Ditemukan 96 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 48265 48295 41g15 45125 48225 42115 41115 421.2 4025 41.2 421.5 412.2 412.1 412.0 412.4
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terdakwa:
MURAT
87 — 32
  • tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah, Untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap III (Tiga) 40 % ADD Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Tanggal 26-11-2019

    1. 1 (satu) rangkap Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak nomor 412.5
    Untuk keperluan belanja bantuan kepada desa tahap III (40%) DD gelombang 2
  • (satu) rangkap Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak nomor :412.5/81.2/HK-2019 /SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan besaran rincian alokasi dana desa kab. Landak tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2019., beserta lampiran
  • 1 (satu) rangkap Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana No.
    Keputusan Bupati Landak no. 412.5/81.2/HK2019, tentangpenetapan besaran alokasi dana desa dan bagi hasil pajakdan retrebusi daerah kab. Landak tahun anggaran 2019.. Keputusan bupati landak No. 412.5/329/HK2019 tentangtentang perubahan keputusan Bupati landak . 412.5/81.2/HKHalaman 65 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptk2019. penetapan besaran alokasi dana desa dan bagi hasilpajak dan retrebusi daerah kab. Landak tahun anggaran 2019.7.
    Keputusan bupati landak no. 412.5/110/HK2019 tentangpenetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan sertabiaya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagikepala desa, perangkat desa, BPD, dan Timanggong desakab. Landak tahun anggaran 2019.8. Keputusan bupati landak No. 412.5/329/HK2019 tentangtentang perubahan keputusan Bupati landak . 412.5/81.2/HK2019. penetapan besaran alokasi dana desa dan bagi hasilpajak dan retrebusi daerah kab. Landak tahun anggaran 2019.
    Landak tahun anggaran2019.Keputusan Bupati Landak no. 412.5/81.2/HK2019,tentang penetapan besaran alokasi dana desa dan bagihasil pajak dan retrebusi daerah kab. Landak tahunanggaran 2019.Keputusan bupati landak No. 412.5/329/HK2019 tentangtentang perubahan keputusan Bupati landak . 412.5/81.2/HK2019. penetapan besaran alokasi dana desa danbagi hasil pajak dan retrebusi daerah kab. Landak tahunanggaran 2019.Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptk15.
    Keputusan bupati landak no. 412.5/110/HK2019 tentangpenetapan besaran penghasilan tetap dan tunjanganserta biaya jaminan kesehatan dan jaminanketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa,BPD, dan Timanggong desa kab. Landak tahunanggaran 2019.16. Keputusan bupati landak No. 412.5/329/HK2019 tentangtentang perubahan keputusan Bupati landak . 412.5/81.2/HK2019. penetapan besaran alokasi dana desa danbagi hasil pajak dan retrebusi daerah kab. Landak tahunanggaran 2019.
    Landak tahun anggaran 2019 berdasrkanKeputusan Bupati Landak nomor: 412.5/81.3/HK2019 tanggal 6 Februari2019. Sedangkan untuk Alokasi Dana desa (ADD) berdasarkan KeputusanBupati Landak nomor: 412.5/81.2/HK2019 tanggal 6 Februari 2019. ;Bahwa rincian anggaran Dana Desa (DD),dan Alokasi Dana Desa (ADD)pada Desa Tubang Raeng, Kec. Jelimpo, Kab. Landak tahun anggaran2019, adalah sebagai berikut :1.Untuk desa Tubang Raeng Kec. Jelimpo Kab.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 05-06-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 3 /Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS
Tanggal 5 Juni 2018 — I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd
161 — 51
  • Desa PekramanCandikuning yang terdiri dari 5 Desa Pekraman yaitu Desa PekramanCandikuning, Desa Pekraman Kembang Merta, Desa PekramanBatusesa, Desa Pekraman Pemuteran, Desa Pekraman Bukit Catudan 4 Subak Abian yaitu Subak Abian Batur Sari, Subak AbianSebatu, Subak Abian Bukit Sari, Subak Abian Taman Giri Merta.Setelah proposal tersebut digabung, saksi Made Muditamenindaklanjuti dengan mengajukan proposal tersebut kepadaGubernur Bali melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Balidengan surat No: 412.5
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumber danaBKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa Adat Candikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24 Nopember2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJ BKK Desapakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning ke padaBendesa
    Adat Candikuning;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desa pakramanProvinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepada BendesaAdat Desa Pakraman Candikuning;1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKhusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali Desa PakramanCandikuning Desa Candikuning Kec.
