;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilinh berdomisilihukum di Jalan Alunalun Utara No. 1 3 Caruban, KabupatenMadiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/99/402.013/2019, tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya BupatiMadiun memberikan Kuasa Substitusi kepada Kepala KejaksaanNegeri Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/90/402.013/2019, tanggal 20 Mei 201 9;Halaman 1 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBYSelanjutnya Penerima Kuasa Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya

Nama: MUALIM SETYO WAHYUDI, S.H.Jabatan: Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Madiun.Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia, memilihberdomisili hukum di Jalan Alunalun Utara No. 1 3Caruban, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/99/402.013/2019, tanggal 23 Mei2019. Kemudian Bupati Madiun memberikan KuasaSubstitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri KabupatenMadiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/90/402.013/2019, tanggal 20 Mei 2019.

/2018, tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018,yang mana Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten MadiunTahun 2018, sebagaimana menindaklanjuti KebutuhanPegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KabupatenMadiun TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor

/2018, tentangPerubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten MadiunTahun 2018, yang mana Sekretaris Daerah selaku KetuaPanitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Madiun Tahun 2018, sebagaimanamenindaklanjuti Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negaradi Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 571

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman11.Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentangPeserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KabupatenMadiun Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati MadiunNomor : 199.45/338/KPTS/402.013/2018 tentangPerubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten MadiunTahun 2018

/402.013/2018 tentang Panitia Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018,Halaman 47 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY13.yang mana jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) dalam kepanitiaan Seleksi CPNS Pemkab MadiunTA. 2018 adalah Sekretaris dengan nomenklaturPenanggung Jawab yang mempunyai tugas pokok danfungsi salah satunya melaksanakan tahapan seleksi CPNSdan melaporkan pelaksanaan seleksi, dengan ini makaKepala BKD Kab.

rukun dengan Tergugat,namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justrumenampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerail dengan Tergugat;Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehSurat Izin Cerai Nomor: 188.45/555A/KPTS/402.013

Pasal 31ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, TentangMediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidakpernah datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh Surat Izin Cerai Nomor: 188.45/555A/KPTS/402.013/2017tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan

No. 1133 K/PID.SUS/20133828.29.30.31.32.33.pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) ;1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan PariwisataKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor0077.0/01905.1//2008 tanggal 31 Desember 2007 ;1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat PengelolaDIPA Tahun Anggaran 2008 Program

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas PerindustrianPerdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun TahunAnggaran 2008 Nomor : 0077.0/01905.1//2008 tanggal 31Desember 2007 ;e 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

No. 1133 K/PID.SUS/201354Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/01905.1//2008 tanggal 31Desember 2007 ;1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun(beserta lampirannya) ;1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Madiun Nomor530/634/402.109/2008 tanggal

02 September 2008 tentangPejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang danPenerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008(beserta lampirannya) ;1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/49/KPTS/402.013/2008 tentang Pejabat PengelolaDIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah pada Dinas

BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesinpengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) ;28.29.30.31.32.33.34.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan PariwisataKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor0077.0/01905.1//2008 tanggal 31 Desember 2007 ;1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat PengelolaDIPA Tahun

Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :1054/138/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Sawahan, Kota Surabaya , bermeterai cukup, setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kKemudian diberitanda(P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor: 0301/Pdt.G/2017/PA.Kab.MnFotokopi Surat Keputusan Bupati Madiun atas nama Penggugat danNomor : 188.45/31/KPTS/402.013

berasal dari keluarga atau orangorang yang dekat;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukanalatalat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabatyang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sawahan, Kota Surabaya;Menimbang bahwa bukti P2 adalah fotokopi pemberian izin perceraiannomor 188.45/31/KPTS/402.013

ple Sle Less Seg Sl Ane 5 pte SEI OsArtinya: Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, makaHakim dapat menjatuhkan talak (Suami) kepada isterinya dengantalak satu kali (bain);Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dengan jabatan Guru SDN Sogo 01 Balerejo, yang bekerja di DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, telah memperoleh izinperceraian dari Bupati Madiun dengan nomor 188.45/31/KPTS/402.013/2017Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor: 0301/Pdt.G/2017/PA.Kab.MnTanggal

Menyatakan batal Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/157/ KPTS/402.013/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun atas nama Sunarto, tertanggal 27 Januari 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/157/KPTS/402.013/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun atas nama Sunarto, tertanggal 27 Januari 2022;

4.

