Ditemukan 126 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID
4834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /06/2008 tanggal 10 Juni 2008,Nomor 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor 412.6/14/2010 tanggal1 Juni 2010, Nomor 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011, sekaligussebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Asinan Kecamatan KalibeningKabupaten Banjarnegara, sebagai orang yang disuruh SUBERKAH Bin (Alm)SANMOHARI Penanggungjawab Pelaksana ADD Desa Asinan/Kepala DesaAsinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara saat itu (yangperkaranya saat ini disidangkan lebih dulu secara terpisah), pada hari dantanggal
    /06/2008 tanggal 10 Juni 2008, Nomor : 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor : 412.6/14/2010 tanggal 1Hal. 23 dari 88 hal.
    Nomor : 1067 K/Pid.Sus/2015membentuk panitia pelaksana (Panlak) dengan Surat KeputusanKepala Desa Asinan Nomor : 412.6/06/2008 tanggal 10 Juni 2008,susunan pengurus panita pelaksana sbb : No NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAMPEMERINTAHAN DESA TIM PELAKSANAANADD1 Tusman Sekretaris Desa Ketua2 Yoto Kaur Pemerintahan Sekretaris3 Sarto Kaur Keuangan Bendahara4 Khotim Kaur Pembangunan Anggota5 Paryoto Kaur Kesra Anggota6 Slamet.
    /06/2008 tanggal 10 Juni 2008, Nomor : 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor : 412.6/14/2010 tanggal 1Juni 2010, Nomor : 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011, sekaligusHal. 45 dari 88 hal.
    /06/2008tanggal 10 Juni 2008, Surat Keputusan Kepala Desa Asinan Nomor : 412.6/09 / 2009 tanggal 10 Maret 2009, Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor : 412.6/ 14 / 2010 tanggal 1 Juni 2010, dan Surat Keputusan KepalaDesa Asinan Nomor : 412.6/ 09 / 2011 tanggal 14 Meret 2011 tidakmencantumkan secara ekspisit (Secara rinci) tupoksi, tanggungjawab sertakewenangan. hanya disebutkan dalam SKSK tersebut : Untuk membantupelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa selakuHal. 85 dari 88 hal.
Putus : 26-07-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 28/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 Juli 2011 —
247
  • /1999/418.59/2008 yang juga diatur dalam BAB II huruf b Pedoman TekhnisPelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yang padaintnya mengatur tentang PrinsipPrinsip Pengelolaan Alokasi dana Desa.
    BAB IL huruf C angka 2 huruf a ke 2) huruf j Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi danaDesa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalam BAB II huruf Cangka 2 huruf a ke 2) huruf j Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yang bunyinya Pelaksanaan kegiatan khususnya untuk fisikproyek selambatlambatnya 1 minggu setelah pencairan dana segera dimulai dan harus selesaipaling lambat 3 bulan sejak pencairan danaPelaksanaan kegiatan khususnya untuk
    BAB II huruf C angka 1 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2008No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalam BAB III huruf C angka 1 PedomanTekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009menyebutkan Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa yang dalam hal ini diabat oleh KepalaDesa sekaligus bertanggungjawab atas penyelesaian semua kegiatan termasuk SuratPertanggungjawaban (SPJ) yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat desa BAB III huruf C angka
    1 huruf e Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD)TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalam BAB III huruf C angka 1 huruf ePedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009No.412.6/1028/418.63/2009 yang berbunyi Melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADDsesuai dengan RPD yang telah dibuat. 8)9)4BAB III huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2008No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalam BAB III huruf C angka 4 PedomanTekhnis
    Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yangberbunyi Pelaksana Tekhnis kegiatan fisik, proyek, sarana dan prasarana dilaksanakan olehLPMD. = ean ee en eee9) Peraturan.......... .Peraturanperaturan lain terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah hee dan terkaitdengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .
Register : 24-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUHAMAD JAMAL Bin MA'UN BUSTHOMI
Terbanding/Penuntut Umum : EKO HERTANTO,SH.