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumberdana BKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA2015 dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa AdatCandikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24Nopember 2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJBKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015 dari PerbekelCandikuning ke pada Bendesa Adat
    Candikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desapakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepada Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning;1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban BantuanKeuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali DesaPakraman Candikuning Desa Candikuning Kec.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
116 — 46
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    8. Menetapkan barang bukti berupa:

    1. 1 (satu) Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015;
    2. 1 (satu) Buku Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (PAPBDES) Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015;
    3. 1 (satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 nomor : 412.5
    /223/Kec.TH/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp 749.189.757,80,-;
  • 1 (satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 nomor : 412.5/222/Kec.TH/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp 49.110.400,-;
  • 1 (satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluran bantuan keuangan Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015 Tanggal 04 Desember 2015 sebesar
    Rp 20.000.000,-;
  • 1 (satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluran dana ADD Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015 Tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp 552.334.763,68,-;
  • 1 (Satu) Bendel Dokumen Legalisir Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 412.2/KEP-23/2015 tanggal 10 januari 2015 tentang bantuan keuangan kabupaten untuk desa dan bantuan keuangan desa lainnya tahun 2015 ;

    • dikembalikan kepada

    /223/Kec.TH/2015 Tanggal 13Agustus 2015 sebesar Rp 749.189.757,80. ;1 (satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kec Tanjung HarapanTahun Anggaran 2015 nomor : 412.5/222/Kec.TH/2015 Tanggal 13Agustus 2015 sebesar Rp 49.110.400. ;1 (Satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluranbantuan keuangan Desa Random Kec Tanjung Harapan TahunAnggaran 2015 nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015 Tanggal 04Desember 2015 sebesar Rp 20.000.000, ;1 (Satu) Bendel
    Surat dari Kecamatan Tanjung Harapan tentang nomor :412.5/ /kec.TH/2015 Tanggal 04 desember 2015 tentangpermohonan penyaluran dana bantuan keuangan kepadabupati paser Cq kepala BPMPD kab paser sebesar Rp552.334.763,68,b.
    /223/Kec.TH/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 sebesarRp 749.189.757,80,Halaman 224dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smr10.11.12.1 (Satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluran AlokasiDana Desa (ADD) Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran2015 nomor : 412.5/222/Kec.TH/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 sebesarRp 49.110.400,1 (satu) Bendel Dokumen Legalisir Surat permohonan penyaluranbantuan keuangan Desa Random Kec Tanjung Harapan TahunAnggaran 2015 nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015
    Berdasarkan Surat Kepala Desa Random Nomor 132/DSRDM/2015tertanggal 13 Agustus 2015 dan berdasarkan Surat Camat TanjungHarapan Nomor 412.5/222/Kec.TH/2015 tertanggal 13 Agustus 2015yang ditujukan kepada Bupati Paser Cq. Kepala BPMPD Kab.
    /223/Kec.TH/2015 Tanggal 13Agustus 2015 sebesar Rp 749.189.757,80,;4. 1(satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kec Tanjung HarapanHalaman 292dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smr10.Ade.12.13.Tahun Anggaran 2015 nomor : 412.5/222/Kec.TH/2015 Tanggal 13Agustus 2015 sebesar Rp 49.110.400,:1 (Satu) Bendel Dokumen Legalisir surat permohonan penyaluranbantuan keuangan Desa Random Kec Tanjung Harapan TahunAnggaran 2015 nomor : 412.5/ /Kec.TH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-11-2018 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2203 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 14 Nopember 2018 — I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd.
