PUT.49237/PP/M.VII/19/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49237/PP/M.VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PenetapanTarif Bea Masuk PIB Nomor: 019668 tanggal 15 Januari 2013 atas importasiKenUp 480 SL (41): Glyphosate Isopropyl (Pos 3 pada PIB), negaraasal: Malaysia pada pos tarif 3808.93.1900 (BM 0%) ATIGA, sementaraTerbanding telah menetapkan pada pos tarif 3808.93.1900 (BM

PUT.49237/PP/M.VII/19/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49237/PP/M.VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PenetapanTarif Bea Masuk PIB Nomor: 019668 tanggal 15 Januari 2013 atas importasiKenUp 480 SL (41): Glyphosate Isopropyl (Pos 3 pada PIB), negaraasal: Malaysia pada pos tarif 3808.93.1900 (BM 0%) ATIGA, sementaraTerbanding telah menetapkan pada pos tarif 3808.93.1900 (BM

SOLO KAWISTARA GARMINDO, tempat kedudukan DesaGagaksipat RT.02/RW.01, Gagaksipat, Boyolali;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor 49237/PP/M.1/16/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya

Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49237/PP/M.1/16/2013tanggal 28 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ataumengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanya PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.49237/PP/M.1/16/2013 tanggal 28 Januari20132 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 hurufe Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;lll.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaansengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yangtelah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.49237/PP/M.I/16/2013 tanggal 28 Januari 2013 sertaberdasarkan penelitian atas dokumendokumen milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan faktafakta yang telah dapat diketahui secara jelas dannyatanyata terungkap pada persidangan, yaitu:5.1.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaansengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yangtelah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.49237/PP/M.1/16/2013 tanggal 28 Januari 2013 sertaberdasarkan penelitian atas dokumendokumen milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan faktafakta yang telah dapat diketahui secara jelas dannyatanyata terungkap pada persidangan, yaitu:1.

Belanja Aceh (APBA) murni;Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill dan IV, maka sangatlah patut segalabiaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat , Il, Ill dan IV secara tanggungmenanggung;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan surat Tergugat yaitu surat Nomor 360/49237

Nomor 385 K/Pdt/2016Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yangmenunjuk Penggugat selaku rekanan adalah Tergugat , dengan demikianyang bertanggungjawab membayar pekerjaan Penggugat adalah Tergugat ,sedangkan Tergugat II sudah menegaskan di dalam Izin Prinsipnya Nomor360/49237 tanggal 8 Juli 2010 yang ditujukan kepada Tergugat yang padapokoknya menyatakan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan bencanaberada pada Tergugat dan Tergugat melaksanakan sesuai dengankewenangannya berdasarkan

Nomor 385 K/Pdt/2016Menyatakan surat Tergugat yaitu surat Nomor 360/49237 tanggal 8 Juli2010 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana dan surat Nomor 09/PBR/2011 tentang Pernyataan Bencana Alam, dan Surat Bupati Pidiemasingmasing Nomor 362/16811731 tentang Pernyataan Bencana Alam,Surat Nomor 360/1681 tentang Pernyataan Tanggap Darurat dan SuratNomor 3362/1686 tanggal 11 Maret 2011 tentang Mohon BantuanPenanganan Banjir Bandang Tangse, sebagai dasar Tergugat memberikanSPMK kepada Perusahaan Penggugat

Hal ini dapat dibuktikan denganbukti TIl.1, yaitu Izin Prinsip Nomor 360/49237 tanggal 8 Juli 2010 tentangPenyelenggaraan Penanganan Bencana di mana di dalam point 3 ditegaskan:Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pada butir 1 dan 2di atas dan menginggat telah terbentuknya Badan Penangganan BencanaAlam (BPBA), maka pelaksanaan penyelenggara penanganan bencanaselanjutnya dapat saudara proses dan ditindaklanjuti sesuai denganmekanisme dan ketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Kasasi

Menyatakan surat Tergugat I yaitu surat Nomor : 360/49237 tanggal 08 Juli 2010 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana; dan surat Nomor : 09/PBR/2011 tentang Pernyataan Bencana Alam, dan surat Bupati Pidie masing-masing Nomor : 362/16811731 tantang Pernyataan Bencana Alam; surat Nomor :360/1681 tentang Pernyataan Tanggap Darurat; dan surat Nomor : 362/1686 tanggal 11 Maret 2011 tentang Mohon Bantuan Penanganan Banjir Bandang Tangse, sebagai dasar Tergugat I memberikan SPMK kepada Perusahaan Penggugat

Menyatakan surat Tergugat yaitu surat Nomor : 360/49237 tanggal 08 Juli2010 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana; dan surat Nomor :09/PBR/2011 tentang Pernyataan Bencana Alam, dan surat Bupati Pidiemasingmasing Nomor : 362/16811731 tantang Pernyataan Bencana Alam;surat Nomor :360/1681 tentang Pernyataan Tanggap Darurat; dan suratNomor : 362/1686 tanggal 11 Maret 2011 tentang Mohon BantuanPenanganan Banjir Bandang Tangse, sebagai dasar Tergugat memberikanSPMK kepada Perusahaan Penggugat adalah

Put.49237/PP/M.I/16/2013

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut.49237/PP/M.1/16/2013Pajak Pertambahan Nilai2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas PenyerahaanPPN yang dipungut sendiri sebesar Rp2.025.509.206,00 yang tidak disetujui oleh PemohonBanding;Ekspor (Rp4.911.900.318,00)bahwa meskipun yang melakukan pengiriman barang ke luar negeri adalah Pemohon Bandingsesuai dengan dokumen ekspor, namun

56b9afdle8a497bd2 76dadd47c0aff008278787fel0ea9lealelT7dJbc4f 6d02cc93cfa736al686cb6ed9 30 36dd5ba 9893 23c65e2 6c8122ab068658a544916e352b 463ecdcd3a77bb 528 45bd9 af 764d370d5a93e 4e 5e6b2 52ba4ac49d27793a3153b59353a8947 7bbb7 3fbcf 6b 29b 94 55belbbb Geddfb48fecah5e0 ff008d9a5b58F892d5 7ed71c4f1d96a7128 5bdb2 6621818 65fe28F780cf049ba27e72al8eel124dad1ld9ad9f 4F9ababaf2 fhacecc213e5b292e 685efcafcd59b4Ffecbhdb55d52ba6958 fecdf00ffclllfc3fa76a6973e23d7ee757b0 40 4bd95ad82e9ef23e7e50d726f2 08 8fb3aa4 49237