Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
DWI CAHYA FEBRIYANTO
14061
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Dokumen surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 425/16.41/ 18/KONTRAK/ 434.201/ VIII/ 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
    2. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
    3. Gambar teknis pekerjaan;
    4. Dokumen pembayaran (termyn I, termyn II dan termyn III) berikut dokumen pendukungnya;
    5. Berita Acara serah terima tahap 2 (FHO), tertanggal 08 Nopember 2017;
    6. Dokumen kontrak pengawasan Nomor : 425/16.41/06.Pgw/SPK
      /434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017.
      dengan direktur saksi Noer Rizkiyah,S.os dengan Surat PerintahKerja (SPK) Nomor : 425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14Agustus 2017.o Bahwa saksi HALILI, S.PdT yang menandatangani kontrak sebagai KonsultanPerencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SDNSamaran 2 Kec.
      NOER RISKIYAH, S.Sos : Saksi tidak kenal terhadap dokumen SPK Nomor425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017tentang pekerjaan pengawasan rehab ruang kelas SD (3 lokal) Kec.Tambelangan; Bahwa saksi selaku Direktur CV.
      Dokumen kontrak pengawasan Nomor425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus2017.Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa HALILI, S.PdT.7.
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
HALILI., S.PdT
14468
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Dokumen surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 425/16.41/ 18/KONTRAK/ 434.201/ VIII/ 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
    2. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
    3. Gambar teknis pekerjaan;
    4. Dokumen pembayaran (termyn I, termyn II dan termyn III) berikut dokumen pendukungnya;
    5. Berita Acara serah terima tahap 2 (FHO), tertanggal 08 Nopember 2017;
    6. Dokumen kontrak pengawasan Nomor : 425/16.41/06.Pgw/SPK
      /434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017.
      dengan direktur saksi Noer Rizkiyah,S.osdengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017.Bahwa saksi HALILI, S.PdT yang menandatangani kontrak sebagaiKonsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan rehabilitasi ruangkelas SDN Samaran 2 Kec.
      Sampang TA 2017 , karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasidan penawaran harga.Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor425/16.41/18/KONTRAK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentangKegiatan rehabilitasi ruang kelas SDN Samaran 2 Kec.
      Tambelangan TA. 2017 dimaksud; Saksi membenarkan dokumen surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor425/16.41/18/KONTRAK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus2017 merupakan kontrak pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDNSamaran 2 Kec. Tambelangan TA. 2017;Dana yang dialokasi untuk pekerjaan rehab ruang kelas SDN Samaran2 Kec.
      Bahwa menurut ahli dengan kondisi bangunan tidak memenuhi standarkualitas karena tidak sesuai dengan spesifikasi gambar dan RAB yangdisyaratkan dalam dokumen kontrak (SPK) Nomor425/16.41/18/KONTRAK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017tentang Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SDN Samaran 2 Kec.Tambelangan Kab.
      Dokumen surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 425/16.41/18/KONTRAK/ 434.201/ VIII/ 2017, tanggal 14 Agustus 2017;b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);c. Gambar teknis pekerjaan;d. Dokumen pembayaran (termyn I, termyn Il dan termyn III) berikutdokumen pendukungnya;e. Berita Acara serah terima tahap 2 (FHO), tertanggal 08 Nopember2017;f. Dokumen kontrak pengawasan Nomor425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus2017.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.
Putus : 28-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/PID.SUS/2011
Tanggal 28 April 2011 — H.MOHAMMAD HASAN ASY
2621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fhoto copy Surat Bupati Sampang yang ditujukankepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sampang tertanggal 5 Juni 2006 NomorX.700/ 91/434.201/2006 ;7. Fhoto copy Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2004 ;8. Fhoto copy Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat Il Sampang Nomor : 2 Tahun 1997 TentangKedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DaerahTingkat Il Sampang ;9.
    sejumlah Rp.1.912.500.000, (satu milyarsembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Rl.Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepadaBupati Sampang agar segera menarik kembali tunjanganpurna bakti dan iuran yanarti sebesar Rp.2.309.683.600, (Dua milyar tiga ratus sembilan ribuenam ratus delapan puluh tiga enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa Bupati telah mengirimkan surat kepada KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang NomorX.700/91/434.201
Putus : 28-04-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 April 2011 — H. MOH. SAYUTI, B.sc DKK ;
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor :01/RIXIV.12/02/2006, tanggal 28 Februari 2006 ;4) Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor: Tahun2004 Tanggal 8 Maret 2004 Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2004 ;5) Foto copy RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) Unit KerjaSekretariat DPRD Tahun 2004 ;6) Foto copy Surat Bupati Sampang NomorX.700/91/434.201/2006 Tanggal 5 Juni 2006 ;7) Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Sampang Nomor: 900/196/434.040/2007 Tanggal 12 Juni 2006 ;8
    Nomor : 110 K/Pid.Sus/2011sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga enam ratus ribu rupiah);Bahwa Bupati telah mengirimkan surat kepada Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah kabupaten Sampang Nomor : X.700/91/434.201/2006tertanggal 5 Juni 2006 yang meminta Anggota DPRD KabupatenSampang periode 19992004 untuk mengembalikan uang purna tugastersebut dan surat Bupati direspon oleh Pemohon Kasasi dengan caramelunasi uang Pesangon tersebut;Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 44 danpasal
Putus : 12-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Juni 2013 — H. MOHAMMAD HASAN ASY’ARI AHMAD SULAIMAN, S.H.
5830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertanggal 28 Februari 2006, Nomor: 01/R/XIV.12/02/2006;Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor: 1 Tahun 2004tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten SampangTahun Anggaran 2004 yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang, tertanggal 8Maret 2004;Fotokopi Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tahun 2004;Fotokopi Surat Bupati Sampang yang ditujukan kepada Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 5 Juni 2006Nomor: X.700/91/434.201
Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Agustus 2014 — H. MOH. SAYUTI, B.Sc, dkk
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun Anggaran2004 Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSampang;Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor : 01/R/XIV.12/02/2006, tanggal 28 Februari 2006;Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : Tahun2004 tanggal 08 Maret 2004 Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2004;Fotokopi RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) Unit KerjaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;Fotokopi Surat Bupati Sampang Nomor : X.700/91/434.201
Putus : 16-05-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — Ir. R. AGUS SANTOSO
6029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 709 K/PID.SUS/2016mengatakan pada butir 9) tidak pernanh menerima bantuan samasekali ;Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 juga telahmelapor secara lisan kepada Sekda, Wabub dan Bupati ataspermasalahan yang terjadi dan terhadap laporan tersebut kemudianditindak lanjuti dengan pemeriksaan atas diri Pemohon Kasasi olehInspektorat pada tanggal 23 Januari 2014 yang dituangkan dalam BAPNomor X.700/03/434.201/2014 :Bahwa atas inisiatii Pemohon Kasasi, maka berdasarkan SuratPermohonan