Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang prosespenerbitannya melalui standar prosedur pelayanan dan telah diterbitkanPemberian Hak Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Mamasa Nomor: 310.2.1/71/5.6.4/2006 tanggal 6 Desember 2006Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Paulina Rara, Dkk (100 Orang) atastanah negara di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa

Sanggo termasukdalam 100 orang yang mendapatkan sertipikat berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa Nomor: 310.2.1/71/5.6.4/2006Hal.9 dari 37 hal.

Kabupaten Enrekang;3 (tiga) lembar asli SK Kepala Kantor Pertanahan Enrekang Nomor19/KEP.73.16/1/2013, tanggal 11 Januari 2013, dikembalikan ke Basri,SH. selaku Koordinator Yuridis Prona Tahun 2013 Kabupaten Enrekang;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Tapong keBPN Enrekang Nomor 218/DT/I/2013, tanggal 3 Januari 2013,dikembalikan ke Basri, SH. selaku Koordinator Yuridis Prona Tahun 2013Kabupaten Enrekang;20 (dua puluh) lembar asli Lampiran SK Kepala Kantor PertanahanEnrekang Nomor 310.2.1

.28.29.30.31.3 (tiga) lembar asli SK Kepala Kantor Pertanahan Enrekang Nomor19/KEP.73.16/1/2013, tanggal 11 Januari 2013, dikembalikan ke Basri,SH. selaku Koordinator Yuridis Prona Tahun 2013 Kabupaten Enrekang;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Tapong keBPN Enrekang Nomor 218/DT/I/2013, tanggal 3 Januari 2013,dikembalikan ke Basri, SH. selaku Koordinator Yuridis Prona Tahun 2013Kabupaten Enrekang;20 (dua puluh) lembar asli Lampiran SK Kepala Kantor PertanahanEnrekang Nomor 310.2.1

Sanggo termasukdalam 100 orang yang mendapatkan sertipikat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa Nomor:310.2.1/71/5.6.4/2006 tanggal 6 Desember 2006 tentang PemberianHak Milik atas nama Paulina Rara dkk (100 orang);1.2 Selanjutnya pada Bulan Maret 2013 pada waktu perkara Nomor:36/Pdt.G/2012/ PN.POL disidangkan di Pengadilan Negeri Polewaliantara Tergugat II Intervensi melawan Ribka objek sengketa dijadikanbukti dalam persidangan sehingga Para Penggugat jelasjelasmengetahui

Mamasa No. 310.2.1/65/5.6.4/2008telah sesuai dengan Undangundang dan peraturan yang berlaku, bahwastatus tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang belum terdaftaratau dilekati hak dan permohonan penguasaan tersebut dilakukandengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagaiyang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yangHalaman 16 dari 50 Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN.Mksdapat dipercaya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun

Enrekang.21; 3 (tiga) lembar asli SK KepalaKantor Pertanahan Enrekang No : 19/KEP.73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013dikembalikan ke Basri,S.H. selakukoordinator yuridis Prona tahun 2013Kabupaten Enrekang.22. 1 (satu) lembar foto copi SuratPengantar dari Kepala Desa Tapong keBPN Enrekang No : = 218/DT/I/2013,tanggal 3 Januari 2013 dikembalikan keBasri,S.H. selaku koordinator yuridisProna tahun 2013 Kabupaten Enrekang.23. 20 (dua puluh) Ilembar asiiLampiran SK Kepala Kantor PertanahanEnrekang No : 310.2.1

Enrekang.21. 3 (tiga) lembar asli SK KepalaKantor Pertanahan Enrekang No: 19/KEP.73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013dikembalikan ke Basri,S.H. selakukoordinator yuridis Prona tahun 2013Kabupaten Enrekang.22. 1 (satu) lembar foto copi SuratPengantar dari Kepala Desa Tapong keBPN Enrekang No : = 218/DT/I/2013,tanggal 3 Januari 2013 dikembalikan keBasri,S.H. selaku koordinator yuridisProna tahun 2013 Kabupaten Enrekang.23. 20 (dua puluh) Ilembar asiiLampiran SK Kepala Kantor PertanahanEnrekang No : 310.2.1

PT.Mks21.22.23.24.25.26.373 (tiga) lembar asli SK Kepala Kantor PertanahanEnrekang No : 19/KEP. 73.16/I/2013, tanggal 11 Januari2013 dikembalikan ke Basri,S.H. selaku koordinatoryuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.1 (satu) lembar foto copi Surat Pengantar dari KepalaDesa Tapong ke BPN Enrekang No : 218/DT/I/2013,tanggal 3 Januari 2013 dikembalikan ke Basri,S.H.selaku koordinator yuridis Prona tahun = 2013Kabupaten Enrekang.20 (dua puluh) lembar asli Lampiran SK Kepala KantorPertanahan Enrekang No : 310.2.1