156 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2203 K/Pid.Sus/2018Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa seBali Tahun 2015tanggal 19 Oktober 2017:Dikembalikan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;11)12)13)14)15)16)17)Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2015Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tahun2014, dari Perebekel Candikuning yang ditujukan kepada GubernurBali melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan SuratNomor 412.5/19/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan perihal MohonBantuan;Proposal
    Candikuing, Nomor Rekening 0120212202344, sumberdana BKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlahRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Nomor 412.5/111/Kesra tanggal 8 November2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa Pakraman Provinsi Bali TA 2015dari Perbekel Candikuning kepada Bendesa Adat Candikuning ;1 (satu) lembar Surat Nomor 412.5/117/Kesra tanggal 24 November2016, perihal Pemberitahuan Kedua Pengiriman SPJ BKK DesaPakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepadaBendesa
    Adat Candikuning;1 (satu) lembar Surat Nomor 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desa PakramanProvinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepada BendesaAdat Desa Pakraman Candikuning;Hal. 4 dar 17 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/PID.SUS/2009
Tanggal 30 September 2010 — ISMAIL AF, SE Bin AFFAN
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdapat di Kecamatan Lhoong ke dalam Rekening Terdakwaselaku Direktur PD BPRM yaitu dengan nomor rekening : 010.02.02.0007853 pada Bank BPD Aceh pada tanggal 09 September 2004 yang ditransferoleh pemegang kas BPM Aceh Besar yaitu Saksi Subki;Setelah menerima transfer dana tersebut, pada tanggal 11 September 2004,Terdakwa ISMAIL AF, SE Bin AFFAN lalu memindahbukukan dana itu kedalam rekening para Kepala Desa dan Rekening lbu PKK, selanjutnyaPemerintah Kabupaten Aceh Besar mengirimkan surat Nomor 412.5
    Untuk menyalurkan Dana Pemberdayaan Desa/Kelurahan (DPD/K) Tahun2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar telah mengadakankerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) denganbankbank penyalur yang berada di tiaptiap kecamatan salah satunya yaituBPRM Lhoong Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor :412.5/415/BPMAB/200423/PDBPRM/LNG/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh BupatiAceh Besar yaitu Rusli Muhammad dan Terdakwa ISMAIL AF, SE BinAFFAN selaku Direktur PD BPRM
    Perjanjian kerja sama (Memorandum Of Understanding) antarapemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan PD Bank Perkreditan RakyatMustaqim Lhoong dalam rangka penyaluran Dana Pembangunan Desa /Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Aceh Besar tahun 2004 Nomor :412.5/415/BPMAB/2004 tanggal 5 Mei 2004;23/PDBPRM/LNG/2004b. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 61 tahun 2004 tanggal 1 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DanaPembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) tahun 2004 dalam KabupatenAceh Besar;c.
    Surat Bupati Aceh Besar Nomor 412.5/9502 tanggal 4 November 2004tentang Rekomendasi Pencairan DPD/K tahun 2004;e. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 412.6/956tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pencairan DPD/K tahun 2004;f. Laporan Realisasi dana pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K)Kabupaten Aceh Besar bulan September 2005 tanggal 6 Oktober 2005;g. Tanda terima transfer dana pembangunan Desa ke rekening Nomor:10.02.02.0007853 pada Bank BPD atas nama ISMAIL AF;Hal. 15 dari 24 hal. Put.
    Surat Bupati Aceh Besar Nomor 412.5/9502 tanggal 4 November 2004tentang Rekomendasi Pencairan DPD/K tahun 2004;5. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 412.6/956tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pencairan DPD/K tahun 2004;6. Laporan Realisasi dana pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K)Kabupaten Aceh Besar bulan September 2005 tanggal 6 Oktober 2005;7. Tanda terima transfer dana pembangunan Desa ke rekening Nomor :010.02.02.0007853 pada Bank BPD atas nama ISMAIL AF;8.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 3 /PidTPK/2018/PT DPS
I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd
87 — 49
  • Desa PekramanCandikuning yang terdiri dari 5 Desa Pekraman yaitu Desa PekramanCandikuning, Desa Pekraman Kembang Merta, Desa PekramanBatusesa, Desa Pekraman Pemuteran, Desa Pekraman Bukit Catudan 4 Subak Abian yaitu Subak Abian Batur Sari, Subak AbianSebatu, Subak Abian Bukit Sari, Subak Abian Taman Giri Merta.Setelah proposal tersebut digabung, saksi Made Muditamenindaklanjuti dengan mengajukan proposal tersebut kepadaGubernur Bali melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Balidengan surat No: 412.5
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumber danaBKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa Adat Candikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24 Nopember2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJ BKK Desapakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning ke padaBendesa
    Adat Candikuning;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desa pakramanProvinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepada BendesaAdat Desa Pakraman Candikuning;1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKhusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali Desa PakramanCandikuning Desa Candikuning Kec.
