• /116/KPTS/402.203/2015tertanggal 28 Agustus 2015 adalah tergolong pada sengketa tatausahaNegara yang dapat diselesaikan langsung di Pengadilan Tata UsahaNegara dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 maka Suat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/116/KPTS/402.203/2015 tentang Pemberhentian tidak denganhormat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya;Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannyasebagai pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah dibuktikan denganSuat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/116/KPTS/402.203/2015tertanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana surat tersebut

  Surabaya agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/116/KPTS/402.203/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama DAHRIUS KANDAR, S.Pd.

  ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MadiunNomor 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama DAHRIUS KANDAR, S.Pd.;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabatPenggugat seperti semula menurut hukum;Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/20175.

  Hal ini membantah dalilPenggugat yang menyatakan bahwa penerbitan KeputusanNomor 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus2015 oleh Tergugat batal atau tidak sah;Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2017c.

• ., gugatan tersebut telah dinyatakan sempurnapada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Februari 2016, dengan alasanalasansebagai berikut: 2022 2nn nnn non non nnn nen een nen nena =Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa gugatan Penggugat dalamperkara ini adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun No.188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDAHRIUS KANDAR, S.Pd. ;1.

  2014 maka SuratKeputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal28 Agustus 2015 adalah tergolong pada sengketa tatausaha Negara yangdapat diselesaikan langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara denganalasan alasan sebagai berikut :a.

  Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang undang No. 5tahun 1986 maka Suat Keputusan Bupati Madiun No.188.45/116/KPTS/402.203/2015 tentang Pemberhentian tidak denganhormat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSUlaD AYA = 2 22 no= nee non nnn nnn non nn nnn nen nnn nnn nen nnn nn nnn nee cnn3.

  Bahwa Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015Tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Putusan Pengadilan NegeriKabupaten Madiun Nomor:273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy. tertanggal 1Desember 2014 adalah bertentangan dengan hukum, hal ini karenaHalaman 6 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal28 Agustus 2015 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

  Asas kemanfaatan;bahwa tujuan hukum bukanlah suatu tujuaan balas dendam melainkanhanya sebatas pendidikan sehingga dengan adanya Surat KeputusanBupati Madiun Nomor. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28Agustus 2015 telah mencerminkan hukum yang tidak sesuai dengantujuannya karena telah mengabaikan pengabdian Penggugat selamasekian puluh tahun dan mengabaikan kepentingan keluarga dan anakanak Penggugat; ==

• DALAM EKSEPSI :Bahwa,13hPENGGUGAT dalsG/2013/PTUN.SbKeputusan TERGI15NomorTAHUNmberhentian Tidalma PENGGUGAT1719Bahwa,TERGUGAT menumenyangkal semu.lima Pengadilan Ta213Agustus23TERGUGAT mengakui kebenarannya ; 3 Bahwa, gugatan kurang pihaknya (Plurium litis consortium), karenaPemberhentian PENGGUGAT diawali adanya usulan pemberhentian dariBupati Madiun melalui surat tanggal 14 Januari 2013 Nomor800/03/402.203/2013 dan tanggal 12.

  Pebruari 2013 Nomor800/13/402.203/2013, tanpa adanya usulan tersebut TERGUGAT tidak akanmenerbitkan keputusan Obyek Sengketa, sedangkan dalam perkara a quoBupati Madiun sebagai pihak yang menyampaikan usulan dimaksud tidakdiikutsertakan sebagai pihak Tergugat ; 4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhiketentuan azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokokperkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatanPENGGUGAT ditolak atau setidaktidaknya

  2011/PT.Sby. tanggal 22 September 2011 dan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 9 Juni 2011 dan telah diakui sertadibenarkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya padahalaman 6 Alasanalasan Gugatan angka 14, oleh karenanya tidakperlu dibuktikan lagi kebenarannya i8 Bahwa, sebelum diterbitkan obyek sengketa, PENGGUGAT telahdikenakan Pemberhentian Sementara berdasarkan Keputusan BupatiMadiun tanggal 26 Januari 2011 Nomor 887/09/402.203

  Herbono :Bukti T2.B : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Bupati Madiuntanggal 12 Pebruarii 2013 Nomor : 880/13/402.203/2013 Perihal : Tindaklanjut Putusan Pengadilan an. Sdr. Drh.

