TeukuUmar Nomor 12 Ngawi ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183 .1 /00 .52 / 404.012/2013 Selanjutnya disebut sebagainaan TERGUGAT /PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTTelah membaca : 1.

Surat Keputusan Tergugat No. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa KedungputriKecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan 222 2n enone neon2. Surat Keputusan Bupati Ngawi No. 188/245355/404.012/2013 No. urut 72melantik Kepala Desa Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli3. Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut :1.

. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa KedungputriKecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan2. Surat Keputusan Bupati Ngawi No. 188/245355/404.012/2013 No. urut 72melantik Kepala Desa Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli4.

. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa KedungputriKecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan Surat Keputusan Bupati Ngawi No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Kepala Desa Desa KedungputriSaudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli 20193; Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat telah mengeluarkan SuratKeputusan No. 188/3854/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Tri Wahyudiono sebagai KepalaDesa

/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan ParonKabupaten Ngawi dan Surat Keputusan Bupati Ngawi No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Kepala Desa DesaKedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 = Julie Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan Tergugat /Terbanding telahmengeluarkan Surat Keputusan No. 188/354/404.012/2013 tanggal 17Juli 2013 dan No. 188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik TriWahyudiono sebagai Kepala Desa

Bahwa...Bahwa, Penggugat menerima Surat Camat Paron No.: 140/11.99/404.314/2013 tanggal17 Juli 2013 perihal : Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Calon KepalaDesa. ( Bukti P. 20 dibetulkan menjadi bukti P.18 );Bahwa, atas dasar alasanalasan tersebut di atas Tergugat telah mengeluarkan SuratKeputusan No. 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Tri Wahyudiono sebagai Kepala DesaDesa Kedungputri tanggal 18 Juli 2013 (Obyek Sengketa) bertentangan

Bahwa, Penggugat telah memenuhi syarat untuk diangkat dan dilantik menjadi KepalaDesa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, maka Tergugat harusmenerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat Penggugat (Wiwik Wijayantiningsih)menjadi Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masajabatan 2013 2019 dan membatalkan surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) No.188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No. : 188/245355/404.012/2013 No urut72 Pelantikan tanggal 18 Juli

Menyatakan batal atau tidak sah : 1 No. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi2. Surat Keputusan Bupati Ngawi No. 188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantikKepala Desa Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli3.

. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron KabupatenNgawi dan 2. Surat...2.

/2013 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi dan Nomor : 188/244355/404.012/2013 No Urut72 melantik Kepala Desa Desa Kedungputri, Saudara TriWahyudiono tanggal 17 Juli 2013 oleh Tergugat padahal produkKeputusan TataUsaha...3Usaha Negara yang Tergugat keluarkan hanyalah : 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri, KecamatanParon, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013;b Bahwa, yang terkait dengan

waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang, jika terdakwa tidak mempunyai harta, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti Pembayaran uang pengganti tersebut; 8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

No. 1756 K/PID.SUS/2017PRIMAIRBahwa Terdakwa TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO selaku Kepala DesaPleset berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/261/404.012/2013 tertanggal 12 Juli 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdipastikan lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember2013, bertempat di Kantor Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi,atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Surabaya yang berwenang memeriksa

tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaranRumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan panganpokok dalam bentuk beras, dengan sasaran berkurangnya bebanpengeluaran RTSPM melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15kg/bulan/RTSPM dengan harga tebus sebesar Rp1.600,00 (seribu enamratus rupiah) setiap per1kg, dan setiap periode RTSPM menerima bantuanRaskin dari Pemerintah sebanyak 15 kg (lima belas kilogram); Bahwa sesual Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor188/32/404.012

No. 1756 K/PID.SUS/2017 Bahwa Terdakwa TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO selaku Kepala DesaPleset berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/261/404.012/2013 tertanggal 12 Juli 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdipastikan lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember2013, bertempat di Kantor Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi,atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Surabaya yang berwenang memeriksa,

tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaranrumah tangga miskin melalui pbemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokokdalam bentuk beras, dengan sasaran berkurangnya beban pengeluaran RTSPM melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTSPMdengan harga tebus sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) setiapper1 kg, dan setiap periode RTSPM menerima bantuan Raskin dariPemerintah sebanyak 15 kg (lima belas kilogram); Bahwa sesual Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor188/32/404.012

swadaya wargamasyarakat tanopa ada musyawarah dulu warga langsung diberikan buktikuitansi yang berisi kalau warga telah membayar iuran swadaya sebesarRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan warga hanya menerima uangsebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Bahwa yang bertanggung jawab dalam pendistribusian beras miskin desaPleset yaitu Terdakwa TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO yang menjabatsebagai Kepala Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawiberdasarkan Surat keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/261/404.012

