Ditemukan 16 data
425 — 152
MARYANTO, SH, Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016 Nomor 180/930/414.012/2016, Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016 Nomor 180/92/414.012/2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016 Nomor 180/928/414.012/2016; Selanjutnya disebut sebagai..PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:1. PT.
MARYANTO, SH, Pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;Halaman 1 dari 28halaman Putusan Nomor:878/PDT/2016/PT SBYBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016Nomor 180/930/414.012/2016, Surat Kuasa Khusus tertanggal29 Februari 2016 Nomor 180/92/414.012/2016 dan Surat KuasaKhusus tertanggal 29 Februari 2016 Nomor 180/928/414.012/2016;Selanjutnya disebut sebagai. PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:1. PT.
/ 2008, tanggal 13Nopember 2008, karena pada kenyataanya mulai sejak penandatangan PerjanjianKerjasama sampai dengan tanggal 21 April 2008 Tergugat telah melakukanIngkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor:050/1562/414.012/2002, tentang Pembangunan Pasar Besar Tuban dengan polaBuild Operated And Transfer (BOT), tanggal 19 Juni 2002:Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanpresatsi)terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor: 050/1562/414.012/2002, tentangPembangunan
OPERATED AND TRANSFER (BOT), Nomor : 050/1562/414.012/2002, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, beserta segala sesuatu yangberada diatas tanah tersebut;5.
Manyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi)kepada Penggugat terkait Perjanjian Kerja sama tentang Pembangunan Pasar BesarTuban Dengan Pola BUILD OPERATED AND TRANSFER (BOT), Nomor 050/1562/414.012/2002, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban;3.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Halaman 24 dari 28halaman Putusan Nomor:878/PDT/2016/PT SBY7.Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian kerja sama Nomor :180/188/414.012/2009GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 09 September 2009tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Besar Tuban dengan segala akibathukumnya;Menyatakan bahwa bangunan Pasar Besar Tuban yang berdiri sebagaimanadimaksud dalam perjanjian Nomor : 050/1562/414.012/2002 tanggal 19 Juni 2002dan No. 180/188/414.012
31 — 10
Topav tavyyaA 28 TeBpvapt 2011 oeBeoap Px. 6,077.073,(EVOL OVTA TOON TOAD TLYA PLB TOD TOAD TLYA poTLAN.e 1 (oatv) Bevded Tlepatvpav Mevtept Meptaviav No. 16/Meppevtav/OT, 140/2/2008TAVYYOA 11 TleBpvapt 2008.e 1 (oatv) PevderA Kexvotvoav Boratt ToBav No : 188.45/165/KITITL/414.012/2010tevtavy IleupevtoKav Tin Texvio Tivykat Kaporatev dav Tin Texvio Tivykat tivyKatKexyouatav Kkeyratav ITENTEMBENTDEN YLXAHA ATPIBIZNIX ITEPAEXAAN (ITYATT)Koporatev Topav Tanvv 2010. 1 (oatv) BevdeA Kenvtvoav Mevtepi
Tuban tanggal 28 Pebruari 2011 sebesar Rp.6,077.073, (enam juta tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh tigarupiah. 1 (satu) Bendel Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/OT,140/2/2008 tanggal 11 Pebruari2008. === === = 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn l(satu) bendel Keputusan Bupati Tuban No : 188.45/165/KPTS/414.012/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kabupaten danTim Teknis Tingkat tingkat Kecamatan kegiatan PENGEMBENGEN USAHAAGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) Kabupaten
74 — 19
., M.H.19620602 198303 1 003 ;Penata (IIl/c) ;Kasubbag Dokumentasi danInformasi Hukum SetdaKabupaten Tuban ;Kesemuanya berkedudukan di Jalan Kartini Nomor :2 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/3180/414.012/2013 tanggal 31 Juli1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan: YUNIATI UNDARTI ; : Jaksa Pengacara Negara;: JOKO SIHROWARDANI,SH., MH;: Jaksa Pengacara Negara;PALUPI WULANDARI, S.H. ; : Jaksa Pengacara Negara;Kesemuanya berkedudukan di Jalan R.A.
