Ditemukan 36 data
42 — 12
Lumajang, Jawa Timur, seluas 167 m2, (vide Bukti surat bertanda P.I s/d III.3.1.14.);adalah harta warisan peninggalan almarhum Markatam Martohusodo.4. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya.5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
Markatam Martohusodo ;3.1.14. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik nomor : 763 / Kutorenon,Surat Ukur nomor 06 / Kutorenon / 2006 Tanggal 04042006, Kec.Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur, seluas 167 m2 tercatat an.Markatam Martohusodo ;3.1.15. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik nomor : 358 /Krampyangan, Kec. Bugulkidul, Kotamadya Pasuruan, JawaTimur, seluas 2045 m2 tercatat an. Tomas Marhendra Wiyana ;3.1.16.
Markatam Martohusodo;Bukti surat bertanda P.I s/d III.3.1.13 : SuratKeterangan Nomor : 1330/PRBPIM/XII/2013 dariBank Bukopin Cabang Probolinggo ;Bukti surat bertanda PI s/d IJI.3.1.14. : SertifikatSHM nomor : 763 / Kutorenon, Surat ukur no. 06/182425262728Kutorenon/2006 tanggal 04042006 luas 167 m2,tercatat an. Markatam Martohusodo;Bukti surat bertanda P.I s/d T1.3.1.15. : Suratpernyataan dari Ny.
Lumajang, Jawa Timur, seluas 167 m2, (vide Bukti surat bertanda P.Is/d III.3.1.14.)
81 — 8
Tanggal 27 Agustus 2014 Pemohon digrebekPropam Polres Lhokseumawe di kamar mess Polsek BlangMangat pukul 3 pagi saat sedang berduan denganselingkuhannya;3.1.14. Tanggal 19 September 2014 setelah selesaimenjalani hukuman intern dinasnya, Pemohon melalui KasatReskrim dan disaksikan kedua belah pihak keluarga memintamaaf atas perbuatannya sampai menangis.
Terbanding/Tergugat : Bernard David Sidauruk
43 — 36
Polisi BK 234ES Hitam metalik sebagai dimaksud dalil gugatannya bukanlah milik dariPengugat dan Tergugat, akan tetapi merupakan mobil pinjam pakai dariabang Tergugat sendiri bernama Edward Sidauruk;Bahwa demikian juga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin3.1.2 S/d 3.1.14 berupa barang perabot rumah tangga tersebut, karenaPenggugat telah mengambil barang perabot rumah tangga danmembawanya ke rumah Penggugat yang ditempatinya sekarang;Bahwa sekitar Bulan Agustus 2020 Penggugat telah mengambil
65 — 7
(satu) unit lemari plastic anak yang ditafsir Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah); Hal 10 dari 43 halaman Perkara Nomor 472/Pdt.G/2011/PA.Plg 3.1.14.(satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang ditaf'sir Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah); 3.1.15.1 (satu) unit rak piring keramik yang ditafsir Rp.1.000.000,(satu juta rupiah); 3.1.16.
Apakah yang dimaksudkanoleh Penggugat adalah satu set kursi makan; 4.2.Objek harta bersama item no. 3.1.14 berupa 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintuyang saat ini dalam keadaan rusak (bukti berupa unit yang rusak masih ada; 4.3.Objek harta itern no. 3.1.25 berupa 1 (satu) unit rak hiasan sudut, bukanlah hartabersama Penggugat dan Tergugat karena objek dimaksud adalah milik ibuTergugat; 4.4.
37 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13.Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB (angka Romawi angka 7 poin7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaranPIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaran PIB (angkaRomawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihat bahwapembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBP mendahuluisaat terutang karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 bahwa klasifikasi barangdan pembebanan tarif atas impor barang ditetapkan berlakuuntuk PIB yang telah mendapatkan nomor dantanggalpendaftaran;3.1.14
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 727/B/PK/PJK/20173.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14 Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaranPIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaranPIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau poinHalaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/20177.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihat bahwapembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBP mendahuluisaat terutang karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 bahwa klasifikasi barangdan pembebanan tarif atas impor barang ditetapkan berlakuuntuk PIB yang telah mendapatkan nomor dantanggalpendaftaran;3.1.14
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1098/B/PK/PJK/201 7poin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14 Bahwa
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor723/B/PK/PJK/2017atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14 Bahwa penjelasan Pasal
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaran PIB (angkaRomawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihat bahwapembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBP mendahuluisaat terutang karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 bahwa klasifikasi barangdan pembebanan tarif atas impor barang ditetapkan berlakuuntuk PIB yang telah mendapatkan nomor dantanggalpendaftaran;3.1.14
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13.Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaranPIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14
30 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14