140106
  • Untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa tersebut, padaTanggal 10 Januari 2017 Terdakwa MUHAMAD JAMAL Bin MA'UNBUSTHOMI selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat KeputusanKepala Desa Sidorejo Nomor: 412.6/01 Tahun 2017 tentangPenunjukan Bendahara Desa Sidorejo Tahun 2017 menunjuk SaksiEDY SUPRIYANTO Bin CASMUDI selaku Bendahara Desa dan SuratKeputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 412.6/06Tahun 2017 tentangPembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa Sidorejo,dengan susunan sebagai berikut:
    Desa Sidorejo dan dalam pertemuan tersebut Terdakwamenunjuk Saksi untuk mengerjakan kegiatan fisik Dana Desa SidorejoTahap dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan fee 5% (limapersen) dari nilai kegiatan yang dikerjakan;Bahwa kemudian pada Tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa MUHAMADJAMAL Bin MAUN BUSTHOMI memerintahkan Saksi SINANG BinNADHIRIN selaku Kaur Keuangan Desa Sidorejo untuk membuatProposal Penyaluran Dana Desa Tahap disertai dengan RencanaAnggaran dan Biaya (RAB) dengan surat permohonan Nomor: 412.6
    Untuk melaksanakan kegiatan Dana Desatersebut, pada Tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa MUHAMAD JAMALBin MAUN BUSTHOMI selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan SuratKeputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 412.6/01 Tahun 2017 tentangPenunjukan Bendahara Desa Sidorejo Tahun 2017 menunjuk SaksiEDY SUPRIYANTO Bin CASMUDI selaku Bendahara Desa dan SuratKeputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 412.6/06 Tahun 2017 tentangPembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa Sidorejo,dengan susunan sebagai berikut:
    MUHAMAD JAMAL(ada di proposal).7. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepaladesa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan Nomor:412.6/07 Tahun 2017 tanggal 10 januari 2017 tentangpembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desaSidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2017yang ditanda tangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMADJAMAL (ada di proposal).8. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepaladesa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor:412.6/08 Tahun 2017 tanggal
    (ada di proposal).7. 3 (tiga) Iembar asli Surat keputusan kepala desaSidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor:412.6/07 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentangpembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desadesa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongantahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desaSidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal).8. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desasidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan Nomor:412.6/08 Tahun 2017 tanggal 10 Januari
Putus : 16-04-2007 — Upload : 08-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302K/PID/2004
Tanggal 16 April 2007 — I GEDE SWARTHA bin I.K. WIJIL
3230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semoil : 412.6/02/Pem/VII/1997 05071997 ; 412.6/00.24/Pem/VIII/1997 16081997 ;2. Semoi Il: 412.6/003/Pem/VII/1998 06071997 ; 412.6/0018/Pem/I/1998 06071998 ;Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1302 K/Pid/20043. Semoi Ill: 412.6/0022/Pem/I/1998 22011998 ; 412.6/0023/Pem/VIII/1998 11081997 ; 412.6/0029/Pem/1997 22081997 ;4. Pemaluan : 412.6/0017/Pem/XII/1997 30121997 ;Long lkis :1. Teluk Waru : 140/949/PemLK/1997 17081997 ; 140/09/1/1998 05011998 ;2. Pait : 140/326/X11997 27111997 ;3.
    Semoil : 412.6/02/Pem/VII/1997 05071997 ; 412.6/00.24/Pem/VIII/1997 16081997 ;2. Semoi Il: 412.6/003/Pem/VII/1998 06071997 ; 412.6/0018/Pem/I/1998 06071998 ;3. Semoi Ill : 412.6/0022/Pem/I/1998 22011998 ; 412.6/0023/Pem/VIII/1998 11081997 ; 412.6/0029/Pem/1997 22081997 ;4. Pemaluan : 412.6/0017/Pem/XII/1997 30121997 ;Kecamatan Longlkis :1. Teluk Waru : 140/949/PemLK/1997 17081997 ; 140/09/1/1998 05011998 ;2. Pait : 140/326/X11997 27111997 ;3.
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
HUSNI BIN ALM YUSUF
11575
  • Aceh Besar atasperintah terdakwa dan saksi Darma Ishakv Tahap Kedua Rekomendasi Pencairan Dana Gampong T.A 2016Nomor : 412.6/586 yang di tanda tangani olen Camat Mesjid RayaSdr.
    Aceh Besar atasperintah terdakwa dan saksi Darma Ishak.v Tahap ke empat Rekomendasi Pencairan Dana Gampong T.A 2016Nomor : 412.6/975 yang di tanda tangani olen Camat Mesjid RayaSdr.
    Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung dan Tidak LangsungNomor : 412.6 / 01 / 2017, tanggal 26 Oktober 2017 ;b. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung dan Tidak LangsungNomor : 412.6 / 02 / 2017, tanggal 28 Desember 2017 ;Bahwa, yang terlibat dari kegiatan pembelian sapi pada bulan Mei 2018tersebut adalah Terdakwa sendiri dan sdr.
    Tahap sesuai dengan rekomendasi pencairan dana gampong T.A 2017Nomor : 412.6/933 pada 27 Oktober 2017 sebesar Rp.514.637.500, (limaratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)dan surat permintaan pembayaran belanja langsung dan tidak langsungNomor : 412.6/01/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan rincian sbb :1.
    Tahap Il sesuai dengan rekomendasi pencairan dana gampong T.A 2017Nomor : 412.6/1209 pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.216.612.000, (dua ratus enam belas juta enam ratus dua belas riburupiah) dan surat permintaan pembayaran belanja langsung dan tidaklangsung Nomor : 412.6/02/2017 tanggal 28 Desember 2017 denganrincian sbb :1.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 17 Desember 2014 — ANANG SETYOHARTO, Sp bin P. HADI SANTOSO
9021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAB Ill huruf C angka 1 huruf e Pedoman Tekhnis Pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diaturdalam BAB III huruf C angka 1 huruf e Pedoman Tekhnis PelaksanaanAlokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yangberbunyi Melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADD sesuai denganRPD yang telah dibuat.8.
