Ditemukan 11 data
RASYID
Termohon:
DINAS PENDIDIKAN SUMENEP
216 — 134
T5 : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan SumenepNomor: 800/436/435.101/2021 (sesuai denganfotokopi);Menimbang, bahwa selain buktibukti surat, Pemohon di persidanganjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sahrawi dan Moh. Munirdi bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya,sebagai berikut:1. SAHRAWI: Bahwa Saksi mengetahui Program Paket B yang dilaksanakan di DesaEssang, yang penyelenggaranya adalah H.
) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.Sby.Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang namanyatercantum dalam ljasah Program Paket B Setara SLTP, dan Pemohon telahmengajukan Permohonan Legalisir Fotokopi ljazah sebagaimana SuratPermohonan Pemohon tanggal 12 April 2021 (vide bukti P 4, dan T 2),dan diterima oleh Termohon pada tanggal 12 April 2021 sebagaimanaPernyataan Termohon pada Surat Keterangan No. 800/436/435.101
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, makapermohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan PermohonanLegalisir Fotokopi ljazah sebagaimana Surat Permohonan Pemohon tanggal12 April 2021 (vide bukti P 4, dan T 2), dan diterima oleh Termohon padaHalaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.Sby.tanggal 12 April 2021 sebagaimana Pernyataan Termohon pada SuratKeterangan No. 800/436/435.101
ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paketkesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan olehpejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asiliHalaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.Sby.atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatanganisurat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas meterai;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohontanggal 12 April 2021 (vide bukti T 2), Pernyataan Termohon dalam SuratKeterangan No. 800/436/435.101
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASYHURI selaku PetugasPengurusan Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SumenepNomor : 900/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/997/435.101/2008,tanggal 22 Mei 2008, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat
MASYHURI selaku PetugasPengurusan Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SumenepNomor : 900/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/997/435.101/2008,tanggal 22 Mei 2008, telan melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut dalamdakwaan
yang diduduki oleh ke17 PNS tersebut sehingga jabatanstruktural bagi ke17 PNS tersebut gugur secara otomatis dengan segalahak dan kewajibannya yang menyangkut jabatannya serta tidak perludikeluarkan SK pemberhentian jabatan struktural bagi ke17 PNStersebut dari Bupati Sumenep selaku yang mengangkat ;Jadi seharusnya menurut keterangan ketiga saksi tersebutTerdakwa selaku petugas pengurusan gaji yang telah diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenSumenep Nomor : 900/1036/435.101
/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor :900/997/435.101/2008, tanggal 22 Mei 2008 tidak boleh mengamprahkangaji tunjangan jabatan strukturalnya lagi bagi ke17 PNS yang sudahtidak menduduki jabatan struktural karena adanya Perda No.2 Tahun2006.Berdasarkan TAP MPR No.II/MPR/2000 tentang Sumber Hukumdan Tata Urutan PerundangUndangan, bahwa kedudukan PeraturanMenteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KinerjaHal. 25 dari 37 hal.
