Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS di PemkotMadiun dan sudah memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: 472.2/3336/401.201/2019 oleh Walikota Madiun;9. Bahwa atas kejadiankejadian tersebut di atas, Penggugat merasakeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesualdengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah,sehingga perceraian adalah jalan satusatunya untuk mengakhiriperkawinan Penggugat dan Tergugat;10.

Penetapan No. 0307/Pdt.G/2019/PA.MnBahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan SuratIzin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor472.2/3336/401.201/2019 tanggal 10 September 2019;Bahwa Tergugat selaku anggota TNI dari Personel Yonif Para Raider501/BY belum mendapatkan suart izin dari atasannya sampai dengansekarang;Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanggal 10Desember 2019 menyatakan bahwa oleh karena Tergugat masih belummendapatkan suart izin perceraian

Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehSurat Izin Cerai Nomor 800.043/2491/401.201

Pasal 31ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, TentangMediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidakpernah datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh Surat Izin Cerai Nomor 800.043/2491/401.201/2017 tanggal 07Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota

., namun tidak berhasil didamaikan;Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat telahmenyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keputusan Pemberian ljinPerceraian dari Walikota Madiun dengan Nomor : 800.043/2161/401.201/2017,tanggal 13 Juli 2017;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuttidak hadir pada sidangsidang selanjutnya serta Tergugat tidak mengirimkankuasanya di muka

Amir Syarifudin, S.H.Il. namun tidakberhasil mencapai kesepakatan damai;Menimbang bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Madiun,Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan Penggugat berdasarkanSurat Keputusan Pemberian jin Perceraian dari Walikota Madiun denganNomor : 800.043/2161/401.201/2017, tanggal 13 Juli 2017, dengan demikianPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990

untuk bercerai dengan Tergugat, namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya/pejabat yang berwenang, yaitu berupaSurat Keputusan Walikota Madiun Nomor 800.043/1011/401.201

(bukti P2);Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat mengajukanbukti Surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor :538/41/XII/2004 Tanggal 28 Desember 2004 dari KantorUrusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun , bermeteraicukup, setelan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh KetuaMajelis; Fotokopi Surat Keputusan Pemberian jin Perceraian atas namaPenggugat Nomor : 800.043/1011/401.201

Bahwa selama pisah rumah keluarga sudah mendamaikan, tetapi tidakberhasil.Bahwa atas keterangan saksisaski tersebut, Penggugat dan Tergugatmenyatakan tidak keberatan dan menerimanya;Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi surat keterangan melakukan perceraian nomor800.043/2493/401.201/2017 atas nama Januri dengan NIP197411282007011017 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Madiuntanggal 7 Agustus 2017, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkandengan aslinya ternyata cocok

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, olehkarena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktianyang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tatacara syariat Islam di Sawahan, Kabupaten Madiun pada tanggal 11 September2008;Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan bukti bertanda T.1 berupaFotokopi surat keterangan melakukan perceraian nomor800.043/2493/401.201

Surat Keputusan Ijin Perceraian atas nama Rita Darmayanti, SS Nomor :800.043/2667/401.201/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan olehWalikota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.3;4.

tidak layakdilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakimmemberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagaisuami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelisakan mempertimbangkan Pengugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil (Guru SMPN 4 Kota Madiun) ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota Madiuntentang pemberian ijin perceraian bernomor : 800.043/2667/401.201

SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/58/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201

Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (PengangkatanSadikun

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, SuratHalaman 40 dari 106 halaman, Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK /2021/PT SBYPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201

SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/58/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintan Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);Halaman 66 dari 106 halaman, Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK /2021/PT SBY10.dA,12.13.1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201

./403.203/2019 tanggal 14 Februari 2019 danTermohon juga telah mendapat izin perceraian dari Wali Kota Madiun Nomor800.043/1273/401.201/2019 tanggal 23 April 2019 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohondan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dariMediator pada Pengadilan

Khusus tersebut dapat dinyatakan sahdan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon yang berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukanPerceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana surat Bupati Magetan NomorX.474.2/04/KEPT./403.203/2019 tanggal 14 Februari 2019 dan surat Wali KotaMadiun Nomor 800.043/1273/401.201

DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/58/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201

Januari 2017 (Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201

2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201

sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

/2017 tanggal 3 Januari 2017 (PengangkatanIrSuwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun);1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun,Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017

Nomor 28/PID.SUSTPK/2020/PT SBY.Ad.12.13.Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun,Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (PengangkatanHeri Martono,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah danLimbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205

/2017 tanggal 3 Januari 2017(Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala DinasLingkungan Hidup Kota Madiun);1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupaSurat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturaldi Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat PernyataanPelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017

Nomor 28/PID.SUSTPK/2020/PT SBY.10.Li,12.1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupaSurat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturaldi Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat PernyataanPelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017(Pengangkatan Heri Martono,S.Sos sebagai

Nomor 28/PID.SUSTPK/2020/PT SBY.12.13.14.15.Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017(Pengangkatan Suwarni, SH sebagai Kepala Seksi Kerjasamadan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah DinasLingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupaSurat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota MadiunNomor:800/1151/401.114/2017 tanggal O4 Desember 2017(Penunjukan Suwarni, SH sebagai Plt.

Surat: Fotokopi Buku Register Akta Nikah atas nama Pemohon danTermohon Nomor : 27716/1985 Tanggal 28 Oktober 1985 dari KantorUrusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, bermateraicukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh KetuaMajelis; Asli Surat izin bercerai untuk bercerai dari atasan Pemohon Nomor:873.4/1204/401.201/2020 tertanggal 08 April 2020 dari Wali KotaMadiun (P.2); Fotokopi surat pernyataan Hibah Pemohon

Dengan demikian, Pemohonmemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 10 dari 19Menimbang ,oahwa bukti P.2 adalah Asli SK Wali Kota MadiunSurat izin untuk bercerai dari atasan pemohon Nomor:873.4/1204/401.201/2020 tertanggal 08 April 2020 dari Wali Kota Madiun (P.2)dengan demikian ijin dari atasan tersebut sudah terpenuhi dan diperlukandalam pertimbangan perkara ini;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon,dan Termohon hadir

dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :351908490371002 Tanggal 19 Maret 2020 dari Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeteraicukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh KetuaMajelis;Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas namaPenggugat Nomor :873.4/1203 /401.201

SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/58/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201

Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintan Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (PengangkatanSadikun

, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (PengangkatanHeri Martono

,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah danLimbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (Satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintan Kota Madiun, SuratPernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3

3 Januari 2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagaiSekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupaSurat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2401.205/59/K/2016tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah KotaMadiun, Surat Pernyataan PelantikanNomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017tanggal 3

Mn.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Pemohon telahmelampirkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor:800.043/3582/401.201/2018 dan begitu pula Termohon telah melampirkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor800.043/3598/401.201/2018 dari pejabat berwenang hal mana Pemohon danTermohon telah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

danperundangundangan yang berlaku;Subsider : Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon danTermohon akan tetapi tidak berhasil:Bahwa Pemohon bestatus sebagai PNS pada Dinas Budaya PariwisataPemuda dan Olahraga Pemerintah xxxx xxxxxx, telah mendapatkan surat izinperceraian dari atasannya dengan Nomor: 873.4/2583/401.201

dan Pencatatan Sipil, yang telahbermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);Fotokopi Nomor Kutipan Akta Nikah 017/17/I/95 dari Kantor UrusanAgama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXxX, Tanggal 16 Januari 1995.yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelistelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda(P.2);Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor800.043/2992/401.201

memenuhi sebagaimana yang dimaksudketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohondan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan NurHamid, S.Ag., M.H. akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa terkait dengan status Pemohon sebagai PNS padaDinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah xxxx xxxxxx,Pemohon menyatakan telah mendapatkan jjin dari atasan dengan Nomor873.4/2583/401.201

justrumenampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugatmelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun, Penggugat telah melampirkanSurat Keputusan Pemberian ljin Perceraian Nomor: 800.043/2492/401.201

Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0333/Pat.G/2018/PA.Mn.izin cerai dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Pemberian IzinPegawai Nomor : 800.043/2753/401.201/2018, tanggal 03 September 2018yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun, dengan demikian Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksisaksi

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraiam Nomor873.4/3113/401.201/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan olehWalikota Madiun , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.3;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas,Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjan Dokter Hewan, tempat tinggaldi XXXX Kabupaten

resmi dan patut,dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasanyang sah menurut hukum;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugatselaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumahtangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara, Penggugat menyerahkan SuratKeputusan Pemberian ljin Perceraian Nomor 800.043/3335/401.201

Put.No: 0016/Pdt.G/2019/PA.Mn.Bahwa kemudian pada tanggal 18 juni 2019, Pemohon datangmenghadap dengan membawa Surat Keterangan untuk melakukanPerceraian atas nama Termohon dengan Nomor800.043/1738/401.201/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan olehWalikota Madiun, berdasarkan hal ini kemudian Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara aquo ;Bahwa kemudian dalam persidangan selanjutnya pada tanggal 01Juli 2019 kemudian dibacakan laporan Mediasi bahwa mediasi antaraPenggugat dan Tergugat tidak

Pasal 129 KompilasiHukum Islam dan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon), yang merupakan akta autentik yang menunjukkan Pemohonberdomisili di Kota Madiun dan beragama Islam maka perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun;Menimbang, bahwa sebagai pegawai negeri sipil di PemerintahanKota Madiun Termohon telah mendapatkan izin atasan berdasarkan Suratketerangan Untuk Melakukan Perceraian nomor:800.043/1738/401.201/2019 yang dikeluarkan oleh Walikota Madiuntanggal

;e Laporan Hasil Audit / Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Daerah/NegaraPelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Embung di Kelurahan PilangbangoKecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Madiun tahun anggaran 2014 Nomor : R.700/67/401.201/2015 tanggal 04September 2015 yang ditandatangani oleh Drs.Sunarto, ST, Concon Kencono,ST,Donny Sandy Wibowo,ST, Sumarwan,ST dan Dedhy Priyo Nurhardiono,SH.

ratus enam puluh tigarupiah delapan puluh satu sen) dengan rincian yakni dalam kegiatanperencanaan DED (Detail Engineering Design) terdapat potensi kerugiandaerah/negara kurang lebih sebesar biaya untuk konsultan perencana yaknisebesar Rp. 120.960.002, dan dalam tahap pelaksanaan pembangunan fisikkonstruksi terdapat potensi kerugian daerah/negara kurang lebih sebesarnilai bangunan yang rusak yakni sebesar 4.018.962.261,81, sesuai denganHasil Audit Tim Ahli dari Inspektorat Kota Madiun NomorR.700/67/401.201

negara kurang lebih sebesar nilai bangunan yang frusak yakni sebesar4.018.962.261,81;Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut akibat perbuatan terdakwaMaryani, ST bersama dengan saksi Drs.Agus Subiyanto,MA mengakibatkan kerugiandaerah/negara sebesar Rp. 4.139.922.263,81 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh sembilan jutasembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen),sesuai dengan Hasil Audit Tim Ahli dari Inspektorat Kota Madiun Nomor114115R.700/67/401.201

sehingga bangunan tidakdapat difungsikan sesuai dengan tujuan dibangunnya Embung ;Bahwa akibat kerusakan dan keretakan pada dinding beton Embungtersebut daerah/negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.4.139.922.263,81 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh sembilan jutasembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapanpuluh satu sen) atau setidaksetidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlahtersebut, sesuai dengan Hasil Audit Tim Ahli dari Inspektorat Kota MadiunNomor : R.700/67/401.201

pidanakorupsi yang dilakukan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta persidangan bahwa akibat kerusakan dankeretakan pada dinding beton Embung tersebut daerah/negara mengalami kerugian keuangansebesar Rp. 4.139.922.263,81 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaksetidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Hasil Audit Tim Ahli132133dari Inspektorat Kota Madiun Nomor : R.700/67/401.201