13 — 0
M E N G A D I L I
DALAM KONPENSI
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Manyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terkait Perjanjian Kerjasamatentang Pembangunan Pasar Besar Tuban Dengan Pola BUILD OPERATED AND TRANSFER (BOT), Nomor : 050/ 1562/414.012/2002
, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban
- Membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Itentang Pembangunan Pasar Besar Tuban Dengan Pola BUILD OPERATED AND TRANSFER (BOT), Nomor : 050/ 1562/414.012/2002, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban
- Menolak Gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian
- Menyatakan
sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian kerjasama Nomor : 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 09 September 2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Besar Tuban dengan segala akibat hukumnya
- Menyatakan bahwa bangunan Pasar Besar Tuban yang berdiri sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Nomor : 050/1562/414.012/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan No. 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/ 2009 pada tanggal 09 September 2009 sebatas bangunan Blok G dan Blok H berupa los dan
dinilai dengan nominal uang sebesar Rp. 16.508.077.392,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas bangunan yang menjadi prestasinya tersebut hingga Penggugat Rekonpensi mendapatkan kembali seluruh investasi yang telah dikeluarkannya ;
- Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk melanjutkan kerjasama pembangunan Pasar Besar Tuban sebagaiamana Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/188/414.012
/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 09 September 2009
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak untuk meneruskan pelaksanaan Pembangunan Pasar Besar Tuban sebagaimana Perjanjian kerjasama Nomor : 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 09 September 2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Besar Tuban dengan penyesuaian harga sesuai dengan eskalasi harga saat ini dan sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati bersama, serta memperoleh hak penjualan atas toko, kios, los
DALAM REKONPENSI
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
91 — 26
(PemerintahKabupaten Tuban) Nomor : 522/ 488/ 414.012/ 2004, tanggal 29 Juli 2004, yangditujukan kepada Tergugat IV. (Pemerintah Provinsi Jatim) ;Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena yang dijadikan obyekgugatan berupa :a.
(Pemerintah Kabupaten Tuban), Nomor :522/ 488/ 414.012 / 2004, tanggal 29 Juli 2004, (bukti T.I dan T.II3) yangditujukan kepada Tergugat IV. (Pemerintah Provinsi Jatim) adalah tidakberdasarkan hukum, karena kewajiban Tergugat I.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal18 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda P53 ;Photo copy surat Bupati Tuban, Nomor : 522/ 283/ 414.012/ 2005, sifat : segera, ,perihal : penyelesaian tanah HGB No. 7 Desa Sendangharjo, yang ditujukan kepadaYth.
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tuban, tertanggal 16 April 2003, selanjutnya diberi tanda T.LII.23 ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Tuban Sekretaris Daerah, Nomor : 180/2707/ 414.012/ 2007, sifat : penting :, perihal : penerbitan sertipikat tanah SLTPNegeri 6 Tuban A.n.
Menteri Dalam Negeri Selaku Ketua Tim Keppres 157Tahun 2000, tertanggal 25 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV.5 ;Photo copy surat Bupati Tuban, Nomor: 180/ 1757/ 414.012/ 2008, sifat : penting,perihal : mohon dukungan penyelesaian permasalahan SLTPN 6 Tuban, yangditujukan kepada Yth. 1. Bp. Presiden RI, 2. Bp.
45 — 9
., Kepala Kejaksaan Negeri Tuban beralamat di Jalan Kartini No. 01Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor :180/08/414.012/2012 tanggal 16 Januari 2012 ;Kemudian AGUNG KOMANINDYO DIPO, SH., Kepala Kejaksaan NegeriTuban memberi kuasa kepada :1 YUNIATI UNDARTI, SH. ;2 DEDY AGUS OKTAVIANTO, SH.MH. ;3 YULISTIONO, SH.MH.
1.ABDUR ROHMAN BIN ZUHDI
2.SITI ROHMAH BINTI MANSUR
20 — 3
XX anak para Pemohon Nomor188.45/39/KPTS/414.012/2005, tanggal 10 Mei 2005, yang dikeluarkanoleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia KabupatenTuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);7. Foto copy Surat Keterangan~ aj/n.
25 — 9
., M.H.NIP : 19620602 198303 1 003 ; Pangkat : Penata (Ill/c) ; Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan InformasiHukum Setda Kabupaten Tuban ;Kesemuanya berkedudukan di Jalan Kartini Nomor : 2 Tuban,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3180/414.012/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; DIA seeereesicneeenerecmesie nie seen rnienienir neem ee1. Nama : YUNIATI UNDARTI ;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; 2. Nama2. Nama : JOKO SIHROWARDANI,SH.,MH ; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; 3.
74 — 29
CYTA SURYAWIJATI, SH ( Kassubbag Perundang undangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tuban );Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/76/414.012/2014tertanggal 21 April 2014, selanjutnya disebut sebagai........ TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :63.K/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 27 Maret 2014 tentangPenunjukan Majelis2.