Bapak Ngalimin Dusun Plosorejo Kedunggalar;Dalam menetapkan keputusan ganti kerugian rasanya tidak adil karena tanahsawah saya di pinggir jalan raya Sidowayah Kedunggalar, disamakan dengantanah sawah yang letaknya di pinggir jalan desa atas nama Djumiati denganharga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) permeter;Di dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/456/404.012/2013 tanggal 11Desember disebutkan di dalam lampiran;a.

Nomor 2311 K/Pdt/2016kesimpulan apa yang terjadi dalam sidang, jadi bukti kwitansi dan perjanjianjual beli antara Juwaian dan Sutarman, tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, Majelis Hakim seharusnya mengakui bukti tersebutkarena fakta dalam persidangan merupakan bukti pengakuan dari TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II di dalam sidang;Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/456/404.012/2013, tentang besarnyaganti rugi yang membedakan letak tanah di pinggir Jalan Desa dan di pinggirJalan

Majelis Hakim kurang memperhatikan pada Tahun 2013: KeputusanBupati Nomor 188/456/404.012/2013 isinya sebagai berikut:a. Tanah pekarangan terletak di pinggir Jalan Kecamatan Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);b. Tanah pekarangan terletak di pinggir Jalan Desa Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);c. Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Kecamatan Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah);d.

Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Desa Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);Jadi Majelis Hakim sesuai dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/456/404.012/2013 dengan prosentase antara harga sawah terletak di pinggir JalanDesa dengan sawah terletak di pinggir Jalan Kecamatan. Secara umum tanah diJalan Kecamatan harganya lebih mahal dari pada tanah di pinggir Jalan Desa, halini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga rasa keadilankeputusan tersebut tidak ada.

., NIP : 19781011 201101 1 007,Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenINGW Sesser ere etree nee isaKesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Pegawai NegeriSipil pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi beralamatKantor di Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor :183.1/00.83.1/404.012/2013, tanggal 1Nopemiber 2013) snsssssesnennssssmenninnnsmininennnnnmsmnnnnnnnnnaskemmmnnnnneisSelanjunya disebut : TERGUGAT/TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik secara lisandari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa didalam persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa terdakwa TOTOK MIDIYANTO Bin SUYONO selaku Kepala Desa Plesetberdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/261/404.012/2013 tertanggal12

tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah TanggaMiskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras,dengan sasaran berkurangnya beban pengeluaran RTSPM melalui pendistribusianberas bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTSPM dengan harga tebus sebesarRp. 1.600, (seribu enam ratus rupiah) setiap per1kg, dan setiap periode RTSPMmenerima bantuan Raskin dari pemerintah sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/32/404.012

Ngawi berdasarkan Surat keputusan Bupati Ngawi nomor :188 /261 /404.012/2013, tanggal 17 Juli 2013, Terdakwa TOTOK MIDIYANTO BinSUYONO selaku Kepala Desa Pleset sebagai orang yang bertanggungjawabpendistribusian Raskin Ds. Pleset Kec. Pangkur Kab.

Ngawi berdasarkan Surat keputusan Bupati Ngawinomor : 188 /261 /404.012/2013, tanggal 17 Juli 2013, Terdakwa TOTOK MIDIYANTOBin SUYONO selaku Kepala Desa Pleset sebagai orang yang bertanggungjawabpendistribusian Raskin Ds. Pleset Kec. Pangkur Kab.

Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawinomor : 188 /261 /404.012/2013, tanggal 17 Juli 2013, Terdakwa TOTOK MIDIYANTOBin SUYONO selaku Kepala Desa Pleset sebagai orang yang bertanggungjawabpendistribusian Raskin untuk Desa Pleset Kec. Pangkur Kab.

