Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3330 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Januari 2019 — MENTERI KEUANGAN RI. CQ. DIRJEND. KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH dan DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, dk. VS INDRASTATI, dkk.
10990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 593.2/141/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.Menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/141/III/2012tanggal 16 Maret 2012 adalah sah menurut hukum.Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah secara hukum.Menyatakan bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai assetmilik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002
    hukumnya.Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNIAD danPOLRI tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukumdengan segala akibat hukumnya.Menghukum memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari DaftarBarang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari DaftarBarang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris KekayaanNegara (IKN) Nomor Reg.30703002
    Warisan Nomor 593.2/141/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;Menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/141/III/2012tanggal 16 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;Menyatakan bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah secara hukum;Menyatakan bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai assetmilik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002
    Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari DaftarBarang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari DaftarBarang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris KekayaanNegara (IKN) Nomor Reg.30703002 tanpa syarat;11.
    Nomor 3330 K/Pdt/2018atas nama Tjokro Soemartojo, Mas Adjeng Djoewog telah berubah menjaditanah negara dan telah masuk dalam asset TNI sebagai barang milik negaraNomor Registrasi 30703002 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI danTergugat yang merupakan Bendahara Umum Negara dan PengelolaKekayaan/Barang Milik Negara Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDirjen Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.
Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 PK/Pdt/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — INDRASTATI, dkk. VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA, dkk.
17855 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 331 PK/Pdt/20208.10.11,12.13.Menyatakan bahwa pencatatan status Tanah Tersengketa sebagai assetmilik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002 yang dilakukanoleh Tergugat dan Tergugat Il adalan cacat hukum dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNIAD danPOLRI tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukumdengan
    segala akibat hukumnya;Menghukum memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari DaftarBarang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari DaftarBarang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris KekayaanNegara (IKN) Nomor Reg.30703002 tanpa syarat;Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkanTanah Tersengketa dari segala sesuatu yang berada diatasnya
    Nomor 593.2/141/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;Menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/141/III/2012tanggal 16 maret 2012 adalah sah menurut hukum;Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah secara hukum;Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai assetmilik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002
    Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNIAD danPOLRI tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukumdengan segala akibat hukumnya;Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari DaftarBarang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari DaftarBarang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris KekayaanNegara (IKN) Nomor Reg.30703002
    atas nama Tjokro Soemartojo, Mas Adjeng Djoewog) telahberubah status menjadi tanah Negara dan telah dikuasai TNI AD sejaktahun 1950 hingga sekarang, dan telah masuk dalam aset TNI sebagaibarang milik Negara Register 30703002 yang diterbitkan oleh MenteriKeuangan Republik Indonsia dan Tergugat yang merupakan BendaharaUmum Negara dan Pengelola Kekayaan Barang Milik Negara DitjenKekayaan Negara cq Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan lagi pula TN!
Putus : 08-11-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2570 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Nopember 2018 — 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA, 2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA VS 1. NY. MARTUTY, dkk. dan 1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
7636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Hardi Diposupono(Alm.) yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalanalmarhum Riboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada positaangka 4 di atas;Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukanoleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagaiasset milik TNIAD dalam daftar barang pengguna dan/atau daftarbarang kuasa pengguna dan dalam daftar barang milik negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002
    Nomor 2570 K/Pdt/2018milik negara pada pengelola barang dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN) Nomor Reg.30703002 tanpa syarat;13.
