Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009;

/2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksana Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 04 Januari 2010;

Mei 2010;

Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010;

Umum Bendahara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tahun Anggaran 2010;

/2010 tentang Pengangkatan Badan PengawasPerusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal 08 Maret 2010;9) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/131/408.21/2010 tentang Penetapan Tunjangan JabatanStruktural dan Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usahatanggal 19 Mei 2010;10) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/132/408.21/2010 tentang Penetapan Gaji Direksi danTunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal19 Mei 2010;11) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati

Pacitan Nomor:188.45/133/408.21/2010 tentang Penetapan Uang Jasa BadanPengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal 19 Mei 2010;12) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan PenanggungjawabPelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganKabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010;13) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/216.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pengangkatan BadanHal. 65 dari 87 hal.

Bupati Pacitan Nomor:188.45/132/408.21/2010 tentang Penetapan Gaji Direksi dan TunjanganJabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal 19 Mei 2010;1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/133/408.21/2010 tentang Penetapan Uang Jasa BadanPengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal 19 Mei 2010;1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan PenanggungjawabPelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganHal. 69 dari 87 hal.

Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT SBY.10.11.12.13.14.15.16.17.Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal 08 Maret 2010;1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/131/408.21/2010 tentang Penetapan Tunjangan JabatanStruktural dan Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usahatanggal 19 Mei 2010;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/132/408.21/2010 tentang Penetapan Gaji Direksi danTunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal19 Mei 2010;1 (Satu) bundel Keputusan

Bupati Pacitan Nomor:188.45/133/408.21/2010 tentang Penetapan Uang Jasa BadanPengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha tanggal 19 Mei 2010;1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan PenanggungjawabPelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganKabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember2010;1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/216.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pengangkatan BadanPengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Pegawai Negeri Sipil makasebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu memeriksa Surat jin dariPejabat/Atasan Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 joSEMA Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 joSurat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 ternyata Penggugat telah melapirkansurat dimaksud, yakni foto copy Keputusan Bupati Pacitan tentang Pemberianizin Perceraian atas nama PENGGUGAT nomor:188.45/4XX/KPTS/408.21

Halaman 3 dari 13 halamanBahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :1.Foto copy Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor188.45/4XX/KPTS/408.21/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang PenberianIzin Perceraian atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkanoleh Bupati Pacitan bermaterai cukup kemudian telah dicocokan denganaslinya ternyata telah sesuai telah diparaf dan diberi tanggal 06102016serta diberi tanda (P1) ;Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 35010668117

Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah melampirkan Suratijin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat/ atasan Penggugat, sebagaimanayang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 joSurat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, yaitu Fotokopi Pemberian izinPerceraian dari Bupati Pacitan Nomor : 188.45/4XX/KPTS/408.21

Hakimyang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dalam surat keputusanhak asuh anak kepada Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat dan seluruh keluarga baik dari pihakPenggugat maupun Tergugat telah berupaya agar rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tetap rukun termasuk BP4 Desa, BP4Kecamatan, dan saran serta nasehat dari Dinas tempat kerja Penggugatmaupun Tergugat namun tidak berhasil dansaat ini Surat Ijin perceraiandari Bapak Bupati Pacitan sudah jadi sesuai dengan SK Bupati Nomor188.45/486/KPTS/408.21

makasebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksasurat izin dari Pejabat/ atasan Penggugat dan surat keterangan dari Pejabat/atasan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan ternyata penggugattelah melampirkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/486/KPTS/408.21

dan Tergugat selaku PNS telah melampirkanSurat Izin Pejabat/ atasan Penggugat dan Surat Keteranganuntuk MelakukanPerceraian dari Pejabat/ atasan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 joSurat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, yaitu Keputusan Bupati Pacitan Tentang Pemberian Izin Perceraiantertanggal 24062014 Nomor 188.45/486/KPTS/408.21

Bahwa antara keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah seringmenasehati antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun rumah tangganya,namun tidak berhasil bahkan dari dinas pendidikan maupun dinas Inspektorattelah membina para pihak namun tidak berhasil sehingga dikeluarkanpemberikan pemberian ijin perceraian dari Bupati Pacitan kepada Penggugatyaitu berupa : Surat Keputusan Bupati Pacitan No:188.45/423/KPTS/408.21/2013 tentang PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN;6.Bahwa sampai saat ini (antara Penggugat dan

panggilan Nomor: 505/Pdt.G/2013/PA.Pct tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 21 Juni 2013, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upayaperdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidakberhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan jindari atasan Penggugat dengan Keputusan Bupati Pacitan nomor: 188.45/423/KPTS/408.21

