugat telahmembuat rekapitulasi perolehan dukungan 1 (satu) hari sebelumrapat pleno terbuka penghitungan dukungan suara dilakukan ;10.Bahwa berdasarkan Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi CalonPerseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerahKabupaten Paniai periode 20122017 yang dikeluarkan olehTergugat tertanggal 17 Februari 2012 yang ditandatangani olehKetua KPU Kabupaten Paniai untuk Para Penggugat menerangkanbahwa Para Penggugat hanya memperoleh

UndangUndangRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, karenanya Para Penggugat mohon agar PengadilanTata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20Tahun 2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTAPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN PANIAI PERIODE 20122017 tertanggal 24

Putusan No. 21/G.TUN/2012/PTUN.JPRtahun 20122017 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkanmaka adalah sah secara hukum agar Majelis Hakim perkara iniuntuk menjatuhkan penetapan Pengadilan untuk menundapemberlakuan Surat Keputusan a quo dan seluruh tahapanPemilukada selanjutnya sampai perkara ini mempunyai putusanhukum yang tetap dan pasti.Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Para Penggugatmohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksauntuk menerima permohonan kami dan

IV telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pdt.SusPartai Poltik/2014tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugatdan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi danIl/Tergugat dan II pada pokoknya sebagai berikut:TsBahwa Penggugat adalah Ketua Terpilin Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti 20122017

Bahwa untuk membahas berbagai tugas pokok dari Struktur DewanPimpinan Daerah pada Sidang Paripurna maka diputus dan ditetapkan SuratKeputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang StrukturOrganisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KabupatenKotabaru Masa Bhakti 20122017 sebagaimana Surat Keputusan Muscab IIHalaman 3 dari 26 hal. Put.

Muscab IlPartai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Ketua Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti 20122017 yang terpilin adalah Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat)sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KabupatenKotabaru dengan perolehan 19 (sembilan belas) suara yang mana jugadihadiri oleh M.

S.Hut (Penggugat) sebagaiKetua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KabupatenKotabaru masa bhakti 20122017;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut dan menghentikanpemasangan balehobaleho, spandukspanduk dan pengiklanan di korankoran yang mengklaim bahwa Tergugat adalah Ketua Terpilih DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti20122017 yang telah dipasang oleh Tergugat dan Tergugat II;Halaman 8 dari 26 hal.

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KabupatenKotabaru; Menghukum Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mencabut SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 atas nama Tergugat sebagai Ketua DPCPartai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 20122017;Halaman 18 dari 26 hal.

Bahwa pada tanggal 25 Februari tahun 2012, PENGGUGAT telahmendaftarkan diri pada Kantor Komisi Pemilihan Umum DaerahKabupaten Paniai sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017 dengan mengajukanberkas persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017 kepada TERGUGAT;.

Bahwa Para PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai periode tahun 20122017, yang dicalonkan darigabungan Partai Politik yaitu : Partai Barisan Nasional (BARNAS),Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);.

Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2012, Para PENGGUGAT dan EmpatPimpinan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS),Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telahmendesak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniaiuntuk TERGUGAT segera menerima dokumen Pencalonan ParaPENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPaniai periode tahun 20122017 dan selanjutnya di Verifikasisesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku