Nomor: 880/9/419.203/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil, dan saat ini PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Surabaya atas putusan pemberhentian tersebut dan masihdalam proses;Bahwa status PENGGUGAT sebelum diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)oleh TERGUGAT adalah tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi sejakPENGGUGAT menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kediri pada tanggal16 Nopember 2016 hingga adanya keputusan pemberhentian

/2018 tanggal 09 April 2018 yang di keluarkan olehHalaman 11 dari 14 Perkara Nomor:29/Pdt.G/2018/PN.KdrTergugat, namun lebih pada tuntutan ganti rugi atau konflik atas hak akibat timbulnya suratNomor 880/9/419.203/2018 tanggal 09 April 2018, hal ini dapat diketahui dengan adanyatuntutan atau posita dan petitum adanya ganti rugi dengan diperjelas dalam posita nomor 8(delapan) dan 9 (sembilan), sehingga jelaslah gugatan Penggugat adalah tentangsengketa yang bersifat keperdataan, hal mana telah ternyata

Nomor: 880/9/419.203/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil, dan saat ini PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya atas putusan pemberhentian tersebut danmasih dalam proses;Bahwa adanya pengakuan Penggugat atas adanya gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya atas Putusan Pemberhentian principal yaitu Drs.

/2018 tertanggal 9 April 2018 kePengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya yang mana atas adanya upaya hukumtersebut /Jegal standing yang digunakan Tergugat untuk merumuskan adanya suatuperbuatan yang memenuhi kriteria Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) dalam perkara a quo telah ternyata adalah sama yaitu adanya SuratKeputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April 2018;Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor:29/Pdt.G/2018/PN.KdrMenimbang, bahwa adanya gugatan ke

Soeprapto, M.M tentunya untuk mengujikeabsahan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April2018 sebagai obyek sengketanya, sehingga oleh karena inti dari perbuatan melawanhukum dalam perkara a quo masih belum mendapatkan keputusan yang bersifat tetap dariPengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang menilai produk tatausaha Negara maka adalah berdasar apabila gugatan yang diajukan Penggugat ini masihtergantung dengan perkara lain yaitu putusan gugatan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kediri Nomor880/4365/419.203/2017 tanggal 25 September 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Didik Agus Widiantara (Penggugat);3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaKediri Nomor 880/4365/419.203/2017 tanggal 25 September 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Didik Agus Widiantara (Penggugat);4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kediri Nomor880/4365/419.203/207 tanggal 25 September 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Didik Agus Widiantara, S.Kep.Ns., M.M (Pemohon Kasasi);4.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/4365/419.203/207tanggal 25 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Didik Agus Widiantara,S.Kep.Ns., M.M (Pemohon Kasasi);5.

Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tenggangwaktu mengajukan gugatan di antaranya yaitu Keputusan WalikotaKediri Nomor: 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April 2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs.

tersebut;Bahwa karena Keputusan Walikota Kediri Nomor:880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs.SOEPRAPTO, M.M.

(Penggugat);Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 12 dari 67 Halaman3)4)5)Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota KediriNomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negri Sipil tertanggal 9 April 2018 atasnama Drs. SOEPRAPTO, M.M.

Soeprapto, MM., tanggal 9 April 2018Nomor: 005/627/419.203/2018 Perihal Undangan;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat KeputusanWalikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs.

., NIP. 19581231 198503 1 1142,Pangkat/Golongan Pembina Utama Mudaj/(IV/c), JabatanMantan BARENLITBANG Kota Kedir1);: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya surat Walikota Kota Kediritanggal 21 Pebruari 2018 Nomor: 888/301/419.203/2018Perihal : Usul Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagaiPNS Daerah Atas Nama Sdr. Drs.

Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai telah mendapat persetujuandari BPPKAD Kota Kediri dengan dilampirkan surat Pemberian IzinPerceraian dengan Nomor : 800/1/419.203/2019.;Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakansudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah denganTergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak sesuali lagi dengan tujuan perkawinan.

Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala TK DW Rejomulyo DinasPendidikan Kota Kediri), selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepadaPenggugat tentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannyatersebut;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/1/419.203

tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat ternyatabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepala TK DW Rejomulyo DinasPendidikan Kota Kediri yang mana Penggugat wajib memperoleh surat ljinuntuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah memperoleh Suratkeputusan Sektetaris Daerah Kota Kediri Nomor : 800/1/419.203

secara resmi dan patut;Bahwa sebelum membaca guagatan Penggugat, Majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (UPTD Labkesda Kota Kediri),selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijinuntuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/230/419.203

Fotokopi Surat Ijin Cerai dari atasan Penggugat Nomor:800/230/419.203/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang dikeluarkan olehSekretaris Daerah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegelenserta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);Bahwa, disamping mengajukan buktibukti tertulis, Penggugat jugamengajukan buktibukti saksi sebagai berikut:1.

Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat ternyatabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil UPDT Labkesda Kota Kediri yang manaPenggugat wajib memperoleh surat Ijin untuk melakukan perceraian terlebihdahulu dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah memperoleh Suratkeputusan Sektetaris Daerah Kota Kediri Nomor : 800/230/419.203

UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang PengadilanAgama Kediri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupafotokopi kutipan akta nikah nomor 437/38/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 sertadengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam,maka terbuktilan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sahsejak tanggal 11 Juni 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupafotokopi tentang pemberian izin perceraian nomor 800/230/419.203

sofa minimalis mutiara furniture;Satu set kamar tidur Paradiso kediri terdiri divan, spring bet, lemari pakaian,meja rias;Bed sorong Paradiso Kediri;TV plasma Samsung 43 inch;Lemari es Sharp 2 pintu;Bufet TV Distrindo Kediri;HP Samsung Tab 4;HP OPPO A 37;Peralatan dapur Tupperwear;Mengingat Penggugat adalah bidan PNS di Rumah Sakit Umum Gambirantelah terbit surat bahwa per tanggal 13 Desember 2017 telah terbit suratHalaman 18 dari 35 halamanKeputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor: 800/5088/419.203

Penggugat dan Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untukmengajukan alatalat bukti untuk menguatkan dalildalil bantahanya namunTergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat buktu apapunberkaitan dengan perkara ini;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam perkaracerai ini telah mengajukan izin perceraian ke atasan Penggugat dalam hal iniSekretaris Daerah Kota Kediri dan berdasarkan Surat Keputusan SekretarisDaerah Kota Kediri nomor: 800/5088/419.203

Pernyataan bertanggal 2Januari 2018 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap melanjutkangugatan cerainya meskipun permohonan izin cerai ditolak oleh atasanPenggugat;Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil juga telahmemberitahukan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada atasan Tergugatyang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Kediri, yang selanjutnya SekretarisHalaman 23 dari 35 halamanDaerah Kota Kediri mengeluarkan Surat Keterangan Untuk MelakukanPerceraian, nomor: 800/396/419.203

NegeriSipil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu tentangkewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 1990, tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Halaman 25 dari 35 halamanMenimbang, bahwa ternyata permohonan izin perceraian dari Penggugatoleh atasan Penggugat dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Kediri denganSurat Keputusan Nomor 800/5088/419.203

/2017, tanggal 13 Desember 2017ditolak dengan pertimbangan bahwa alasanalasan dan buktibukti yangdikemukakan olen PENGGUGAT (Penggugat) untuk melakukan perceraian itubertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa disatu sisi Tergugat telah mendapatkan SuratKeterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Tergugat dalam hal iniSekretaris Daerah Kota Kediri dengan Suratnya nomor: 800/396/419.203/2018,tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya

dikaruniai 2orang anak, yang bernama: Saksi 1, perempuan, umur 6 tahun; Saksi 2, perempuan, umur 4 tahun;Kedua anakanak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalamkeadaan rukun, namun pada tahun 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa Pemohon adalah PNS dan terlampir surat izin perceraian dariPemerintah Kota Kediri Nomor : 800/2/419.203

membaca permohonan Pemohon, MajelisHakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon,ternyata Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staf DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri), selanjutnya MajelisHalaman 3 dari 13 halamanHakim menanyakan kepada Pemohon tentang surat Jjin untukmelakukan perceraian dari atasannya tersebut;Bahwa Pemohon telah memperoleh surat Ijin melakukanperceraian dari pejabat atasannya yaitu Surat keputusan SekretarisDaerah Kota Kediri Nomor: 800/2/419.203

tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Pemohon ternyatabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Staf Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Kediri yang mana Pemohon wajid memperoleh surat Ijinuntuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah memperoleh Suratkeputusan Sektetaris Daerah Kota Kediri Nomor : 800/2/419.203

