PEMOHON; 3.2.12.PEMOHON;4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah ).

PEMOHON;3.2.12.PEMOHON;4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 161.000, ( seratus enam puluh satu ribu rupiah ).Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengdilanAgama Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 17 Dzulhijjah 1436 Hijriah oleh kami Drs. Chairuddin, S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sitti Nurdaliah,M.H., dan Drs. Hasanuddin,M.H.,masingmasing sebagai Hakim Anggota.

pembelian dari Gede Sampidi dengan nomor sertifikat19042125100266 yang terletak di Desa SamarendaKecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Ketut Wanten; Sebelah Timur berbatasan dengan Wayan Widiasa; Sebelah Barat berbatasan dengan Suriono; Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustating;3.2.12.

Nyimas Ana Kopen binti Kms Hamid (AP) dapat 6/120, = 5%3.2.9.Nyimas Husnul Hotimah binti Kms Hamid (AP) dapatbagian 6/120, = 5%3.2.10.Kms Muharam fisabilillah bin Kms Hamid (AL) dapatbagian 12/120, = 10%3.2.11.Nyimas Ayu Wandira binti Kms Hamid (AP) dapatbagian 6/120, = 5%3.2.12. Kms Yunus bin Kms Hamid (AL) dapat bagian 12/120,= 10 %3.2.13. Nyimas Saraswati binti Kms Hamid (AP) dapat bagian 6/120 = 5 %4.

Penggugat saat bekerja pada Tergugat, sehinggaMajelis mengesampingkan bukti Tergugat T4 tersebut;(3.2.11) Menimbang bahwa dari buktibukti Tergugat sebagaimana tersebut, Tergugattidak menyampaikan suatu bukti tentang kepesertaan Penggugat pada BPJSKesehatan maupun Ketenagakerjaan meskipun yang seharusnya mendaftarkandirinya sendiri adalah Penggugat, karena sesuai fungsi dan tugas Penggugat diperusahaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mendaftarkan dirinya sendirimerupakan kealpaan kontrol Tergugat;(3.2.12

merupakankesepakatan kedua belah pihak, yang mana pada pokoknya menyatakan, dalamSituasi di luar kemampuan manusia maka pengurangan jam kerja dapatmenyebabkan berkurangnya upah, apabila pekerja dirumahkan dalam waktutertentu Sampai dengan perusahaan beroperasi maka akan berkurang pendapatanpekerja;(3.2.11) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelismengesampingkan permintaan PHK Penggugat dengan alasan karena roasteratau tidak diberikannya jadwal kerja sehingga tidak masuk kerja;(3.2.12

KaisaRossie memenuhi ketentuan/persyaratan KD.3.2.12. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:a.

SKP = KP jumlah paket yang sedang dikerjakan;KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan;Untuk usaha kecil :KP=5Untuk usaha non kecil:KP = 6 atau KP = 1,2N;N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurunwakiu 5 (lima) tahun terakhir; danb. dalam hal Kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalahSKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO.Dalil gugatan angka 3.2.12.Persyaratan ini membuktikan bahwa penilaian atauevaluasi SKP dilakukan tidak hanya pada Usaha kecilnamun

Penggugat masih bekerja tanoa masa tenggang waktu 30 hari daritanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, sedangkan padapositanya angka 5, bahwasanya HRD pada perusahaan Tergugat telahmemberitahukan berakhirnya jangka waktu PKWT pada tanggal 15 Juni 2020;(3.2.11) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 59 ayat (5) UndangUndangHalaman15daril18halPutusan PHI Nomor 8/Pdt.SusPHI/PN MtrKetenagakerjaan, kewajiban pengusaha memberitahukan apabila perjanjiankerja waktu tertentu tersebut diperpanjang;(3.2.12

Suhartati binti Mohammad Nur (cucu perempuan);

3.2.12. M. Riduan bin Mohammad Nur (cucu laki-laki);

3.2.13. Marsoni bin Musa (cucu laki-laki);

3.2.14. Marzuki bin Musa (cucu laki-laki);

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Suhartati binti Mohammad Nur (cucu perempuan);3.2.12. M. Riduan bin Mohammad Nur (cucu lakilaki);3.2.13. Marsoni bin Musa (cucu lakilaki);3.2.14. Marzuki bin Musa (cucu lakilaki);4.

NASIHUN ALIAS AMAQ IDA;3.2.12. SUMAWANG ALIAS BAPAK LIA;3.2.13. MAHMUR ALIAS AMAQ DANI,3.2.1 4. JAYADI ALIAS JAYA;3.2.15. ANHAR ALIAS AMAQ WIN;3.2.16. HAERUMAN;3.2.1 7. MUHADIS,3.2.1 8. MUHAMAD (+) PUTUNG,Halaman /fScanned by CamScanner4.5 Tana ;h Sawah seluas : + 45 are, terletak di Subak Sukamutia, DusunD ' .asan Tengak, Desa Pohgading Timur.

Chasan Sochib;--------------------3.2.12. H. Tb. Ari Chaerudin bin H. Tb. Chasan Sochib; -----------------------3.2.13. Ratu Ipah Chudaefah binti H. Tb. Chasan Sochib ; --------------------3.2.14. Ratu Yayat Nurhayati binti H. Tb. Chasan Sochib; --------------------3.2.15. Tb. Aan Andriawan , SE. bin H. Tb. Chasan Sochib;-------------------3.2.16. Tb. Erhan Hazrumi bin H. Tb. Chasan Sochib; -------------------------3.2.17. Hj. Ratu Riyanti binti H. Tb.