61 — 20
;Atas keterangan dari saksi, Terdakwamenyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;TRI MM : 222 nnn nnn nnn nn nn ncn nnn nnnBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan Terdakwa ;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi selaku pengguna anggaran dalam proyek pembangunan gedung SMAN 1Bahwa Fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA), tetapi sesuai SK Bupati Nomor :188.45/176/KPTS/414.012
/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Nomor : 188.45/176/KPTS/414.012/2012 tanggal 2 Januari 2012 didelegasikan ke KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) an.
pembangunan gedungSMAN 1 Senori dan dikenakan denda sesuai dengan kontrak sebesar 1/1000 nilaikontrak sHal 25 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sbye Bahwa pembayaran proyek pembangunan gedung SMAN 1 Senori dilakukan melaluitermin sebagaimana surat perjanjian Nomor : 14/SLTPSLTASMAN Senori / PPK /414.050/2011 tanggal 22 September 2011 ;e Bahwa mekanisme dan syarat pembayaran dilakukan oleh KPA berdasarkan termin I,If dan III sesuai dengan pendelegasian wewenang SK Bupati Nomor : 188.45/03/KPTS/414.012
Anggaran, SK hanya sebagai Kabid Bulan Januari2012 Saja ;Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010, KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh:Hal 29 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby30301 Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN ;2 Kepala Daerah untuk menggunakan APBD ;3 Untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditetapkan olehPengguna Anggaran (PA) atas usulan Kepala Daerah ;Bahwa saksi hanya memiliki SK sebagai Kepala Bidang SMP, SMA Dan SMK olehBupati Tuban Nomor : 188.45/03/KPTS/414.012
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
angka 6 (enam) telah menyebutkanbahwa Tergugat dengan tegas tidak mau memberi ganti rugi sepeserpundan tetap bersikukuh menguasai tanah dan bangunan tersebut, tindakantersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mencederaisupremasi hukum dan melukai rasa keadilan; (P16);Tergugat dan Tergugat II telan melakukan pelanggaran berat Hak AsasiManusia Indonesia, hal mana dapat dibuktikan dan terungkap dalam suratTergugat yang ditujukan kepada Tergugat IV, tertanggal 29 Juli 2004,Nomor 522/488/414.012
Surat Tergugat tanggal 31 Mei 2002 Nomor 180/392/414.012/2002 yangditujukan kepada Kuasa Para Penggugat saudara drg. Santoso DarmadiJalan Nusa Kambangan Nomor 40 Malang, perihal: ganti rugi bangunanSLTP 6 Tuban di atas tanah Negara Hak Guna Bangunan Nomor 7, yangpada intinya menyetujui memberi ganti rugi kepada Para Penggugat, akanHalaman 21 dari 54 Hal. Put.
Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak cermatmempertimbangkan peraturan dan ketentuan tersebut, sehingga terjadimelampaui batas kewajaran wewenangnya;Bahwa surat pemohon kasasi dahulu Tergugat (Bupati Tuban) tanggal 31Mei 2002 Nomor 180/1392/414.012/2002 yang dituju&kan kepada kuasa paraTermohon Kasasi dahulu Penggugat tentang ganti rugi bangunan SLTPNegeri 6 Tuban (vide bukti P 50) telah membuktikan bahwa telah diakuisendiri oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa masih melekatnyaatas bangunan milik
Nomor 128 PK/Pdt/2017kepada penyewa tanah dan bangunan, karena Para Pemohon Kasasimempunyai bukti pembayaran uang sewa, selain itu bekas pemegang hakmempunyai bangunan lama yang masih melekat pada tanah dan bangunanyang dipersengketakan dan oleh Termohon Kasasi telah diajukanpenawaran melalui surat tanggal 31 Mei 2002 Nomor 180/1392/414.012/2002 (vide bukti P20 dan P50), maka pertimbangan yang diambil olehMajelis Hakim Tingkat Kasasi telah melukai rasa keadilan yang tidaksepantasnya dilakukan oleh
36 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Kejaksaan Negeri Tuban,beralamat di Jalan Kartini Nomor 01, Tuban, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 180/116/ 414.012/2012 tanggal 16 Juli 2012, selanjutnyamemberi kuasa kepada:1. Yuniati Undarti, SH., Jaksa Pengacara Negara;2. Joko Sihrowardi, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara;3. Deddy Agus Oktabianto, SH.
79 — 33
IRMA PUTRI KARTIKA, SH.MH, ( Kasubbag Dokumentasi danInformasi Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenTuban ) ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4969/414.012/2013tertanggal 2 Desember 2013, selanjutnya disebutSOWA ovis acmanme cous mmmenme cee ex ammonwe 014 ammommie ve nex mummers eta EE TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ;1.
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gemblung Dsn Kleco Ds Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiunatau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Madiun telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 141 /9/ 414.012
86 — 53
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor1800/4094/414.012/2013, tanggal 8 Oktober 2013;Selanjutnya disebut sebagai ..................ccccseecceeeeees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor168.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 26 September 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim ;2.
PRIYO HARIYANTO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN
155 — 114
./2019/RES MDN, atas nama Priyo Hariyanto, tanggal 22Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat BelajarSekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), atasnama Priyo Hariyanto, tanggal 28 Nopember 1973;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Nomor141/53/414.012/1998 tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Difinitif diWilayah Kabupaten DaerahTingkat II Madiun Tahun 1998tanggal 22 Desember 1998, dari Drs