C-87.HT.03.01 Th. 1992;

Makmur Bersama Asia seluas + 15.000 Ha;

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 522.12/1842/Disbunhut.2008tanggal 18 Oktober 2008 tentang rekomendasi pelepasan kawasan hutanuntuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Makmur Bersama Asia;3. Surat Keputusan Bupati Kapuas nomor 79/BPN tahun 2009 tanggal 5Maret 2009 tentang Pemberian ijin lokasi kepada PT Makmur Bersama Asiauntuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai, Timpahdan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas dengan luas 6.600 (enam ribu enamratus) hektar;4.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No.522.12/1842/DISHUTBUN/2008 tanggal 18 Oktober 2008;T. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPN TAHUN2009 tanggal 05 Maret 2009;U. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No.133/DISHUTBUN/2009 tanggal 15 April 2009;V. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalteng No525.26/718/EK/2008 tanggal 08 Juni 2009W. Fotocopy Surat Keputusan Menhut RI No.

Fotocopy Surat Keputusan bBupati Kapuas No.522.12/1842/DISHUTBUN/2008 tanggal 18 Oktober 2008;T. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPNTAHUN 2009 tanggal 05 Maret 2009;U. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No.133/DISHUTBUN/2009 tanggal 15 April 2009;V. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalteng No.525.26/718/EK/2008 tanggal 08 Juni 2009;W. Fotocopy Surat Keputusan Menhut RI No.

Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DisBunHut.2008tertanggal 18 Oktober 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan KawasanHutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asiaseluas + 15.000 Ha;9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada ArealPerkebunan Kelapa Sawit yang dimohon oleh PT. Makmur Brsama Asiatertanggal 27 Februari 2009;Halaman 48 dari 55 hal Put No.38/PID.SUSLH/2016/PT.PLK.10.

Perkebunan status areal yang dimohon (Reg 22 WayWaya seluas + 175 ha) adalah kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutanlindung sedangkan areal yang dicadangkan sebagai lahan pengganti yangmasih bermasalah adalah bukan kawasan hutan sehingga sebagaimanaketentuan point 3 huruf c surat tersebut maka persetujuan Menteri Kehutanandan Perkebunan dalam surat No. 624/MENHUTBUNVin/1999 dapat dibatalkan;Kemudian hal ini juga ditegaskan kembali oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Lampung melalui surat Nomor 522.12

Hal ini jugaditerangkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui suratNomor 522.12/127/111.16/2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal PenegasanStatus Lahan Pengganti Reg. 22 Way Waya sehubungan surat KepalaPekon Sumber Bandung Nomor 140.02.2016.05.2007 tanggal 20 JanuariHal. 14 dari 32 hal. Put.

tersebut, di areal lokasi yangdimintakan kompensasi telah dilakukan pengukuran namun realisasiselanjutnya belum ada karena sepengetahuan para saksi prosesnyabelum clear dan clean sebagaimana ketentuan surat menteri tersebut;Bahwa proses kompensasi/tukar guling tanah tersebut sampai dengankejadian penebangan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hariMinggu tanggal 30 November 2008 adalah belum selesai ;Bahwa hal tersebut berdasarkan surat Kepala Dinas KehutananProvinsi Lampung melalui surat Nomor 522.12

Sebakis Inti Lestariseluas + 20.000 Ha;Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 522.12/295/DKBI/IX/2005 tanggal 15September 2005 kepada Menteri Kehutanan, mengusulkan penggantian lahanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagai kompensasi terhadaplahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang akan diubah menjadiKBNK terkait areal yang telah diberikan ijin oleh Pemerintah KabupatenNunukan diantaranya PT.

Sebakis Inti Lestariseluas + 20.000 Ha;Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 522.12/295/DKBI/IX/2005 tanggal 15September 2005 kepada Menteri Kehutanan, mengusulkan penggantian lahanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagai kompensasi terhadaplahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang akan diubah menjadiKBNK terkait areal yang telah diberikan iin oleh Pemerintah KabupatenNunukan diantaranya PT.

(fotokopi sesuaidengan Aslinya);Bukti P11 : Surat Bupati Nunukan No.522.12/295/DKBI/IX/2005, Perihal :Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tertanggal 15 September 2005 (fotokopidari fotokop1); Bukti P12 : Surat Bupati Nunukan ke Ketua DPRD Kabupaten Nunukan No.522.12/233/EkProda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal : PerubahanHalaman 73 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKT171819202122Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Kepada Menteri Kehutanan (fotokopi darifotokopi);Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Bina Produksi KehutananNomor S.306/VI/BRPHP/RHS/2006 tanggal 16 Juli 2006 KepadaKepala Badan Planologi Kehutanan (fotokopi darifotokopi);Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005, tanggal15 September 2005 kepada Menteri Kehutanan. (fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 Tahun 2005, tanggal 13Juni 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebakis IntiLestari.

Bahwa selanjutnya sesuai buktiPenggugat berupa Surat Bupati Nunukan No. 522.12/295/DKBI/IX/200S5tertanggal 15September 2005 (Bukti P11) Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, hal inisesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat administrative untuk mengajukan TukarMenukar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.Permenhut No.

WIL No.121/197A/KDST ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutanNo. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi BupatiKolaka No. 522.11/1159 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaankawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari DishutKab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No.

WIL No.121/197A/KDST ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutanNo. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi BupatiKolaka No. 522.11/1159 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaankawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari DishutKab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. Vil Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai KawasanHutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap RekomendasiBupati Kolaka No. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan Teknis Penggunaan KawasanHutan Untuk Keg. Pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah Areal IUP Produksi atas nama PT.WIL di Prov. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No.

WIL No. 121/197A/KDST;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai KawasanHutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap RekomendasiBupati Kolaka No. 522.11/1159;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan Teknis Penggunaan KawasanHutan Untuk Keg. Pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah Areal IUP Produksi atas nama PT.WIL di Prov. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No.

tidak menyenangkanterhadap orang itu sendiri (Saksi Ema Alex Savana) maupun orang lain(Saksi Kopka Supriyadi Insane bersama Dansubdenpom Il/l1 Curup yangmenemui para Terdakwa tetap tidak mengembalikan kayu milik Saksi EmaAlex Savana sehingga petugas penyidik proses dalam perkara iniberdasarkan laporan Polisi Nomor : LP04/A04/XI/2005 tanggal 14November 2005.Bahwa Saksi Ema Alex Savana diberikan izin pemanfaatan kayu rakyat(IPKR) didaerah Mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan atas rekomendasiNomor : 522.12

Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/MenhutII/2010Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan ;6 Bahwa proses perubahan kawasan hutan terkait lahan kelapa sawit telahdilakukan instansiinstansi terkait, antara lain Bupati Kabupaten Nunukan,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, MenteriKehutahan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur, serta termasukPenggugat, yaitu sebagai berikut:a Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Tergugat I melaluiSurat Bupati Nunukan No.522.12

Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUNJKTtenaga kerja khususnya TKI yang dideportasi dari Malaysia sertamendukung program Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melaluiSurat Bupati Nunukan No. 522.12/233/EkProda/IX/2005,tertanggal 22 September 2005, Perihal: Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan PemerintahKabupaten Nunukan mengusulkan kepada Pemerintah Pusatmelalui Departemen Kehutanan

Sebuku Inti Plantationseluas + 20.000 Ha ;Bupati Nunukan dengan surat Nomor: 522.12/295/DKBI/IX/2005 tanggal 15September 2005 kepada Menteri Kehutanan, mengusulkan penggantian lahanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagai kompensasi terhadaplahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang akan diubah menjadi KBNKterkait areal yang telah diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Nunukandiantaranya PT. Sebakis Inti Lestari yang overlap dengan PT.

Sebuku Inti Plantation tertanggal 20 Maret 2007,Nomor : 007/SIL/ArHut/II/07, Perihal : PermohonanRekomendasi Pelepasan Kawasan MHutan (fotokopi darifotokopi) ;Surat Bupati Nunukan, Nomor : 522.12/295/DKBI/IX/2005,tertanggal 15 September 2005, Perihal : Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokop1) ;Surat Bupati Nunukan, Nomor : 522.12/233/EkProda/ IX/2005,tertanggal 22 September 2005, Perihal : Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan (fotokopi darifotokop1) ;Surat DPRD Kabupaten

tanggal 4 Juli 1997 NomorKpts.83/KP/VII/1997 menerangkan tentang Pemberian Izin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT RES;Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Sekretariat Wilayah/DaerahKabupaten Kampar tanggal 17 Mei 1997 Nomor 593/TP/3533menerangkan tentang rekomendasi izin lokasi kepada PT RES untukmengelola lahan perkebunan di Desa Sontang Teluk Sono KecamatanKunto Darussalam Kabupaten Kampar;Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau tanggal 20Oktober 2004 Nomor 522.12

atau perolehan tanah dansurat pernyataan masyarakat Desa Sontang, tata batas hutan, dangambar situasi khusus yang telah direvisi karena terdapat tanahgarapan penduduk;Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat susulan kepadaTergugat untuk penerbitan Hak Guna Usaha tanggal 29 Maret 2004Nomor 05/RES/KDR/III/2004 dan bersama surat ini dilampirkandokumen pendukung, antara lain: SK Pelepasan Kawasan Hutan Nomor323/KPTSII/1991 tanggal 18 Juni 1991 dari Menteri Kehutanan RI,Surat Gubernur Riau Nomor 522.12

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DISHUTBUN/2008 tanggal 18 Oktober 2008;T. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPN TAHUN 2009 tanggal 05 Maret 2009;U. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 133/DISHUTBUN/2009 tanggal 15 April 2009;V. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalteng No. 525.26/718/EK/2008 tanggal 08 Juni 2009;W. Fotocopy Surat Keputusan Menhut RI No.

Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DisBunHut.2008 tertanggal 18 Oktober 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asia seluas + 15.000 Ha;9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang dimohon oleh PT. Makmur Brsama Asia tertanggal 27 Februari 2009;10. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPN TAHUN 2009 tertanggal 5 Maret 2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 522.12/1842/Disbunhut.2008 tanggal 18Oktober 2008 tentang rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunankelapa sawit atas nama PT Makmur Bersama Asia;3. Surat Keputusan Bupati Kapuas nomor 79/BPN tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009tentang Pemberian ijin lokasi kepada PT Makmur Bersama Asia untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai, Timpah dan Kapuas TengahKabupaten Kapuasdengan luas 6.600 (enam ribu enam ratus) hektar;4.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 522.12/1842/Disbunhut.2008 tanggal 18Oktober 2008 tentang rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunankelapa sawit atas nama PT Makmur Bersama Asia;3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 79/BPN tahun 2009 tanggal 5 Maret2009 tentang Pemberian ijin lokasi kepada PT Makmur Bersama Asia untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai, Timpah danKapuas Tengah Kabupaten Kapuasdengan luas 6.600 (enam ribu enam ratus)hektar;4.

Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 522.12/1842/ Disbunhut.2008 tanggal 12September 2008 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PTMakmur Bersama Asia;b. Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 525/1652/Disbunhut.2008 tanggal 18Oktober 2008 Tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan UntukPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Makmur Bersama Asia;c. Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPN tahun 2009 tanggal 5 Maret2009 Tentang Pemberian jin Lokasi KepadaPT.

Makmur Bersama Asia seluas + 15.000 Ha;Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DisBunHut.2008 tertanggal 18Oktober 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untukPerkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asia seluas + 15.000 Ha;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada Areal Perkebunan KelapaSawit yang dimohon oleh PT.

