Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/722/5.2.11/2019 tanggal18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mekar Baru,bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokandengan aslinya ternyata sesuai serta telah dinezegelen bukti (P11);12.

Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)

Organ electric Grand DGX620, Senilai Sebesar Rp. 8.000.000,(delapan jutah rupiah);5.2.11. Deposit Box di Bank Mandiri beralamat di Jalan Hos Cokrominotonomor 03 Kota Makassar yang berisi Emas Batangan 2 Batangmasingmasing 100 Gram, Perhiasan 400 Gram, senilai sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah);6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyalhutang Bersama yaitu sebagai berikut :6.1. Hutang usaha CV.

Televisi LED 55 inchi Merk LG dengan Nomor Seri : 410INARBO48, senilaisebesar Rp. 15,000.000,(lima belas juta rupiah);10.Organ electric Grand DGX620, Senilai Sebesar Rp. 8.000.000, (delapan jutahrupiah);merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan maka harta tersebut menjadiharta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentanggugatannya halaman 4 angka 5.2.11 sepanjang mengenai deposit box di BankMandiri beralamat

Dua buah kasur ; 5.2.11. Enam buah etalase ; 5.2.12. Satu buah Mejikom ; 5.2.13. Satu buah dispenser ; 5.2.14. Dua buah rak piring ; 5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar; 5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ; 5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas); 5. 2.18.

Dua buah kasur ;5.2.11. Enam buah etalase ;5.2.12. Satu buah Mejikom ;5.2.13. Satu buah dispenser ;5.2.14. Dua buah rak piring ;5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar;5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ;5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);5. 2.18. Dua sprei, 6 bantal dan 3 bantal guling;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersamatersebut masingmasing seperdua (1/2) bagian;7.

tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Satu unit mesin pinil (objek 2.2.11);5.2.11. Satu unit kulkas transparan merk Polytron (objek 2.2.12);6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan cara pembagianhartaharta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atasdengan cara pembagian sebagaimana disebutkan pada diktum 3, 4 dan 5amar putusan ini;7.

Bahwa guna menjamin agar harta bersama/gonogini yangdiperoleh selama perkawinan tidak beralih atau dialinkan haknya baikmelalui cara jualbeli, penghibahan, dijaminkan/digadaikan dan lainsebagainya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar dilakukan sitamarital terlebin dahulu atas seluruh harta bersama/gonogini sebagaimanadimaksud dalam Gugatan Rekonpensi posita 5.1 dan 5.2.11.

Berdasarkan Manual Book ULaMM Syariah, nomor dokumenPNM.ULMS/001 tanggal 2 Nopember 2009, Bab V Kebijakanpembiayaan mikro syariah, angka ke 5.2.11, intinya adalah sebagaiberikut :1. Seleksi awal permohonan pembiayaan :1. Marketing officer wajib melakukan seleksi awal dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yangdipersyaratkan. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap,marketing officer menyerahkan permohonan kepada loan officeruntuk diproses lebih lanjut;2.

Jaminan Pembiayaan;5.2.11. Tahapan Proses Pembiayaan Mikro;5.3. Proses Pengambilalihan Pembiayaan (Take Over);5.4. Ketentuan Batas Wewenang memutus Pembiayaan;5.5. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP);5.6. Kegiatan Monitoring;5.7. Kualitas Pembiayaan dan penyisihan Kerugian Pembiayaan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE binMOESRIPAN, selaku Unit Manager PT PNM (Persero) ULaMM Pare Kab.Kediri bersamasama dengan saksi Sdr.

Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013pembiayaan mikro syariah, angka ke 5.2.11, intinya adalah sebagaiberikut :1. Seleksi awal permohonan pembiayaan :1. Marketing officer wajid melakukan seleksi awal dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yangdipersyaratkan. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap,marketing officer menyerahkan permohonan kepada loan officeruntuk diproses lebih lanjut;2.

Jaminan Pembiayaan ;5.2.11. Tahapan Proses Pembiayaan Mikro ;5.3. Proses Pengambilalihan Pembiayaan (Take Over) ;5.4. Ketentuan Batas Wewenang memutus Pembiayaan ;5.5. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) ;5.6. Kegiatan Monitoring ;5.7. Kualitas Pembiayaan dan penyisihan Kerugian Pembiayaan ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE binMOESRIPAN selaku Unit Manager PT PNM (Persero) ULaMM Pare Kab.Kediri bersama sama dengan saksi Sdr.

Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/20165.3.5.4.Termohon Peninjauan Kembali, maka dapat disimpulkanbahwa terdapat produk kemasan dan kotak yang dijualTermohon Peninjauan Kembali yang belum dilaporkandalam SPT Termohon Peninjauan Kembali;5.2.11.Bahwa untuk dapat menghitung peredaran usaha atasproduk kemasan dan kotak yang diproduksi dari pemakaianbahan baku dan bahan penolong sebesar Rp2.063.863.805tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembalimempergunakan persentase peredaran usaha terhadapHPP sebesar 107,31%

Wajib Pajak A yang sebelumpengenaan pajak memiliki kesejahteraan yangHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 445 B/PK/PJK/2016lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelahpengenaan pajak tingkat kesejahteraan WajibPajak A seharusnya tetap lebih baik daripadaWajib Pajak.d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanismeredistribusi kesejahteraan di dalam suatumasyarakatdengan menerapkan equal treatment ini DJP telahmelaksanakan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik yakni azas persamaan perlakuan.5.2.11

mendapat perlakuan pajak yangsamac) Keadilan vertikal, Wajid Pajak A yang sebelum pengenaanpajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripadaWajid Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkatkesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baikdari pada Wajib Pajak.d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusikesejahteraan di dalam suatu masyarakatdengan menerapkan equal treatment ini DJP telahmelaksanakan AzasAzas Umum Pemerintahan yang balkyakni azas persamaan perlakuan.5.2.11

Surat Gugatan Penggugat5.1 Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang dibuat, ditandatangi dandiajukan oleh Para Kuasa Penggugat adalah perihal "GugatanKeabsahan Penguasaan dan Peruntukan Tanah Wakaf tanggal 25Maret 2021 yang diajukan oleh PENGGUGAT yang merupakan KetuaPengurus Pesantren Tallimusshibyan sebagai Penggugat;5.2 Bahwa subyek hukum yang terdapat dalam Surat Gugatan tersebutselain Penggugat adalah terdiri dari:5.2.11 Subyek hukum Tergugat terdiri dari tiga (3) orang, yaituTergugat 1 dan Tergugat

mendapatperlakuan pajak yang sama;Cc) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelumpengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebihbaik daripada Wajib Pajak B, maka setelahpengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib PajakA seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak;d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanismeredistribusi kesejahteraan di dalam suatumasyarakat;dengan menerapkan equal treatment ini DJP telahmelaksanakan AsasAsas Umum Pemerintahan yangbaik yakni asas persamaan perlakuan;5.2.11

Kaca putin welding (Plastic cover lens) ukuran 2 x 4% (50mm) sebanyak 100 (seratus) EA dalam kondisi baik;5.2.11. Sigma gause ukuran 150 mm sebanyak 2 (dua) EA dalamkondisi baik;5.2.12. Kaca hitam welding ukuran 11 FW.2 sebanyak 50 (limapuluh) EA dalam kondisi baik;5.2.13. Grinding Machine Mounted ukuran 220 V sebanyak 4(empat) EA dalam kondisi baik;5.2.14. Grinding Machine ukuran 4 sebanyak 4 (empat) EA dalamkondisi baik;5.2.15.

mendapat perlakuanpajak yang sama;c) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelumpengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebihbaik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaanpajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnyatetap lebih baik daripada Wayib Pajak;d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanismeredistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;dengan menerapkan equal treatment ini DJP telahmelaksanakan Asasasas Umum Pemerintahan yang baikyakni azas persamaan perlakuan;5.2.11

No. 427 K/Pid.Sus/201418 = 204,94 M3,kedalaman totalgaliandilapangan 17cm, volumegalian totalSTAO+100STA 0+500,adalah(17/22,5) x204,94 7154,84 m3;Total galiankeraspembongkaranaspal = 88,56+= 15484 =243,40 m3; 5 Pekerjaan Berbutir 5.1.1) Lapisan Pondasi 3 207,26 76,98 30,28 Dibackup data rerataAgregat Kelas A tebal = (20+15)/2 =17,5cm dilapangan tebalterpasang rerata = (10+3)/2 = 6,5 cm, jadi totalvolume terpasang =(6,5/17,5) x 207,26 =76,98 m3; 5.2.11) Lapisan Pondasi 3 319,30 179,30 40,00 Dibackup

mendapat perlakuan pajak yangsamac) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaanpajak memiliki kKesejahteraan yang lebih baik daripadaWajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkatkesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baikdaripada Wajib Pajak.d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusikesejahteraan di dalam suatu masyarakatdengan menerapkan equal treatment ini DJP telahmelaksanakan AzasAzas Umum Pemerintahan yang baikyakni azas persamaan perlakuan.5.2.11

PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) berpendapat bahwadokumen tersebut belum cukup untuk dijadikan bahantelaahan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) guna menentukan harga sesuai dengankewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhioleh hubungan istimewa, karena Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata dan dokumen transaksi lain yang sejenis(penjualan bibit kepada pihak non afiliasi), sehinggapada akhirnya tidak dapat ditentukan harga wajar (armslength);5.2.11

Rumah Termohon dan Pemohon tersebut sekarang sudahdijual dan hasil penjualannya sudah dibagi antara Termohon danPemohon.5.2.11. Saksi sudah pernah berusaha mendamaikanTermohon dan Pemohon, tapi tidak berhasil.5.2.12. Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohondan Pemohon.Berdasarkan Fakta Proses Persidangan dan Fakta Pembuktian yang telahdiuraikan di atas, dengan ini Pemohon dapat mengambil Kesimpulan sebagaiberikut :1.

Barang bukti nomor : (5.2.5),(5.2.6),(5.2.9), (5.2.11),(5.2.13), (5.2.14),(5.2.17) diperoleh sejak bulanJanuari 2016 s/d Nopember 2016 dikembalikan kepadaterdakwa.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penuntut Umummohon supaya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengahmenyatakan :1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa ;2.