Chasan Sochib;3.2.12. H. Tb. Ari Chaerudin bin H. Tb. Chasan Sochib; 3.2.13. Ratu Ipah Chudaefah binti H. Tb. Chasan Sochib ; 3.2.14. Ratu Yayat Nurhayati binti H. Tb. Chasan Sochib; 3.2.15. Tb. Aan Andriawan , SE. bin H. Tb. Chasan Sochib;3.2.16. Tb. Erhan Hazrumi bin H. Tb. Chasan Sochib; 3.2.17. Hj. Ratu Riyanti binti H. Tb. Chasan Sochib; 3.2.18. Tb. Bambang Saepullah bin H. Tb. Chasan Sochib; 3.2.19. Tb. Febi Febriyana Fahmi bin H. Tb. Chasan Sochib ; 3.2.20. Tb. Bambang Chaeruman bin H.

Bahwa terbukti putusan Majelis untuk tidak mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding),tidak memperhatikan ketentuan mengenai syaratpengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam UU PPN;3.2.12.Bahwa Majelis menggunakan Pasal 16 F UU PPNmengenai tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak,atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa dalam Pasal 16 F UU PPNmengatur mengenai beban pembayaran pajak yang harusdipikul oelh pembeli/penerima jasa dalam hal

Nyimas Ayu Wandira binti Kms Hamid (AP) dapat bagian 6/120,------------------------------------------------------= 5 % 3.2.12. Kms Yunus bin Kms Hamid (AL) dapat bagian 12/120,---= 10 % 3.2.13. Nyimas Saraswati binti Kms Hamid (AP) dapat bagian 6/120 = 5 % 4. Menghukum Tergugat 1 / para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.641.000,-(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); 5.

Nyimas Ayu Wandira binti Kms Hamid (AP) dapatbagian 6/120, = 5%3.2.12. Kms Yunus bin Kms Hamid (AL) dapat bagian 12/120,= 10 %3.2.13. Nyimas Saraswati binti Kms Hamid (AP) dapat bagian 6/120 = 5 %4. Menghukum Tergugat / para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.1.641.000,(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);5.

212/Pid.B/2015/PN.PbmBahwa Saksi mengetahui pertama kalinya ada besi pedrol hilangsetelah menerima telepon dari rekan tugas saksi bernamaSdr.APRIADI selaku JPJ (Juru Periksa Jalan Kereta Api) pada hariJumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 21.35 WIB yangmengatakan bahwa besi pedrol di jalur kereta api trek baru dantrek lama KM 312 Piket + /9/0 dekat gudang Portakem DesaKarangan telah hilang lagi ;Bahwa Jabatan saksi di kantor resort PT.KAI Tanjung Rambangadalah selaku ASSMEN UPT Resort JR 3.2.12

Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/201 73.3.3.4.3.5.Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwapengenaan PPN JLN atas biaya overhead tetapdidasarkan pada ketentuan perundangundangan yangberlaku.3.2.12.

Dengan demikian, selurun ketentuan dalam Pasal 6PMK 15/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikanpedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenanganMahkamah a quo dan untuk selanjutnya putusan a quo menguatkankeberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;3.2.12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 danPasal 6 PMK 15/2015, maka terhadap permohonan yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf3.2.4, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quoHalaman

Junaidi bin Amag Narisah, cucu lakilaki;3.2.12. Muaini binti Amag Narisah, cucu perempuan;3.2.13. Ati binti Amag Narisah, cucu perempuan;3.2.14. Serinun bin Amag Mar, cucu lakilaki;3.2.15. Mahyun bin Amag Mar, cucu lakilaki;3.2.16. Muniah binti Amag Mar, cucu perempuan;3.2.17. Sahrun bin Amaq Mar, cucu lakilaki;3.2.18. Nur binti Amaq Mar, cucu perempuan;3.2.19. Mahsun bin Amag Mar, cucu lakilaki;3.2.20. Mahni binti Amag Mar, cucu perempuan;3.2.21. Suhar binti Amaq Mar, cucu perempuan;3.2.22.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/201 73.3.3.4.3.5.Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwapengenaan PPN JLN atas biaya overhead tetapdidasarkan pada ketentuan perundangundangan yangberlaku.3.2.12.

Biaya Overhead dan Technical Services danmemberitahukan baha pengenaan pajak tersebut akanmelemahkan Pertamina dalam usahanya untukmengamankan penerimaan negara di sektor migaspada tahun 1998;Bahwa dalam surat tersebut tidak ada pernyataan dariPertamina yang menyampaikan bahwa biaya overheadbukan merupakan Objek PPN JLN sehingga tidak perludipungut PPN nya;Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwapengenaan PPN JLN atas biaya overhead tetapdidasarkan pada ketentuan perundangundangan yangberlaku:3.2.12

kewenanganMahkamah dalam perkara a quo, terutama untuk melaksanakanketentuan Pasal 158 UndangUndang a quo, Mahkamah melaluikewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UUMK telah menetapkan PMK 15/2015 incasu Pasal6 PMK 15/2015.Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 15/2015merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagiMahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo danuntuk selanjutnya putusan a quo menguatkan keberlakuan tafsir resmiMahkamah sebagaimana dimaksud;3.2.12

penyidik, saksi telah memberikan keterangan yangsebenarbenarnya;Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acarapemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangansaksi;Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telahterlebin dahulu membaca berita acara tersebut;Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaantersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan padawaktu itu;Bahwa saksi bekerja sebagai Karest Jalan Rel JJ 3.2.12