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatualasan yang sah;Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telahberusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat,namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justrumenampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya/pejabat yang berwenang, yaitu berupaSurat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/413/KPTS/402.013

dalam berita acara sidang, maka untukmempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjukberita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/413/KPTS/402.013

yang sah;Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 0431/Pdt.G/2017/PA.Kab.MnMenimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telahberusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat,namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justrumenampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya/pejabat yang berwenang, yaitu berupaSurat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/440/KPTS/402.013

dalam berita acara sidang, maka untukmempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjukberita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/440/KPTS/402.013

Badrodin, sebagaimana laporanmediator tanggal 17 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNMorang 05 Kare), telah menyerahkan Surat Izin Tentang Perceraian yang Nomor 486/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn halaman 4 dari 12diterbitkan oleh Bupati Madiun, Nomor: 188.45/127/KPTS/402.013/2018,tertanggal 01 Maret 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas

Pasal 73 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh ijin perceraian dari Bupati Madiun, dengan Surat Izin Nomor:188.45/127/KPT S/402.013/2018, tertanggal 01 Maret 2018 Tentang PemberianIjin Perceraian tertanggal 01 Maret 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor

., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenMadiun, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 181/56/402.013/2020, tanggal 19 Maret2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

KUNCORO Bin SOEPAR selaku Kepala DesaWonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/16/KPTS/402.013/2008Tanggal 08 Januari 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilin di Kabupaten Madiun,Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun2010 bertempat di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten

No. 1656 K/Pid.Sus/201 1Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal12 huruf e UURI No.20 Tahun 2001 tentang peubahan atas UURI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa A A KUNCORO Bin SOEPAR selaku selakuKepala Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yangdiangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/16/KPTS/402.013/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang pemberhentian PejabatKepala Desa dan Pengesahan

Buku Neraca/kas kegiatan prona di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tahun 2009 sampai dengan bulan Agustustahun 2010 ;I). 8 (delapan) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/16/KPTS / 402.013 / 2008 tangg! 08 Januari 2008 ;Dilampirkan ke berkas perkara ;m). Uang tunai sebesar Rp. 10.369.000, ( sepuluh juta tiga ratus enampuluh sembilan ribu rupiah ) ;Dikembalikan ke peserta prona yang sudah membayar melalui saksi NURCHOLIS ;.

Buku Neraca / kas kegiatan prona di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tahun 2009 sampai dengan bulan Agustustahun 2010 ;I). 8 (delapan) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/16/KPTS / 402.013 / 2008 tangg! 08 Januari 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;m). Uang tunai sebesar Rp. 10.369.000, (Sepuluh juta tiga ratus enampuluh sembilan ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada para peserta prona melalui saksi Nurcholis ;Dari Penasehat Hukum Terdakwa :a.

Badrodin, sebagaimana laporanmediator tanggal 19 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNTempelan Balerejo), telah menyerahkan Surat Izin Tentang Perceraian yangditerbitkan oleh Bupati Madiunn, Nomor: 188.45/115/KPTS/402.013/2018,tertanggal 26 Pebruari 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah

Pasal 73 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh ijin perceraian dari Bupati Madiunn, dengan Surat Izin Nomor: Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn halaman 10 dari 15188.45/115/KPT S/402.013/2018, tertanggal 26 Pebruari 2018 TentangPemberian Ijin Perceraian tertanggal 26 Pebruari 2018, sesuai denganketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

menutupi uangpengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ; Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DinasPerindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008nomor : 0077.0/01905.1//2008 tanggal 31 Desember 2007 ; 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013

Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenMadiun nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabatpengadaan barang/ jasa, Tim pemeriksa barang dan penerima barang di lingkungan DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2008 (besertalampirannya). 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati10Madiun nomor : 188.45/49/KPTS/402.013

lembar Foto Copy Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah diterima CV.BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilaiRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah). 28 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DinasPerindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008nomor : 0077.0/01905.1//2008 tanggal 31 Desember 2007.29303132aA347.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013

bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenMadiun nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabatpengadaan barang/ jasa, Tim pemeriksa barang dan penerima barang di lingkungan DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2008 (beserta lampirannya).1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiMadiun nomor : 188.45/49/KPTS/402.013

Bahwa pejabat Pengelola DIPA Tahun anggaran 2008 ,2009, 2010 pada saat programPengembangan Industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab.Madiun berdasarkan SK Bupati No.188.45/49/KPTS/402.013/2008tanggal 31 Januari 2008 saksi Drs. BAMBANG BUDI UTOMO, MSi selaku KuasaPengguna anggaran, Drs.A.N.

ketentuan TataTertio Pemilinan Kepala Desa Geger Kecamatan Geger KabupatenMadiun Tahun 2019, demikian pula mengenai keberatan administratifyang diajukan oleh Penggugat sudah dilakukan penyelesaiannyasesual ketentuan dalam pasal 70 Peraturan Bupati Madiun Nomor 31Tahun 2019 Tentang Kepala Desa, yang mengatur mengenaimekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan hasilpemilihan kepala desa, sehingga kemudian Bupati Madiunmenindaklanjuti menerbitkan Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/805/KPT S/402.013

Gugatan kurang pihak (plurius litis consorcium) Bahwa berkenaan dengan tindak lanjut mengenai penerbitan SuratKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Geger yangdituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yangditerbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Oktober 2019, adalahditerbitkannya Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/805/KPT S/402.013/2019 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Kepala Desa Geger Kecamatan Madiun KabupatenMadiun

Rokhani,S.Pd.I/Ketua) selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku PihakKedua dan mengetahui Ketua BPD Desa Geger, tanggal 18Nopember 2019 ; Bahwa dengan telah ditempuhnya upayaupaya penyelesaianadministratif untuk menyelesaikan keberatan administratif yangdiajukan Penggugat meskipun Penggugat berpendapat belummencapai penyelesaian, maka kemudian Bupati Madiun menerbitkanKeputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/805/KPTS/402.013/2019Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa GegerKecamatan Madiun

Bahwa selanjutnya karena penyelesaian administratif terhadapkeberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah dilakukan sesuaiketentuan dalam pasal 70 Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun2019 Tentang Kepala Desa, namun Penggugat tetap berpendapatbelum tercapai penyelesaian atas keberatan yang diajukannya,maka Bupati Madiun menerbitkan Keputusan Nomor188.45/805/KPT S/402.013/2019 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Kepala Desa Geger Kecamatan Madiun KabupatenMadiun atas nama Samsudin, dan Tergugat II

Tanda Penduduk atas nama Samsudin(Tergugat Il Intervensi), (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/805/KPTS/402.013/2019, tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Geger KecamatanGeger Kabupaten Madiun, tanggal 4 Desember 2019,(fotokopi sesuai dengan aslinya); PUTUSAN No. 161/G/2019/PTUN.SBY.Halaman 42 dari halaman 78Bahwa selain surat surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannyaPenggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikanketerangannya

menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten MadiunTahun Anggaran 2008 nomor : 0077.0/01905.1//2008 tanggal 31 Desember2007.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013

Keputusan Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Madiun nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008tentang Pejabat pengadaan barang/ jasa, TimPemeriksa..........66.pemeriksa barang dan penerima barang di lingkungan DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2008(beserta lampirannya). 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/49/KPTS/402.013

BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduknira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten MadiunTahun Anggaran 2008 nomor : 0077.0/01905.1//2008 tanggal 31 Desember2007.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun anggaran 2008 Program

SLi1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tentangPejabat Pengelola DIPA Tahun anggaran 2008 Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Madiun (beserta lampirannya). 32 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Madiun nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal

Bahwa pejabat Pengelola DIPA Tahun anggaran 2008 ,2009, 2010 padasaat program Pengembangan Industri kecil dan menengah pada DinasPerindustrian dan Perdagangan Kab.Madiun berdasarkan SK BupatiNo.188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 saksiDrs. BAMBANG BUDI UTOMO, MSi selaku Kuasa Pengguna anggaran,Drs.A.N.