dan menenangkan suasanadengan mengatakan kepada terdakwa agar membicarakan hal tersebut baikbaik, Lalu saksi HERMAWATI meninggalkan aula karena masih ada kegiatanlainnya, sedangkan terdakwa duduk kembali sebentar dan akhirnyameninggalkan kantor desa Ploso ;Bahwa pada saat dituduh oleh terdakwa menerima amplop dalam acarapembagian kartu kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saksiHERMAWATI sedang menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Plosoberdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi nomor : 188/174/404.012

mengatakan kepadaterdakwa agar membicarakan hal tersebut baikbaik, lalu saksimeninggalkan aula karena masih ada kegiatan lainnya, sedangkanHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Ngwterdakwa duduk kembali sebentar dan akhirnya meninggalkan kantor desaPloso ;** Bahwa pada saat dituduh oleh terdakwa menerima amplop dalam acarapembagian kartu kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saksi H sedangmenjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Ploso berdasarkan SuratKeputusan Bupati Ngawi nomor : 188/174/404.012

Hal Itu Diketahui olehUmum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;Ad.4 Unsur Terhadap Seorang Pejabat Pada Waktu Menjalankan PekerjaanYang Sah ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa bahwa pada saat saksi HERMAWATI dituduh oleh terdakwa menerimaamplop dalam acara pembagian kartu kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tuna)saksi HERMAWATI sedang menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Plosoberdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi nomor : 188/174/404.012

Putusan Nomor 8 P/HUM/2014188/456/404.012/2013 tanggal 11 Desember 2013 tanah dihargai Rp200.000 (dua ratusribu Rupiah) per meter. Panitia Pembebasan Tanah selalu menakutnakuti pemilik tanahapabila tidak diberikan dengan harga yang diputuskan Bupati uangnya akan dititipkan diPengadilan Negeri dan uangnya akan berkurang, karena ancaman tersebut pemilik tanahtakut.

T58 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi Surat dari Setda KabupatenNgawi Nomor Surat : 005/0035/404.012/13 Tanggal Surat : 11 7 2013Perihal : Undangan, Fotokopi Surat dari Setda Kabupaten Ngawi NomorSurat : 005/00.35/404.012/2013 Tanggal Surat : 11 7 2013 Perihal :Undangan ;59. T59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 12 Juli 2013 agenda :Tindaklanjut Pengaduan Sdr. Imam Ghozali, S.H. Dan Rekan SelakuKuasa Hukum Sdr.

T60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Pengajuan Konsep Naskah DinasKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan DesaKabupaten Ngawi kepada Bupati Ngawi Nomor188/18.94/404.205/2013 tanggal 16 juli 2013, fotokopi Keputusan BupatiNgawi Nomor : 188/310/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang39Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Karangjati,Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;61.

1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPDTahun Anggaran 2009 ;1 (satu) bendel Bukti Setor Denda keterlambatan atas pekerjaanpembangunan Ruang Poliklinik RSUD dr.SOEROTO Kabupaten Ngawisebesar Rp.10.000.000, ;1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPA) TahunAnggaran 2009 RSUD dr.SOEROTO Kabupaten Ngawi.Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/04/404.012

SOEROTO Kabupaten Ngawi ;Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/04/404.012/2010tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan SelakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi) ;1.

No.2455 K/Pid.Sus/201215.16.1 (satu) bendel Bukti Setor Denda keterlambatan atas pekerjaanpembangunan Ruang Poliklinik RSUD dr.SOEROTO Kabupaten Ngawisebesr Rp.10.000.000, ;1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPA) TahunAnggaran 2009 RSUD dr.SOEROTO Kabupaten Ngawi ;Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/04/404.012/2010tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan

perjanjiantersebut dan tidak pernah menandatanganinya.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.AGUS WAWAN SULISTYANTO, di sidang Pengadilan di bawah sumpahmenurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungandengan adanya tanah kas desa Eks Sekdes Dawung yangdisewakan.Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Dawung sejak tanggal 01 Oktober2013 sampai dengan sekarang atas dasar Surat Keputusan BupatiNgawi Nomor : 188/ 417/ 404.012

(Nur Basuki Minarno, Ibid., halaman 39);Menimbang bahwa saksi AGUS WAWAN SULISTYANTO selaku KepalaDesa Dawung sejak tanggal 01 Oktober 2013 yang diangkat atas dasar SuratKeputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/ 417/ 404.012/ 2013 tanggal 01 Oktober 2013tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa DawungKecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, sedangkan Terdakwa KADIMUN sebagaiperangkat desa Dawung dengan jabatan Uceng sejak tahun 2013 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dawung

tahun;

Dimana pemberhentian dan penunjukan tersebutberdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/375/404.012/2019tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat KepalaDesa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Sehinggagugatan ini patut dianggap error in persona.Il.

