Put.52045/PP/M.IXA/19/2014

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut.52045/PP/M.TXA/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP4922/KPU.01/2013 tanggal 12 Agustus 2(tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: SPTNP006320/NOTUL/KPUTP

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan berbentuk CommanditaireVennotschap (CV) yang menjalankan usaha, antara lain dalam bidangperkebunan dan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor :52045 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 mendapatkan Izin UsahaPerkebunan seluas 3.000 Ha dengan Komoditi Jambu Mete jo.

KeputusanBupati Maluku Tengah Nomor : 522200.a Tahun 2008 tanggal 17 Juni2008 yang kemudian dialinkan menjadi perkebunan Kelapa Sawit, yangberlokasi di Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Kabupaten MalukuTengah, dengan beban kewajiban antara lain:(dikutip dari KeputusanBupati Maluku Tengah Nomor : 52045 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007bagian MEMUTUSKANmenetapkan) : m2 nnn n nn nnn nn nnn nnn nnn nnnKEDUA: Mewajibkan pada CV.

Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 522200.a Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang kemudian dialihkanmenjadi perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi di Desa Wailulu KecamatanSeram Utara Kabupaten Maluku Tengah, dengan beban kewajiban antara lain :(dikutip dari Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 52045 Tahun 2007tanggal 5 Maret 2007 bagian MEMUTUSKAN menetapkan) :KEDUA: Mewajibkan pada CV. WANA KARYA UTAMA untuk melaksanakanketentuanketentuan :b.

atas proses pemberian IPK kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud pada angka IV tersebut di atas, padahalsemua prosedur dan semua persyaratan sesuai Keputusan (baca) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : SK. 382/MenhutII/2004 telah dipenuhi olehPenggugat dan hal tersebut telah berkalikali ditanyakan kepada DinasKehutanan Kabupaten Maluku Tengah namun tidak ada jawaban dan alasanyang jelas ;2 Bahwa sementara itu Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Perkebunansesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 52045

EEE EE Ee(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)(47)KTQqBO.PRPPPRPPP EPP EPP Pe eee ee eee eee EEE EEE Ee PEE EEE EEE TdT000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 99.00 396.00 Tm/F23 1 TE(1) TgETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 117.00 396.00 Tm/E1lZ 2 DE(26) 2(45) 1(4) 1(1341) 1(2056) 1(41) 1(53) 1(45) 1(46) 1(41) 1(21303041) 1(4) 1(52045

Bank Pembangunan Daerah Baliatas nama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyoman Cukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupa SuratKeterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah KabupatenKarangasem sejumlah Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah)tanggal 26 November 2019.Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap IItanggal 23 November

Bank Pembangunan DaerahBali atas nama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyoman Cukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupaSurat Keterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26Nopember 2019.Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DPS190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah KabupatenKarangasem sejumlah Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyarrupiah

Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyoman Cukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 52045/SPPBANSOS berupa Surat Keterangan, Ringkasan danRincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasemsejumlah Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) tanggal 26 November2019.Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap II tanggal 23November

Bank Pembangunan Daerah Bali atasnama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I NyomanCukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupa SuratKeterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah KabupatenKarangasem sejumlah Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah)tanggal 26 November 2019.Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap IItanggal 23 November

Bank Pembangunan Daerah Bali atasnama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NyomanCukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupa Surat Keterangan, Ringkasandan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasemsejumlahn Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) tanggal 26November 2019.Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap Iltanggal 23 November

Bank Pembangunan Daerah Bali atasnama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I NyomanCukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupa SuratKeterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah KabupatenKarangasem sejumlah Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah)tanggal 26 November 2019.Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap IItanggal 23 November

Bank Pembangunan Daerah Bali atasnama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NyomanCukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupa Surat Keterangan, Ringkasandan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasemsejumlah Rp 10.000.000.000, (Ssepuluh milyar rupiah) tanggal 26November 2019.Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Tianyar Barat Tahap Iltanggal 23 November

Bank Pembangunan Daerah Bali atasnama Nyoman Cukup.1 Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I NyomanCukup.3 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 52045/SPPBANSOS berupa SuratKeterangan, Ringkasan dan Rincian tanggal 26 Nopember 2019.1 Lembar Kwitansi dari Bendahara Umum Daerah KabupatenKarangasem sejumlah Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah)tanggal 26 November 2019.Halaman 273 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN Dps191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203

Margo Utomo dijawab tidak bisa karena sudahmalam, dan harus ada ijin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.52045. Bahwa benar, selanjutnya pada saat Saksi3 Sdr. Margo Utomomenghubungi Saksi12 Drs. B. Sukamto Harto, Bcip melaluihandphone, namun belum = sampai melakukan pembicaraan,Terdakwa1 Serda Ucok merebut Hp milik Saksi3 Sdr. Margo Utomodan Terdakwa1 Serda Ucok memerintahkan semua sipir Lapas yangberada di portir untuk tiarap dan tidak bergerak, sambil menarikSaksi3 Sdr.