NIZAM diangkat sebagai Kepala DesaSewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sejak tanggal 2 Desember 2009 dengan masajabatan selama 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/695/KPTS/402.031/2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilihtahun 2009 di Kabupaten Madiun.

NIZAM sebagai Kepala DesaSEWULAN Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sejak 2 Desember 2009 sampaidengan SEKARANG;2 29222 22222222 n nnn nana nena e Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati MadiunNomor : 188. 45/695/KPTS/402.031/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan menjabat sebagaiKepala Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab.

Madiun berdasarkanKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188. 45/695/KPTS/402.031/2009 tanggal 2 Desember 2009 danmenjabat sebagai Kepala Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab.

NIZAM sebagai Kepala DesaSEWULAN Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sejak 2 Desember 2009 sampaidengan SEKARANG:; 729222 22 2 222 nne nnn nenae Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati MadiunNomor : 188. 45/695/KPTS/402.031/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan menjabat sebagaiKepala Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab.

NIZAM sebagai Kepala DesaSEWULAN Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sejak 2 Desember 2009 sampaidengan SEKARANG = +7797 272222 22222 nnn nnn nnn nena nnnBahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati MadiunNomor : 188. 45/695/KPTS/402.031/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan menjabat sebagaiKepala Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab.

Madiun. 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang penunjukan pejabat penggunaanggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerjaperangkat daerah, bendahara, dan pembantu bendahara pada badan, dinas kantor, bagiandan kecamatan lingkup pemerintah kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 yang telahdilegalisir; 111 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/597A/KPTS/402.031

Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/921/KPTS/402.031/2011 Tanggal 27 Desember2011 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Anggota Masyarakat YangTerkena dampak Bencana Atau Musibah Tahun Anggaran 2011.

Skep Bupati Madiun nomor :188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desembere Penyaluran kelima dasarnya adalah : 1Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor 360/2000/402. 205/2011tgl 29 Desember 2011.

Skep Bupati Madiun nomor :188.45/834.A/KPTS/402.031/2011tanggal 5 Desember 2011. 107Penyaluran kelima dasarnya adalah : 1 Surat pernyataan Bencana Alam oleh Bupati Madiun Nomor360/2000/402. 205/2011 tgl 29 Desember 2011. 2 Nota Dinas Bakesbangpol dan Linmas kepada Bupati Madiun nomor :360/2001/402.205/2011 tgl 29 Desember 2011. 3. Skep Bupati Madiun nomor :188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal27 Desember 2011.

2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Pengesahan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun TahunAnggaran 2011 ;2.coSurat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 07Pebruari 2011 tentang Penghasilan tetap bagi Kepala Desa danperangkat desa serta perangkat kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;2)..d Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/35/KPTS/402.031

/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang PenerimaanPenghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sertaperangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KabupatenMadiun Tahun Anggaran 2011 yang menetapkan besaran penerimaanbantuan penghasilan tetap sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluhribu rupiah) per orang/bulan dengan jumlah Perangkat Desa sebanyak2.378 orang ;2).eourat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/201 1tanggal 08 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat

Penyimpangan terhadap Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/35/KPTS/402.031/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang PenerimaanPenghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sertaPerangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil PemerintahanKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 antara lain menetapkanbesaran penerimaan bantuan penghasilan tetap sebesar Rp720.000,00(tujuh ratus dua puluh ribu orang) per orang/bulan dengan jumlahperangkat desa sebanyak 2.378 orang ;e.

BARU RAHARDJO selaku Bagian Pemerintahan DesaKabupaten Madiun mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Madiun4)melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan KabupatenMadiun, dengan melakukan validasi perangkat desa yang diusulkan daridesa melalui kecamatan dan membuat draft jumlah penerimaan bantuanpenghasilan Tetap Perangkat Desa (TPP) tahun anggaran kepadabagian hukum, berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan KeputusanBupati Nomor : 188.45/35/KPTS/402.031/2011 tanggal 08 Februari2011 tentang Penerimaan

Baru Rahardjo sebagai Kepala BagianPemerintah Desa untuk melaksanakan keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/35/KPTS/402.031/ 2011 tanggal 08 Februari 2011 membuat bentukNota Dinas yang dibuat setiap bulan sekali yang diketahui oleh KasubagPemerintah Desa yaitu saksi SOLICHOEL ARIF, S.Sos dan denganpersetujuan Saudara MOH. HADI SUTIKNO, Drs.