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumberdana BKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA2015 dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa AdatCandikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24Nopember 2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJBKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015 dari PerbekelCandikuning ke pada Bendesa Adat
    Candikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desapakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepada Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning;1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban BantuanKeuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali DesaPakraman Candikuning Desa Candikuning Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 April 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan SARPIUS Bin EMBUNG
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2067 K/Pid.Sus/2012384.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.005/2008tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Kampung Dalam WilayahKabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir.Fotocopy Surat Keputusan Petinggi Kampung Bermai Kecamatan DamaiKabupaten Kutai Barat Nomor : 08.02/01/VIII/2008 tentang Pembentukan TimPengelola Alokasi Dana Kampung (ADK)Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MISRAN EFENDI, S.Sos., STP.;1.10.11.12.1 (satu) Bundel Asli Proposal Alokasi Dana
    Tabungan 0112142371A.n Bendahara ADK Kampung Bermai disahkan tanggal 07 Agustus 2008.1 (satu) Exemplar copy surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 412.5/K.005/2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang Pemberian Bantuan Alokasi DanaKampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008.1(satu) Exemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0293/SPMLS/KEU/2008 Tanggal 07 Agustus 2008.Hal. 39 dari 71 hal. Put.
    Tabungan 0112142371A.n Bendahara ADK Kampung Bermai disahkan tanggal 07 Agustus 2008.1 (satu) Exemplar copy surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 412.5/K.005/2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang Pemberian Bantuan AlokasiDana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran2008.1 (satu) Exemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:0293/SPMLS/KEU/2008 Tanggal 07 Agustus 2008.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 100/485/PEM/VIII/2008 Tanggal 06Agustus 2008 Perihal Rekomendasi
    Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai BaratTahun 2008, yang dilegalisir.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.005/2008 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Kampung DalamWilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir.Fotocopy Surat Keputusan Petinggi Kampung Bermai Kecamatan DamaiKabupaten Kutai Barat Nomor : 08.02/01/VII/2008 tentang PembentukanTim Pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) ;Dikembalikan kepada Saksi MISRAN EFENDLS.Sos.
    Bupati Kutai Barat No.412.5/K..153/2008 jo SK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — RAHMANI, A.Kes., S.Pd. bin RAHMAD
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten KutaiBarat Tahun 2008, yang dilegalisir;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 412.5/K.005/2008 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Kampung DalamWilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Camat Long Iram No. 025/XI/2009 tentang Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung(BPK) Long Iram Kota Camat Long Iram;1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Kampung Long IramKota
    Perintah Pencairan Dana No. 03839/ SP2DLS/KEU/2008, tanggal 25 September 2008 keperluan untuk PembayaranLangsung Bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap untukKampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram;15)1 (satu) Exemplar kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 24 September2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);16)1 (satu) bendel Asli Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Kampung(ADK) Long Iram Kota Tahap Tahun 2008;17)1 (satu) Exemplar copy surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 412.5
    Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yangdilegalisir;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 800.05.412.5/K 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan~ TimPendamping dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung Tingkat KabupatenKutai Barat Tahun 2008, yang dilegailisir;1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kutai Barat No. 26 Tahun 2008 tentangPengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten KutaiBarat Tahun 2008, yang dilegalisir;4)7)1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 412.5
    Menetapkan barang bukti berupa:361)7)1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 412.5/K.153/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi DanaKampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yangdilegalisir;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 800.05.412.5/K 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan TimPendamping dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung Tingkat KabupatenKutai Barat Tahun 2008, yang dilegailisir;1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kutai Barat No.