    BAB Ill huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi danaDesa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang juga diatur dalammill huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa(ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yang berbunyi PelaksanaTekhnis kegiatan fisik, proyek, sarana dan prasarana dilaksanakan olehLPMD.9.
    BAB II huruf b Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Alokasi dana Desa(ADD) TA 2008 No. 412.6/1999/418.59/2008 yang juga diaturdalam BAB Il huruf b Pedoman Tekhnis Pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yangpada intinya mengatur tentang PrinsipPrinsip PengelolaanAlokasi dana Desa..
    BAB III huruf C angka 1 huruf e Pedoman Tekhnis PelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008yang juga diatur dalam BAB III huruf C angka 1 huruf e PedomanTekhnis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2009No.412.6/1028/418.63/2009 yang berbunyi MelaksanakanHal. 8 dari 31 Put. No. 111 PK/PID.SUS/2013kegiatan yang didanai dari ADD sesuai dengan RPD yang telahdibuat.8.
    BAB Ill huruf C angka 4 Pedoman Tekhnis Pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) TA 2008 No.412.6/1999/418.59/2008 yang jugadiatur dalam BAB Ill huruf C angka 4 Pedoman TekhnisPelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) TA 2009 No.412.6/1028/418.63/2009 yang berbunyi Pelaksana Tekhnis kegiatan fisik,proyek, sarana dan prasarana dilaksanakan oleh LPMD.9.
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Luruh Zaenudin bin Tambul Takrib
4420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 Maret 2001 ; Surat Bupati Tegal Nomor : 412.6/0847 tanggal 28 Februari 2002 ; Surat Bupati Tegal Nomor : 412.6/01949 tanggal 1 April 2003 ; Surat Bupati Tegal Nomor : 412.6/0491/2004 tanggal 1 Maret 2004 ; Surat Bupati Tegal Nomor : 412.6/00964/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;pada pokoknya fungsi pendistribusian dana bantuan tersebut dimaksudkanuntuk meningkatkan pembangunan dan pemantapan kemandirian masyarakatserta pemberdayaan masyarakat guna menjamin adanya ketersediaan sumberdaya masyarakat
    Bupiti No:Juklak 412.6/1067 tgl412.6/0847 tgl 28412.6/01949 tgl 01/412.6/0491/2004 412.6/0964/ 200531 Maret 2001 Februari 2002 April2003 tgl 1 Maret 2004 tgl 28 Maret 2005Besaran Rp.20.000.000 Rp.20.000.000 Rp.20.000.000 Rp20.000.000 Rp.20.000.000Komposisi 1 ,5 jt Adm Desa2 jt Adm Desa 2,5 jt Adm. Desa 3 jt Adm.
    SuratBupati Tegal Nomor : 412.6/0847 tanggal 28 Februari 2002 jo Surat BupatiHal. 15 dari 43 hal. Put.
    No. 1251 K/Pid.Sus/2009 Surat Bupati Tegal Nomor : 412.6/1067 tanggal 31 Maret 2001 ;:412.6/0847 tanggal 28 Februari 2002 ;:412.6/01949 tanggal 1 April 2003 ;:412.6/0491/2004 tanggal 1 Maret 2004 ;:412.6/00964/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;fungsi Surat Bupati Tegal Nomor Surat Bupati Tegal Nomor Surat Bupati Tegal Nomor Surat Bupati Tegal NomorYang pada pokoknya pendistribusian dana bantuan tersebutdimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan pemantapan kemandirianmasyarakat serta pemberdayaan masyarakat
Register : 03-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 19 Mei 2020 — MUHAMAD JAMAL Bin MA'UN BUSTHOMI
639197
  • kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2017 oleh dinas PMD, P3A dan PPKB kabupaten pekalongan.4. 11 (sebelas) lembar asli beserta lampiranya peraturan desa Sidorejo nomor 04 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan tahun anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa Sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal). 5. 4 (empat) lembar asli beserta lampiranya surat keputusan kepala desa Sidorejo nomor : 412.6
    / 01 tahun 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang penunjukan bendahara desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan tahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal).6. 4 (empat) lembar asli beserta lampirannya surat keputusan kepala desa Sidorejo Nomor 412.6/06 tahun 2017 tanggal 07 april 2017 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan dana desa tingkat desa Sidorejo kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa
    Sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal).7. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan Nomor : 412.6 / 07 Tahun 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan tahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal ).8. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan Nomor
    : 412.6 / 08 Tahun 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan tahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal ).9. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan Nomor : 412.6 / 09 Tahun 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten
    pekalongan tahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal ).10. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan Nomor : 412.6 / 10 Tahun 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desa sidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan tahun 2017 yang ditanda tangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal ).11. 1(satu) lembar asli surat undangan rapat
    pekalongan Nomor : 412.6 / 09 Tahun 2017 tanggal 10 januari2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desasidorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan tahun 2017 yang ditandatangani oleh kepala desa sidorejo MUHAMAD JAMAL (ada di proposal ).3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa sidorejo kecamatan tirtokabupaten pekalongan Nomor : 412.6 / 10 Tahun 2017 tanggal 10 januari2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa desasidorejo kecamatan tirto kabupaten
    Untuk melaksanakan kegiatanDana Desa tersebut, padaTanggal 10 Januari 2017 Terdakwa MUHAMAD JAMAL Bin MAUN BUSTHOMI selakuKepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor :412.6/01 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa Sidorejo Tahun 2017menunjuk Saksi EDY SUPRIYANTO Bin CASMUDI selaku Bendahara Desa dan SuratKeputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 412.6/06Tahun 2017 tentang PembentukanTim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa Sidorejo, dengan susunan sebagai berikut
    Untuk melaksanakankegiatan Dana Desatersebut, pada Tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa MUHAMAD JAMAL Bin MAUNBUSTHOMI selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala DesaSidorejo Nomor : 412.6/01 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa SidorejoTahun 2017 menunjuk Saksi EDY SUPRIYANTO Bin CASMUDI selaku BendaharaDesa dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 412.6/06Tahun 2017tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa Sidorejo, dengansusunan sebagai berikut
    PekalonganNomor:412.6 tahun 2017tanggal 7 April 2017 tentang Pembentukanpelaksana kegiatan Dana Desa Sidorejo Tahun 201 7dan lampirannya;s. Keputusan kepala Desa Sidorejo Kec. Tirto Kab. PekalonganNomor:412.6/7. tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017tentangpembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Dana desa Sidorejo tahun2017;t. Keputusan kepala Desa Sidorejo Kec. Tirto Kab.
