Ditemukan 33 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 41g14 48234 45124 48224 48254 41314 40264 41114 421.2 45264 412.2 412.6 412.5 4.2.4 415.4
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Umum
Register : 18-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ttn
Tanggal 14 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Muhammad Arifin Siregar, S.H.
Terdakwa:
H. Arbet Bin T. Banta
137 — 9
  • bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar surat Geuchik Krueng Batu Nomor 412.4
      /349/X/2019tertanggal 26 Oktober 2019 perihal pembatalan hak saksi korbanMAKDUNSYAH atas rumah bantuan tersebut;Bahwa saksi melihat surat Nomor : 412.4/349/X/2019 tertanggal 26Oktober 2019 perihal pembatalan hak saksi MAKDUNSYAH atas rumahbantuan tersebut.pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 21.00wib saat rapat umum Gampong Krueng Batu di Dayah Dusun TengahGampong Krueng Batu Kec.
      AcehSelatan;Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja sebagai Sekretaris di GampongKrueng Batu tersebut mulai akhir bulan Oktober tahun 2018;Bahwa Saksi menjelaskan surat Nomor 412.4/349/X/2019 tanggal 26Oktober 2019 tidak ada dalam buku administrasi surat di GampongKrueng Batu Kec. Kluet Utara Kab.
      Aceh Selatan;Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja sebagai Kasi Kepemerintahandi Gampong Krueng Batu tersebut mulai awal bulan Januari tahun 2019;Bahwa Saksi menjelaskan surat Nomor 412.4/349/X/2019 tanggal 26Oktober 2019 tidak ada dalam buku adminisirasi surat di GampongKrueng Batu Kec. Kluet Utara Kab.
      /349/X/2019 tanggal26 Oktober 2019 perihal Penolakan/Pembatalan dan Peralihan CalonPenerima Bantuan Rumah, tindak pidana membuat surat palsu ataumemalsukan surat yaitu surat Nomor 412.4/349/X/2019 tanggal 26 Oktober2019 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 di GampongKrueng Batu Kec.
      Aceh Selatan; Bahwa terdakwa membuat surat Nomor 412.4/349/X/2019 tanggal 26Oktober 2019 tersebut dengan cara mengetik surat tersebut di computerkemudian di print / dicetak di tempat Foto Copy Cv.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 27 Januari 2016 — ZAINAL ARIFIN bin SARBAN YUSUF
74 — 51
  • 2011 menerima bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) dariPemerintah Kabupaten Jepara, dimana anggaran tersebut berasal dariDana Perimbangan Pusat (APBN) yang diberikan kepada Desa melaluiPemerintah Kabupaten (APBD Il), berdasarkan Keputusan Bupati JeparaNomor 5 Tahun 2011, sebesar sebesar Rp. 110.580.000, (Seratus sepuluhjuta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).Bahwa dari jumlah dana tersebut maka sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 37 Tahun 2007 dan Petunjuk Teknis dari Bupati JeparaNomor 412.4
    Bahwa dari jumlah dana tersebutmaka sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007dan Petunjuk Teknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10Januari 2011, dinyatakan untuk tahapan pencairan bantuan ADD ada 4Tahap, yaitu :e Tahap 20% sebesar Rp. 22.116.000,.e Tahap Il 30% sebesar Rp. 33.174.000..Him. 7 dari 16 him.
    (lima belas juta rupiah), yangdisita dari saksi SURAHMAN dinyatakan dirampas untuk negarasebagai pengembalian pembayaran uang pengganii.Sedangkan : 1(Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttgPenetapan ADD. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab.
    (lima belas juta rupiah) dirampasuntuk NegaraDan barang bukti yang lain berupa :1. 1(Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttg PenetapanADD.2. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10 januari2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab. Jepara tahun 2011.3. 1(satu) lembar kwitansi tgl. 09 Desember 2011 yg ditandatangani olehSutopoDilampirkan dalam Berkas Perkara;.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 02/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 26 Januari 2016 — SURAHMAN Bin BINI
41 — 26
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1(satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor : 5 tahun 2011 Tentang Penetapan ADD ;2. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor : 412.4/0090 tanggal. 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab. Jepara tahun 2011 ;3. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh SUTOPO ;4.