    Menetapkan barang bukti berupa:541) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 412.5/K.153/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi DanaKampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yangdilegalisir;2) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 800.05.412.5/K 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan~ TimPendamping dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung Tingkat KabupatenKutai Barat Tahun 2008, yang dilegailisir;3) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kutai Barat
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 03/PID/Tpk/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 23 Februari 2012 —
62 — 22
  • ;Menyatakan Barang Bukti berupa :1.1 (satu).............1.1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.153/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung45Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir;. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Fasilitasi AlokasiDana Kampung Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yangdilegalisir; . 1 (satu) bendel Peraturan Bupati
    Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentangPengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten KutaiBarat Tahun 2008, yang dilegalisir;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.005/2008 tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Kampung DalamWilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yangdilegalisir; . 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Camat Long Iram Nomor : 025/X1/2009 tentang Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung(BPK) Long Iram Kota Camat LongIram; . 1 (satu
    (satu) Exemplar copy surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 412.5/K.005/2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang Pemberian Bantuan AlokasiDana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran2008.(satu) Asli Surat Pernyataan atas nama SRI ABDAL.(satu) lembar Asli Surat Nomor : 100/930/PEM/X/2008 Tanggal 27Oktober 2008 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pengajuan Berkas LS ADKke II tahun 2008 Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram.
    /K.153/2008 tentangPetunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi DanaKampung Dalam Wilayah Kabupaten KutaiBarat Tahun 2008, yangdilegalisir. ; 1 (satu) bendel Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor 800.05. 412.5/K800.05.412.5/K.501/2008 tentang PembentukanTim Pendamping dan Fasilitasi Alokasi DanaKampung Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun2008, yang dilegalisir.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kutai BaratNomor 26 Tahun 2008 tentang PengelolaanAlokasi Dana Kampung Dalam WilayahKabupaten Kutai Barat Tahun 2008
    , yang dilegalisir. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 412.5/K.005/2008 tentangPemberian Bantuan Alokasi Dana KampungDalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat2008, yang 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan CamatLong Tram Nomor : 025/XI/2009 tentangPembentukan Anggota Badan Permusyawaratano1Kampung (BPK) Long Iram Kota Camat LongIram. 6 1 (satu) bendel fotocopy Surat KeputusanKepala Kampung Long Iram Kota KecamatanLong JIram Nomor :140/762/SK/LIKLI/VIII/2008 tentang Pengangkatan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : BUHARJO Als.OJO Anak Alm. BULIN
183 — 77
  • Keputusan Bupati Landak Nomor 141/761/HK-2020, tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ansang dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
  • 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2019;
  • 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5
    /81.2/HK-2019 tentang Penetepan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;
  • 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/329/HK-2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetepan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;
  • 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak
    fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati LandakNomor 141/761/HK2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentangPemberhentian Sementara Kepala Desa Ansang dan PenunjukanPelaksana Tugas Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke KabupatenLandak;1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati LandakNomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan PenetapanRincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2019;1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati LandakNomor 412.5
    /81.2/HK2019 tentang Penetepan Besaran Alokasi DanaDesa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten LandakT.A. 2019;1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati LandakNomor 412.5/329/HK2019 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiLandak Nomor 412.5/81.2/HK2019 tentang Penetapan Besaran AlokasiDana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah KabupatenLandak T.A. 2019;1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati LandakNomor 48 Tahun 2020 tentang Tata
    yang telah dilegalisir Keputusan Bupati LandakNomor 141/761/HK2020, tanggal 28 Oktober 2020 tentangPemberhentian Sementara Kepala Desa Ansang dan PenunjukanPelaksana Tugas Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke KabupatenLandak;11.1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati LandakNomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan PenetapanRincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2019;12.1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati LandakNomor 412.5
    /81.2/HK2019 tentang Penetepan Besaran Alokasi DanaHalaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PTK13.14.15.16.17.18.19.20.Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten LandakT.A. 2019;1 (Satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati LandakNomor 412.5/329/HK2019 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiLandak Nomor 412.5/81.2/HK2019 tentang Penetepan Besaran AlokasiDana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah KabupatenLandak T.A. 2019;1 (Satu) berkas