  /2013 dan tanggal 12Pebruari 2013 Nomor : 800/13/402.203/2013 , dengan demikian pihak yangmenyampaikan usulan dimaksud diikutsertakan sebagai pihak ; Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, pihakPenggugat telah membantah dalam replik tertanggal 4 September 2013 yangmenyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada suratgugatannya dan atas Replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan dupliknyatertanggal 11 September 2013 ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Tergugat

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Madiun No.188.45/116/KPTS/402.203/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama DAHRIUS KANDAR, S.Pd pss eseseecesennnoecamannnanmueneeneenn3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MadiunNo. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015tentang pemberhentian tidak hormat atas nama DAHRIUS KANDAR,4.

• Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, tanggal28 Agustus 1986, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telahbermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya ( P.1 ) ; 2 Surat Keterangan Kepala Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, tentangkepergian Tergugat dari desa tersebut, tertanggal Oktober 2011 ( P.2 ): Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan surat lain berupa : Surat Ijin untukmelakukan perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun Nomor: 474.2/83/402.203

  dilakukan dalam setiap persidangan, upayadamai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2)Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 ; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanPerceraian telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang diperbaikidengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 dengan mengajukan Surat Ijinuntuk melakukan perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati MadiunNomor : 474.2/83/402.203

• KOMARI, M.Si ; 3. 3 ( tiga ) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ; 4. 3 ( tiga ) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;5. 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp.105.100.000,- ( seratus lima juta seratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 005 101 3600 Bank Jatim ;6. 1 ( satu

  KOMARI, M.Si. selaku Kepala BagianPerekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal30 September 2010 dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi PengembanganIndustri Kecil berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 tahun 2004tanggal 22 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan IndustriKecil bersamasama dengan saksi Drs.

  KOMARI, M.Si ;3 (tiga ) Ilembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural ;Hal. 108 PUTUSAN Nomor : 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.3 (tiga ) Ilembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural ;1 ( satu ) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 105.100.000, ( seratus limajuta seratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 005 101

  Madiun berdasarkan SuratHal. 152 PUTUSAN Nomor : 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April2011 dan selaku Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil berdasarkanKeputusan Bupati Madiun Nomor : 260 tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentangPembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, sedangkan TerdakwaDrs. H.

  KOMARI, M.Si selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab.Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010, sekaligus menjabatsebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kab.

  KOMARI, M.Si ;3. 3 ( tiga ) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;4. 3 ( tiga ) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural ;5. 1 (satu ) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp.105.100.000, ( seratuslima juta seratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 005 101 3600 Bank Jatim ;6. 1 (satu ) lembar Surat Tanda

• .;3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural:;3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural;1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp105.100.000,00(seratus lima juta seratus rupiah) dengan Nomor Rekening 005 1013600 Bank Jatim;1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp336.000,00

• KOMARI,M.Si:3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/192/KPTS/ 402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/96/KPTS/ 402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp105.100.000,00( seratus lima juta seratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 005 1013600 Bank Jatim;1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar

• Oleh karena permohonan ijin dimaksudtelah melalui proses dan prosedur yang semestinya, danantara Penggugat dan Tergugat telah diupaya damai namuntidak berhasil maka permohonan ijin cerai Penggugattersebut telah dikabulkan, sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Bupati Madiun No.474.2/141/402.203/2010 tanggal22 Nopember 2010 (Copy Terlampir).