    dari Hardi Diposupono(Alm.) yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalanalmarhum Riboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada positaangka 4 di atas;Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukanoleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagaiasset milik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau DaftarBarang Kuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002
    /382/10/96 atas Nama Kasan Harjo Sumartodan yang sejenis lainnya yang dimiliki olen Tergugat V s/d Tergugat IXadalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNIAD daridaftar barang pengguna pada pengguna barang atau dari daftar barangkuasa pengguna pada kuasa pengguna barang dan dari daftar barangmilik negara pada pengelola barang dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN) Nomor Reg.30703002
Putus : 24-08-2020 — Upload : 04-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 PK/Pdt/2020
Tanggal 24 Agustus 2020 — MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) IV/DIPONEGORO Laawan Ny. MARTUTY, DKK Dan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMAWA JOGJAKARTA, DKK
15160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hardi Diposupono (almarhum)yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalan almarhumRiboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas;:Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah secara hukum;Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai assetmilik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 30703002
    atas nama Kasan Harjo Sumarto danyang sejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V sampai denganTergugat IX adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar BarangKuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar BarangMilik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN) Nomor Reg. 30703002
    Nomor 609 PK/Pdt/20209.10.11.12.13.14.Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai asetmilik TNIAD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam InventarisKekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 30703002 yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il adalah cacat hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNIAD danPolri tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukumdengan
    atas nama Kasan Harjo Sumarto dan yangsejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat IXadalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Menghukum, memerintahnkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmenghapus status tanah tersengketa sebagai aset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar BarangKuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar BarangMilik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN) Nomor Reg. 30703002
Putus : 15-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 15 Maret 2017 — MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DKK MELAWAN NY. MARTUTY DKK
6827
  • Cilacapmasih utuh atas nama RIBOET KARJASENTIKA dan tidak pernahdilakukan peralihan kepada siapapun.Bahwa Tanah Tersengketa tersebut tanpa seijin pemiliknya sekitar tahun1950 tahutahu dikuasai oleh TNIAD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) tanpa alas hak yang sah dan diakui sebagai asset milikTNEAD dimasukan dalam daftar Pengguna Barang dan / atau KuasaPengguna Barang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan di MenteriKeuangan Republik Indonesia dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN)No.Reg.30703002
    Tersengketapeninggalan almarhum RIBOET KARJASENTIKA sebagaimana tersebutpada posita angka 4 diatas.Menyatakan, bahwa penguasaan Tanah Tersengketa yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah secara hukum.Menyatakan, bahwa pencatatan status Tanah Tersengketa sebagai assetmilik TNFAD dalam Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam InventarisHal. 8 putusan Nomor.14/Pdt/2017/PT SMG10.11.12.13.14.15.16.17.Kekayaan Negara (IKN) No.Reg.30703002
    .511.3/382/10/96 atas nama KASAN HARJO SUMARTO dan yangsejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V s/d Tergugat IX adalah cacathukum dengan segala akibat hukumnya.Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il untukmenghapus status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNIAD dariDaftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar BarangKuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar BarangMilik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN) No.Reg.30703002
    Bahwa dalam perkembangan selanjutnya tanah sengketa yangdikuasai dan digunakan TNI tersebut telah dimasukkan dalam daftarInventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan No Reg 30703002. Karenatanah sengketa termasuk tanah inventaris kekayaan negara, makastatus tanah tersebut dikelola oleh Menteri Keuangan dan TNI ADsebagai pengguna.
    dari HARDIDIPOSUPONO (Alm.) yang berhak menerima harta / Tanah Tersengketapeninggalan almarhum RIBOET KARJASENTIKA sebagaimana tersebutpada posita angka 4 diatas.Menyatakan, bahwa penguasaan Tanah Tersengketa yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah secara hukum.Menyatakan, bahwa pencatatan status Tanah Tersengketa sebagai assetmilik TNAD dalam Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar BarangKuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam InventarisKekayaan Negara (IKN) No.Reg.30703002
Register : 07-07-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Clp
Tanggal 8 Juni 2016 — NY. MARTUTY, Dkk sebagai PARA PENGGUGAT lawan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Dkk sebagai PARA TERGUGAT
900
  • Menyatakan, bahwa pencatatan status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dalam Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) No.Reg.30703002 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya.10.
    Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) No.Reg.30703002 tanpa syarat.13.
Register : 06-10-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Clp
Tanggal 8 Juni 2016 — INDRASTATI, dkk sebagai PARA PENGGUGAT lawan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk sebagai PARA TERGUGAT
13733
  • Menyatakan, bahwa pencatatan status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dalam Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) No.Reg.30703002 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;9.
    Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus status Tanah Tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) No.Reg.30703002 tanpa syarat;11.