Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan aquo adalahKeputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) berupa : Surat Nomor 217/1332.76/1/2014 tanggal 19 Februari 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok perihalTindak Lanjut Kegiatan Mediasi (selanjutnya disebut SuratNO.217) ;n2 nn 2 nnn nnn nn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nee nee nee ne nee ne nee Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059 m2Halaman 4 dari

697& Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252 oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat Il Intervensi sangat yakin, proses penerbitan SertipikatHGB No. 697 & Sertipikat HGB No. 1252 oleh Tergugat sudahmemenuhi prosedur yang tepat dan benar baik menyangkut syaratsyarat dan ketentuan baik formil maupun maiteril serta tidakbertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku, sehingga Sertipikat HGB No. 697 & Sertipikat HGB No. 1252berikut dengan Gambar Situasi No. 8975/1993 tanggal 8 Desember1993 seluas 37.059

Gugatan Penggugat yangmenyatakan SHGB No. 697/Harjamukti dikeluarkan dengan caracarayang bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku yaituPasal 4 Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992, Pasal 11 ayat2 dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, karena proses penerbitan Sertipikat HGBNo. 697 & Sertipikat No. 1252 berikut dengan Gambar Situasi No.8975/1993 tanggal 8 Desember 1993 Luas 37.059

Putusan Nomor : 38/G/2014/PTUNBDG13.23 Desember 1996 maka diterbitkanlah Sertipikat HGB No. 697 & No.1252 berikut dengan Gambar Situasi No. 8975/1993 tanggal 8Desember 1993 Luas 37.059 M2 dan Gambar Situasi No. 497/1997tanggal 13 Januari 1997 Luas 18.147 M2;Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan penerbitan Sertipikat HGB No. 697/Harjamukti melanggarketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo adalahKeputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) berupa : Surat Nomor 217/1332.76/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok perihal TindakLanjut Kegiatan Mediasi (selanjutnya disebut Surat No.217): Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059 m2tercatat atas nama PT Gunung Subur Sentosa (selanjutnya disebutSHGB No.697) ; Sertipikat

halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa : Surat Nomor 217/1332.76/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihaltindak lanjut kegiatan mediasi ; Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059

Gunung Subur Sentosa ; Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Harjamukti, tanggal 23Januari 1997, Surat Ukur Nomor 497/1997 tanggal 13 Januari 1997,seluas 18.147 m2 tercatat atas nama PT Gunung Subur Sentosa ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 217/1332.76/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal tindak lanjut kegiatanmediasi serta mencoret dari register buku tanah : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059

Putusan Nomor 188 PK/TUN/2017No. 697 & Sertipikat HGB No. 1252 telah diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Depok) masingmasing pada tanggal 9 Desember 1993 dan 23 Januari 1997didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.611/HGB/KWBPN/1993 tanggal 6 Desember 1993 dan No.1212/HGB/KWBPN/1996 tanggal 23 Desember 1996 tentangpemberian Hak Guna Bangunan seluas 37.059 M2 dan 18.147 M2;.

Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebutyang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah.Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat hanya mengajukandua bukti saja berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor1252/Harjamukti, tanggal 23 Januari 1997, Surat Ukur Nomor 497/1997tanggal 13 Januari 1997, seluas 18.147 m2 tercatat atas nama PTGunung Subur Sentosa dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor697/Harjamukti Surat Ukur Nomor 8975/1993 tanggal 29 November1993, seluas 37.059 m2 tercatat

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo adalahKeputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) berupa: Surat Nomor 217/1332.76/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok perihal TindakLanjut Kegiatan Mediasi (selanjutnya disebut Surat No.217); Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059 m2tercatat atas nama PT Gunung Subur Sentosa (selanjutnya disebutSHGB No.697); Sertipikat

kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa: Surat Nomor 217/1332.76/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihaltindak lanjut kegiatan mediasi;Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059

nama PT Gunung Subur Sentosa; Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1252/Harjamukti, tanggal 23 Januari1997, Surat Ukur Nomor 497/1997 tanggal 13 Januari 1997, seluas18.147 m2 tercatat atas nama PT Gunung Subur Sentosa;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 217/1332.76/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal tindak lanjut kegiatanmediasi serta mencoret dari register buku tanah: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 697/Harjamukti, Surat UkurNomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993, seluas 37.059

Sertipikat HGBNo. 1252) ;Merupakan suatu fakta notoir (notoir feiten) bahwa Sertipikat HGBNo. 697 & Sertipikat HGB No. 1252 telah diterbitkan olen Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Depok) masingmasing padatanggal 9 Desember 1993 dan 23 Januari 1997 didasarkan pada SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat No. 611/HGB/KWBPN/1993 tanggal 6 Desember 1993 danNo. 1212/HGB/KWBPN/1996 tanggal 23 Desember 1996 tentangpemberian Hak Guna Bangunan seluas 37.059

Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yangdituangkan dalam risalah "Pemeriksaan Tanah".Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat hanya mengajukandua bukti saja berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor1252/Harjamukti, tanggal 23 Januari 1997, Surat Ukur Nomor 497/1997tanggal 13 Januari 1997, seluas 18.147 m2 tercatat atas nama PT GunungSubur Sentosa dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor697/Harjamukti Surat Ukur Nomor 8975/1993 tanggal 29 November 1993,seluas 37.059 m2