Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidier :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Hal2 dari 10 hal.Put.No.0187/Pdt.G/2014/PA.NgwMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganDinas Pendidikan Kabupaten Ngawi telah mendapatkan izin perceraian dariBupati Kabupaten Ngawi Nomor: 474.2/02.15.2/404.204/2014, tanggal23 Januari 2014Menimbang bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Foto Copy izin perceraian dari Bupati Ngawi, tanggal 23 Januari 2014Nomor: 474.2/02.15.2/404.204/2014 (Bukti P.2)3. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Ngale Kecamatan ParonKabupaten Ngawi tanggal 10 April 2013 Nomor: 63/04/404.316.09/2013(bukti P.3)ll SaksiSaksi1.

termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, perludipertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang terikat oleh aturanadministrasi, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 ayat 1 dan 2 PP No.45tahun 1990.Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izinperceraian dari Bupati Kabupaten Ngawi Nomor: 474.2/02.15.2/404.204

sebagaimanaterurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ParonKabupaten Ngawi Nomor: 802/7//1993 tanggal O09 Januari 1993 , maka telahterbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah; Hal 5 dari 10 hal.Put.No.0187/Pdt.G/2014/PA.NgwMenimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Kabupaten NgawiNomor: 474.2/02.15.2/404.204

Penggugat untuk dikabulkan mengingat antaraPenggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcokan danperselisian dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun membinakehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana Pasal 19 huruf FPeraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975;Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Pimpinan untukmelakukan gugatan perceraian dan telah disetujui sebagaimanaKeputusan Bupati Ngawi Nomor:474.2/03.34/404.204

Muksinin, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus2017;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadirmenghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dantidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap sidang,sehingga tidak dapat didengar jawabannya;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian telah memperoleh surat ijin dari atasannya, berupa SuratKeputusan Bupati Ngawi Nomor: 474.2/03.34/404.204

, sedangtidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah,pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara inidapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor45 tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang untukmelakukan perceraian harus ada surat ijin untuk melakukan perceraian, dansurat dimaksud telah diperoleh berupa Surat Keputusan Bupati NgawiNomor:474.2/03.34/404.204

Foto copy Surat izin perceraian dari Bupati Ngawi tanggal 10 April 2015Nomor: 474.2/11.61.2/404.204/2015 (Bukti P.3)Il. Saksisaksi1.

tempatkediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakanuntuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera PengadilanAgama Ngawi untuk menjalankan ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PNS (Pegawai NegeriSipil) dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Ngawi telahmendapatkan izin dari atasannya yang berwenang dalam hal ini BUPATIKabupaten Ngawi Nomor: 474.2/11.61.2/404.204

H.BASYIRUN, M.H. sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Oleh karena Penggugat dan Tergugat keduanya berstatus Pegawai Negeri sipilMajelis juga memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar diproses sebagaimanaketentuan yang berlaku bagi Pengawai Negeri Sipil dan kemudian Penggugat menyerahkan SuratKeterangan Unuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan Bupati Ngawi Nomor:474.2/02.15.5/404.204/2014 tertanggal 23 Januari 2014;Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan

BASYIRUN, M.H. akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat dan Tergugat keduanya berstatus PegawaiNegeri sipil Majelis juga memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar diprosessebagaimana ketentuan yang berlaku bagi Pengawai Negeri Sipil dan kemudian Penggugatmenyerahkan Surat Keterangan Unuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan Bupati NgawiNomor: 474.2/02.15.5/404.204/2014 tertanggal 23 Januari 2014;Menimbang bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggyugat dan terhadap

harihari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sidang,sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnyauntuk menghadap sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak jadi bercerai akantetapi Penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau rukun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugatmenyerahkan Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Pemberian Ijin Perceraian Nomor:474.2/22.01/404.204

tersebut dengan alasanyang sah, pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini dapat diputusdengan verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agarmengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugattidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan kemudian Penggugat menyerahkanSurat Keputusan Bupati Ngawi tentang Pemberian TJjin Perceraian Nomor:474.2/22.01/404.204

