Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-04-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49679/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10527
  • PUT.49679/PP/M.IX/19/2013
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49679/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPTNPNomor: SPTNP000108/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 19 Desember 2012;: bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang melalui Kantor PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dengan nomor PendaftaranPemberitahuan Impor Barang nomor 003884 tanggal 14 Desember
Putus : 11-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715/B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — PT RABANA ASPALINDO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani, Jakarta 13230;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.49679/PP/M.1X/19/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Terbanding, dengan
    Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016berdasarkan Hasil Audit dari Bea dan Cukai Pekanbaru untuk periodeDesember 2010 sampai dengan Nopember 2012, dinyatakan bahwa untukdokumen impor Pemohon Banding adalah sesuai dan untuk bea masukdinyatakan bebas bea masuk;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.49679/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal
    Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Alasan Peninjauan Kembali:Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum (Judex Facti) dalam PutusanPengadilan Pajak a quo nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;1.Bahwa = dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013 pada halaman
    Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013 halaman10 alinea ke6 dan alinea ke7 yang menyatakan; bahwa oleh karenaSurat Banding Nomor RAP/HO/LT/13/04/149 tanggal 30 April 2013ditandatangani oleh A. A. SG.
    Kesimpulan:1.Dalam Risalan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.1X/19/2013 terdapat pernyataan yang saling bertentangantentang kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding), yang pada Putusan Pengadilan Pajak alinea ke duamenyatakan sebagai berikut!
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 Desember 2017 — NANI LANI BINTI NASIUN, SAMAN BIN NASIAN MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. DRS. H. MUSA MA’RUF, M.M., 3. IWAN PRATAMA SUSANTO, 4. EL VIRA GUNA, 5. A R I F I N
176130
  • Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikat yang diajukan Para Penggugat sesuai Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 49679/2013, 49685/2013 dan 49693/2013 tertanggal 17 Mei 2013 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5.
    Bukti P13b :Surat Perjanjian, tanggal 9 Januari 2003 (fotokopi darifotokopi);Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan:49679/2013, Nama Pemohon: Nanilani, Alamat: CipondohMakmur Blok F.VII/26, Cipondoh, Kota Tangerang, Kegiatan:Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah(BPNRI.IV.1.e), tanggal 17 Mei 2013 (fotokopi sesuai denganasli);Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan:49685/2013, Nama Pemohon: Nanilani, Alamat: CipondohMakmur Blok F.VII/26, Cipondoh, Kota Tangerang, Kegiatan:Pengukuran
    Nasional No. 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa proses penerbitan sertipikat objek sengketa diawalidengan terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa sesuai bukti T.25, T.26, T.34,T.44, T.57, T.69, T.81, dan T.96 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan prosedurselanjutnya sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan hukum tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai surat Tanda Terima Dokumen Nomor BerkasPermohonan: 49679
    ;Menimbang, bahwa oleh karena keputusan a quo dinyatakan batal, makakepada Tergugat diwajibkan mencabut Sertipikat Hak Milik objek sengketa danmencoretnya dari Register Buku Tanah, sehingga tuntutan Para Penggugat dalampetitum gugatan yang ke3 (tiga) mengenai pencabutan objek sengketa danmencoretnya dari register buku tanah, juga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukanpermohonan penerbitan sertipikat sesuai surat Tanda Terima Dokumen NomorBerkas Permohonan: 49679
    Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikatyang diajukan Para Penggugat sesuai Surat Tanda Terima Dokumen NomorBerkas Permohonan: 49679/2013, 49685/2013 dan 49693/2013 tertanggal 17Mei 2013 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
Register : 11-11-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 6029/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 9 Desember 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
165
  • e20627ab63bfd61543 68 fdfe9IFf24508 9360407ca203643 499a7 fb 582 440765471359 f3dce98a73e5d75133e80 fabad67 2af00b808 651dc0215bec78d40089ad7940c89de9ea35Ff73beb3 75a9Ff338 7fbb9Fcleclbc8 2 6d4ed fe3 3d601db82221c6f8 6022c7e4750847820c499ae22db0 83 2453 941 06acc3c5a8 8d70c 6164e8 048 6684 2ade2c79eb9FIa8B 007304430d3 6759f95c6c62C229b7129 8d9dd 66ff4b1115caae8 623a0e7644e3c6991b55c8d253a368 3a464e7 34058283 7ce0139cd7b6 4b 429 a0b6dfal3e1d4163a763a3d22a059ed20fd9d 4fbc2186a7 8lcbe20e3a270ffalbf9d161cc 49679