Bahwa, dengan adanya rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Kabupaten/Kota yang akanterlintas, perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (P2T), khususnyadi Kabupaten Ngawi telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor :188/55/404.012/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu PERKA BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPresiden

Ngawi ; 2222222 nnn nnn nn enn neeYang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selaku selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nomor : 188/04/404.012/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenNQaWI) 3 n= n= n= nne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nan nen nn nn nn nn nee eneFoto copy Sertifikat Pelatihan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuaiKepres

Ngawi ; 2coneece scence cee ence cece ne ne cneecenee92Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selaku selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nomor : 188/04/404.012/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenN awl) ; n= 2 no nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn ne nnn1.

Ngawi ; = 222 nnn nnn nn nnn ne nnnYang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selaku selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nomor : 188/04/404.012/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenNgawl) ; Foto copy Sertifikat Pelatihan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuaiKepres RI No. 80 Tahun 2003 (Angkatan XXXX) No ; 487/J03.2/PP/2008 tanggal16 Mei 2008 atas

Ngawi;Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM(selaku selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah Kabupaten Ngawi yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :188/04/404.012/2010 tanggal 5 Januari 2010tentang Penunjukan dan Pengangkatan SelakuKuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenNgawi);1.

/PPT/2011 yang salah satu dasar hukumnya adalah surat keputusan160Bupati Magetan Nomor : 118/29/404.012/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah padawaktu itu pengadaan tanah untuk jalan tol; Bahwa dalam pengadaan tanah di Kec.

masyarakat dengan cara :a langsung dan ;b tidak langsung dengan menggunakan media cetak, media elektronik ataumedia lainnya ;Tahap Pembentukan Panitia Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (dalam perkara ini hal initidak ada karena dibandingkan dengan bukti yang diajukan Ppenasehat HukumTerdakwa, adanya Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum kabupatenMagetan untuk pembebasan hak atas tanah yang terletak di desa Jeruk, kecamatanKertoharjo Kabupaten Magetan sesuai Keputusan Bupati Magetan No.188/29/404.012

dan2 tidak langsung dengan menggunakan media cetak, media elektronik ataumedia lainnya (dalam perkara ini hal ini tidak ada);Tahap Pembentukan Panitia Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (dalam perkara ini hal initidak ada karena dibandingkan dengan bukti yang diajukan Ppenasehat HukumTerdakwa, adanya Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum kabupatenMagetan untuk pembebasan hak atas tanah yang terletak di desa Jeruk, kecamatanKertoharjo Kabupaten Magetan sesuai Keputusan Bupati Magetan No.188/29/404.012

dantidak langsung dengan menggunakan media cetak, media elektronik atau media lainnya(dalam perkara ini hal ini tidak ada);Tahap Pembentukan Panitia Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (dalam perkara ini hal initidak ada karena dibandingkan dengan bukti yang diajukan Ppenasehat HukumTerdakwa, adanya Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum kabupatenMagetan untuk pembebasan hak atas tanah yang terletak di desa Jeruk, kecamatanKertoharjo Kabupaten Magetan sesuai Keputusan Bupati Magetan No.188/29/404.012

dan ;e tidak langsung dengan menggunakan media cetak, media elektronik atau media lainnya(dalam perkara ini hal ini tidak ada) ;1 Tahap Pembentukan Panitia Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (dalam perkara ini hal initidak ada karenadibandingkan dengan buktiyang diajukan PpenasehatHukum Terdakwa, adanyaPanitia Pengadaan Tanahuntuk kepentingan umum328kabupaten Magetan untukpembebasan hak atas tanahyang terletak di desa Jeruk,kecamatan KertoharjoKabupaten Magetan sesuaiKeputusan Bupati MagetanNo. 188/29/404.012

SOEROTO Kabupaten Ngawi ;Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM (selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/04/404.012/2010tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan SelakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi) ;1.

Ngawi:;Yang telah disita dari : MUHAMMAD ABDUL SALAM, SE.MM(selaku selaku Kuasa Bendahara Umum DaerahKabupaten Ngawi yang ditunjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nomor188/04/404.012/2010 tanggal 5 Januari 2010tentang Penunjukan dan Pengangkatan SelakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten1.

Soeroto KabupatenBahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut saksi selakuKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/04/404.012/2010tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan SelakuKuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenBahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah Kabupaten Ngawi sebagaiberikut :1 Menyiapkan anggaranKas ;2 Menyiapkan SPD (Surat PenyediaanDana) ;3 Menyimpan seluruh bukti