    Pekalongan Nomor:412.6/8 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang pembentukan timpengelola kegiatan (TPK) Dana desa Sidorejo tahun 2017;u. Keputusan kepala Desa Sidorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan Nomor:412.6/9 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang pembentukan timpengelola kegiatan (TPK) Dana desa Sidorejo tahun 2017;v. Keputusan kepala Desa Sidorejo Kec. Tirto Kab.
Putus : 14-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Agustus 2012 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih ;A. BILAL MUHADI BIN AMBYAH ;
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 48 K/Pid.Sus/2011Bahwa berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 412.6/0428/D.13/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan DanaPembangunan Kampung/Kelurahan (DPK/K) Tahun 2002 tujuan dari DanaPembangunan Kampung atau Kelurahan (DPK/K) adalah :1. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan masyarakat pada tingkatKampung/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomimasyarakat ;2.
    Meningkatkan kemampuan Lembaga Pengelolaan Keuangan dan LembagaUsaha Milik Masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatankerja dan pendapatan masyarakat ;Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan Dana PembangunanKampung/Kelurahan (DPK/K) Tahun Anggaran 2002 No.412.6/0428/D.13/2002,tanggal 20 Maret 2002 di mana bantuan dana Pemerintah Daerah KabupatenLampung Tengah sebesar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)seharusnya Terdakwa gunakan untuk pembangunan Kampung denganperincian
    Pembayaran ongkos jahit Seragam PKK sebanyak 35 (tiga puluh lima) stelseharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa telah menggunakan bantuan dana Pemerintah DaerahKabupaten Lampung Tengah/dana DPD/K tidak sesuai dengan petunjukpelaksanaan Dana Pembangunan Kampung/Kelurahan (DPK/K) TahunAnggaran 2002 No.412.6/0428/D.13/2002, tanggal 20 Maret 2002 dan akibatperbuatan Terdakwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten LampungHal. 9 dari 23 hal. Put.
    No. 48 K/Pid.Sus/2011Bahwa berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 412.6/0428/D.13/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan DanaPembangunan Kampung/Kelurahan (DPK/K) Tahun 2002 tujuan dari Danapembangunan Kampung atau Kelurahan (DPK/K) adalah :1. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan masyarakat pada tingkatKampung/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomimasyarakat ;2.
    Juklak No.412.6/0428/D.13/2002 tanggal 20 Maret 2002 ;d. Surat Pernyataan dari SRI HARNANINGSIH ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 200/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 26 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa A.
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
DARMA BIN ALM ISHAK
8430
  • /894 tanggal 21 September 2015sebesar Rp. 34.185.750, (tiga puluh empat juta seratusdelapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);Hal 18 dari 238 hal Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN BnaTahap Ketiga sesuai dengan surat Rekomendasi pencairanADG T.A 2015 Nomor : 412.6/1037 tanggal 13 November 2015sebesar Rp. 52.218.250, (lima puluh dua juta dua ratusdelapan belas ribu dua ratus lima puluh ruptah);Tahap Keempat sesuai dengan surat Rekomendasi pencairanADG T.A 2015 Nomor : 412.6/27 tanggal
    Rusman, S.H padatanggal 13 November 2015;Tahap kedua Rekomendasi Pencairan Dana Desa TahunAnggaran 2015 Tahap Il Nomor : 412.6/28 sebesarRp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Camat Mesjid Raya Sdr.
    Rasyid dengan nomor rekening512.02.03.66000079 atas perintah terdakwa selaku Kepala DesaLamreh sebagai berikut :Tahap pertama Rekomendasi Pencairan Dana Gampong T.A2016 Nomor : 412.6/489 yang di tanda tangani oleh Camat MesjidRaya Sdr. Rusman, SH tanggal 30 Juni 2016 sejumlah Rp.49.452.500, (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluhdua lima ratus rupiah);Tahap Kedua Rekomendasi Pencairan Dana Gampong T.A 2016Nomor : 412.6/586 yang di tanda tangani oleh Camat Mesjid RayaSdr.