    /81.2/HK2019 tentang Penetepan BesaranAlokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi DaerahKabupaten Landak T.A. 2019;13.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan BupatiLandak Nomor 412.5/329/HK2019 tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK2019 tentangPenetepan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak danRestribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;14.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan BupatiLandak Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2737 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UMARYO Bin DAWAMIalias HAJI ANWAR sendiri.Bahwa surat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut olehTerdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJI ANWAR telah dikirimkan kepadaCamat Loano sebagai dasar pengajuan dana bantuan tahun berikutnya.Bahwa perbuatan Terdakwa UMARYO bin DAWAMI alias HAJ ANWARtidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Kepala Desa /Kelurahan yang diatur dalam Surat Bupati Purworejo Nomor : 412.6/2038/2003tanggal 29 Maret 2003 untuk tahun 2003, Surat Bupati Purworejo Nomor :412.5
    /1204/2004 tanggal 23 Maret 2004 untuk tahun 2004 dan Surat BupatiPurworejo Nomor : 412.5/1779/2005 tanggal 16 April 2005 untuk tahun 2005,antara lain mengatur :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
553 — 1643 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Sus/20191. 1 (satu) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)Desa Random Kec Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2015 ;2. 1 (satu) Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(PAPBDES) Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan TahunAnggaran 2015 ;3. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan PenyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kecamatan TanjungHarapan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 412.5/223/Kec.TH/2015Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp749.189.757,80 :4. 1 (satu) bendel Dokumen
    Legalisir Surat Permohonan PenyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Random Kecamatan TanjungHarapan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 412.5/222/Kec.TH/2015Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp49.110.400,00 ;5. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan PenyaluranBantuan Keuangan Desa Random Kecamatan Tanjung HarapanTahun Anggaran 2015 Nomor : 412.5/ /Kec.TH/2015 Tanggal 04Desember 2015 sebesar Rp20.000.000,00 ;6. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Permohonan PenyaluranDana ADD Desa Random Kec
    Tanjung Harapan Tahun Anggaran2015 nomor : 412.5/ = /Kec.TH/2015 Tanggal 04 Desember 2015sebesar Rp552.334.763,68 ;7. 1 (satu) bendel Dokumen Legalisir Surat Keputusan Bupati PaserNomor : 412.2/KEP23/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentangbantuan keuangan kabupaten untuk desa dan bantuan keuangandesa lainnya tahun 2015 ;Agar dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Paser melaluiSaksi atas nama Kurniawan, S.Sos.8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kaltim Desa Random Tahun2015 dengan norek : 0021417343
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd
97 — 24

    1. Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2015 Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan tahun 2014, dari Perebekel Candikuning yang ditujukan kepada Gubenrnur Bali melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan surat Nomor : 412.5/19/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan perihal : Mohon Bantuan.
    2. Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2015 Desa Pakraman Candikuning Kec. Baturiti Kab.
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumber dana BKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember 2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa Adat Candikuning I;
  • 1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24 Nopember 2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel
    Candikuning ke pada Bendesa Adat Candikuning ;
  • 1 (satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember 2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning;
  • 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali Desa Pakraman Candikuning Desa Candikuning Kec.
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumber danaBKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa Adat Candikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24 Nopember2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJ BKK Desapakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning ke padaBendesa
    Adat Candikuning ;1 (Satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desa pakramanProvinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning ke pada BendesaAdat Desa Pakraman Candikuning;1 (Satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKhusus (BKK) Pemerintan Provinsi Bali Desa PakramanCandikuning Desa Candikuning Kec.
    Candikuing, No Rek. 0120212202344, sumberdana BKK (Kas Desa Candikuning), dengan jumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);1 (Satu) lembar Surat No. 412.5/111/Kesra tanggal 8 Nopember2016, perihal Kirim SPJ BKK Desa pakraman Provinsi Bali TA2015 dari Perbekel Candikuning ke pada Bendesa AdatCandikuning ;1 (satu) lembar Surat No. 412.5/117/Kesra tanggal 24Nopember 2016, perihal Pemberitahuan kedua Pengiriman SPJBKK Desa pakraman Provinsi Bali TA 2015 dari PerbekelCandikuning ke pada Bendesa Adat
    Candikuning ;1 (Satu) lembar Surat No. 412.5/121/Kesra tanggal 2 Desember2016, perihal Pemberitahuan Pengiriman SPJ BKK Desapakraman Provinsi Bali TA 2015 dari Perbekel Candikuning kepada Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning;1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban BantuanKeuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali DesaPakraman Candikuning Desa Candikuning Kec.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 19 Desember 2013 — SAD BAMBANG PERMADI, S.Sos Bin HADI SUKARTO
72 — 15
  • melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Terdakwa menjabat sebagai Ketua Komite RevitalisasiPembangunan Lapangan Olahraga Desa Nguter Kecamatan NguterKabupaten Sukoharjo dengan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Nguter Nomor : 412.5
    Copy Surat Keputusan tentang Komite Revitalisasi PembangunanLapangan Multifungsi Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjodengan Nomor 412.5/05/III/2011 tanggal 10 Maret 2011;2. Copy Surat Permohonan Bantuan Dana Komite RevitalisasiPembangunan Lapangan Multifungsi Nguter Kecamatan NguterKabupaten Sukoharjo Nomor 01/KRLN/IV/2011 tanggal 25 April 2011;3.