67 — 8
Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa PangaranganNomor : 58/435/401.114/2010, tanggal 25 Juni 2010, atas namaSRI MUDJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda Bukti PI ;Asli Surat Keterangan Ahli waris dari Kepala Desa PangaranganNo.01/435.401.112/2010, tanggal 07 Juli 2010, selanjutnya diberitanda Bukti PII ;Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa PangaranganNomor :82/435.401.112/2010, selanjutnya diberi tanda Bukti PIII ;4 Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep,Nomor : 821.3/1801/435.101
RISKIYAH (Pemohon II)
46 — 3
Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa PangaranganNomor : 58/435/401.114/2010, tanggal 25 Juni 2010, atas nama SRIMUDJI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda Bukti PI ;Asli Surat Keterangan Ahli waris dari Kepala Desa PangaranganNo.01/435.401.112/2010, tanggal 07 Juli 2010, selanjutnya diberi tandaBukti PII ;Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa PangaranganNomor :82/435.401.112/2010, selanjutnya diberi tanda Bukti PIII ;Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Nomor :821.3/1801/435.101
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASYHURI selaku PetugasPengurusan Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor900/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/997/435.101/2008, tanggal 22 Mei 2008,telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggalyang sudah tidak dapat diingat lagi
MASYHURI selaku PetugasPengurusan Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas900/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/997/435.101/2008, tanggal 22 MeiPendidikan Kabupaten Sumenep Nomor2008, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pada waktu dantempat sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan
124 — 33
MASYHURIselaku Petugas Pengurusan Gaji di Difas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep,berdasarkan Surat Keputusan Iepala Dinas Pdndidikan Kabupaten Sumenep Noor :00/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan K*bupaden Sumenep Noeor : 900/997/ 435.101/2008, tanggal 22 Mei2008, telah melakukan bebepapa perbuatan yang ada htbuneann9a sedemikianrupa sehiNgga harUs dipandang sebagai suatu perbuatan berdanjut, p da hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat
t Keputusan KepalaDinas Pendidikan KabupaTen Sumenep Nomor : 900/1036/435.101/2007, tanggal 4Juli 2007 dan Surat KEputusaj Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten SumenepNomor : 900/997/ 435.101/2 08, tanggal 22 Mei 2008, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai suatu perbuadan berlanjut, pada waktu dan tempat sebagaimafa yangtersebut dalam dakwaan primair diatas @engan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ,
) karena tidak sesegera mungkin untuk menetapkan Surat Keputusan(SK) pemberhentian dari jabatan struktural sehingga masalah ini terjadi ;Menimbang,bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai petugas pengurusan gaji dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ;Bahwa benar Terdakwa bertugassebagai petugas pengurusan gaji berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala DinasPendidikan Kabupaten Sumenep No. 900/1036/435.101
/2007, tanggal 4 juli 2007 dansurat keputusan Nomer 900/997/435.101/2008 tanggal 22 mei 2008 ;Bahwa benarTerdakwa bertugas sebagai petugas pengurusan gaji sejak tahun 2007 sampai dengansekarang ;Bahwa benar secara Administrasi tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai petugas pengurusan gaji di Dinas Pendidikan Sumenep ;Merekap daftar gajiyang diterima dari badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD)kabupaten Sumenep ;Mendistribusikan daftar gaji yang diterima dari BPKKD ke UPTSMP/SMA dan
suratsurat lain dalam57berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat darihubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan salingbersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan faktafakta sebagai berikut :Bahwabenar terdakwa adalah petugas Petugas Pengurusan Gaji pada Dinas PendidikanKabupaten Sumenep ;Bahwa benar terdakwa ditunjuk sebagai Petugas PengurusanGaji berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan KabupatenSumenep No. 900/1036/435.101
63 — 6
NO. 435.101 ( satu ) Unit HP Nokia warna hitam ;e 1 (satu ) paket dibungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu total 0,683 gram ;e 3( tiga ) paket dibungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu total 0,223 gram ;e 6( enam ) paket dibungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu total 0,283gram ;e 2(dua) butir pil cream negatif amphetamine ;1 ( SATU ) Unit HP Blackbery warna putih ;= Bahwa benar barang bukti pada waktu ditemukan sudah dibungkus denganplastik klip bening yang keseluruhannya
SUWARA
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
142 — 69
Bambang Irianto, No.Reg.734/435.101/2019, tanggal 28082019;24.2. SEKOLAH MENENGAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA(SLTP); yaitu melampirkan: Ijazah Paket B Setara SekolahMenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008,Kelompok Belajar Allmamiyah Lebeng Timur KecamatanPasongsongan dengan No. Seri lIjazah: 0138072, a.n.NINTRAS, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan KabupatenSumenep, tanggal 29 Juli 2019, ditanda tangani olehH.MOH.RA'IS, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas PendidikanKabupaten Sumenep;24.3.
