Put-50588/PP/M.IIB/16/2014

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014tanggal 20 Pebruari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atauHalaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2017mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanya PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnyadisebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagaiberikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Il.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 220 Pebruari 2014, atas nama PT. DarmaHenwa, Tbk.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e danPasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor : Put. 50588/PP/M.1IB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 ini, masihdalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuanPutusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan PeninjauanKembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 terkait sengketakoreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.308.674,00 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put. 50588/PP/M.1IB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang menyatakan :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP638/WPJ.19/BD.05/2010tanggal 26 November 2010, tentang keberatan atas Surat

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum di atas, Majelis Hakimmerasa perlu mengetengahkan petunjuk dalil syari dalam AlQuran surat Arrum ayat 21 yang dijadikan dalil hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:GUS G8) AAR 5 5 Sipe BSG Ces 5 Gill Sid Lal i Saal Ga aS) GIR UI al be 50588 al oYArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakanuntukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, Ssupaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramurasa

/ND/SDM/DIR/IV/2009 Tanggal 15 April 2009 ;Bahwa PT.Bank Sulut tempat Terdakwa bekerja adalan Bank Daerah Sulawesi Utara,yang awal berdirinya bernama Bank Pembangunan Daerah adalah merupakan BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 584 51 174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RNomor : C 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas(PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU 50588

Nomor050/ND/SDM/DIR/IV/2009 Tanggal 15 April 2009 ;Bahwa PT.Bank Sulut tempat Terdakwa bekerja adalah Bank Daerah Sulawesi Utara,awal berdirinya bernama Bank Pembangunan Daerah adalah merupakan Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 584 51 174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RNomor : C 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas(PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU 50588

Bank Sulut adalah Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584 51 174 tanggal 11 Maret 1999 danKeputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yangkemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU 50588.AH.01.02. Tahun 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT.

Bank Sulut yang adalah Badan Usaha Mili k Daerah berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584 51 174 tanggal 11 Maret 1999 danKeputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudianmenjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor :AHU 50588.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT.

. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50562sejumlah Rp.372.000, (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal6 Maret 2017.1377. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50565sejumlah Rp.436.000, (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)tanggal 5 Maret 2017.1378 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 51475, sejumlah Rp.148.000, (serratus empat puluh delapan ribu rupiah)tanggal 4 Maret 2017.1379 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50588

1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50562sejumlah Rp.372.000, (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal6 Maret 2017.1377. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50565sejumlah Rp.436.000, (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)tanggal 5 Maret 2017.1378 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 51475, sejumlah Rp.148.000, (serratus empat puluh delapan ribu rupiah)tanggal 4 Maret 2017.1379. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50588