Para pihak memilih M.ZUBAIDI,S.H. sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Pemohon kemudian menyerahkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Tentang Pemberianjin perceraian Nomor 474.2/02.15.1/404.204/2004 tanggal 23 Januari 2014.Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang padapokoknya mengakui dan membenarkan dalildalil yang dikemukakan

termasukdan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguhsungguh mendamaikanpihakpihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator M.ZUBAIDIL, S.H. akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyerahkan Surat Keputusan Bupati NgawiTentang Pemberian jin perceraian Nomor: 474.2/02.15.1/404.204

Provinsi Jawa Timur dan pertamakali diangkat sebagai tenaga honorer pada tanggal 1 November 2005berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja staf administrasiKecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Nomor800/01.01/415.021/2005 tanggal 24 Oktober 2005 (Bukti P8) danberdasarkan surat penghadapan pegawai kontrak Nomor800/09.95/415.021/2005 (Bukti P9);Bahwa Pemohon adalah benarbenar telah bekerja sebagai tenagahonorer daerah Kabupaten Ngawi berdasarkan surat BadanKepegawaian Daerah (BKD) Ngawi Nomor 800/07.41/404.204

Putusan Nomor 1 P/HUIM/2016sampai dengan 31 Desember 2011 Berdasarkan surat BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Ngawi (BKD) Nomor800/07.41/404.204/2012 pada (Bukti P7 Juncto Bukti P8 s/d15):Pemohon Keberatan sebagai tenaga honorer daerahKabupaten Ngawi telah memiliki masa kerja selama 6 (enam)tahun 2 (dua) bulan atau tepatnya 74 (tujuh puluh empat)bulan yakni sejak 1 November 2005 sampai 31 Desember2011, Berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja Nomor800/01.01/415.021/2005 (Bukti P8), surat penghadapanpegawai

Putusan Nomor 1 P/HUIW/2016perjanjian kontrak kerja Nomor 800/01.01/415.021/2005 tanggal 24Oktober 2005 (Bukti P8);Bahwa keberadaan Pemohon sebagai tenaga honorer daerahKabupaten Ngawi telah sesuai dengan ketentuanketentuan yangberlaku sehingga Pemohon diakui secara sah sebagai tenagahonorer daerah Kabupaten Ngawi sejak 1 (satu) November 2005sampai dengan 31 (tiga) puluh satu) Desember 2011 Berdasarkansurat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngawi (BKD) Nomor800/07.41/404.204/2012 pada (Bukti P7)

(Bukti P3);Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (Bukti P4);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 TentangPengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (BuktiP5);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Bukti P6);Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten NgawiNomor 800/07.41/404.204/2012 Perihal Informasi Tenaga

pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan Tergugat tanggal 20 Mei 2016 dan 13 Juni 2016Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil guna memenuhi maksudPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah menyerahkanSurat Keputusan Bupati Ngawi nomor 474.2/13.29/404.204

yang berbunyi sebagai berikut;Artinya : Apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksabuktibukti, serta memutus gugatan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, di depan sidangtelah menyerahkan surat izin atas Penggugat sebagaimana Surat KeputusanBupati Ngawi nomor 474.2/13.29/404.204

kirim kabar, tidak pernah pulang dantidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakanmenerima dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan buktibuktilagi serta mohon keputusan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkanIzin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini BupatiNgawi sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor474.2/04.08/404.204

, sedangkan alasan untuk itu telah ada maka Majelis Hakim dapatmembenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana juga maksud hadisRasuluLlah SAW yang diriwayatkan oleh AlBaihaqi yang berbunyi sebagai berikut :sLuJL drJlg Jie JL gMArtinya : Talak adalah hak lakilaki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 474.2/04.08/404.204

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 474.2/12.70/404.204/2015 tanggal20 April 2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian, telah bermeterai cukup, telahdilegalisir serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga telahmengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, masingmasing bernama :1.

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidakbercerai, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Penggugat menyatakanmenerima dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil(Bidan pada Puskesmas Kecamatan Karangjati) telah mendapatkan Surat IzinUntuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang (Bupati Ngawi)sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 474.2/12.70/404.204/2015 tanggal 20 April2015;Menimbang

NAHISON DASA BRATA, SH,M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Ngawisebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon,akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan SuratIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor :474.2/16.24/404.204/2012 tanggal 17 Juli 2012, sedangkan Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum mendapatkan Surat Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang

(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepadaPemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimanaketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 tentang Tata Cara mediasi diPengadilan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan SuratIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor :474.2/16.24/404.204

Soetomo atasnama Komang Ayu Puspayeni, dr.7. 1 (satu) buah kartu participant pendidikan kedokteranberkelanjutan kardiologi dan kedokteran vascular tanggal 1617September 2017;8. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Bupati Tulung AgungNomor : 813/18.09/404.204/2013 tanggal 1 Desember 2016 atas namadr.