    Jepara pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 110.580.000,(seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).e Bahwa, sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 danJuknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari2011, dinyatakan untuk tahapan pencairan bantuanADD 2011 ada4 Tahap, yaitu : Tahap ! 20% sebesar Rp. 22.116.000.. Tahap Il 30% sebesar Rp. 33.174.000,.
    Jepara pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 110.580.000,(seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).hal7 dari 20 hal Put.No.02/Pid SusTPK/2016/PT.SMGBahwa, sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 danJuknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari2011, dinyatakan untuk tahapan pencairan bantuanADD 2011 ada4 Tahap, yaitu : Tahap ! 20% sebesar Rp. 22.116.000.. Tahap Il 30% sebesar Rp. 33.174.000.,.
    (lima belas juta rupiah)e 1(Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttgPenetapan ADD 2011.e 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD 2011 Kab. Jeparatahun 2011.e 1(satu) lembar kwitansi tgl.09 Desember 2011 yg ditandatanganioleh Sutopo.Semua barang bukti digunakan dalam perkara lain atas namaterdakwa Zainal Arifin Bin Saroban Yusuf (Alm).5.
    Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000. ( lima belas juta rupiah )2. 1(satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttgPenetapan ADD.3. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab.
    20 hal Put.No.02/Pid SusTPK/2016/PT.SMGMenyatakan Terdakwa SURAHMAN BIN BANI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaanPrimair ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURAHMAN BIN BANI olehkarenaitu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;Menetapkan barang bukti berupa :1.1(satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor : 5 tahun2011 Tentang Penetapan ADD ;1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor : 412.4
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2017 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 19 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
1.IMAM KUSHAINI, SPT,MM Bin MUTIYAR
2.LASUM Bin TAWIREJA
117 — 42
  • 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
  • 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
  • 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
  • 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2028/2014 tanggal 8 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
  • 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2076/2014 tanggal 10 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
  • 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
    Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompoktani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,00b). Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompoktani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,00c). Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompoktani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,00d). Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000,00e).
    /1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,2) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000, 3) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000, 4) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000, 5) Surat Nomor :412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20Kelompok
    Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28Nopember 2014, sebesar Rp.695.000.000,3) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2028.a/2014 tanggal 8Desember 2014, sebesar Rp.667.620.000,4) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2076.a/2014 tanggal 10Desember 2014, sebesar Rp.1.162.500.000,5) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.a/2014 tanggal 22Desember 2014, sebesar Rp.756.086.000,6) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24Desember 2014, sebesar Rp.219.500.000
    Bahwa setelan selesai pemberkasan Kadistanbunnakikan mengajukanpermohonan pencairan melalui Sekda Kabupaten Blora sebagai berikut :a) Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompoktani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,b) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompoktani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,c) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompoktani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,d) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/PID.SUS/2016
Tanggal 12 April 2017 — ZAINAL ARIFIN bin SARBAN YUSUF;
122 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerima bantuan ADD (Alokasi DanaDesa) dari Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana anggaran tersebut berasaldari Dana Perimbangan Pusat (APBN) yang diberikan kepada Desa melaluiPemerintah Kabupaten (APBD Il), berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor5 Tahun 2011, sebesar sebesar Rp110.580.000,00 (seratus sepuluh juta limaratus delapan puluh ribu rupiah);Bahwa dari jumlah dana tersebut maka sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan Petunjuk Teknis dari BupatiJepara Nomor 412.4
    Bahwa dari jumlah dana tersebut maka sesuaidengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan PetunjukTeknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090 tanggal 10 Januari 2011,dinyatakan untuk tahapan pencairan bantuan ADD ada 4 Tahap, yaitu : Tahap 20% sebesar Rp22.116.000, 00; Tahap Il 30% sebesar Rp33.174.000, 00; Tahap Ill & IV 50% sebesar Rp55.290.000, 00;Bahwa, berdasarkan Petunjuk Teknis bantuan ADD pada Tahun 2011tersebut, 30% digunakan untuk Operasional (ATK, Snack makan rapat,Perjalanan
    Menyatakan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yangdisita dari saksi Surahman dinyatakan dirampas untuk negarasebagai pengembalian pembayaran uang pengganti;Sedangkan : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2011tentang Penetapan ADD; 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/0090tanggal 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD KabupatenJepara Tahun 2011; 1(satu) lembar kuitansi tanggal 09 Desember 2011 yg ditandatanganioleh
    Menetapkan barang bukti berupa:3:e Uang Tunai sebesar Re15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dirampasuntuk Negara;dan barang bukti yang lain berupa :1. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor 5 tahun 2011tentang Penetapan ADD;a, 1 (satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/0090tanggal 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kabupaten Jeparatahun 2011:3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal O09 Desember 2011 yangditandatangani oleh Sutopo;dilampirkan dalam Berkas Perkara;Membebankan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — ROBBY IRAWAN Bin SOBARI
79 — 46
  • Bandung tahun 2011 nomor 412.4/10.1112.13.14.15.16.17.18.Kep.02.BPMPD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 412.4/Kep.01.BPMPD/2011 tentang penetapan PejabatPengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Kab.Bandung tahun anggaran 2011.1 (satu) bundle copy Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 028lTahun2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dan PejabatPemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
    Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Nomor : 412.4/Kep.02.BPMPD/2011 tentang Perubahan atas keputusan kuasapengguna anggaran Nomor : 412.4/ Kep.01.BPMPD/ 2011 tentangPenetapan pejabat pengelola keuangan satuan kerja (satker) PNPMMandiri Perdesaan Kabupaten bandung tahun anggaran 2011.e Bahwa Kecamatan Cicalengka sebagai penerima BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011yang berasal dari DUB DIPA Anggaran Pendapatan dan
    Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PNPM MandiriPerdesaan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011 Nomor : 412.4/Kep.02 BPMPD/2011 Tanggal 11 April 2011 Tentang Perubahan Atas KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Nomor : 412.4/Kep. 01 BPMPD/2011 TentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPMMandiri Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011.10.Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 140/Kep.
    Seluruh Desa melalui Kelompok Masyarakat/TPK bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuaijadwal dan target yang telah disepakati dalam MAD, denganbantuan pendampingan Fasilitator Kecamatan.13.Dasar Pengangkatan Pengelola SAI (Slstem Akuntansi Instansi) yaitu Sdr.Robby adalah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor :412.4/Kep. 02BPMPD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor : 412.4
    Bandung tahun 2011 nomor 412.4/Kep.02.BPMPD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor :412.4/Kep.01.BPMPD/2011 tentang penetapan PejabatPengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Kab.Bandung tahun anggaran 2011.1 (satu) bundle copy Keputusan Menteri dalam Negeri nomor : 028ITahun2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pejabat PemungutPenerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 24 Maret 2014 — AGUS SARIFIN Bin DJEDJENG GANDADIRIA
67 — 21
  • Bandung tahun 2011 nom or412.4/Kep.02.BPMPD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor :412.4/Kep.01.BPMPD/2011 tentangpenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPMMandiri Perdesaan Kab.
    Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kabupaten Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011Nomor : 412.4/Kep. 02 BPMPD/2011 Tanggal 11 April 2011 TentangPerubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :412.4/Kep. 01 BPMPD/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola97Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan KabupatenBandung Tahun Anggaran 2011.10.
    Robby adalah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor :412.4/Kep. 02BPMPD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor : 412.4/Kep.01BPMPD/2011 TentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker)>NPMMandiri Perdesaan Kabupaten Bandung.14.
    Bandung tahun 2011 nomor412.4/Kep.02.BPMPD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor :412.4/Kep.01.BPMPD/2011 tentang penetapanPejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) PNPM MandiriPerdesaan Kab.
    Bandung tahun 2011 nomor 412.4/Kep.02.BPMPD/2011 tentangPerubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:412.4/Kep.01.BPMPD/2011 tentang penetapan Pejabat Pengelola KeuanganSatuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Kab.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 17 Nopember 2017 — ABDUR ROHMAN, S. Pdi BIN IWAN SUTRISNO
121 — 37
  • Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/3725 Tanggal 1 Mei2015 tentang petunjuk Teknis Dana Desa (DD) Tahun 2015Diktum E Pengadministrasian Keuangan Angka 1 yang berbunyi :Membuat Kuitansi tanda pengeluaran desa yang ditanda tanganipenerima atau pelaksana kegiatan, Bendahara dan disetujui olehpetinggi dalam rangkap 2 dan yang asli dibubuhi materai.
    Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/ 0898 Tanggal 30Januari 2015 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2015 Diktum H Pengadministrasian, yang berbunyiBendahara desa vajib membuat Surat pertanggungjawaban(SPJ) dan setiap pengeluaran atas beban ADD harus di dukungdengan bukti yang lengkap dan sah.
    Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/ 0898 Tanggal 30Januari 2015 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2015 Diktum H Pengadministrasian, yang berbunyiBendahara desa vwajib membuat Surat pertanggungjawaban(SPJ) dan setiap pengeluaran atas beban ADD harus di dukungdengan bukti yang lengkap dan sah.
    Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.4/ 0898 Tanggal 30Januari 2015 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2015 Diktum H Pengadministrasian, yang berbunyiBendahara desa vwajib membuat Surat pertanggungjawaban(SPJ) dan setiap pengeluaran atas beban ADD harus di dukungdengan bukti yang lengkap dan sah8.
    SE Bupati Jepara Nomor: 412.4/3725 tentang PetunjukTeknis Dana Desa.Hal 72 Putusan No. 14/Pid.Sus.TPK//2017/PT.SMGMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsurMelawan hukum dalam dakwaan kesatu primer telah terbukti danterpenuhi pada terdakwa. ;Ad. 3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2015/PN/SMG
Tanggal 11 Nopember 2015 — SURAHMAN BIN BANI
56 — 16
  • .- ( lima belas juta rupiah ) 2. 1(satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttg Penetapan ADD.3. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab. Jepara tahun 2011.4. 1(satu) lembar kwitansi tgl. 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh SUTOPO ;Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jepara untuk dipergunakan dalam Perkara ZAINAL ARIFIN BIN SARBAN YUSUF ;4.
    (lima belas juta rupiah)e 1(Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttgPenetapan ADD 2011.e 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD 2011 Kab.
    Jepara pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.110.580.000, (seratus sepuluh juta lima ratus delapanpuluh ribu rupiah).e Bahwa, sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun2007 dan Juknis dari Bupati Jepara Nomor 412.4/0090tanggal 10 Januari 2011, dinyatakan untuk tahapanpencairan bantuan ADD 2011 ada 4 Tahap, yaitu :e Tahap 20% sebesar Rp. 22.116.000,.e Tahap Il 30% sebesar Rp. 33.174.000,.e Tahap Ill & IV 50% sebesar Rp. 55.290.000,.Hal. 5 dari 81 hal.
    (lima belas juta rupiah) ;e 1(Satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttg Penetapan ADD2011 ;e 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10 januari 2011tentang Petunjuk Teknis ADD 2011 Kab.
    Putusan No 96/Pid.SusTPK/2015/PN.Smge 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab.
    Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000. ( lima belas juta rupiah )2. 1(satu) bundel Keputusan Bupati Jepara No.5 tahun 2011 ttg PenetapanADD.3. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No.412.4/0090 tgl. 10Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab. Jepara tahun 2011.4. 1(satu) lembar kwitansi tgl. 09 Desember 2011 yang ditandatangani olehSUTOPO ;Hal. 89 dari 81 hal.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-05-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.TPK/2012/PT AMB
Tanggal 27 Juni 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MICHEL GASPERSZ, SH
Terbanding/Terdakwa : FRETS NAMHUMURY, S.Pd Diwakili Oleh : HERMAN HATTU, SH. MH
59 — 18
  • Negeri yangbersangkutan serta menggunakan standar harga barang yangdikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskanbahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yangtelah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untukmendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4
    tahap keduasebesar 50% dari total penerimaan Alokasi Dana Desa/Negeriuntuk masingmasing Negeri dilakukan melalui pencairan padarekening masingmasing Negeri oleh Kepala PemerintahanNegeri, Ketua LPMN, dan Bendahara Negeri setelah dan tahappertama dipertangungjawabkan pengunaanya sesuai denganketentuan yang berlaku.Untuk pencairan dana tahap kedua masingmasing Kepalapemerintahan Negeri wajib memperoleh Rekomendasi pencairandari pejabat yang berwenang.10 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4
    Bahwa sebelum dilakukan pembuatan Proposal untuk mendapatkanbantuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati11Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007dan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 325 Tahun 2007tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri diKabupaten Maluku Tengah Tahun Anggran 2007 tanggal 30 Agustus2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A,B dan Cseharusnya terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs.
    Negeri yangbersangkutan serta menggunakan standar harga barang yangdikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.26Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskanbahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yangtelah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untukmendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4
    tahap keduasebesar 50% dari total penerimaan Alokasi Dana Desa/Negeriuntuk masingmasing Negeri dilakukan melalui pencairan padarekening masingmasing Negeri oleh Kepala Pemerintahan Negeri,Ketua LPMN, dan Bendahara Negeri setelah dan tahap pertamadipertangungjawabkan pengunaanya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Untuk pencairan dana tahap kedua masingmasing Kepalapemerintahan Negeri wajib memperoleh Rekomendasi pencairandari pejabat yang berwenang.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — HERI SUTANTO bin SUNOTO ;
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PID.SUS/201 1Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengesahan CalonPetinggi Terpilin Desa Slagi, Kecamatan Mlonggo ;Bahwa pada tahun 2005, Desa Slagi memperoleh Alokasi DanaPerimbangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp.36.945.650, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Penetapan Alokasi DanaPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa UntukDesa se Kabupaten Jepara ;Bahwa berdasarkan Surat Bupati Jepara No. 412.4
    peruntukannya sebagaimana yang telah termuat dalam DRKyaitu : Pembangunan goronggorong perbatasan Desa Slagi Sinanggul(RT 8 dan 10) sebesar Rp. 4.550.000, dengan alasan dialihkan untukkegiatan Desa yang darurat padahal goronggorong tersebut juga sangatdibutuhkan oleh warga masyarakat karena kondisinya sudahmemprihatinkan dengan demikian seharusnya Terdakwa sadar danmengetahui apa yang dilakukannya itu adalah merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana tersebut dalam Surat Bupati Jepara Nomor :412.4
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2017 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 19 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
BAKOH SANTOSO, SE bin DJIMAT SIMITO alm
117 — 112
  • ratus lima puluh dua) kelompok tani/ternak dan bantuanhibah sejumlah Rp.7.787.000.000, (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuhjuta rupiah) yang terealisasi ada 218 (dua ratus delapan belas) kelompoktani/ternak dengan total dana hibah yang terserap Rp.7.019.500.000, (tujuhmilyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) kami(Kadistanbunnakikan) mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda KabBlora sebagai berikut :1) Surat Nomor 412.4
    /1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000, 2) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000, Hal 30 dari 79 halaman, Putusan Tipikor No 76/Pid.SusTPK/2017/PNSmg.3) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000, 4) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000, 5) Surat
    Nomor :412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.756.086.000, 6) Surat Nomor :412.4/2389.A/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk 8Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.219.500.000, Bahwa dasar pengajuan permohonan pencairan dana hibah untuk kelompoktani/ternak di Kab Blora TA. 2014 antara lain sebagai berikut:1) Keputusan Kepala Distanbunakikan Kab Blora.2) Berita Acara Hasil Kajian hibah Keuangan kepada kelompok/anggota,masyarakat bidang pertanian oleh Tim Ahli
    /1874/2014 tanggal 4Nopember 2014 senilai Rp.3.518.794.000,2) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28Nopember 2014, sebesar Rp.695.000.000,3) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2028.a/2014 tanggal 8Desember 2014, sebesar Rp.667.620.000,4) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2076.a/2014 tanggal 10Desember 2014, sebesar Rp.1.162.500.000,5) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.a/2014 tanggal 22Desember 2014, sebesar Rp.756.086.000,6)
    Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24Desember 2014, sebesar Rp.219.500.000,Total keseluruhan Rp.7.019.500.000, (tujuh milyard sembilan belas juta limaratus ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 20-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/PID.SUS/2009
Terdakwa; Nur Rochmad, S,Ag bin Suwoto
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 69.637.000,Tahun 2004 : Dana Perimbangan Rp. 68.395.000,Tahun 2005 : Dana Perimbangan Rp. 88.477.650,Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Dana Perimbangan diatur dalam suratBupati Jepara tertanggal 18 Pebruari 2003 tentang Petunjuk PelaksanaanDana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan DesaTahun 2003, surat Bupati Jepara Nomor 141/0490 tanggal 13 Pebruari 2004tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2004, surat Bupati Jepara Nomor :412.4
    yang telah mereka pergunakan sebesar Rp. 23.930.000, sedangkansisanya sebesar Rp. 3.570.000, belum dikembalikan oleh Penarik atasnama Salmanto.Bahwa, berdasarkan surat Bupati Jepara tertanggal 18 Pebruari 2003tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2003, surat Bupati Jepara Nomor141/0490 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan DanaPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa Tahun2004, surat Bupati Jepara Nomor : 412.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1994 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd.
