Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 33g2012 33g2017 336217 360127 336227
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
372 — 159
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulangpengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem JalanBerbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 AgustusHal. 4 dari 13 hal. Put.
    Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
Tergugat:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
920 — 831

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN :

    1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
    2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus
    2019 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);

    • DALAM EKSEPSI :

    • Menyatakan eksepsi Tergugat berkaitan Diskualifikasi In Person Penggugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhya;
    2. Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan
      Sistem Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;
    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan di lokasi yangtelah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dengan memakan biayayang besar.Bahwa TERGUGAT pada tanggal 2 Agustus 2019 melakukanpengumuman mengenai pembatalan lelang paket pembangunan sistemjalan berbayar elektronik melalui penerbitan Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket:Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (in casuKEPUTUSAN TUN)..
    Mencermati uraian tersebut, membuktikan jika TERGUGATmemiliki dasar kewenangan untuk menerbitkan (LPSE) SuratPengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019,dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : PembangunanSistem Jalan Berbayar Elektronik.2.
    Menyatakan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2Agustus 2019, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : PembangunanSistem Jalan Berbayar Elektronik adalah sah menurut hukum;4.
    (fotokopi sesuaidengan asli) ;Screen shot laman website LPSE Provinsi DKI Jakartahttps://lpse.jakarta.go.id/eproc4/peserta/33620127/penawaran, tentang Pemasukan Dokumen PenawaranHalaman 83 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.44. Bukti T 3945. Bukti T4046. Bukti T4147. Bukti T 42Administrasi dan Teknis dari Q Free ASA, Bagian dariKonsorsium QKSE. (print out) ;Screen shot laman website LPSE Provinsi DKI Jakartahttps://pse.jakarta.go.id/eproc4/peserta/33620127/penawaran, tentang PT.
    Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Pengumuman PembatalanLelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan SistemJalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;Halaman 112 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket:Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 04-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2021
Tanggal 9 Februari 2021 — PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK;
705 — 521 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 76 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan olehPenggugat seluruhnya;Menyatakan ditunda berlakunya sampai adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) SuratPengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, NamaPaket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal2 Agustus 2019
    ;Menyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan tindakantindakan lebihlanjut sehubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapatmerugikan Penggugat antara lain mengadakan proses pelelangan baruuntuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelangdengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem JalanBerbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;Mewajibkan
    Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman PembatalanLelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan SistemJalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 (in casu KeputusanTUN);Memerintahkan Tergugat melakukan perubahan Dokumen PermintaanProposal agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian LaluLintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem JalanBerbayar Elektronik;Memerintahkan Tergugat melanjutkan proses
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 3/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
PT. NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 33 BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021
248 — 112
  • Biaya makan dan Minum Petugas Radiologi dan Isolasi.oleh Pokja Pemilihan IV Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 Lingkup DinasKesehatan Kabupaten Bangka Rumah Sakit Umum DaerahDepati Bahrin Pemerintah Kabupaten Bangka (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 3 Maret 2020 (Dalam pokok perkaramenyatakan batal objek sengketa Berupa :Surat pengumumanpembatalan lelang dengan ID Tender 33620127, namapaket