    Rekening : 05110100403.308;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dengan adanya barangbukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:e Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekdesmulai Tahun 1994, menjadi PNS Tahun 2010,dan juga sebagai Ketua Komite dalamRevitalisasi Pembangunan lapangan MultiFungsi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaNguter Nomor : 412.5/05/III/2011 tanggal 10Maret 2011.e Bahwa tugas terdakwa tertuang dalam pasal 8ayat
    melawan hukum formil yang artinya adanya tindakpidana korupsi dipenuhi jika perobuatan tersebut telah dirumuskan dalamperaturan perundangundangan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan telah terungkap halhal sebagai berikut :Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekdesmulai Tahun 1994, menjadi PNS Tahun 2010,dan juga sebagai Ketua Komite dalamRevitalisasi Pembangunan lapangan MultiFungsi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaNguter Nomor : 412.5
    (seratus tujuh puluh sembilanjuta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);e Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanpembangunan revitalisasi Lapangan Desa Nguter;Menimbang bahwa apabila melihat apa yang menjadi kKewenanganterdakwa DALAM KEDUDUKANNYA sebagai Ketua Komite dalam RevitalisasiPembangunan lapangan Multi Fungsi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nguter Nomor : 412.5/05/III/2011tanggal 10 Maret 2011. dihubungkan
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 18-10-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 02-08-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2446/Pdt.G/2012/PA.Bjn
Tanggal 26 Februari 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
10 — 1
  • Surat keterangan Goib dari Kepala Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo,Kabupaten Bojonegoro nomor 474.3/592/412.5/13.2004/2012tanggal 07 November 2012;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotocopy tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yangbermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3; Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Penggugat telah menghadirkan2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasing bernama :1.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2013 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 120/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 Desember 2013 — SAD BAMBANG PREMADI , S.Sos BIN HADI SUKARTO ;
46 — 8
  • melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Terdakwa menjabat sebagai Ketua Komite RevitalisasiPembangunan Lapangan Olahraga Desa Nguter Kecamatan NguterKabupaten Sukoharjo dengan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Nguter Nomor : 412.5
    Copy Surat Keputusan tentang Komite Revitalisasi PembangunanLapangan Multifungsi Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjodengan Nomor 412.5/05/III/2011 tanggal 10 Maret 2011;2. Copy Surat Permohonan Bantuan Dana Komite RevitalisasiPembangunan Lapangan Multifungsi Nguter Kecamatan NguterKabupaten Sukoharjo Nomor 01/KRLN/IV/2011 tanggal 25 April 2011;3.