  Madiun kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 30Maret 2010. dilegalisir oleh Wakil Panitera PengadilanAgama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup (P 4) ;Photo copy Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor474.2/141/402.203/2010 tentang pemberian ijin perceraianatas nama Penggugat, dilegalisir oleh Wakil PaniteraPengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup ( PSo seees semen aePhoto copy Nota Dinas dari Inspektorat Kabupaten Madiun12perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan ijinperceraian atas

• KOMARI, M.Si. 3. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/192/KPTS/ 402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural. 4. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/96/KPTS/ 402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural. 5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp.105.100.000,- (seratus lima juta seratus rupiah) dengan Nomor Rekening 005 101 3600 Bank Jatim. 6. 1 (satu) lembar

  KOMARI, M.Si.3. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural.4. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural.5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp.105.100.000, (seratus lima jutaseratus rupiah) dengan Nomor Rekening 005 101 3600 Bank Jatim.6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran

  BUDI TJAHYONO, MSi. selakuAsisten Perekomomian dan Pembangunan Kabupaten Madiun (sebagaiman SuratKeputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atas nama Drs.

  KOMARI, M.Si.3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural.3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/96/KPTS/402.203/201 1tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp.105.100.000, (seratus lima jutaseratus rupiah) dengan Nomor Rekening 005 101 3600 Bank Jatim.1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar

  Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati MadiunNomor : 821.2/192/KPTS/402.203/ 2010 tanggal 30 September 2010, sekaligus menjabatsebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kab.

  KOMARI, M.Si.3. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/192/KPTS/402.203/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural.4. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/96/KPTS/402.203/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural.5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp.105.100.000, (seratus lima jutaseratus rupiah) dengan Nomor Rekening 005 101 3600 Bank Jatim.6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran

• Madiun dilegalisir Panitera PengadilanAgama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1) dan Surat tentangHal. 3 dari 9 hal Put.0731 /Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .pemberian izin perceraian dari Bupati Madiun Nomor:188.45/99/KPTS/402.203/2015 tanggal 03 Juli 2015 (P.2);Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya sertatelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yang masingmasing dibawah sumpah telahmemberikan

• Mas Juri ,Noka :MH34D70027J324502,Nosin :4D7324505

• 1 (satuUnit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol yang terpasang :AG 5197 WF warna biru, Noka :MH34D70027J324502, Nosin :4D7324505

Dikembalikan kepada saksi ROHMAT

• 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Nomor :028/1006/402.203/2019, tertanggal 10 Juli 2019
• 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda type

  Mas Juri ,Noka :MH34D70027J324502,Nosin :4D7324505 1 (SatuUnit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol yang terpasang :AG5197 WE warna biru, Noka :MH34D70027J324502, Nosin :4D7324505Dikembalikan kepada saksi ROHMAT 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintahKabupaten Madiun Badan pengelolaan keuangan dan asset daerahNomor :028/1006/402.203/2019, tertanggal 10 Juli 2019 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda typeAFX12U21CDB MT (supra 125)warna biru hitam, No.Pol AE2259FP,Noka

  Mas Juri ,Noka :MH34D70027J324502,Nosin :4D73245051 (SatuUnit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol yang terpasang :AG5197 WE warna biru, Noka :MH34D70027J324502, Nosin :4D73245051 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintahKabupaten Madiun Badan pengelolaan keuangan dan asset daerahNomor :028/1006/402.203/2019, tertanggal 10 Juli 2019Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Miy1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda type AFX12U21CDB MT (supra 125)warna biru hitam

  Mas Juri ,Noka :MH34D70027J324502,Nosin :4D7324505 1 (SatuUnit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol yang terpasang :AG5197 WE warna biru, Noka :MH34D70027J324502, Nosin :4D7324505Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian Majelis Hakimberpendapat sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi ROHMAT 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintahKabupaten Madiun Badan pengelolaan keuangan dan asset daerahNomor :028/1006/402.203/2019, tertanggal 10 Juli 2019 1 (Satu) lembar fotocopy

