Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam diProvinsi Kalimantan Tengah pada Hutan Produksi seluas +50.665 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor SK.307/ MENHUTIV 2010, tertanggal 17 Mei 2010 BuktiP.12.

Bahwa Tergugat Il adalah Direktur Utama pada Tergugat yang bergerak dibidang pemanfaat Hutan Kayu dalam HutanAlam di Provinsi Kalimantan Tengah pada Hutan Produksiseluas + 50.665 Hektar berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK.307/ MENHUTIV 2010, tertanggal 17 Mei20103.

Bahwa Tergugat telah mendapatkan lIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksiseluas + 50.665 WHektar di Provinsi Kalimantan Tengah dariMenteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor SK.307/MENHUTI/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010, denganpertimbangan:a. Bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yangmempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secaraoptimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakatmewajibkan Tergugat untuk :b.

East Point Indonesia (Tergugat) seluas + 50.665 Hektarberdasarkan SK Menteri LHK Nomor: SK.307/MenhutII/2010, tanggal 17Mei 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi termasuk di dalamnyaAreal Kerja seluas seluas + 46.940,37 Hektar berdasarkan SK MenteriLHK Nomor: SK.682/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2017 tanggal 05 Desember2017 tentang Izin Penetapan Areal Kerja IUPHHKHA An. PT.

EastPoint Indonesia atas areal Hutan Produksi seluas + 50.665 Ha (limapuluh ribu enam ratus enam puluh lima) Hektar di Provinsi KalimantanTengah; (Bukti : T7) ;8. Foto copy Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada areal Hutan Produksi antara PT. East PointIndonesia dengan PT. Hutan Karya Lestari Abadi pada tanggal 10 Juni2010 (bukti T8) :9.

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidangpemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam MHutan Alam di ProvinsiKalimantan Tengah pada Hutan Produksi seluas + 50.665 Hektarberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/MENHUTII/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010 Bukti P.12.

Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama pada Tergugat yangbergerak dibidang pemanfaat Hutan Kayu dalam Hutan Alam di ProvinsiKalimantan Tengah pada MHutan Produksi seluas + 50.665 Hektarberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/MENHUTII/ 2010, tertanggal 17 Mei 20103.

Bahwa gugatan Penggugat pada point 4, adalah merupakan sebuahpengakuan dari Penggugat bahwa Tergugat adalah sah dan legal dalammelakukan akitivitasnya yang bergerak dalam bidang usaha PemanfaatanHalaman 23 dari 94 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN PlIkHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada hutan Produksi hal mana telahmendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alampada Hutan Produksi seluas + 50.665 Ha di Provinsi Kalimantan Tengahdari Menteri kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor

East Point Indonesia atasAreal hutan produksi seluas + 50.665 (Lima puluh ribu enam ratus enampuluh lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII.8;Fotokopi dan fotokopi berupa Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.529/menhutll/2012 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982 TentangPenunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat KalimantanTengah seluas + 15.3000.000 Ha (Lima

Tanggal 18021981 seluas 50.665 m2.Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diatas telah bersertipikat atasnama Tergugat I, sehingga objek sengketa tersebut diatas haruslahdiajukan dulu pada pengadilan Negeri untuk menentukan kepemilikan objeksengketa.Sehingga gugatan penggugat terhadap objek sengketa 11.f, haruslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.6.

Buktisurat T6 menjelaskan tentang tanah empang yang terletak di KABUPATENPINRANG, seluas 50.665 M2, atas nama Tisa bin La Haya, adapun kedua saksimenerangkan yang pada pokoknya bahwa Hayya bin Kampi memiliki empangseluas sekitar 5 hektar yang terletak di KABUPATEN PINRANG. Kedua saksiberbeda sumber keterangan mengenai objek tersebut sudah dibagikan kepadaHal. 89 dari 121 Hal.

Bahwa terkait objek sengketa 11.f, adalah tanah empang seluas 50.665 M2atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, TergugatHal. 101 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.PrgRekonvensi telah pula mendapatkan bagian seluas lebih kurang 20.665 M2yang terletak di Kampung Jampue, xxxxxxxXxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXKabupaten Pinrang.2. Bahwa dua bidang tanah persawahan seluas masingmasing 25 are:a.

Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.PrgMenimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang pertama, berupaempang seluas 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, KelurahanLanrisang, XXxXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Majelis Hakim menilai bahwaalat bukti Penggugat Rekonvensi yang relevan dengan dalil ini adalah bukti suratP6 berupa Sertifikat tanah Nomor 265 Surat Ukur 245 seluas 50.665 M2 tahun1981 tanggal 01 Februari 1981, atas nama Tisa bin La Haya, terletak di DesaLanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe,

Bahwa sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.166/MenhutVI/2013tanggal 29 Februari 2013 telah menetapkan Penggugat sebagai calonpemegang IUPHHKHA seluas + 50.665 Ha di Kabupaten Pulau Morotai,Provinsi Maluku Utara dengan kewajiban menyusun Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) sesuai peraturan perundangundanganc.

East Point Indonesia atas areal Hutan Produksi seluas 50.665 Ha (lima puluh ribu enam ratus enam puluh lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah; (Bukti : T-7)8. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada areal Hutan Produksi antara PT. East Point Indonesia dengan PT. Hutan Karya Lestari Abadi pada tanggal 10 Juni 2010 (bukti T-8)9.