Bambang Irianto, No.Reg.734/435.101/2019, tanggal 28082019, maka kiranya sudah cukupberalasan hukum apabila Objek Sengketa a quo baik pembentukanmaupun penerbitannya dinyatakan Cacat Hukum;Bahwa dengan demikian, meskipun Kepala Desa Terpilin a.n.NINTRAS memperoleh suara terbanyak akan tetapi karena pihaknyatidak memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Desa maka perolehansuaranya tidak sah sehingga yang seharusnya dinyatakan sebagaipemenang, disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desaadalah Calon
128 — 26
103.970.000 144.635.000 Pemberian tunjangan tersebut terjadi dalam periode gaji bulan Mei 2006 sampaidengan bulan Desember 2006 yang jumlahnya sebesar Rp. 19.890.000.00(sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian :gaji pokok per pegawai sebesar Rp. 315.000.00 x 17 orang x 8 bulan ) uangtunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 185.000.00 x 17 orang x 8 bulan);e Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008 Kepala Dinas PendidikanKabupaten Sumenep dengan surat No. 050/2362/435.101
518 — 551
Surat keterangan NO 600/480/435.101/2004 tanggal 17 mei 2004291. Surat kputusan kepala dinas pekerjaan umum pegairan Kab. Sumenep No. 503/98/435.107/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang surat ijin pemakaian tanah pengairan Kab. Sumenep292. Surat Bupati No. 503/262/435.301/2004 tanggal 08 juni 2004 perihal persyaratan pembangunan SPBU dan sarana bengkel di desa gedungan Kec. Sumenep 293.
Surat keterangan NO 600/480/435.101/2004 tanggal 17 mei 2004291. Surat koputusan kepala dinas pekerjaan umum pegairan Kab. SumenepNo. 503/98/435.107/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang surat jjinpemakaian tanah pengairan Kab. Sumenep292. Surat Bupati No. 503/262/435.301/2004 tanggal 08 juni 2004 perihalpersyaratan pembangunan SPBU dan sarana bengkel di desa gedunganKec. Sumenep293.
Wira Usaha Sumekar nomor : 503/ /435.304/2004tanggal 26 mei 2004 perihal kelengkapan pengajuan permohonanpendirian SPBU swastanisasiSurat pernyatan No. 503/173/425.304/2004 tanggal 13 Mei 2004Surat pernyatan No. 503/174/425.304/2004 tanggal 13 Mei 2004Surat ijin gangguan No. 503./691/435.021/2010Surat keterangan NO 600/480/435.101/2004 tanggal 17 mei 2004Surat kputusan kepala dinas pekerjaan umum pegairan Kab.
188 — 121
./691/435.021/2010Surat keterangan NO 600/480/435.101/2004 tanggal 17 mei 2004Surat kputusan kepala dinas pekerjaan umum pegairan Kab.Sumenep No. 503/98/435.107/2008 tanggal 31 maret 2008 tentangsurat ijin pemakaian tanah pengairan Kab. SumenepSurat Bupati No. 503/262/435.301/2004 tanggal 08 juni 2004 perihalpersyaratan pembangunan SPBU dan sarana bengkel di desagedungan Kec.
Wira Usaha Sumekar nomor : 503/ /435.304/2004tanggal 26 mei 2004 perihal kelengkapan pengajuan permohonanpendirian SPBU swastanisasiSurat pernyatan No. 503/173/425.304/2004 tanggal 13 Mei 2004Surat pernyatan No. 503/174/425.304/2004 tanggal 13 Mei 2004Surat ijin gangguan No. 503./691/435.021/2010Surat keterangan NO 600/480/435.101/2004 tanggal 17 mei 2004Surat kputusan kepala dinas pekerjaan umum pegairan Kab.Sumenep No. 503/98/435.107/2008 tanggal 31 maret 2008 tentangsurat ijin pemakaian tanah