Bahwa Penggugat adalah PNS dan terlampir surat izin perceraian dariSekretaris Daerah Kota Kediri , Nomor : 800/8/419.203/2019;Halaman 1 dari 12 halaman3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda sedangTergugat berstatus jejaka;4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami isteri di rumah Dinas di Kediri; dalam keadaan ba'da dukhul namunbelum dikaruniai anak;5.

Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Kampung dalem 5 DinasPendidikan Kota Kediri), selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepadaPenggugat tentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannyatersebut;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/8/419.203

45Tahun 1990, Majelis Hakim terlebin dahulu memeriksa identitas Penggugat danTergugat, ternyata Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNKampung dalem 5 Dinas Pendidikan Kota Kediri), selanjutnya Majelis Hakimmenanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijin untuk melakukan perceraiandari atasannya tersebut;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriHalaman 6 dari 12 halamanNomor : 800/8/419.203

patut;Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasubag Keuangan Dinas P3AP2KBKota Kediri), Sselanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugattentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/1086/419.203

Fotokopi surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor800/1086/419.203/2018 tanggal O03 Juli 2018 tentang Pemberian IzinPerceraian atas nama Winarti, S.KM., MM, telah bermeterai cukup dantelah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok(P.3);Bahwa, disamping mengajukan buktibukti tertulis, Penggugat jugamengajukan buktibukti saksi sebagai berikut:1.

1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat ternyatabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kasubag Keuangan Dinas P3AP2KBKota Kediri yang mana Penggugat wajib memperoleh surat Ijin untukmelakukan perceraian terlebin dahulu dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah memperoleh Suratkeputusan Sektetaris Daerah Kota Kediri Nomor : 800/1086/419.203

Keterangan ljin Ceraidari atasannya, dan karena itu kKemudian oleh Majelis Hakim ditentukan harisidangnya/sesuai dengan PHS;Bahwa setelah tahapan mediasi tersebut Tergugat tidak hadir lagi dalampersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanyayng sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan relaaspanggilan secara resmi dan patut;Bahwa Tergugat selaku PNS telah menyerahkan Surat Keterangan dariPejabat/Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri, Nomor800/21/419.203

Kutipan Akta Nikah Nomor0202/024/V/2018, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, oleh karena itu mempunyai /egal standing untuk mengajukanGugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009;Bahwa Tergugat selaku PNS telah menyerahkan Surat Keterangan dariPejabat/Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri, Nomor800/21/419.203

telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim menilai tidak layak untukdimediasi dikarenakan kondisi Termohon yang tidak bisa diajak berbicara ataukomunikasi sehubungan dengan kondisinya yang sakit parah (Stroke);Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang taat dan patuhterhadap Peraturan PerundangUndangan yang berlaku apabila hendakmenikah lagi (Poligami), Pemohon telah melampirkan Surat KeputusanPemberian Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang, Nomor : 800/229/419.203

Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang,Nomor : 800/229/419.203/2018 tanggal O8 Februari 2018, yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri, bukti (P.6);7. Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 08 Januari 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai serta diketahui olehLurah Bandar Lor, bukti (P.7);8.

No. 0116/Pdt.G/2018/PA.Kar.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri, maka denganmelampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Beristri Lebih DariSeorang, Nomor : 800/229/ 419.203/2018, tanggal 08 Februari 2018 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri, dengandemikian Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang PNSyang patuh dan taat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang

Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor800/4161/419.203/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pemberian IzinPerceraian, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);Bahwa, disamping mengajukan buktibukti tertulis, Penggugat jugamengajukan buktibukti saksi sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa suratketerangan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor800/4161/419.203/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pemberian IzinPerceraian Penggugat;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugatkeduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telahmemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3HIR;Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri sipil secarakedinasan permohonan ijin untuk mengajukan perceraian dengan Tergugatsudah diajukan ke instansi / dinas kesehatan dimana Penggugat bekerjadan telah ada Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor : 800/17/419.203/ 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 26 Agustus2019 yang memutuskan memberi izin kepada DWI KRISTIANI, A.Md.Kepuntuk melakukan perceraian dengan suaminya DONNY BAKHTIYAR, SH. ;8.

Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijinuntuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut Sesuai ketentuan pasal 3ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itudan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/17/419.203

sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebihdahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staf Kelurahan Singonegaran,Kecamatan Pesantren, Kota Kediri), selanjutnya Majelis Hakim menanyakankepada Penggugat tentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dariatasannya tersebut;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraiandari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/5/419.203

Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/5/419.203/2019 tanggal 23Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Kota Kediri; (P.3)Bahwa, disamping mengajukan buktibukti tertulis, Penggugat jugamengajukan buktibukti saksi sebagai berikut:SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKabupaten Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Kepala seksi ditempat kerja Penggugat; Bahwa saksi tahu, Penggugat

Penggugat dan Tergugat, ternyataPenggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staf KelurahanSingonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri), maka sesuai ketentuanPeraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun1990, setiap Pegawai Negeri Slpil yang akan mengajukan cerai harusmendapatkan izin dari atasannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat Ijin melakukanperceraian dari pejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris DaerahKota Kediri Nomor : 800/5/419.203

membenarkan dan berjanji tidak akanmengulangi lagi tetapi ternyata Tergugat masih tetap berhubungandengan wanita lain; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat danTergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat denganTergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untukmelaksanakan perceraian ini Penggugat telah mendapatkan surat izin dariatasanya dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Kediri, nomor:800/16/419.203

penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatanPenggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildan untuk melaksanakan perceraian ini Penggugat telah mendapatkan ijjin dariatasanya dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Sekretaris Daerah KotaKediri, nomor: 800/16/419.203

halangan yang sah ;Bahwa sebelum membaca Permohonan Pemohon, Majelis Hakimterlebin dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyataPemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU dan PenataanRuang Kota Kediri), Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohontentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;Bahwa Pemohon telah memperoleh surat Ijin melakukan perceraian daripejabat atasan langsungnya yaitu keputusan Sekretaris Daerah Kota KediriNomor : 800/2347/419.203

Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Pemohon ternyatabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas PU dan Penataan Kota Kediri yangmana Pemohon wajib memperoleh surat Ijin untuk melakukan perceraianterlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah memperoleh Suratkeputusan Sektetaris Daerah Kota Kediri Nomor : 800/2347/419.203

dalam buku nikah yangbersangkutan yang dikeluarkan pada tanggal, 24 September 2019 Nomor B1006/Kua.13.33.19/Pw.01/09/2019 bermeterai cukup dan cocok denganaslinya (P.5);Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon yangdikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 04 OB ob 0544062 pada tanggal 11 Mei 1981 bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya (P.6);Foto copy Petikan Keputusan Walikota Kediri tentang Kenaikan Pangkatatas nama Pemohon Nomor 823.2/367/419.203

Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiXXXXXXX XXXXXX XXXXX atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat ternyatabekerja sebagal xxxxxXxX XXXXXX XxXXxx ( Kepala sekolah SMP 4 ) xxxx Xxxxxxyang mana Penggugat wajib memperoleh surat Ijin untuk melakukan perceraianterlebin dahulu dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah memperoleh Suratkeputusan Sektetaris Daerah xxxx xxxxxx Nomor : 800/12/419.203

(bukti bertanda P.6);Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri, nomor:800/757/419.203/2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pemberian izinPerceraian.

denganmemperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, makaterbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejaktanggal 27 April 2002;Halaman 17 dari 27 halamanMenimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa tanda bukti lapor,hal ini membuktikan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalamrumah tangga yang kemudian oleh Penggugat dilaporkan ke Polres Kediri Kota;Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7, berupa asli Surat KeputusanSekretaris Daerah Kota Kediri, nomor: 800/757/419.203

Fotokopi surat keterangan Izin Perceraian Nomor: 800/1347/419.203/2018tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SekretarisDaerah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen sertatelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);Hal. 3 dari 11 hal. Put.