Tebing Kali Glonggong.1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2009 nomor1.03.02.01.28.12.5.2Proposal Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur BidangPengairan dengan Nomor Pengantar 602.1/1756/402.114/2008tanggal 21 Oktober 2008.RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2009.Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum PengairanKabupaten Madiun Nomor 602.1/2117/402.104/2009 tanggal 16Juli 2009.Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/3/KPTS/402.031

/2009tanggal 6 Januari 2009 tentang Direksi Teknis Pekerjaan KontruksiKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009.Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/13.A/KPTS/402.031/2009 tanggal 19 Januari 2009.Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun Nomor 050/373/402.104/2009 tanggal 27 Januari 2009tentang usulan pejabat pengelola APBD SKPD Tahun 2009.Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.4/1845/402.104/2009 tanggal15 Juli 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun dengan CV.

Tebing Kali Glonggong.1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2009 nomor1.03.02.01.28.12.5.2Proposal Permohonan Bantuan DanaInfrastruktur BidangPengairan dengan Nomor Pengantar 602.1/1756/402.114/2008tanggal 21 Oktober 2008.RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2009.Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun Nomor 602.1/2117/402.104/2009 tanggal 16 Juli 2009.Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/3/KPTS/402.031

/2009tanggal 6 Januari 2009 tentang Direksi Teknis Pekerjaan KontruksiKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009.Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/13.A/KPTS/402.031/2009tanggal 19 Januari 2009.Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun Nomor 050/373/402.104/2009 tanggal 2/7 Januari 2009tentang usulan pejabat pengelola APBD SKPD Tahun 2009.Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.4/1845/402.104/2009 tanggal15 Juli 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun dengan CV.

Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2018Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum PengairanKabupaten Madiun Nomor 602.1/2117/402.104/2009 tanggal 16Juli 2009.Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/3/KPTS/402.031/2009tanggal 6 Januari 2009 tentang Direksi Teknis PekerjaanKontruksi Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009.Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/13.A/KPTS/402031/2009 tanggal 19 Januari 2009.Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun Nomor 050/373/402.104/2009 tanggal 27 Januari 2009tentang

Madiun tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;- 1 (satu) bendel foto copy salinan peraturan Bupati Madiun nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilegalisir; - 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/834.A/KPTS/402.031/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang

telah dilegalisir, beserta lampirannya; - 1 (satu) bendel foto copy keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/921/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang penetapan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota masyarakat yang terkena dampak bencana atau musibah tahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir, beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Madiun nomor 360/309/402.205/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang pemberitahuan pencairan pos belanja tak terduga kepada Ketua

Madiun berdasarkan SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggalHal 2 dari 91 perkara nomor 07/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby10 Februari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabatkuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan,keuangan SKPD, bendaharadan bendahara pembantu pada badan, dinas, kantor, bagian dan kecamatanlingkup pemerintahan Kab.Madiun tahun anggaran 2011 dan keputusan BupatiMadiun nomor : 188.45/597A/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentangperubahan

atas Keputusan Bupati Madiun nomor :188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan AHMADNURYANTO, S.Sos.

Madiun berdasarkan SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188.845//38/KPTS/402.031/2011 tanggal10 Februari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, pejabatkuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan,keuangan SKPD, bendaharadan bendahara pembantu pada badan, dinas, kantor, bagian dan kecamatanlingkup pemerintahan Kab.Madiun tahun anggaran 2011 dan keputusan BupatiMadiun nomor : 188.45/597A/402.031/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.845/

/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan , yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan AHMADNURYANTO, S.Sos.

38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan , yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan AHMADNURYANTO, S.Sos.

Rajawali Nusindo;7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/565/KPTS/402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati MadiunNomor: 188.45/38/Kpts/402.031 2011 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor,Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A.2011;4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS

SPM: 993/0175/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor:188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentangHal. 55 dari 87 hal.

Putusan No. 2971 K/PID.SUS/201523)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang PanitiaPengadaan Barang dari Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukturDaerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TahunAnggaran 2011 Nomor: 188.45/751/KPTS/402.031/2011 tanggal 14Nopember 2011;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang PeningkatanPuskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor: 188.45/318/KPTS/402.031

Rajawali Nusindo;7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/565/KPTS/402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati MadiunNomor: 188.45/38/Kpts/402.031 2011 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendaharadan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian danKecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS

.; Jabatan : Staf Bagian Hukum; Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/15/402.031/2016, tanggal 15 Januari 2016; dalam hal ini Tergugat memberikan memberikan kuasa pulakepada:Nama : BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H.; Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Mejayanselaku Jaksa Pengacara Negara; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/13/402.031/2016, tanggal 15 Januari 2016;Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan selaku JaksaPengacara Negara memberikan

/2010 tanggal 27 Oktober dan nomor 188.45/567/KPTS/402.031/2010 tanggal 27 Okotober 2010 ; 8. 1 (satu) bendel SPJ-LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina tertanggal 31 Juli 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ; 9. 1 (satu) bendel SPJ-LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina dan pelaksana kegiatan UMSI tertanggal - dan daftar penerima

hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau ; 25. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2009 Tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur ; 26. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010 ; 27. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/ 412/KPTS/402.031

; 28. 1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021/ 2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal pedoman pelaksanaan DPA TA 2010 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah kab Madiun ; 29. 1 (satu) bendel SPJ 2010 pembinaan industrial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perusahaan rokok berupa kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 12 Juli 2010 dan fotokopi skep Bupati Madiun nomor 188.45/188/PKTS/402.031

/2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal 14 Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 14 Juli 2010 dan fotokopi skep bupati madiun nomor 188.45/KPTS/402.031/2010, 1 (satu) bendel surat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 7 Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal 29 Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 29

hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau ; 50. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2009 Tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur. 51. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010. 52. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/412/ KPTS/402.031

/2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal 14Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 14Juli 2010 dan fotokopi skep bupati madiun nomor 188.45/KPTS/402.031/2010, 1 (satu) bendelsurat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 7 Juli 2010, kwitansidinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal 29 Juli 2010, kwitansi dinas dandaftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 29 Juli

Madiun pernahmenerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sejak tahun2010 sebesar Rp. 775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)berdasarkan surat keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/412/KPTS/402.031/2010, tanggal 23 Juli 2010 tentang pembagian DBHCHTkepada satuan kerja perangkat daerah Kab.

Madiun pada tahun2010, menerima anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2010sebesar Rp. 775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalahsurat keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/412/KPTS/402.031/2010,tanggal 23 Juli 2010 tentang pembagian DBHCHT kepada satuan kerjaperangkat daerah Kab. Madiun;Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membagi kegiatan denganmengunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2010di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Madiun,selanjutnya dana dicairkan dari Kas Daerah kepada satuan kerjamasingmasing sesuai dengan alokasi pembagian dana DBHCHTberdasarkan nota dinas terlampir;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/412/KPTS/ 402.031/ 2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasiltembakau kepada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran2010 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Madiun pada tahun2010, menerima anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2010sebesar Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalahsurat keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/412/KPTS/402.031/2010,tanggal 23 Juli 2010 tentang pembagian DBHCHT kepada satuan kerjaperangkat daerah Kab. Madiun;Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membagi kegiatan denganmengunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2010di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/407/kpts/402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia Dan Peserta Studi Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2014.2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/441/KPTS/402.031/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Panitia dan Peserta Studi Banding Kelompok Informasi Masyarakat tahun anggaran 2013.3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/213/KPTS/402.031/2014 tanggal

29 Maret 2014 tentang Tim Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten madiun tahun anggaran 2014.4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/264/KPTS/402.031/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Tim Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013.5. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013. 6. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014.7. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/3A/KPTS/402.031/2014 tanggal 2 januari 2014 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2014.8. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Nomor : 188.45/2B/KPTS/402.106/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun Tahun 2014.9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/46A/KPTS/402.031/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013.10. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Nomor : 188.45/5/KPTS/