    Rusman, SH tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp.113.359.000, (Seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluhSembilan rupiah);Tahap Ketiga Rekomendasi Pencairan Dana Gampong T.A 2016Nomor : 412.6/732 yang di tanda tangani oleh Camat Mesjid RayaSdr. Rusman, SH tanggal 14 Oktober 2016 sejumlahRp.304.760.000, (tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah);Tahap ke empat Rekomendasi Pencairan Dana Gampong T.A2016 Nomor : 412.6/975 yang di tanda tangani oleh Camat MesjidRaya Sdr.
Register : 04-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 427/PID/2021/PT BNA
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Terdakwa : FAJRI BIN ABU BAKAR
6217
  • /570 tanggal 15Juni 2015 sebesar Rp. 22.101.990, (dua puluh dua juta seratussatu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;v Tahap Kedua sesuai dengan surat Rekomendasi pencairan ADG T.A2015 Nomor : 412.6/894 tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.34.185.750, (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh limaribu tujuh ratus lima puluh rupiah);v Tahap Ketiga sesuai dengan surat Rekomendasi pencairan ADG T.A2015 Nomor : 412.6/1037 tanggal 13 November 2015 sebesar Rp.52.218.250, (lima puluh dua juta
    dua ratus delapan belas ribudua ratus lima puluh rupiah); Tahap Keempat sesuai dengan surat Rekomendasi pencairan ADGT.A 2015 Nomor : 412.6/27 tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp.52.602.010, (lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sepuluhrupiah);e Alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahap pertama Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran2015 sesuai dengan nomor : 412.6/1036 sebesar Rp. 120.000.000,Halaman 7 dari 119.
    Rusman, S.H pada tanggal 13 November 2015; Tahap kedua Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran2015 Tahap II Nomor : 412.6/28 sebesar Rp.120.000.000, (seratusdua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Camat MesjidRaya Sdr.
    surat Rekomendasi pencairan ADGT.A 2015 Nomor : 412.6/27 tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp.52.602.010, (lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sepuluhrupiah);Alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBNv Tahap pertama Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran2015 sesuai dengan nomor : 412.6/1036 sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh CamatMesjid Raya Sdr.
    Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNAv Tahap pertama Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran2015 sesuai dengan nomor : 412.6/1036 sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh CamatMesjid Raya Sdr. Rusman, S.H pada tanggal 13 November 2015;v Tahap kedua Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran2015 Tahap II Nomor : 412.6/28 sebesar Rp.120.000.000, (seratusdua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Camat MesjidRaya Sdr.
Register : 22-06-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SERUI Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Sru
Tanggal 25 Februari 2015 — DRS. YOSEP DE HAAN sebaai PENGGUGAT I; YUSFIN DE HAAN sebagai PENGGUGAT II; melawan 1. DIREKTUR UTAMA PT. BANK PAPUA KANTOR PUSAT seagai TERGUGAT I; 2. DRS. GATOT BOWONSEET sebagai TERGUGAT II; 3. MEIFERA VIRTANTI, SH sebagai TERGUGAT III; 4. PEMERINTAH R.I. DI JAKARTA CQ. MENTERI KEUANGAN R.I. DI JAKARTA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG R.I. sebagai TERGUGAT IV; 5. Pemerintah R.I. di Jakarta Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I. Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua sebagai TURUT TERGUGAT.
17989
  • Didalam gugatannya nomor/point 8 menyatakan bahwa perjanjian KreditNo. 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 atas ... yang didasarkanDokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.dtanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12tanggal 03 Oktober 2003 adalah cacat hukum karena terdapat adanyaunsur penipuan atas dokumen proyek tersebut yang sesungguhnya tidakada alias Proyek Fiktif, sehingga tidak terpenuhi syaratsyarat sahnyasebuah perjanjian; c.
    Fakta membuktikan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :412.6/SPP/12d Tentang Pengadaan Peralatan Perikanan, dibuat danatau ditandatangani pada tanggal 12 OKTOBER 2003dan SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 ditanda tangani padatanggal 03 OKTOBER 2003; Antara peminjaman sertifikat dengan dikeluarkannya Surat PerintahPemborongan terdapat selisih waktu 5 bulan, sehingga tidak mungkinSdr.
    Bank Pembangunan Daerah Papua) sejak awal tidaktahu menahu terhadap proses lobilobi sampai dengan dibuat danditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 412.6/SPP/12dtentang Pengadaan Peralatan Perikanan tanggal 12 Oktober 2003 danSurat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober2003, karena hal tersebut urusannya Drs.
    Sehingga jelas bahwa tidak ada unsur penipuan yang melibatkan Tergugat Ididalam proses dan pembuatan serta penandatanganan Surat PerjanjianPemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d tentang Pengadaan PeralatanPerikanan tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober 2003; f. Bahwa Apabila Penggugat I menuduh bahwa dokumen tersebut palsu ataufiktif, maka hal tersebut diluar tanggungjawab atau diluar kapasitas ataudiluar kewenangan Tergugat!
    BPD Papua) sebagai pihak yang tidak terlibat samasekali didalam proses pembuatan Surat Perjanjian PemboronganNomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut, TIDAKDAPAT DIBEBANI SECARA HUKUM UNTUK IKUT BERTANGGUNGg.
Putus : 27-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 27 Oktober 2014 — YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID
6221
  • Perk : PDS03/0.3.36/Ft.1/07/2014tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :Primair :Bahwa Terdakwa YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID, yang saatitu selaku Sekretaris dalam Tim Pelaksana (Panlak) ADD Tingkat DesaAsinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Asinan Nomor 412.6/06/2008tanggal 10 Juni 2008, Nomor 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor412.6/14/2010 tanggal 1 Juni 2010, Nomor 412.6/09/2011 tanggal 14Maret 2011, sekaligus sebagai Kepala Urusan
    /06/2008 tanggal 10 Juni 2008, Nomor : 412.6/ 25 Perkara Korupsi09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor : 412.6/14/2010 tanggal 1Juni 2010, Nomor : 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011,sekaligus jabatannya di Pemerintahan Desa Asinan sebagai KepalaUrusan Pemerintahan Desa Asinan Kecamatan Kalibening KabupatenBanjarnegara (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanKecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Nomor : 02 Tahun2004 tanggal 30 Januari 2004), sebagai orang yang disuruhSUBERKAH Bin (Alm)
    /06/2008 tanggal 10 Juni 2008, Nomor : 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor : 412.6/14/2010 tanggal 1Juni 2010, Nomor : 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011, sekaligusjabatannya sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa AsinanKecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara (berdasarkan SuratKeputusan Kepala Desa Asinan Kecamatan Kalibening KabupatenBanjarnegara Nomor : 02 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004),sebagai orang yang disuruh SUBERKAH Bin (Alm) SANMOHARIPenanggungjawab Pelaksana ADD Desa Asinan
    /06/2008 tanggal 10 Juni 20082 2009 Nomor : 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 20093 2010 Nomor : 412.6/14/2010 tanggal 1 Juni 20104 2011 Nomor : 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011Bahwa dengan adanya ADD Tahun 2008 2011 tersebut, Kepala Desa melaksanakan Musrenbangdes yang dihadiri warga untuk menetapkanDaftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat oleh Panlak ADDguna melengkapi persyaratan administrasi yang diminta pihakKecamatan, Musrenbangdes yang dilaksanakan tersebut tidak dibuatkannotulen.Bahwa
    /06/2008 tanggal 10 Juni 2008,Nomor 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, Nomor 412.6/14/2010tanggal 1 Juni 2010, Nomor 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 201, danterdakwa diangkat selaku Sekretaris Panitia Pelaksana (Panlak) ADDTingkat Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.Bahwa kegiatankegiatan yang dibiayai oleh dana ADD untuk tahun 2008,berdasarkan DURK dan RAB, yang dibuat dalam forum Musrenbangdes,diantaranya digunakan untuk :o Penggemukan Sapi Rp.40.000.000,00o Pengadaan Komputer
Putus : 30-01-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811K/PID/2005
Tanggal 30 Januari 2006 — Hairul Saleh Bin M. Abdullah; Kejaksaan Negeri Muara Enim
257170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bulan Juli 2003,Terdakwa menerima secara langsung dana tersebut dari Walikota Prabumulih diKantor Camat Cambai yang dihadiri oleh Perangkat Desa Sungai Medang.Setelah menerima dana DPD/K tersebut Terdakwa selaku KepalaDesa Sungai Medang mengadakan Rapat Musyawarah Desa pada tanggal 25Agustus 2003 dalam rapat tersebut Terdakwa menunjuk Imron sebagaiPenanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Arim sebagaiPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sesuai dengan PetunjukPelaksanaan Nomor : 412.6
    Dan sesuai dengan Juklak Nomor :412.6/870/PM/V1/2003, tanggal 14 April 2003 tentang Petunjuk PelaksanaanDana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Tahun Anggaran 2003.Terdakwa tidak melibatkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK),Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dalam proses kegiatan DanaPembangunan Desa/Kelurahan (DKP/K) Tahun Anggaran 2003, sehingga pihakpengendali Kecamatan sebagai pengawas kegiatan tersebut memberikanperingatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 9 Februari
    Dan sesuai dengan Juklak Nomor :412.6/870/PM/V1I/2003, tanggal 14 April 2003 tentang Petunjuk PelaksanaanDana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Tahun Anggaran 2003.Terdakwa tidak melibatkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK),Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dalam proses kegiatan DanaPembangunan Desa/Kelurahan (DKP/K) Tahun Anggaran 2003, sehingga pihakpengendali Kecamatan sebagai pengawas kegiatan tersebut memberikanperingatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 9 Februari