  Mas Juri ,Noka :MH34D70027J324502,Nosin :4D73245051 (SatuUnit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol yang terpasang :AG5197 WE warna biru, Noka :MH34D70027J324502, Nosin :4D7324505Dikembalikan kepada saksi ROHMAT1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintahKabupaten Madiun Badan pengelolaan keuangan dan asset daerahNomor :028/1006/402.203/2019, tertanggal 10 Juli 20191 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda typeAFX12U21CDB MT (supra 125)warna biru hitam, No.Pol AE2259FP,Noka

• Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Madiun melalui surat tanggal 14 Januari 2013 Nomor 800/03/402.203/2013 dantanggal 12 Pebruari 2013 Nomor 800/13/402.203/2013, tanpa adanya usulantersebut Tergugat tidak akan menerbitkan keputusan Obyek Sengketa, sedangkandalam perkara a quo Bupati Madiun sebagai pihak yang menyampaikan usulandimaksud tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhiketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan

• dipersidangan,namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangantanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil seara resmi dan patut menurut hukumberdasar Relas Panggilan Nomor: 0200/Pdt.G/2010/PA.Mn,tanggal 0482010 dan tanggal0692010 melalui RRI Madiun, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatuhalangan yang sah; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat suratijin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun dengan surat keputusan Nomor:474.2/93/402.203

• HERBONO (bukti P1=T1) ; Bahwa Penggugat/Terbanding diberhentikan sementara dari Jabatan Negeridengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 887/09/402.203/2011,tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri atas nama Drh.

• kecualidengan klusula penyebab pertengkaran adalah antara lain pekerjaanrumah yang dilakukan Tergugat selalu tidak benar di mata Penggugatyang menimbulkan percekcokan hampir setiap hari dan Tergugat sudahmerasa tidak mampu memenuhi tuntutan kesenangan materi yangberlebinan oleh Penggugat serta pada prinsipnya Tergugat menyetujuiadanya perceraian untuk kebaikan keduabelah pihak;Bahwa Tergugat telah pula menyerahkan asli Surat keteranganmelakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Madiun, Nomor800/23/402.203

• ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidakhadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugattetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat bersama surat gugatannya dimuka telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 474.2/63/402.203

• menerangkan pernah menanyakan permasalahan antarakeduanya kepada Termohon dan menjawab bahwa Termohon telahdituduh Pemohon selingkuh dengan Wakid ;bahwa sejak pisah rumah antara keduanya tidak saling bertemu dantidak saling mengunjungi;Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agarrukun kembali denganTermohon namun tidak berhasil:Menimbang, untuk meneguhkan dalildalil Termohon, Kuasa Termohondalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Surat keterangan melakukan perceraian Nomor : 800/107/402.203

• Madiun Nomor : 593/543/402.405/2015 tanggal 18 November 2015 kepada Abu Taram yang menerangkan bahwa terhadap arsip AJB No. 355/MJN/VII/1990 tidak ada (hilang);

• 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/1513/XI/2015/Sek Mejayan tanggal 17 Nopember 2015;
• 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bibit Purwanto, S.Sos, M.Si sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/10/402.203

  Madiun Nomor : 841/7/402.203/2014 tanggal 9 Januari 2014;

• 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Bibit Purwanto, S.Sos, M.Si sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/596/kpts/402.031/2016 tanggal 29 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir Pengangkatan Dalam Jabatan Bibit Purwanto, S.Sos, M.Si menjadi Camat Mejayan Kab.

  Madiun Nomor : 841/177/SPP/402.203/2017 tanggal 3 Januari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• ADIK PEMOHON, A.Md.Kep Nomor821/265/402.203/2009 tanggal 08 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh BupatiMadiun, yang bermaterai cukup (bukti P.7);Menimbang, bahwa buktibukti yang berupa photo copy telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang masingmasing di bawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikanketerangan sebagai berikut:1 SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu