Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahmengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati MalinauNomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008, tentangPemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu DenganIndustri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;2.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat(Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor :525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan KeputusanBupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian IzinUsaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yangditujukan kepada PT.

BINA SAWIT ALAMMAKMUR;Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata UsahaNegara, yang telah menerbitkan keputusan yang berupa KeputusanBupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentangPencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008tentang Pemberian Izin Industri Pengolahannya kepada PT. BINAHalaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2017SAWIT ALAM MAKMUR yang ditujukan kepada PT.

BinaSawit Alam Makmur) yang sangat mendesak yaitu apabila keputusanyang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa KeputusanBupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentangPencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008,tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadudengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAMMAKMUR, yang ditujukan kepada PT.

Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan keputusan yang diterbitkanTergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor :525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan KeputusanBupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannyakepada PT.

/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang sudah tidakberlaku lagi, dan perbuatan Tergugat II yang tidak pernah mencabut SuratPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang sudah tidak berlakulagi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;Karenanya Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT GemareksaMekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 adalahcacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;10.

Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT GemareksaMekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yangdikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat demi hukum;5.

Nomor 2397 K/Pdt/2016Gemareksa Mekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010hanya berlaku selama 6 (enam) bulan serta tanpa dicabut oleh Tergugat II punmaka akan berakhir dengan sendirinya. Karena sudah berakhir, makaTergugat II secara /egal formal tidak lagi mempunyai hubungan hukum denganSurat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 termasuk segala akibatHukum yang ditimbulkannya.

Hal ini dapat dilihat pada angka 7 (tujuh) SuratPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010;Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yangdidalilkan Penggugat, karena Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PTGemareksa Mekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 bukan merupakan jinuntuk melakukan kegiatan apapun di areal yang dimohonkan (vide angka 5Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26

/195/X/2010) sehingga tidak ada kerugian yang ditimbul/disebabkandikeluarkannya Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT GemareksaMekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 oleh Tergugat Il.

Maka berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka Surat KeputusanBupati Tana Tidung Nomor: 525.26/074/KII/2014. tentang PencabutanIzin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa SawitPT.

Surat Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit Nomor: 525.26/400/KXII/2009 tanggal 16Desember 2009.2.2. Surat Izin Lokasi Pembibitan Kelapa Sawit Nomor:525.26/309/HXI/2009 tanggal 05 Oktober 2009.2.3.

Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/KII/2014 tentangPencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia KabupatenTana Tidung tanggal 14 Februari 2014, sangat sarat dengan unsurKKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) halmana setelah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 525.26/074/KII/2014 tentang PencabutanHalaman 8 dari 18 halaman.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat Nomor:525.26/074/KII/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan danIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara DiKecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:525.26/074/KII/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan danIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara DiKecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 7 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 8.Bahwa kurun waktu dari Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 525.26/153/HVII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit PT. Bais Nusantara + 11.200 ha Kecamatan Tana Lia KabupatenTana Tidung (P.10) sampai dengan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor:525.26/07 4/KII/2014 Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan IzinUsaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Menthobi Mitra Lestari, Bupati Lamandau menerbitkansurat Nomor : EK.525.26/07 /IX/2005 tanggal 20 September 2005Halaman 2 dari 40 hal Put No.26/PID.SUS/2014/PT.PR.tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26//01/IV/2005 tentang Pemberian izin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.

, Tanggal 20 September 2005 , tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/01/IV/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa sawit A.n PT MENTHOBI SAWITJAYA; Foto copi (legalisir) Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/78/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006 , Tentang jinUsaha Perkebunan (IUP) PT Menthobi Mitra Lestari; Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau NomorEk.525.26/80/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010 Perihal RekomendasiPelepasan Kawasan Hutan;

Fotokopi Keputusan Bupati Lamandau) Nomor"EK.525.26/07/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEk.525.26/01/IV/2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Menthobi SawitJaya yang dirubahmenjadi PT. Menthobi Mitra Lestari.(Legalisir);26. Fotokopi Peta Ijin Lokasi PT.

Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/07/IX/2005, Tanggal 20 September 2005 ,tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/01/IV/2005 Tentang Pemberian Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit A.n PT MENTHOBISAWIT JAYA;72. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/78/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006 , TentangIjin Usaha Perkebunan (IUP) PT Menthobi Mitra Lestari;73.

Fotokopi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor :Ek.525.26/80/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010 PerihalRekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;74. Fotokopi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor :Ek.525.26/III/VII/2010 ,Tanggal 5 Agustus 2010 ,PerihalPenghentian Kegiatan Pembukaan Lahan;75.

MenthobiMitra Lestari, Bupati Lamandau menerbitkan surat Nomor : EK.525.26/07 /IX/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Perubahan Pertama KeputusanBupati Lamandau Nomor : EK.525.26//01/V/2005 tentang Pemberian izinlokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. MenthobiSawit Jaya yang pada intinya perusahaan tersebut tetap diberikan izin lokasisesuai dengan ketentuan dalam keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/01/IV/2005;Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005, PT.

(Legalisir);Foto Copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/07/TX/2005tanggal 20 September 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor Ek.525.26/01/IV/2005 tentang Pemberian Ijin Lokasiuntuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Menthobi Sawit Jayayang dirubahmenjadi PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);Foto Copy Peta Ijin Lokasi PT.

/01/IV/2005 , Tanggal 5 April 2005 , tentang Revisi PemberianIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit An PT MENTHOBISAWIT JAYA;Foto copi (egalisir) Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/07/TX/2005, Tanggal 20 September 2005 , tentang PerubahanPertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/01/IV/2005Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawitA.n PT MENTHOBI SAWIT JAYA;19Foto copi (legalisir) Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/78/V/2006

(Legalisir);Fotokopi Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/07/TX/2005tanggal 20 September 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor Ek.525.26/01/IV/2005 tentang Pemberian Ijin Lokasiuntuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Menthobi Sawit Jayayang dirubahmenjadi PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);Fotokopi Peta Ijin Lokasi PT.

/01/IV/2005 , Tanggal 5 April 2005 , tentang Revisi PemberianIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit A.n PT MENTHOBISAWIT JAYA;Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/07/TX/2005, Tanggal 20 September 2005 , tentang PerubahanPertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/01/IV/2005Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawitA.n PT MENTHOBI SAWIT JAYA;Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/78/V/2006 Tanggal

Menthobi Mitra Lestari memiliki izin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan BupatiLamandau nomor : EK.525.26/26/07/IX/2005 tanggal 20 September2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26//01/IV/2005 tentang pemberian izin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.

Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/78/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006 , Tentang Ijin UsahaPerkebunan (IUP) PT Menthobi Mitra Lestari; Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau NomorEk.525.26/80/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010 Perihal RekomendasiPelepasan Kawasan Hutan; Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau NomorEk.525.26/III/VIII/2010 ,Tanggal 5 Agustus 2010 ,PerihalPenghentian Kegiatan Pembukaan Lahan; Foto copi (legalisir) Berita acara Rapat Koordinasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit Membahas

Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/01/IV/2005 , Tanggal 5 April 2005 , tentangRevisi Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PerkebunanKelapa sawit A.n PT MENTHOBI SAWIT JAYA;71. ~~ Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/07/IX/2005, Tanggal 20 September 2005 ,tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/01/IV/2005 Tentang Pemberian Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit A.n PT MENTHOBISAWIT JAYA;72

Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : EK.525.26/78/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006 , Tentang IjinUsaha Perkebunan (IUP) PT Menthobi Mitra Lestari;73. Fotokopi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor :Ek.525.26/80/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010 ~ PerihalRekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;74. ~~ Fotokopi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor :Ek.525.26/III/VIII/2010 ,Tanggal 5 Agustus 2010 ,PerihalPenghentian Kegiatan Pembukaan Lahan;75.

OBJEK GUGATAN ;Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor 525.26/K.213/2008 tentang Izin Lokasi Usaha PerkebunanKelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;Bahwa objek gugatan ini memenuhi Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

TENGGANG WAKTU MENGGUGAT ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.529a/2010tanggal 7 Juni 2010 tersebut, hingga saat gugatan ini diajukan belumdisampaikan secara resmi kepada Penggugat. Walaupun Salinan SuratKeputusan tersebut telah disampaikan kepada instansiinstansi terkait yangtercantum dalam Surat Keputusan tersebut ;Bahwa Penggugat memperoleh informasi mengenai adanya SuratKeputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010tersebut dari Sdr.

/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang mencabut SuratKeputusan Tergugat Nomor 525.26/K.213/2008 tentang Izin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai BaratNomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 525.26/ K.213/2008 tentang Izin LokasiUsaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit MurniSejahtera ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati KutaiBarat Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor 525.26/K.213/2008 tentang Izin10Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT SawitMurni Sejahtera ;Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.137 K/TUN/2012

Maka berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka SuratKeputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/KII/2014. tentangPencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit PT.