Register : 11-11-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 43/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 10 Desember 2014 — Pembanding/Terdakwa : SUBERKAH Bin (Alm) SANMOHARI
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUKIRNO, SH
3920
  • Dana (RPD) Tahap Il; Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap Il;Laporan Penggunaan Tahap ; 2020220> Dana ADD tahun 2008 sebesar Rp.102.325.832,76 itu, berdasarkanDURK dan RAB, yang dibuat dalam forum Musrenbangdes, diantaranyaharus digunakan Untuk: 0ne neem nnn ncn ncn Halaman 5 putusan No : 43/Pid.SusTPK/2014/PT.Smg.o Pengadaan Komputer Rp. 5.000.000,00 ; o Penggemukan Sapi Rp.40.000.000,00 ; > Sebagai pelaksananya dibentuk Panitia Pelaksana (Panlak), denganSurat Keputusan Kepala Desa Asinan Nomor: 412.6
    Pencairan Dana Tahap Il; Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II; Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap Il; Laporan Penggunaan Tahap ; > Dana ADD tahun 2009 sebesar Rp.103.243.200,00 itu, berdasarkanDURK dan RAB, yang dibuat dalam forum musrenbangdes, diantaranyaharus digunakan untuk: "o Pengadaan Bibit teh Rp.40.545.000,00 ; o Pengadaan Bibit Mahoni Rp. 750.000,00 ; > Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2009, juga dibentuk PanitiaPelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6
    Kegiatan yang bersifat seremonial; Dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.102.333.440,00 itu, berdasarkanDURK dan RAB, yang dibuat berdasarkan musrenbangdes, diantaranyaharus digunakan untuk: o Pengadaan Bibit Mahoni Rp.20.950.000,00 ; Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2010, juga dibentuk PanitiaPelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6/14/2010 tanggal 1 Juni 2010, susunan pengurus sbb: No NAMA JABATAN DALAM PEMERINTAHAN JABATAN DALAMDESA TIM PELAKSANAANADD1 Tusman Sekretaris
    10 (sepuluh) karung pakan Lele dengan anggaransenilai Rp.2.500.000,00; e Pembelian 10 paket obatobatan untuk bibit lele dengan anggaransenilai Rp.500.000,00; > Dana ADD tahun 2011 sebesar Rp.61.235.000,00 itu, berdasarkanDURK dan RAB, yang dibuat dalam musrenbangdes, diantaranya harusdigunakan untuk: 222 n conn en nn nc nn nnno PeternakanLele; Rp.24.494.000,00 ; > Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2011, juga dibentuk PanitiaPelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6
    Kegiatan yang bersifat seremonial;> Dana ADD tahun 2010 sebesar Rp.102.333.440,00itu, berdasarkanDURK dan RAB, yang dibuat berdasarkan musrenbangdes, diantaranyaharus digunakan untuk: 22220 202Rp.20.950.000,00 ;> Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2010, juga dibentuk Panitiao Pengadaan Bibit Mahoni Rp.20.950.000,00 ; Pelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6/14/2010 tanggal 1 Juni 2010, Terdakwa kedudukannyaselaku Penanggungjawab Pengelola ADD, susunan pengurus
Register : 07-07-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 47/B/2023/PT.TUN.BJM
Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat YOHANES, S.Pd Pembanding I Tergugat KEPALA DESA MAMEK Terbanding I
6733
  • MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 4/G/2023/PTUN.PTK tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIMengabulkan Gugatan Pembanding untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor urut 5 atas nama LEMBANG;Mewajibkan Terbanding untuk
    mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor urut 5 atas nama LEMBANG;Menolak Gugatan Pembanding untuk selebihnya;Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Register : 02-05-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 12 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat II : YUSFIN DE HAAN
Pembanding/Penggugat I : Drs. YOSEP DE HAAN
Terbanding/Tergugat II : Drs. GATOT BOWONSEET
Terbanding/Tergugat III : MEIFERA VIRTANTI,SH,
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. BANK PAPUA KANTOR PUSAT Cq. KEPALA CABANG PT BANK PAPUA KANTOR CABANG SERUI
Terbanding/Tergugat IV : Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Biak
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI,Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten kepulauan Yapen Serui
195105
  • Didalam gugatannya nomor/point 8 menyatakan bahwa perjanjian KreditNo. 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 atas ... yang didasarkanDokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.dtanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12tanggal 03 Oktober 2003 adalah cacat hukum karena terdapat adanya unsurpenipuan atas dokumen proyek tersebut yang sesungguhnya tidak ada aliasProyek Fiktif, sehingga tidak terpenuhi syaratsyarat sahnya sebuahperjanjian;c.
    Fakta membuktikan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :412.6/SPP/12d Tentang Pengadaan Peralatan Perikanan, dibuat danatau ditandatangani pada tanggal 12 OKTOBER 2003dan SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 ditanda tangani padatanggal 03 OKTOBER 2003;Antara peminjaman sertifikat dengan dikeluarkannya Surat PerintahPemborongan terdapat selisin waktu 5 bulan, sehingga tidak mungkinSdr.