Makmur Bersama Asia seluas + 15.000 Ha;Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DisBunHut.2008 tertanggal18 Oktober 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untukPerkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asia seluas + 15.000Ha;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada Areal PerkebunanKelapa Sawit yang dimohon oleh PT.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 522.12/1842/Disbunhut.2008tanggal 18 Oktober 2008 tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan HutanUntuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Makmur Bersama Asia;3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 79/BPN Tahun 2009 tanggal 5Maret 2009 tentang Pemberian ljin Lokasi kepada PT. Makmur BersamaAsia untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai,Timpah dan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuasdengan luas 6.600 (enamribu enam ratus) hektar;4.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 522.12/1842/Disbunhut.2008tanggal 18 Oktober 2008 tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan HutanUntuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Makmur Bersama Asia;3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 79/BPN Tahun 2009 tanggal 5Maret 2009 tentang Pemberian ljin Lokasi kepada PT. Makmur BersamaAsia untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai,Timpah dan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas dengan luas 6.600 (enamribu enam ratus) hektar;4.

Makmur Bersama Asia seluas +15.000 Ha;Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DisBunHut.2008tertanggal 18 Oktober 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan KawasanHal. 30 dari 71 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS.LH/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asiaseluas + 15.000 Ha;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada Areal PerkebunanKelapa Sawit yang dimohon oleh PT.

C87.HT.03.01 Th.1992;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 525/1652/dishutbun/2008tanggal 12 September 2008;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No.522.12/1842/DISHUTBUN/2008 tanggal 18 Oktober 2008;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 79/BPN Tahun 2009tanggal 05 Maret 2009;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 133/DISHUTBUN/2009tanggal 15 April 2009;Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS.LH/2017V.

Makmur Bersama Asia seluas +15.000 Ha;Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 522.12/1842/DisBunHut.2008tertanggal 18 Oktober 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan KawasanHutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asiaseluas + 15.000 Ha;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada Areal PerkebunanKelapa Sawit yang dimohon oleh PT.

Agro Indomas; dan obutir (4)Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan danEnergi Kabupaten Paser Nomor. 522.12/202/DKPE PNtanggal 17 Miret 2010, perihal Telaahan TeknisPermohonan Areal Perkebunan PT.

Paserbukan Nomor. 522.12/ 202/DKPEPN tanggal 17 Maret2010, Perihal Telaahan Tehni Permohonan ArealPerkebunan PT. Agro Indomas, melainkan Surat No. 522.12/ 249/DKPEPNl) edanggal 26 Maret 2010, perihal Telaahan Teknis Permohonan LokasiPerkebunan PT.

Agro Indomas ;Surat Kepala Dinas Kehutanan,Pertambangan dan Energi Kabupaten PaserNomor : 522.12/202/DKPEPN tanggal 17Maret 2010 Perihal Telaahan TeknikPermohonan Areal Perkebunan PT. AgroIndomas ;Surat Rekomendasi camat Muara Komam NomorReg 30/CMK/I1I/2010 tanggal 23.

Agro Indo masP 8P9P10:P 11P12:72Foto copy sesuai dengan asli Surat DinasKehutanan, Pertambangan dan Energi No.522.12/249/DKPE PN, tanggal 26 Maret 2010,perihal Telaahan Teknis Permohonan LokasiPerkebunan PT.

Agro Indomas T25: Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala DinasKehutanan, Pertambangan dan Energi KabupatenPaser, Nomor : 522.12/202/DKPEPN, tanggal 17Maret 2010, Perihal : Advis Teknis PermohonanAreal Perkebunan PT.

atasnama PTPN V seluas Kurang Lebih 2400 Ha dari Camat CerentiNomor : 76/PEM/474/X1/2005 Tanggal 01 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan dariKepala desa Pesikaian Atas Nama PTPN V seluas 1900 Ha Nomor :76/PEM/474/X1/2005 Tanggal 01 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pembuatan Kebun KelapaSawit Pola Kemitraan KKPA Koptan Siampo Pelangi Nomor : 04/KoptanSP/VI/2005 Tanggal 02 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi dari Camat Cerenti Nomor :522.12

/BANG/X1V2005/293 Tanggal 02 Desember 2005.1 (stau) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan DariCamat Cerenti Atas Nama PTPN V Seluas 1900Ha Nomor :522.12/BANG/X1V/2005/294 Tanggal 02 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Rekomendasi PencadanganLahan PTPN V Kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 05PTPNV/05.D5/05.10/X/IV2006 Tanggal 01 Februari 2006.1 (satu) Set Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama PTPN V denganKoperasi Tani Siampo Pelangi Nomor : 01/SPERJKPK/I/2006Tanggal 06 Februari

PTPN V seluas Kurang Lebih 2400 Ha dari Camat CerentiNomor : 76/PEM/474/X1/2005 Tanggal 01 Desember 2005.24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan dariKepala desa Pesikaian Atas Nama PTPN V seluas 1900 Ha Nomor: 76/PEM/474/X1/2005 Tanggal 01 Desember 2005.25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pembuatan Kebun KelapaSawit Pola Kemitraan KKPA Koptan Siampo Pelangi Nomor : 04/KoptanSP/VI/2005 Tanggal 02 Desember 2005.26. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi dari Camat Cerenti Nomor: 522.12

/BANG/X1/2005/293 Tanggal 02 Desember 2005.27. 1 (stau) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan DariCamat Cerenti Atas Nama PTPN V Seluas 1900Ha Nomor :522.12/BANG/X1V/2005/294 Tanggal 02 Desember 2005.28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan RekomendasiPencadangan Lahan PTPN V Kepada Bupati Kuantan SingingiNomor : 05PTPNV/05.D5/05.10/X/IV2006 Tanggal 01 Februari2006.29. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama PTPN V denganKoperasi Tani Siampo Pelangi Nomor : 01/SPERJKPK/I/2006Tanggal

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenTanah Bumbu (vide Bukti T72);Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TanahBumbu Nomor 525/432/Bun.1/2008 tanggal 4 November 2008 PerihalIzin Pembukaan Lahan/Land Clearing, (vide Bukti T56) yangmenyatakan Berdasarkan Berita Acara Tinjau Lapangan Izin LandClearing yang telah ditetapkan tersebut diatas seluas 5.175 Haberada di luar Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain;danSurat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TanahBumbu Nomor 522.12

Bahwa bukti foto tersebut bertentangan dengan buktibukti lain yangtelah saling bersesuaian yaitu buktibukti: Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenTanah Bumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 pada bulan Februari2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit, vide Bukti T19; KutipanSurat, angka 3 huruf b:b.

Hasil pengamatan di lapangan tidak ditemukan adanya bekasbekas tanaman Acacia Mangium yang dirusak dan tanamanakasia pada posisi koordinat 3462539615816 merupakantanaman liar bukan hasil tanaman; Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenTanah Bumbu Nomor 522.12/76/PPH.2/2009 tanggal 03 Februari2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit vide Bukti T20; KutipanSurat, angka 2 huruf b:Halaman 50 dari 94 hal. Put.

Nomor 2690 K/Pdt/2016dengan P18 terlebih lagi RKT tersebut pun tidak dijalankanhingga saat ini sebagaimana bukti: Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenTanah Bumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 pada bulanFebruari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit, vide BuktiT19; Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenTanah Bumbu Nomor 522.12/76/PPH.2/2009 tanggal03 Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit vide BuktiT20; Keterangan Saksi Hanif Faisol Nurofig, S.Hut, MP.

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TanahBumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 pada bulan Februari 2009,Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit, vide Bukti T19;b. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TanahBumbu Nomor 522.12/76/PPH.2/2009 tanggal 03 Februari 2009,Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit vide Bukti T20;Halaman 66 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016120.121.122.123.c. Keterangan Saksi Hanif Faisol Nurofig, S.Hut., MP.

atasnama PTPN V seluas Kurang Lebih 2400 Ha dari Camat CerentiNomor : 76/PEM/474/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan dariKepala desa Pesikaian Atas Nama PTPN V seluas 1900 Ha Nomor :76/PEM/474/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pembuatan Kebun KelapaSawit Pola Kemitraan KKPA Koptan Siampo Pelangi Nomor : 04/KoptanSP/VII/2005 Tanggal 02 Desember 2005.1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi dari Camat Cerenti Nomor :522.12

/BANG/XII/2005/293 Tanggal 02 Desember 2005.1 (stau) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan DariCamat Cerenti Atas Nama PTPN V Seluas 1900Ha Nomor :522.12/BANG/XII/2005/294 Tanggal 02 Desember 2005.1 (Satu) Lembar Fotocopy Permohonan Rekomendasi PencadanganLahan PTPN V Kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 05PTPNV/05.D5/05.10/X/II/2006 Tanggal 01 Februari 2006.1 (satu) Set Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama PTPN V denganKoperasi Tani Siampo Pelangi Nomor : 01/SPERJKPK/II/2006Tanggal 06 Februari

atasnama PTPN V seluas Kurang Lebih 2400 Ha dari Camat CerentiNomor : 76/PEM/474/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan dariKepala desa Pesikaian Atas Nama PTPN V seluas 1900 HaNomor : 76/PEM/474/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pembuatan Kebun KelapaSawit Pola Kemitraan KKPA Koptan Siampo Pelangi Nomor : 04/KoptanSP/VII/2005 Tanggal 02 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekomendasi dari Camat CerentiNomor : 522.12

/BANG/XII/2005/293 Tanggal 02 Desember 2005.1 (stau) Lembar Fotocopy Rekomendasi Pencadangan Lahan DariCamat Cerenti Atas Nama PTPN V Seluas 1900Ha Nomor :522.12/BANG/XII/2005/294 Tanggal 02 Desember 2005.1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan RekomendasiPencadangan Lahan PTPN V Kepada Bupati Kuantan SingingiNomor : 05PTPNV/05.D5/05.10/X/II/2006 Tanggal 01 Februari2006.1 (Satu) Set Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama PTPN V denganKoperasi Tani Siampo Pelangi Nomor : 01/SPERJKPK/II/2006Tanggal 06 Februari

.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No.522.11/1159.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutanuntuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil.

WIL No. 121/197A/KDST.20.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No.522.11/1159.21.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutanuntuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.22.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No.522.11/1159.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutanuntuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutanan melaluiSurat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005,tertanggal 15 September 2005, Perihal: Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkan perubahanstatus kawasan hutan dan menyediakan lahan penggantidikarenakan Penggugat dan perusahaan lainnya yang telahmenanam sawit telah menyerap tenaga kerja knususnya TKI yangdideportasi dari Malaysia serta mendukung program GubernurKalimantan Timur;b.

Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melaluiSurat Bupati Nunukan Nomor 522.12/233/EkProda/IX/2005,tertanggal 22 September 2005, Perihal: Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan PemerintahKabupaten Nunukan mengusulkan kepada Pemerintah Pusatmelalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untukmelakukan perubahan status dan fungsi kawasan dari kawasanbudidaya non kehutanan (KBNK) menjadi kawasan budidayakehutanan

TKI Malaysia telahmenjadi program pemerintah sebagaimana diakui dalam suratsurat sebagaiberikut:a.Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005 Perihal:Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan tertanggal 15 September2005 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor170/213/DPRD/X/2006 tertanggal 17 Oktober 2006 Perihal:Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan kepadaTergugat I.Dalam surat ini DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan

Pertimbangan teknis klarifikasi lanan dari Dinas KehutananNomor : 522.12/DISHUTPUK/1558 tanggal 20 Juni 2013.Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tindakan Tergugat tidakterbukti bertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baikHalaman 24 dari 87 Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.PBRsebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin huruf Cangka 2 huruf d halaman 4 ;. DALAM POKOK PERKARA1.