Soetomo atas nama Komang Ayu Puspayeni, dr., 1 (Satu) buah kartuparticipant pendidikan kedokteran berkelanjutan kardiologi dan kedokteranvascular tanggal 1617 September 2017, 1 (satu) lembar foto copy keputusanBupati Tulung Agung Nomor : 813/18.09/404.204/2013 tanggal 1 Desember 2016atas nama dr.

Soetomo atas namaKomang Ayu Puspayeni, dr.7.1 (satu) buah kartu participant pendidikan kedokteran berkelanjutankardiologi dan kedokteran vascular tanggal 1617 September 2017;8. 1 (Satu) lembar foto copy keputusan Bupati Tulung Agung Nomor :813/18.09/404.204/2013 tanggal 1 Desember 2016 atas nama dr.

Soetomo atas namaKomang Ayu Puspayeni, dr.1 (Satu) buah kartu participant pendidikan kedokteran berkelanjutankardiologi dan kedokteran vascular tanggal 1617 September 2017;1 (Satu) lembar foto copy keputusan Bupati Tulung Agung Nomor :813/18.09/404.204/2013 tanggal 1 Desember 2016 atas nama dr.

replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplikyang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti tertulis1 foto copy DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : 421/08/VII/2010tertanggal 18Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ParonKabupaten Ngawi, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup2 Surat Keterangan ijin Bupati Ngawi Nomor : 474.2/17.52/404.204

Majelis Hakim menilai buktitersebut sah, sempurna dan mengikat dan bahwa antara Pemohon dan Termohon = harusdinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinanyang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun1974 Jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang,bahwaberdasarkan bukti P2PemohonsebagaiPegawaiNegeriSipiluntukmelaksanakanperceraianinitelahmendapatkanizinBupatiKabupatenNgawidenganSuratNomor: 474.2/17.52/404.204

Surat Keterangan untuk melakukan Percerain yang dikeluarkan oleh BupatiNgawi Nomor : 474.2/11.58/404.204/2015 tanggal 10 April 2015 (bukti P.3);2. Bukti Saksi:a.

Asli Surat Keterangan dari Bupati Ngawi Nomor474.2/04.09/404.204/2014 tanggal 10 Februari 2014 (P.2);2. Bukti Saksi:a. Saksi : , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempattinggal di Kabupaten Ngawi;Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;3.

Foto copy Surat Keputusan Bupati Ngawi (izin perceraian) Nomor:474.2/11.61.1/404.204/2015 tanggal 10 April 2015 (Bukti P.3) dan karenaBuku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikahno Kk.15.17.10/PW.10/149/2015, tertanggal 15 April 2015. yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tubanll. Saksisaksi;1.

Foto copy Surat Pemberian izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Ngawi Nomor :474.2/09.76/404.204/2016 tanggal : 24 Maret 2016 vang telah dicocokan dengan asiinya danternyata cocok serta bermaterai cukup diberi kode P.3;Bahwa seiain bukti tertuiis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukansaksisaksi sebagai berikut:Saksi . umur 63 tahun, agama Islam, Dekeriaan ibu rumah tangga, bertempat tinggai di KabuDatenNgawi.

bermaterai cukup diberi kode P.1Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan,Kabupaten Magetan Nomor 0152/008/IV/2004 Tanggal 06 April 2004, dan karenaBuku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no0152/008/IV/2004, tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanPanekan, Kabupaten Magetan yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyatacocok serta bermaterai cukup diberi kode P.2Foto copy Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 474.2/27.26/404.204

Bukti Surat:1.Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanSine Kabupaten NgawiNomor 372/37/X/2003 Tanggal 27 Oktober 2003 (Bukti P.1)Foto Copy Surat izin dari Bupati Ngawi Nomor: 474.2/41.93/404.204/2013tertanggal 23 Desember 2013 (Bukti P.2)II.

Fotocopy sah Surat Keputusan Ijin Cerai Nomor : 474.2/22.98/404.204/2012tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Ngawi yang telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode (P.3);woneeee Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi dipersidangan, yaitu :1.