Surat Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit Nomor: 525.26/400/KXII/2009 tanggal 16Desember 2009.2.2. Surat Izin Lokasi Pembibitan Kelapa Sawit Nomor525.26/309/HXI/2009 tanggal 05 Oktober 2009.2.3.

Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/KII/2014 tentang20.Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia KabupatenTana Tidung tanggal 14 Pebruari 2014, sangat sarat dengan unsurKKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) halmana setelah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 525.26/074/KII/2014 tentang PencabutanIzin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa SawitPT.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat Nomor :525.26/074/KII/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan danIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara DiKecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor :525.26/074/KII/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan danIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara DiKecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 7 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 8.Bahwa kurun waktu dari Keputusan Bupati Tana Tidung nomor :525.26/153/HVII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara + 11.200 ha Kecamatan TanaLia Kabupaten Tana Tidung (P.10) sampai dengan Keputusan Bupati TanaTidung nomor : 525.26/07 4/KII/2014 Tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor.503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karetyang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT.

Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.183/2013 tanggal4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karetyang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT.SerimbaRaya Makmur, adalah sangat merugikan PT.

Serimba Raya Makmur;Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat TataUsaha Negara, yang telah menerbitkan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.15/2011 tentang PemberianIzin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya kepada PT.

Serimba Raya Makmur;Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat TataUsaha Negara, yang telah menerbitkan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang PencabutanKeputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang PemberianIzin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan IndusriPengolahannya kepada PT.

SerimbaRaya Makmur yang sangat mendesak yaitu apabila Keputusan BupatiMalinau Nomor 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentangPencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.15/2011tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang TerpaduDengan Industri Pengolahannya kepada PT.

Gemareksa MekarsariNomor : Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan olehTergugat Il adalah cacat demi hukum;5.

Kalimantan Tengah adalah berdasarkan Keputusan Bupati LamandauNomor : Ek.525.26/01/I/2007 tentang PEMBERIAN WIN LOKASI UNTUKPERKEBUNAN KELAPA SAWIT an.

Gemareksa MekarsariNomor : Ek.525.26/195/X/2010 bukan merupakan jin untuk melakukan kegiatan apapun diareal yang dimohonkan (Vide angka 5 Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT.Gemareksa Mekarsari Nomor : Ek.525.26/195/X/2010) sehingga tidak ada kerugian yangditimbul/disebabkan dikeluarkannya Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT.Gemareksa Mekarsari Nomor : Ek.525.26/195/X/2010 oleh Tergugat Il.

Gemareksa Mekarsari Nomor :Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 (diberi tanda P8);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/01/IV2007 tanggal10 Februari 2007, tentang Pemberian jin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n.PT. Gemareksa Mekarsari di Wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (diberitanda P9);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/08.A/VV/2007tanggal 30 Juni 2007 tentang Pemberian Perluasan jin Lokasi untuk PerkebunanKelapa Sawit a.n.

Ek.525.26/08.A/VV/2007 TentangPemberian Perluasan lin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. GemareksaMekarsari di Wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tanggal 30 Juni 2007(diberi tanda T./4);Fotokopi Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525.26/06/IX/ 2007 Tentang jinUsaha Perkebunan (IUP) PT.

Ek.525.26/08/IX/ 2005 tanggal 26 September 2005,seluas + 3.200 Ha, dan Izin Lokasi (IL) kepada PT.

Sawit Multi UtamaSurat Keputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004,27 September 2004, seluas + 18.000 ha dan petatahun tanam perkebunan sawit PT.

Sawit Multi Utama NomorEk.525.26/07/V1/2010, yang telah dilegalisir;31) Foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/07/111/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahanpertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/08/IX/2005 tentang pemberian jin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama diwilayah Kec. Bulik Timur Kab.

Lamandau yang telah dilegalisir;32) Foto copy Peta ljin Lokasi Bupati Lamandau nomor :Ek.525.26/07/111/2007 tanggal 30 Maret 2007 Lokasi yg diarahkanuntuk perkebunan kelapa sawit dengan luasan + 3.200 ha yangtelah dilegalisir;33) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/80/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ttg Ijin UsahaPerkebunan (IUP) PT.

Sawit Multi Utama NomorEk.525.26/07/V1/2010, yang telah dilegalisir;31) Foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/07/111/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahanpertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/08/IX/2005 tentang pemberian jjin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama diwilayah Kec. Bulik Timur Kab.

Menthobi Mitra Lestari memiliki izin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Lamandaunomor : EK.525.26/26/07/X/2005 tanggal 20 September 2005 tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26//01/IV/2005 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit atas nama PT.

