Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-10-2010 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49931/PP/M.III/16/2014
Tanggal 16 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11129
  • Put-49931/PP/M.III/16/2014
Register : 09-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FIRMAN KETAUN PERKASA;
3552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014tanggal 16 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalampersidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangUndang Pengadilan Pajak), yaitu :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll.
    Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014, atas nama: PT.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat(3) juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak,maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan PengadilanPajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belumlewat waktu) sebagaimana telah
    Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014tanggal 16 Januari 2014 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 yangmenyatakan:e Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak
Register : 15-03-2017 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PA BOYOLALI Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Bi.
Tanggal 24 Maret 2017 — Pemohon
173
  • Rahmawati Dwi Astuti Nomor: 49931/TP/2011 tanggal 29122011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;Surat Pemberiatahuan adanya kekurangan persyaratan nikah Nomor : 175/Kua.11.9.07/III/17 tanggal 1332017 dari KUA Kecamatan Karanggede ,kabupaten Boyolali :Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Karanggede, KabupatenBoyolali , Nomor : 176/Kua.11.09.07/Pw.01/IN/17 tanggal 1332017 ;Untuk bukti surat berbentuk fotocopy berermeteri cukup setelah dicocokkandengan aslinya
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - BAKIR
8323
  • Mdn Tanjung Morawa untukbulan Nopember danDesember 2013 An.Sucipto. 49931/12/2013Biaya PembelianKonsumsi Nasi kotak dankue kotak keperluan rapatbulanan PanwasluKabupaten Deli Serdangdalam rangka PemiluKepala Daerah dan WakilDeliSerdang periode 20142019Desember 2013Kepala Daerahuntuk bulan1,200,0001,135,899,539 50031/12/2013Dibayar Biaya SosialisasiPanwaslu Kabupaten DeliSerdang melalui mediacetak dalam RangkaPemilihan danWakil Bupati Deli SerdangPeriode 2014 2019 untukBulan Desember 2013Bupati4,000,0001,131,899,539
    Sucipto.Nopember12,025,0001,137,099,539 49931/12/2013Biaya Pembelian KonsumsiNasi kotak dan kue kotakkeperluan bulananDelirangkarapatPanwaslu KabupatenSerdang dalamPemilu Kepala Daerah danWakilSerdang periode 20142019untuk bulan Desember 2013Kepala Daerah Deli1,200,0001,135,899,539 50031/12/2013SosialisasiDeliSerdang melalui media cetakDibayar BiayaPanwaslu Kabupatendalam Rangka PemilihanBupati dan Wakil Bupati DeliSerdang Periode 2014 2019untuk Bulan Desember 20134,000,0001,131,899,539 Jumlah bulan
Register : 22-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - SOPIAN NAULI, S.Sos. M.AP
8137
  • Sucipto.12,025,0001,137,099,539 49931/12/2013Biaya Pembelian Konsumsi Nasikotak dan kue kotak keperluanrapat bulanan PanwasluKabupaten Deli Serdang dalamrangka Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Deliperiode 20142019untuk bulan Desember 2013Serdang1,200,0001,135,899,539 50031/12/2013SosialisasiDelimedia cetakDibayar BiayaPanwaslu KabupatenSerdang melaluidalam Rangka Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Deli SerdangPeriode 2014 2019 untuk BulanDesember 20134,000,0001,131,899,539 Jumlah bulan ini727,350,000420,040,907
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
9593201
  • DisertaiDisposisi Dewan Pengawas kepada Anggota Dewas, tanggal11 Oktober 2011, yang bertuliskan Mohon Kita Bahas. 49931 (Satu) bundel copy Surat Direktur Utama Perum PercetakanNegara RI kepada Bapak Deputi Meneg BUMN BidangUsaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kementrian BUMN,Nomor 380/I/9/2011 Perihal Laporan PerkembanganPekerjaan KTP Elektronik, tanggal 30 September 2011,ditandatangani oleh Direktur Utama Perum PercetakanNegara RI, Isnu Edhi Wijaya.
    Halaman 1072 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 49931 (Satu) bundel copy Surat Direktur Utama Perum PercetakanNegara RI kepada Bapak Deputi Meneg BUMN BidangUsaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kementrian BUMN,Nomor 380/I/9/2011 Perihal Laporan PerkembanganPekerjaan KTP Elektronik, tanggal 30 September 2011,ditandatangani oleh Direktur Utama Perum PercetakanNegara RI, Isnu Edhi Wijaya.