94 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negeri yang bersangkutanserta menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh BupatiMaluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskan bahwaPenggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkanmelalui hasil musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau force mayoragar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati MalukuTengah.e Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4
    Untukpencairan danatahapkeduamasingmasingKepalaPemerintahanNegeriwajibmemperolehrekomendasipencairan daripejabatyangberwenang.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 325 Tahun 2007 tentang Pedoman UmumPenggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A, B dan C tentang Penggunaan Alokasi DanaDesa dijelaskan bahwa :a.
    Daftar Usulan Rencana Kegiatan(DURK) merupakan hasil musyawarahNegeri yang sudah ditetapkan olehlembaga dan kelompokkelompok yangada di Negeri untuk kemudiandituangkan dalam Berita AcaraMusyawarah Negeri yang dilampiridengan Daftar Hadir MusyawarahNegeri.Bahwa sebelum dilakukan pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sesuai denganPasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dan KeputusanBupati Maluku Nomor 412.4 325 Tahun 2007 tentang
    Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 325 Tahun 2007 tentang Pedoman UmumPenggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A, B dan C tentang Penggunaan Alokasi DanaDesa dijelaskan bahwa :a. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) harus mempertimbangkan petunjuk yang telahditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.a.
    Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan hasil musyawarah Negeri yang sudah ditetapkanoleh lembaga dan kelompokkelompok yang ada di Negeri untuk kemudian dituangkan dalam BeritaAcara Musyawarah Negeri yang dilampiri dengan Daftar Hadir Musyawarah Negeri.Bahwa sebelum dilakukan pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sesuai denganPasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dan KeputusanBupati Maluku Nomor 412.4 325 Tahun 2007
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Umum
Register : 18-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ttn
Tanggal 14 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Muhammad Arifin Siregar, S.H.
Terdakwa:
H. Arbet Bin T. Banta
23 — 0
  • bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar surat Geuchik Krueng Batu Nomor 412.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 21 Mei 2014 — HERI SUSANTO Bin SUNOTO
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 103 PK/Pid.Sus/2012Rp. 36.945.650, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 18Tahun 2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Penetapan Alokasi DanaPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa LintukDesa se Kabupaten Jepara ;Bahwa berdasarkan Surat Bupati Jepara No. 412.4/0642 tanggal 14 Januari2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Kabupaten dan Desa Tahun 2005 antara lain disebutkan : Sumber dana perimbangan desa berasal dari Pemerintah DaerahKabupaten
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor : 2/Pid Sus-TPK/2016/PT.SMG.
Tanggal 26 Januari 2016 — SURAHMAN Bin BINI ;
71 — 0
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1(satu) bundel Keputusan Bupati Jepara Nomor : 5 tahun 2011 Tentang Penetapan ADD ;2. 1(satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara Nomor : 412.4/0090 tanggal. 10 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis ADD Kab. Jepara tahun 2011 ;3. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh SUTOPO ;4.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 04-10-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus/2012/PT.Dps.
Tanggal 25 Juli 2012 — DESAK PUTU ARI PADMINI, SP.