/402.106/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Perhubungan Informatika Dan Komunikasi Kabupaten Madiun Tahun 2014.195. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Peserta Study Banding Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2013 kecamatan se Kabupaten Madiun.196. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Peserta Study Banding Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke propinsi Bali tahun 2014. 197. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/627.4/KPTS/402.031

/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia DanPeserta Studi Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran2014.2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/441/KPTS/402.031/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Panitia danPeserta Studi Banding Kelompok Informasi Masyarakat tahun anggaran 2013.3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/213/KPTS/402.031/2014 tanggal 29 Maret 2014 tentang TimPemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten madiun tahunanggaran 2014.4. 1 (satu

Memotong pajak setiap ada kegiatan dan menyetorkannya ke kasNegara.Bahwa dalam kegiatan KIM tahun 2013 dan 2014 saksi sebagai anggotaTim Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Madiun,yang dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan Bupati MadiunNomor : 188.45/264/KPTS/ 402.031/2013 tanggal 20 Maret 2013 danNomor : 188.45/213/KPTS/402.031/2014 tanggal 24 Maret 2014;Bahwa dana kegiatan KIM tahun 2013 dan 2014 berasal APBDKabupaten Madiun, dengan nilai pagu anggaran sebagai berikut :o Tahun

ASHADI tidak ikut berangkat menjadi pesertastudy Banding ke Bali tahun 2014, karena namanya tidak tercantumdalam SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/407/KPTS/402.031/2014tanggal 28 Mei 2014;Bahwa Sdr.

BAMBANG SUMITRO, S.Sos. selakuKepala Bidang Infokom pada Dinas Perhubungan, Informatika danKomunikasi Kabupaten Madiun, surat keputusan Bupati KabupatenMadiun Nomor : 188.45/627.A/KPTS/ 402.031/2011 tanggal 26 Agustus2011 tersebut sudah didistribusikan/disampaikan kepada para pengurusKIM di tiaptiap desa maupun kepada Camat se Kabupaten Madiun, haltersebut saya ketahui ketika kegiatan KIM dilaksanakan;Bahwa selain Surat Keputusan Bupati Kabupaten Madiun Nomor :188.45/627.A/ KPTS/402.031/2011 tanggal

/TPK/2016/PN.Sby10.11.12.13.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/441/KPTS/402.031/2013tanggal 1 Mei 2013 tentang Panitia dan Peserta Studi Banding Kelompok InformasiMasyarakat tahun anggaran 2013;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/213/KPTS/402.031/2014tanggal 29 Maret 2014 tentang Tim Pemberdayaan kelompok InformasiMasyarakat Kabupaten madiun tahun anggaran 2014;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/264/KPTS/402.031/2013tanggal 20 Maret 2013

Terpilih yangtergolong dalam SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan dalam PemilihanKepala Desa Sugihwaras tahun 2013 telah juga diterbitkan: SuratHal. 7 dari 18 Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn8Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras, KecamatanSaradan, Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2013 Tentang PenetapanCalon Kepala Desa Terpilih Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan,Kabupaten Madiun tahun 2013 tertanggal 4 Nopember 2013 dan SuratKeputusan Bupati Nomor: 188.45/932/KPTS/402.031

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, maka sedah seharusnya Bupatisebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut menjadi salah satupihak dalam Gugatan ini; Bahwa Guatan kurang pihak (exeptio plurium litis consortium) yang manaseharusnya dalam perkara ini Bupati Madiun Didudukan pula sebagai para pihakoleh karena Kepala Desa terpilih dalam penyelenggaraanPemilihan Kepala Desatersebut telah dilantik oleh Bupati Madiun sebagaimana tertuang didalam SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/932/KPTS/402.031

tergugat tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili ;Menimbang, bahwa para tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeritidak berwenang mengadili, karena bila dicermati gugatan penggugat mengenai PerbuatanMelawan Hukum tetapi pada Petitumnya Penggugat menuntut adanya pemungutan suaraulang yang artinya jika diadakan pemungutan suara ulang maka secara tidak langsungmembatalkkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/932/KPTS/402.031

Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan keputusan Penetapan PemenangPemilihan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalamhal ini tertuang dalam bukti Pendahuluan yang diberikan oleh para Tergugat dalamKeputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/932/KPTS/402.031/2013 tentangpengesahan pengangkatan kepala Desa terpilh Desa Sugihwaras KecamatanSaradan Kabupaten Madiun adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negarayang merupakan perbuatan hukum badan/pejabat tata usaha negara;Hal

Madiun telah diangkat sebagai PenggunaAnggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Perubahanatas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/388/KPTS/402.031/2011tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan KerjaPerangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara Pada Badan,Dinas, Kantor, bagian dan kecamatan Lingkup Pemerintahan kabupatanMadiun tahun Anggaran 2011

Madiun telah diangkat sebagaiPengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati MadiunNomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/38/KPTS/402.031/201 1 tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara Pada Badan, Dinas, Kanior,bagian dan kecamatan Lingkup Pemerintahan kabupatan Madiuntahun Anggaran 2011

Rajawali Nusindo.7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 /565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 TentangPenunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat KuasaPengguna Anggaran,Pejabat Penatauasahaan Keuangan SatuanKerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendaharapada Badan,Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan LingkupPemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45

Rajawali Nusindo.7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 /565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 TentangPenunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat KuasaPengguna Anggaran,Pejabat Penatauasahaan Keuangan SatuanKerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendaharapada Badan,Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan LingkupPemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.4 (empat) lembar Keputusan BUPATI Madiun Nomor : 188.45

M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan KabupatenMadiun, yang telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan SuratKeputusan Bupati madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/38/KPTS/402.031/2011 tentang Penunjukkan pejabat PenggunaAnggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PenatausahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan PembantuBendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan

Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepadapihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapitidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaandilanjutkhan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya/pejabat yang berwenang, yaitu berupaSurat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/613/KPTS/402.031

aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkantanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :3519024502860001 Tanggal O05 Oktober 2012 dari Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudiandiberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;Fotokopi Surat jin Perceraian atas nama Penggugat Nomor188.45/613/KPTS/402.031

Fotokopi pemberian izin perceraian nomor188.45/405/KPTS/402.031/2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh Bupati Madiun tanggal 23 Agustus 2016, telah ditempel meteraicukup, dinazegelen kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok (P.2);B. SaksiBahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan duaorang saksi, sebagai berikut:1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diKabupaten Madiun.

keluarga atau orangorang yang dekat;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukanalatalat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi pemberian izin perceraiannomor 188.45/405/KPTS/402.031

sebagai dasar hukum dalamperkara ini, yang berbunyi:ALy otal Azle slis Lem g Ste gj Aue pre SEAN ON sArtinya: Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakimdapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satukali (bain);Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dengan jabatan Bidan pelaksana lanjutan pada Puskesmas Kare, yang bekerjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, telah memperoleh izin perceraian dariBupati Madiun dengan nomor 188.45/405/KPTS/402.031

Raya Dolopo Ngebel Km.7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan NomorKontrak 602.1/469/402.1 13/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;13.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan PariwisataKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/01905.4//2010tanggal 31 Desember 2009 ;14.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat PengelolaDIPA

/2009 tanggal O09 Februari 2009 tentang PejabatPengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Madiun ;107.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang PejabatPengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Madiun ;108.1 (satu) unit mesin perajang porang, 1 (satu) unit

Raya Dolopo Ngebel Km. 7 Desa Suluk,Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan NomorKontrak 602.1/469/402.1 13/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas PerindustrianPerdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun TahunAnggaran 2010 Nomor : 0068/01905.4//2010 tanggal 31Desember 2009 ;1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran

/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang PejabatPengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Madiun ;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang PejabatPengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Madiun ;1 (satu) unit mesin perajang porang, 1 (Satu) unit mesin

Rajawali Nusindo.75. 7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR :188.45 / 565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat KuasaPengguna Anggaran,Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan KerjaPerangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara padaHal. 53 dari 166 hal. Put.