minimalpetani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam2013/2014 tertanggal 15 Mei 2013, berikut lampiran dan daftarJaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati MadiunNomor 188.45/911/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten MadiunTahun 2011 berikut lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati MadiunNomor 188.45/199/KPTS/402.013

No. 9 K/Pid.Sus/2018Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten MadiunTahun 2011 berikut lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati MadiunNomor 188.45/199/KPTS/402.013/2008 tanggal 12 Maret 2008tentang Pemberhentian Badan Perwakilan Rakyat Desa danPeresmian Pengangkatan Badan Permusyawaratan DesaSidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikutlampirannya;1 (satu) lembar Surat Badan Permusyawaratan Desa SidomulyoNomor 0O5/BPD/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013

pendapatanminimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaanmasa tanam 2013/2014 tertanggal 15 Mei 2013, berikutlampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani(JPMP);1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan BupatiMadiun Nomor 188.45/911/KPTS/402.031/2011 tanggal 27Desember 2011 tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa diKabupaten Madiun Tahun 2011 berikut lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan BupatiMadiun Nomor 188.45/199/KPTS/402.013

Permusyawaratan DesaSugihwaras Kecamatan Saradan kabupaten Madiun Nomor:010/BPD/IX/2013 tentang susunan Panitia Pencalonan dan PemilihanKepala Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan kabupaten Madiuntertanggal 19 September 2013, dan sedangkan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa sugihwaras, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiunadalah juga Pejabat Tata Usaha Negara yang pengangkatannya dietapkanHal. 6 dari 18 Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn7berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor:188.45/556/KPTS/402.013

pengangangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan BadanPermusyawaratan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan kabupaten Madiun Nomor:010/BPD/TX/2013 tentang susunan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala DesaSugihwaras Kecamatan Saradan kabupaten Madiun tertanggal 19 September 2013, dansedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sugihwaras, Kecamatan SaradanKabupaten Madiun adalah juga Pejabat Tata Usaha Negara yang pengangkatannyaditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/556/KPTS/402.013

Kepala Kantor Catatan SipilKotamadya Madiun, diberi tanda P.2;Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032310090005 atas Nama KepalaKeluarga Andik Winarto,SH dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 06 Juni 2011,diberi tanda P.3;Fotokopi IJAZAH No. 073477 atas nama Reni Purwitasari, yangdikeluarkan Departeman Kesehatan Republik Indonesia AKPERKabupaten Trenggalek tanggal 16 September 2003, diberi tanda P.4;Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/380/KPTS/402.013

Asli Surat iin Perceraian Nomor188.45/412/KPT S/402.013/2017 Tentang Pemberian Ijin PerceraianBupati Madiun;B. Saksi ;1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam,pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;.

sebagai satuperbuatan berlanjut," dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa KUSHARTOYO Bin ISMIRAN selaku Kepala DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/722/KPTS/402.013

Peraturan Daerah, Kabupaten Madiun Nomor :9 Tahun 2007tentang Keuangan Desa;22.1 (satu) fotocopy buku Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dilegalisir;23.1 (satu) lembar foto kopy yang sudah dilegalisir Petikan KeputusanBupati Madiun Nomor : 188.45/722/KPTS/402.013/2008, tanggal 23Desember 2008, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin tahun 2009 se, Kabupaten Madiun, berikut lampirannyaPetikan Putusannya untuk dan atas nama KUSHARTOYO

Peraturan Daerah, Kabupaten Madiun Nomor :9 Tahun 2007tentang Keuangan Desa;22.1 (satu) fotocopy buku Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dilegalisir;23.1 (satu) lembar foto kopy yang sudah dilegalisir Petikan KeputusanBupati Madiun Nomor : 188.45/722/KPTS/402.013/2008, tanggal 23Desember 2008, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilih tahun 2009 se, Kabupaten Madiun, berikut lampirannyaPetikan Putusannya untuk dan atas nama KUSHARTOYO