    Rekening : 05110100403.308;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dengan adanya barangbukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:e Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekdesmulai Tahun 1994, menjadi PNS Tahun 2010,dan juga sebagai Ketua Komite dalamRevitalisasi Pembangunan lapangan MultiFungsi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaNguter Nomor : 412.5/05/III/2011 tanggal 10Maret 2011.e Bahwa tugas terdakwa tertuang dalam pasal 8ayat
    melawan hukum formil yang artinya adanya tindakpidana korupsi dipenuhi jika perobuatan tersebut telah dirumuskan dalamperaturan perundangundangan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan telah terungkap halhal sebagai berikut :Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekdesmulai Tahun 1994, menjadi PNS Tahun 2010,dan juga sebagai Ketua Komite dalamRevitalisasi Pembangunan lapangan MultiFungsi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaNguter Nomor : 412.5
    (seratus tujuh puluh sembilanjuta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);e Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanpembangunan revitalisasi Lapangan Desa Nguter;Menimbang bahwa apabila melihat apa yang menjadi kKewenanganterdakwa DALAM KEDUDUKANNYA sebagai Ketua Komite dalam RevitalisasiPembangunan lapangan Multi Fungsi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nguter Nomor : 412.5/05/III/2011tanggal 10 Maret 2011. dihubungkan
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Perceraian
Register : 07-01-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.Bjn
Tanggal 28 Mei 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
11 — 2
  • Surat Keterangan Ghoib nomor 474/445/412.5/1.13.2022/2013, tanggal 27 Mei2013 dari Kepala Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, KabupatenBojonegoro;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotocopy tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yangbermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Penggugat telah menghadirkan2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasing bernama :1.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 26-03-2014
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2222/Pdt.G/2013/PA.Bjn
Tanggal 18 Februari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 4
  • meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKedungadem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 482/37/VIII/2007, tanggal 09Agustus 2007; 2222229 2 2222222 22 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), nomor:3522084909880002, tanggal 04 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan , Kabupaten Bojonegoro;3 Surat Keterangan Ghoib nomor: 470/165/412.5
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
DENI IRAWAN, S.Sos
69 — 33
  • MUNIB juga mengajukan Permohonan VerifikasiProposal Pencairan Pendapatan Desa Tahap (60%) Desa Citra Damai kepadaKepala BPMPD Kabupaten Kepulauan Meranti.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 saksi MULYADI selaku Camat Rangsangmenandatangani surat Nomor : 410/Kec.RSGPMD/VI/2016/174 tentangPemberitahuan Kelengkapan Berkas dalam Proposal Pencairan PendapatanDesa Tahap I.Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Kepala BPMDP menandatangani suratNomor : 412.5/BPMPDPD/VI/2016/116 yang menyatakan bahwa Desa CitraDamai
    BdanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.Bahwa Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Kepala BPMDP menandatanganisurat Nomor : 412.5/BPMPDPD/VI/2016/116 yang menyatakan bahwaDesa Citra Damai telah melengkapi kelengkapan berkas dalam proposalpencairan pendapatan desa Tahap yang terdiri dari :1. Rencana penggunaan dana;RAB Th. ;Raperdes APBDes;SK Evaluasi Raperdes APBDes oleh Camat;Perdes APBDes beserta RAB;ao F Ww NHalaman 64 dari 168 Putusan Nomor 15/Pid. SusTPK/2019/PN Por.6.
    Meranti Nomor :412.5/BPMPDPD/XI/2016/430, Tanggal 25 novemver 2016.Atas keterangan saksi terebut, terdakwa membenarkannya.9. Saksi Drs.IKHWANI,M.IP: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikutBahwa kaitan saksidengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenanganya dalampenggunaan pendapatan desa yang bersumber dari Dana desa, anggarandana desa tahun anggaran 2016 selaku Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa Kab.
    BdanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.Bahwa Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Kepala BPMDP menandatanganisurat Nomor : 412.5/BPMPDPD/VI/2016/116 yang menyatakan bahwaDesa Citra Damai telah melengkapi kelengkapan berkas dalam proposalpencairan pendapatan desa Tahap yang terdiri dari : Rencana penggunaan dana;RAB Th.
    Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Kepala BPMDP menandatangani suratNomor : 412.5/BPMPDPD/VI/2016/116 yang menyatakan bahwa Desa CitraDamai telah melengkapi kelengkapan berkas dalam proposal pencairanpendapatan desa Tahap yang terdiri dari :1. Rencana penggunaan dana;RAB Th. ;Raperdes APBDes;SK Evaluasi Raperdes APBDes oleh Camat;Perdes APBDes beserta RAB;Laporan Akhir tahun (lampiran LPPJ 2015)SPJ 2015 100%; Fe BKU 2015; Fe Buku Pembantu Pajak 2015; Fe Buku Bank 2015.7.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 24-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 947/Pdt.G/2015/PA.Bjn
Tanggal 10 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 1
  • isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro, nomor: 20/20/IV/1994, tanggal 04 April 1994;2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), nomor:, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipildan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro;3 Surat Keterangan Ghoib nomor: 474.6/0276/412.5