Rajawali Nusindo.75. 7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR :188.45 / 565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat KuasaPengguna Anggaran,Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan KerjaPerangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara padaBadan,Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup PemerintahanKabupaten Madiun T.A 2011.76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPAT MADIUN NOMOR

:188.45 / 38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran ,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor,Hal. 63 dari 166 hal.

Rajawali Nusindo.75. 7(tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 /565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiMadiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 Tentang PenunjukanPejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penata usahaan Keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan,Dinas,Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan KabupatenMadiun T.A 2011.76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR

Rajawali Nusindo.75. 7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 565/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiMadiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 Tentang PenunjukanPejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran,Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan,Dinas,Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan KabupatenMadiun T.A 2011.76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR188.45

,M.Hum, namun olehmediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SLB PANCABHAKTI), telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati MadiunNomor:1888.45/790/KPTS/402.031/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 TentangPemberian zin Perceraian;Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah suratHalaman 3 dari 12 halamanpermohonan Pemohon tertanggal 12 Nopember 2014 yang isinya

Peraturan Mahkamah AgungRI No. 01 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telahmemperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, yaitu Bupati Madiun,dengan Surat Izin Nomor: 1888.45/790/KPTS/402.031/2015 tertanggal 19Agustus 2015 Tentang Pemberian ljin Perceraian tertanggal 25 Agustus 2015,sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi

tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun pada tahun anggaran 2010 melaksanakanKegiatan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja dan pelatihan good housekeeping, Kegiatan Pelatihan usaha mandiri sektor informal (UMSI),Kegiatansosialisasi penerapan norma tenaga kerja dan pemeriksaan kesehatan tenagakerja di bidang industry rokok, Kegiatan Pembinaan hubungan industrial danPeningkatan Kesejahteraan tenaga kerja perusahaan rokok sebagaimana SKBupati Madiun Nomor 188.45/412/KPTS/ 402.031

tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun pada tahun anggaran 2010 melaksanakanKegiatan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja dan pelatihan good housekeeping, Kegiatan Pelatihan usaha mandiri sektor informal (UMSD),Kegiatan sosialisasi penerapan norma tenaga kerja dan pemeriksaankesehatan tenaga kerja di bidang industry rokok, Kegiatan Pembinaanhubungan industrial dan Peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja perusahaanrokok sebagaimana SK Bupati Madiun Nomor 188.45/412/KPTS/402.031

tertanggal19 Nopember 2010 dan 2 (dua) lembar daftar penerima honorariun, satubendel surat bantuan mengajar, kwitansi dinas untuk belanja honorariumInstruktur PNS kegiatan UMSI tertanggal Nopember 2010 dan lembardaftar penerima honorariun, kwitansi dinas untuk honorarium panitiapenyelenggara PNS kegiatan UMSI tertanggal 1 Desember 2010 dandaftar penerima honorariun masing masing beserta fotokopi SuratSetoran Pajak (SSP), 2 (dua) Bendel fotokopi Surat Keputusan BupatiMadiun nomor 188.45/568/KPTS/402.031

tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasilcukai tembakau ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 51 tahun 2009 Tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur TA 2010;27.1 (satu) ....Zi.28.29)431 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 188.45/ 412/KPTS/402.031

sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasilcukai tembakau ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 51 tahun 2009 Tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur TA 2010;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor ....D23554.as56.JT.58.59.60.61.48Nomor 188.45/412/ KPTS/402.031

.; Jabatan : Staf Bagian Hukum; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/15/402.031/2016, tanggal 15 Januari 2016; Dalam sengketa ini Tergugat memberikan memberikankuasa pula kepada : 202002000"Nama : BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H.; Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Mejayanselaku Jaksa Pengacara Negara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/13/402.031/2016, tanggal 15 Januari 2016; Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan selakuJaksa Pengacara Negara memberikan kuasa dengan haksubstitusi kepada: 01

Madiun tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;

f. 1 (satu) lembar Ijasah paket B atas nama PARTI dengan Nomor : 06PB004178 dan Nomor induk 0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Cisarua;

g. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Bupati Madiun Nomor : 188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;

h. 1 (satu) bendel berkas persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa Tawangrejo Kec.