    Bank Pembangunan Daerah Papua) sejak awal tidaktahu menahu terhadap proses lobilobi sampai dengan dibuat danditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12dtentang Pengadaan Peralatan Perikanan tanggal 12 Oktober 2003 danSurat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober2003, karena hal tersebut urusannya Drs. Gatot Bowonseet selakuPengusaha;Bahwa dari keterangan Saksi Tergugat an.
    Sehingga jelas bahwa tidak ada unsur penipuan yang melibatkan Tergugat didalam proses dan pembuatan serta penandatanganan Surat PerjanjianPemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d tentang Pengadaan PeralatanPerikanan tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober 2003;.
    BPD Papua) sebagai pihak yang tidak terlibat samasekali didalam proses pembuatan Surat Perjanjian PemboronganNomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut, TIDAK DAPATDIBEBANI SECARA HUKUM UNTUK IKUT BERTANGGUNG JAWAB;.
Putus : 20-01-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2796 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — M. DASUN bin SANMISNGAD ;
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2010 Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa Banioro juga telah mengeluarkanSurat Keputusan Kepala Desa Banioro Kecamatan KarangsambungKabupaten Kebumen Nomor : 412.6/03/Kep/2008 tanggal 05 Agustus 2008tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan danBendahara Desa Di Desa Banioro Kecamatan Karangsambung KabupatenKebumen Tahun Anggaran 2008 berikut lampirannya dengan susunansebagai berikut : Jabatan dalamNo.
    Sedangkan untuk Pelaksana Kegiatan, Terdakwa selaku Kepala DesaBanioro mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banioro KecamatanKarangsambung Kabupaten Kebumen Nomor : 412.6/06/Kep/2008 tanggal05 Agustus 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Desa BanioroKecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008berikut lampirannya dengan susunan sebagai berikut : Jabatan dalam .No. Nama Ditunjuk sebagaidinas1. SURIPTO Perangkat Desa Pelaksana Kegiatan2. PAIMIN. PS.
    Sedangkan untuk Pelaksana Kegiatan, Terdakwa selaku Kepala DesaBanioro mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banioro KecamatanKarangsambung Kabupaten Kebumen Nomor : 412.6/06/Kep/2008 tanggal05 Agustus 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Desa BanioroKecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008berikut lampirannya dengan susunan sebagai berikut : Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 2796 K/Pid. Sus/2010 Jabatan dalamNo. Nama Ditunjuk sebagaidinas1.
    Kebumen No : 412.6/.3/KEP/2008 tanggal 5 Mei 2008 besertaLampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana teknis Kegiatan DesaT.A.2008.5) 5 (lima) lembar Surat Undangan yaitu : No :005/01 tanggal 2 Agustus 2008. No: 005/02 tanggal 15 September 2008. No:005/03 tanggal 11 Oktober 2008. No: 005/04 tanggal 3 November 2008.
    Kebumen No : 412.6/.3/KEP/2008 tanggal 5 Mei 2008 besertaLampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana teknis Kegiatan DesaT.A.2008.5) 5 (lima) lembar Surat Undangan yaitu : No:005/01 tanggal 2 Agustus 2008. No: 005/02 tanggal 15 September 2008. No:005/03 tanggal 11 Oktober 2008. No: 005/04 tanggal 3 November 2008.
Register : 10-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA BENGKULU Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Bn
Tanggal 8 Agustus 2017 —
2617
  • 26092013, bermaterai cukup, kemudian dicocokkandengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.3);Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 124/SKK/BKL/VIV/2017,tanggal 08 Juli 2017, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan denganaslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.4);Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 125/SKK/BKL/VIV/2017,tanggal 08 Juli 2017, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan denganaslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.5);Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 412.6
    /124/SKK/PBRY/2013,tanggal 25 Juli 2013, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan denganaslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.6);Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 412.6/123/SKK/PBRY/2013,tanggal 25 Juli 2013, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan denganaslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.7);Surat Keterangan nomor 204/Kua.07.04.04/PW.01/VIV2017, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangka HuluKota Bengkulu tanggal 06 Juli 2017, bermeterai cukup, kKemudian
Register : 23-05-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Tba.
Tanggal 23 September 2014 — PERDATA PENGGUGAT VS TERGUGAT
143
  • Pts. 71/Pdt.P/2014/PA.Btm.Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Pedoman umum ( Pedum) berasuntuk Raskin dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa Departemen Dalam Negeri Nomor : 412.6/2274/PMD tanggal 26Desember 2006 dan Surat Keputusan Pagu Raskin dari Gubernur NTTtahun 2007 dengan tujuan adalah membantu masyarakat miskin dalammemenuhi salah satu kebutuhan hidupnya antara lain pangan melaluiberas dengan harga jual disubsidi oleh pemerintah sebagaimana PeraturanMenteri Keuangan RI Nomor
    untuk rumah tangga miskin sebanyak 4120 kg tersebut, dijual olehterdakwa dibantu Dominggus Orde kepada orang lain yang bukan rumahtangga miskin sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan StatistikKab.Kupang, kemudian hasil penjualan beras untuk rumah tangga miskintersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup dirinya sendiri;bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Pedoman Umum Beras dari DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Rumah TanggaMiskin (Raskin) dengan surat Nomor : 412.6