Kabupaten Enrekang.3 (tiga) lembar asli SK Kepala Kantor PertanahanEnrekang No: 19/KEP. 73.16/I/2013, tanggal 11 Januari2013 dikembalikan ke Basri,S.H. selaku koordinatoryuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.1 (satu) lembar foto copi Surat Pengantar dari KepalaDesa Tapong ke BPN Enrekang No : 218/DT/I/2013,tanggal 3 Januari 2013 dikembalikan ke Basri,S.H.selaku koordinator yuridis Prona tahun = 2013Kabupaten Enrekang.20 (dua puluh) lembar asli Lampiran SK Kepala KantorPertanahan Enrekang No : 310.2.1

didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;

3.Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4.Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) lembar Surat tanda terima surat-surat Jaminan SHM No.365 tanggal 29 Juni 2006 An.Walman Napitupulu dari Jhon E.Hutabarat (Kasi Operasional) kepada Saut HP.Siregar (debitur) tanggal 7 Desember 2006;

-1(satu) lembar surat nomor 310.2.1

Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa @ quo berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tanggal 11052009 Nomor : 310.2.1/168/5326/2009 No. urut 50 (vide bukti T8).4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00149/ Desa Pongkeru, yang diterbitkantanggal 04 Agustus 2009, Surat Ukur No. 000148/Pongkeru/2009, tanggal30042009, luas 450 M?

atas nama RINI ternyata diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tanggal 11052009 Nomor : 310.2.1/168/5326/2009 No. urut 50, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Negara danPenerbitannya mengacu kepada Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.Menimbang, bahwa memperhatikan buktibukti yang diajukan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Mamasa No. 310.2.1/100/56.4/2008 No. urut01 tanggal 11 November 2008 Tentang Pemberian Hak Milik atasnama Alfrida B.

Terima Surat surat jaminan Berupa SHMNo.365 tgl.29062006 an.WALMAN NAPITUPULU dari JHON EHUTABARAT (Kasi Operasional )kepada SAUT HP SIREGAR (Debitur)tanggal 07 Desember 2007 .Yang telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan NegeriSidikalang Nomor: 52/Sita/Pen.Pid/2017/PNSdk tanggal 07 April 2017;2.Bahwa berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor: SP Sita/28 / Il /2017 / Reskrim tanggal 21Pebruari 2017 dan Berita acara penyitaantanggal 21Pebruari 2017 berupa: 1 (Ssatu)lembar Surat Nomor 310.2.1

Petunjuk bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksisaksidengan keterangan Tersangka SAUD HP SIREGAR (ic.Pemohon)dengan barang bukti yang disita berupa 1(satu)lembar Surat Nomor :310.2.1 464 perihal : Mohon Penjelesan nama Pemilik /Pemeganghak sertifikat Hak Nomor : 365/ Parongil dari badan PertanahanNasional Republik Indonesia ,Kantor Pertanahan Kabupaten Dairikepada sdr ASAL SABAR NAPITUPULU dkk tanggal 04 Agustus2014, 1(satu)lembar Surat tanda Terima Surat Surat jaminan BerupaSHM No.365 tgl

BANK SUMUTCABANG SIDIKALANG guna memperoleh Fasilitas Kredit "tanggal 4Agutus 2006,1(satu)rangkap AKTA JUAL BELI Nomor181/PPAT/1989dari MARSAOAR PANJAITAN kepada WALMANNAPITUPULU yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah SIPATMULTI KABAN BA,tanggal 1 Desember 1989.Barang bukti berupa 1(satu)lembar Surat Nomor 310.2.1 464perihal : Mohon Penjelesan nama Pemilik /Pemegang haksertifikat Hak Nomor : 365/ Parongil dari badan PertanahanNasional Republik Indonesia ,Kantor Pertanahan Kabupaten Dairikepada

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Mamasa No. 310.2.1/100/56.4/2008 No. urut 01 tanggal 11November 2008 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Alfrida B.Kariwangan yang sebelum diterbitkan Surat Keputusan pemberianhaknya, terlebin dahulu dilakukan pengukuran dan penetapan batastanah, selanjutnya dilakukan pengolahan data fisik dan data yuridis olehPanitia Pemeriksa Tanah A yang hasilnya dituangkan dalam RisalahPanitia Pemeriksa Tanah A dan ditandangani oleh Panitia PemeriksaTanah

, terbit denganmekanisme Pemberian Hak atas Tanah Negara berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa tanggal 01122007No.310.2.1/105/56.4/2007 Nomor Urut.03, dimana proses penerbitan tersebut telahsesual peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.