Madiun; 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI yangtelah dilegalisir; 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama PARTI;Halaman 10 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBYh. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;Dilampirkan dalam berkas perkara.1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Terdakwa dikembalika kepadaTerdakwa;4. Agar Terdakwa tetap ditahan;5.

Madiun tahun 2013tertanggal 2 Oktober 2013;Halaman 11 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBYf. 1 (satu) lembar Ijasah paket B atas nama PARTT dengan Nomor :06PB004178 dan Nomor induk 0032 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Kabupaten / Kota Cisarua;g. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Bupati Madiun Nomor :188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;h. 1 (satu) bendel berkas persyaratan pendaftaran calon Kepala DesaTawangrejo Kec. Gemarang, Kab.

Kemudian setelah pemilihansuara dan dinyatakan Terdakwa sebagai pemenang dan juga telah dilantikberdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/966/KPTS/402.031/2013 akhimya muncul permasalahan bahwaTerdakwa menggunakan ijasah palsu; Bahwa dengan terpilihnya Terdakwa sebagai Kepala Desa sebenarnyasuasana kehidupan rakyat / masyarakat terasa tentram aman dan kondusif; Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk memperoleh keuntungan dalammenggunakan dokumen berupa ijasah paket B tersebut;Berdasarkan

Madiun tahun2013 tertanggal 2 Oktober 2013;f. 1 (Satu) lembar Ijasah paket B atas nama PARTI dengan Nomor :06PB004178 dan Nomor induk 0032 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pendidikan Kabupaten / Kota Cisarua;g. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Bupati Madiun Nomor :188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;Halaman 16 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBYh. 1 (satu) bendel berkas persyaratan pendaftaran calon Kepala DesaTawangrejo Kec. Gemarang, Kab.

.7/2011 tanggal 29 Juli 2011. 22. 1 (satu) bendel surat keputusan Dinas kesehatan kabupaten madiun tentang panitia pengadaan barang / jasa (DPPID) pada dinas kesehatan kabupaten madiun tahun anggaran 2011 nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 september 2011. 23. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Panitia Pengadaan barang dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 Nomor : 188.45/751/KPTS/402.031

/2011 tanggal 14 Nopember 2011. 24. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor : 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tanggal 08 Juni 2010. 25. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Madiun tentang Izin Operasinal sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo kabupaten Madiun Nomor : 445/1214/402.102/2011b tanggal 18 Juli 2011. 26. 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV.

Rajawali Nusindo. 75. 7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan,Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011. 76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI

MADIUN NOMOR : 188.45 / 38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011. 77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 821.2 / 18 / KPTS / 402.203 / 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural. 78. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011. 84. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011. 85. 1 (satu) lembar Faktur sejumlah Rp.1.386.225.183.20.

Rajawali Nusindo.7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 /565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiMadiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 Tentang PenunjukanHal 11 dari 271 Putusan Nomor :10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.12127677787980818283Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendaharadan Pembantu Bendahara pada Badan,Dinas, Kantor, bagian danKecamatan Lingkup Pemerintahan

Madiun telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara Pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dankecamatan Lingkup Pemerintahan kabupatan Madiun tahun Anggaran

Membantu Pelakanaan tugastugas lain yang diberikan oleh atasan.909115 Bahwa perubahan dari Puskesmas Perawatan menjadi Rumah sakit UmumDolopo tipe C sejak bulan Juni 2011 sesuai Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/318/KPTS/402.031/ 2010, selaku Direktur Bp. Aries Noegroho HS,S.Sos. M.Kes. sampai akhir tahun 2012, sekarang dijabat oleh dr.

Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2009 nomor : 821.2/18/kpts/402.203/2010 tanggal 29 Januari 2010.Bahwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos., M.Kes., selaku Pengguna Anggaran,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiHal 217 dari 271 Putusan Nomor :10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.218218Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

HS, SSos., MKes., selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan 22 item alatkesehatan/kedokteran di Rumah Sakit Umum kelasc Dalopo Madiun berdasarkan SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011maka Majelis berpendapat dan cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwaterdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan ataujabatannya termaktub