80 — 29
  • lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir);----------------- - 1 (satu) lembar surat Nomor : 412.24/412/PMD tanggal 5 Juli 2010 perihal permohonan dana PNPM-MP Tahap II beserta lampiran (telah dilegalisir) ; -------------------------------------- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPP LS tanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir);-------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 412.4
    518/BPMD danPEMDES tanggal 21 Juni 2010 ; 1 (Satu) lembar fotocopi rekap Pengamprahan Dana APBD KabupatenBadung TA. 2010 ; 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPP LS tanggal 7 Mei 2010 (telah dilegalisir) ;(satu) lembar surat Nomor : 412.24/269/PMD tanggal 07 mei 2010perihal Permohonan Dana PNPMMP Tahap I beserta lampiran (telahdilegalisir) ; (dua) lembar fotocopi Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor412.25/270/PMD tanggal 07 mei 2010 ; 1 (satu) lembar Surat Pernyatan Tanggung Jawab Nomor : 412.4
    ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaantanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir) ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)tanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir); 1 (satu) lembar surat Nomor : 412.24/412/PMD tanggal 5 Juli 2010 perihalpermohonan dana PNPMMP Tahap II beserta lampiran (telah dilegalisir) ; 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPP LS tanggal 5 Juli 2010 (telahdilegalisir); 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 412.4
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaantanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir) ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)tanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir);721 (satu) lembar surat Nomor : 412.24/412/PMD tanggal 5 Juli 2010 perihalpermohonan dana PNPMMP Tahap II beserta lampiran (telah dilegalisir) ; 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPP LS tanggal 5 Juli 2010 (telah dilegalisir);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 412.4
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 19-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 13/PID.TPK/2014/PT AMB
Tanggal 5 Februari 2015 — Pembanding/Terdakwa : FERHAT WAHAB TEHUAYO
Terbanding/Jaksa Penuntut : MICHEL GASPERSZ, SH
60 — 14
  • 165 (seratus enam puluhlima) negeri di Kabupaten Maluku Tengah demikian juga tahun anggaran 2009Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dalam APBD Maluku Tengah TA2009 sebesar Rp.4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah).Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasar pada Surat EdaranBupati Maluku Tengah Nomor 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 tentangPenggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah TahunAnggaran 2007 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 02-04-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps.
Tanggal 4 Maret 2013 — Drs. I KETUT RANA
51 — 34
  • SPPLSGBAG.KEU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 (telahdilegalisir); 114. 1(satu)......... 58114. 1 (satu) Jlembar Surat PermintaanPembayaran Langsung Belanja Pengeluaran(rincian) tanggal 23 Juni 2010 (telah dilegalisir);115. 1 (satu) lembar surat pernyataan untukSPP LS tanggal 7 =Mei 2010 = (telahdilegalisir); 116. 1 (Satu) lembar surat Nomor : 412.24/269/PMD tanggal 7 Mei 2010 perihal permohonandana PNPMMP Tahap beserta lampiran (telah dilegalisir) ;117. 1 (satu) Jlembar Surat PernyataanTanggung Jawab Nomor : 412.4
    lembar SPP Nomor: 893/SPPLSGJBAG.KEU/VI/2010tanggal 23 Juni 2010 (telahdilegalisir); 115. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran (rincian) tanggal 23 Juni 2010 (telah dilegalisir);116. 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPP LS tanggal 7 Mei2010 (telahdilegalisir); 117. 1 (satu) lembar surat Nomor : 412.24/269/PMD tanggal 7 Mei2010 perihal permohonan dana PNPMMP Tahap beserta lampiran(telah dilegalisir) ;118. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :412.4
    SPPLSGJBAG.KEU/VI/2010tanggal 23 Juni 2010 (telahdilegalisir); 273. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran (rincian) tanggal 23 Juni 2010 (telah dilegalisir);274. 1(satu).......... 109153274. 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk SPP LS tanggal 7 Mei2010 (telahdilegalisir); 275. 1 (satu) lembar surat Nomor : 412.24/269/PMD tanggal 7 Mei2010 perihal permohonan dana PNPMMP Tahap beserta lampiran(telah dilegalisir) ;276. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :412.4