Pertimbangan teknis klarifikasi lahan dari Dinas KehutananNomor : 522.12/DISHUTPUK/1558 Tanggal 20 Juni 2013 ;4.

BuktiT35 : Surat Kepala DinasKehutanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :522.12/DISHUTPUK/139 tanggal 20 Januari 2012Perihal Klarifikasi Status Lahan (Ssesuai denganfotocopy)36. BuktiT36 : Surat Direktur Utama PT.Surya Agrolika Reksa Nomor : 045/SARDIR/V/2012tanggal 18 JUni 2012 Perihal Izin UsahaPerkebunan untuk Budidaya (IUPB) (Sesuai denganfotocopy)37. BuktiT37 : Surat Pernyataan DavidV. Turangan (Direktur Utama PT. Surya AgrolikaReksa) tanggal 20 Januari 2013 (Sesuai denganfotocopy)38.

Bukti T.Il Int35 : Surat KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Kuantan SingingiNomor : 522.12/DISHUTPUK/139 tanggal 20Januari 2012 Perihal Klarifikasi Status Lahan (tanpaasli)36. Bukti T.II Int36 : PerjanjianKerjasama Pembangunan dan Pengelolaan KebunHalaman 73 dari 87 Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.PBRKelapa Sawit Pola Kemitraan IntiPlasma Antara PT.Surya Agrolika Reksa dengan Koperasi Tani(Koptan) tanggal 23 Desember 2011 (tanpa asli)37. Bukti T.II Int37 : Surat Kepala DesaKotobaru Nomor : 140/REK.

2 bulansetelah objek sengketa I diterbitkan;2 Ekspsi Kompetensi Relatif, dengan alasan Objek Sengketa I belumbersifat final mengingat objek sengketa I, yaitu Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.85/I/1985 tentangPenunjukan Fungsi Kelompok Hutan Dumai sebagai Kawasan HutanWisata yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 1985 merupakan tindaklanjut dari Surat Walikota Dumai Nomor: 522/Pemb/1480 tanggal 3 Maret1984, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor: 522.12

/EK/5819/1984 tanggal 10 April 1984 dan Surat Kepala Dinas KehutananProvinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522.12/BP/0755 tanggal 14Desember 1984; Bahwa dalam gugatanPenggugat a quo, objek gugatan terhadap Tergugat II Menteri Kehutananyang berkedudukan di Jakarta sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif tidakberwenang mengadili sengketanya, melainkan Pengadilan Tata UsahaNegara

Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutananmelalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/1X/2005, tertanggal 15 September 2005, Perihal: PerubahanStatus dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknyamengusulkan perubahan status kawasan hutan = danmenyediakan lahan pengganti dikarenakan Penggugat danperusahaan lainnya yang telah menanam sawit telah menyeraptenaga kerja khususnya TKI yang dideportasi dari Malaysiaserta mendukung program Gubernur Kalimantan Timur;b.

Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukanmelalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/233/EkProda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal:Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknyamenyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkankepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian KehutananHalaman 8 dari 47 halaman.

(vide Bukti 2 T.II INT);Bahwa namun melalui Surat Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005 tanggal 15September 2005, Bupati Nunukan telah mengusulkan kepada MenteriKehutanan, penggantian lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)sebagai kompensasi terhadap lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBk)yang akan diubah menjadi KBNK, terkait areal yang telah diberikan ijin olehPemerintah Kabupaten Nunukan diantaranya PT Sebakis Inti Lestari yangoverlap dengan PT Adindo Hutani Lestari seluas +11.375 hektar.

WIL No. 121/197A/KDST; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.