2008tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini meskipun demikian, Majelis Hakimsudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalamupaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan ijin dari atasan Penggugat dengan Keputusan Bupati Pacitannomor: 188.45/423/KPTS/408.21

suatu alasan yang sah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upayamediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukundan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinperceraian sebagaimana Keputusan Bupati Pacitan Nomor188.45/424/KPTS/408.21

Pct.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian sebagaimana KeputusanBupati Pacitan Nomor 188.45/424/KPTS/408.21/2016, tanggal 16 Mei 2016,2016, oleh sebab itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Penggugat mengajukan gugatan

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturanyang berlaku;SUBSIDER :Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukumdengan seadiladilnya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmelampirkan Surat ijin bercerai yang diterbitkan Pejabat yang berwenang, yakni berupa SuratKeputusan Bupati Pacitan, Nomor : 188.45/422/KPTS/408.21/2013, tertanggal 05 Mei 2013;Menimbang, bahwa pada persidangan yang

menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yangselengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmemperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, yaitu Bupati Pacitan, dengan SuratKeputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/422/KPTS/408.21

Putusan No. 0658/Pdt.G/2016/PA .Pct.1.e bukti P2: fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama PENGGUGAT, NIK35010269088, tanggal 11 April 2013;e bukti P3: fotokopi Keputusan Bupati Pacitan Kartu Nomor188.45/6XX/KPTS/408.21/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian atasnama PENGGUGAT, tanggal 25 Agustus 2016;Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut:SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI,tempat tinggal di Kabupaten Pacitan;Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi

Putusan No. 0658/Pdt.G/2016/PA .Pct.ketentuan Pasal 165 HIR, maka Pengadilan Agama Pacitan berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telahmemperoleh izin perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Pacitan KartuNomor 188.45/6XX/KPTS/408.21/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian,tanggal 25 Agustus 2016 (bukti P3);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:181.1/748/408.21/2011, tanggal 30 Mei2011; Disebut sebagai Petter eee eeeeee TERGUGAT/TERBANDING Il. Nama Jabatan: KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENPACITAN; rrr ccc rrr rr reeceBerkedudukan : Di Jalan Ahmad Yani No. 60Pacitan; 1.

Pati dan sudah mendapat ijin berceraimaupun dicerai (Pemohon dan Termohon) dari Bupati Pacitan Nomor:188.45/5XX/KPTS/408.21/2016 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2016di Pacitan;Bahwa Pemohon bersikap menutup diri atas kondisi psikis tersebutsehingga keduanya sepakat untuk bercerai secara damai;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulanrumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekcokan danHal. 2 dari 14 Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.Pctperselisihan

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.PctBahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusahasemaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap hidup rukun dalamrumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Pacitan, telah melampirkan Surat KeputusanBupati Pacitan Nomor: 188.45/5XX/KPTS/408.21

22 Juli 2016 telah pula menyerahkanfotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokad atas namaadvokat yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, makakuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitasmelakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemohon materiil dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, telah melampirkan SuratKeputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/5XX/KPTS/408.21

suatu alasan yang sah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upayamediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukundan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh izinperceraian sebagaimana Keputusan Bupati Pacitan Nomor188.45/4XX/KPTS/408.21

Putusan No. 0566/Pdt.G/2016/PA.Pct.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian sebagaimana KeputusanBupati Pacitan Nomor 188.45/4XX/KPTS/408.21/2016, tanggal 16 Mei 2016,2016, oleh sebab itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah

Agustus 2016,Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuaiketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT SMAN DinasPendidikan Kabupaten Pacitan, telah melampirkan Surat Keputusan BupatiPacitan Nomor: 188.45/535/KPTS/408.21

prosesmediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalamperkara ini tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian, Majelis Hakim sudahberupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembalirukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPTSMAN, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, telah melampirkan SuratKeputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/535/KPTS/408.21

Fotocopi Keputusan Bupati Pacitan nomor188.45/6XX/KPTS/408.21/2016, tanggal 13 September 2016, tentagpemberian izin pereraian atas nama PENGGUGAT (Penggugat),bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tanda P.3;B. Bukti Saksi1. SAKSI I, umur 62 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah saksimenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai tetangga Penggugat.

Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 10 tahun 1983 dan Surat Edaran BadanAdministerasi Kepegawaian Negara nomor 48/SE/1990 romawi Il tentangpetunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan surat izin tertulis untuk melakukan perceraian dengan nomorsurat 188.45/6XX/KPTS/408.21

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, tanggal 16092012,bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan denganaslinya ternyata telah sesuai, kemudian dibacakan dipersidangan, laludiparaf dan diberi tanggal , serta diberi tanda (P.2);Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT, telahmelampirkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/44/KPTS/408.21/2014, tertanggal 15 Januari 2014 tentang Pemberian jinPerceraian

Walaupundemikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatiPenggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT,Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, telah melampirkan Surat KeputusanBupati Pacitan Nomor: 188.45/44/KPTS/ 408.21/2014, tanggal 15 Januari 2014,tentang Pemberian Ijin Perceraian PENGGUGAT, maka dinyatakan Penggugattelah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan

2013/PA.Pct tanggal 13 Juni 2013, tanggal 26 Juni 2013, dan tanggal 20September 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upayaperdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapitidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan ijin dari atasan Penggugat dengan Keputusan BupatiPacitan nomor: 188.45/832/KPTS/408.21

tidak dapat dilaksanakan dalam perkara inimeskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugatdalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan ijin dari atasan Penggugat dengan Keputusan BupatiPacitan nomor: 188.45/832/KPTS/408.21

dilaksanakan;Bahwa oleh karena penggugat seorang PNS, maka sebelum majelis hakimmemeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa surat izin dari Pejabat/ atasanpenggugat sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKNNomor 48/SE/1990, dan ternyata penggugat telah melampirkan Surat Keputusan BupatiPacitan Nomor: 188.45/424/KPTS/408.21

Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, pengugat selaku PNS telah melampirkan Surat Izin Pejabat/ atasanpenggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKNNomor 48/SE/1990, yaitu surat Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Pacitan tertanggal15 Mei 20013 Nomor: 188.45/424/KPTS/408.21

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pacitan, tentang Pemberian izinPerceraian nomor : 188.45/4XX/KPTS/408.21/2016 tanggal 07 Juni 2016atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh BupatiPacitan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkandengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal16 Februari 2017 serta diberi tanda (P.3) ;4.

Pengadilan AgamaPacitan berwenang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentikyang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbuktibahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalampernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihakpihakdalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya selakuPegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengajukan Surat Pemberian IzinPerceraian nomor 188.45/468/KPTS/408.21

Halaman 3 dari 15 halamanBahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dengan memberinasehat kepada Pemohon agar tetap hidup rukun dengan Termohon, namuntidak berhasil ;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Pemohon Nomor:1XX.45/795/KPTS/408.21/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkanoleh Bupati Pacitan;Bahwa selanjutnya di depan persidangan telah dibacakan permohonanPemohon dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 15 halamankarena talak, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Keputusan pemberian izin Perceraian dari atasan PemohonNomor: 1XX.45/795/KPTS/408.21/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Bupati Pacitan;Menimbang, bahwa Penggugat Pemohon sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil telah mendapatkan surat ijin dari atasan Pemohon, sehinggaketentuan pasal 3 ayat (1) Pereturan Pemerintah Nomor

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, Penggugatmengurus ijin perceraian yang saat ini telah dikabulkan oleh Bupati Pacitanberdasar Surat Keputusan Bupati Pacitan nomor /606/KPTS/408.21/2015.7. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut;1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

dikehendaki oleh Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 10 tahun 1983 dan Surat Edaran BadanAdministerasi Kepegawaian Negara nomor 48/SE/1990 romawi Il tentangpetunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan surat izin tertulis untuk melakukan perceraian dengan nomorsurat /606/KPTS/408.21

makasebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulumemeriksa Surat izin dari Pejabat/ atasan Penggugat dan suratketerangan dari Pejabat/ atasan Tergugat sebagaimana yangdimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan ternyatapenggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/582/KPTS/408.21

Penggugat dan Tergugat selaku PNS telahmelampirkan Surat Izin Pejabat/ atasan Penggugat dan SuratKeteranganuntuk Melakukan Perceraian dari Pejabat/ atasan Tergugat,sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKNNomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, yaitusurat Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Pacitan tertanggal 15 Mei20013 Nomor: 188.45/424/KPTS/408.21

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pacitan, tanggal 03052012, bermaterai cukup, selanjutnya olehKetua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudiandiparaf dan diberi tanggal, serta diberi tanda (P.2);Bahwa atas bukti surat (P1) dan (P2) tersebut Tergugat tidak mengajukankeberatan apapun dan menyatakan menerimanya;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanKabupaten Pacitan, telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/461/KPTS/408.21

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagimana terurai di atas;Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidakberhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya mediasimelalui bantuan mediator MUKHTAR, S.Ag. telah dilaksanakan, namun olehmediator tersebut mediasi dinyatakan telah gagal;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Kabupaten Pacitan, telah melampirkan Surat Keputusan Bupati PacitanNomor: 188.45/461/KPTS/ 408.21