Menthobi Mitra Lestari memiliki izin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Lamandaunomor : EK.525.26/26/07/X/2005 tanggal 20 September 2005 tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26//01/TV/2005 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit atas nama PT.

(Legalisir);Foto Copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor :EK.525.26/07/TX/2005tanggal 20 September 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor Ek.525.26/01/IV/2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Menthobi Sawit Jaya yangdirubahmenjadi PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);Foto Copy Peta Ijin Lokasi PT.

Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/78/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006 , Tentang Ijin Usaha Perkebunan(IUP) PT Menthobi Mitra Lestari;Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/80/V1I/2010Tanggal 12 Juni 2010 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/III/VIN/2010 ,Tanggal 5 Agustus 2010 ,Perihal Penghentian Kegiatan PembukaanLahan;Foto copi (legalisir) Berita acara Rapat Koordinasi Usaha Perkebunan KelapaSawit

/01/IV/2005 , Tanggal 5 April 2005 , tentang Revisi Pemberian IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit A.n PT MENTHOBISAWIT JAYA;Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/07/1X/2005, Tanggal 20 September 2005 , tentang PerubahanPertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/01/IV/2005Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawitA.n PT MENTHOBI SAWIT JAYA;Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/78/V/2006 Tanggal

Ek.525.26/08/IX/ 2005tanggal 26 September 2005, seluas + 3.200 Ha, dan Izin Lokasi (IL)kepada PT.

Sawit Multi Utama SuratKeputusan Bupati Nomor : Ek.525.26/30/IX/ 2004, 27September 2004, seluas + 18.000 ha dan peta tahun tanamperkebunan sawit PT.

Sawit Multi Utama Nomor Ek.525.26/07/V1I/2010, yang telah dilegalisir;Foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/07/111/2007tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati LamandauNomor EK.525.26/08/IX/2005 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama di wilayah Kec. BulikTimur Kab.

Lamandau yang telah dilegalisir;Foto copy Peta Ijin Lokasi Bupati Lamandau nomor : Ek.525.26/07/111/2007tanggal 30 Maret 2007 Lokasi yg diarahkan untuk perkebunan kelapa sawitdengan luasan + 3.200 ha yang telah dilegalisir;Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/80/V/2006 tanggal15 Mei 2006 ttg Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Sawit Multi Utama Nomor Ek.525.26/07/VI/2010, yang telah dilegalisir;Foto copy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/07/I11/2007tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati LamandauNomor EK.525.26/08/IX/2005 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama di wilayah Kec. BulikTimur Kab.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan Bupati Kutai BaratNo.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 ~=itentangPencabutan Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;4.

Menyatakan' batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai BaratNo.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentangPencabutan Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;3.

Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugatmpaikan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010, tanggal 7Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang = IjinLokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Kutai BaratNomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

KutaiBarat Nomor : 525.26/K. 213/2008 tentang Ijin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Maka berdasarkan definisi dalam angka diatas maka Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 525.26 / 088 / K ii / 2014. tentang Pemberian Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

Bais Nusantara) sebagaimana Izin Lokasi Perkebunan dan IzinUsaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/KXII/2009tanggal 16 Desember 2009.2. Bahwa Pencabutan izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)KelapaSawit Nomor : 525.26/400/KXII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Yaitu KeputusanBupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K/II/2014 tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 525.26 / 088 / K ii / 2014. tentang Pemberian Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

nomor : 525.26/153/IIVII/2009, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Bais Nusantara tanggal14 Februari 2014.Bahwa Surat Keputusan Nomor : 525.26 /088/ K ii / 2014. tentang PemberianIzin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

DASAR GUGATAN1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugatdirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai BaratHalaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 30 PK/TUN/2013Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang PencabutanSurat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.213/ 2008 tentangIzin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang

/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 yangmencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.26/K.213/2008 tentangIzin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera.Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat belum mendapatkanSalinan Surat Keputusan tersebut secara resmi;Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7Juni 2010 tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (3) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala

/K.529a/2010 tanggal 7Juni 2010 tersebut juga bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas TertibPenyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan, yang akan Penggugaturaikan sebagai berikut:7.1,7.2.7.3.Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut telah menimbulkanketidakpastian hukum bagi Penggugat.

Hal ini tentu akan menimbulkan citraburuk bagi iklim investasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat;Bertentangan Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 justru memperlihatkan tindakankesewenangwenangan Tergugat dalam menjalankan tertibpenyelenggaraan negara.

7 Juni2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.213/2008 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 TentangPemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan IndustriPengolahannya Kepada PT.

Bahwa Keputusan Bupati Nomor : 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 TentangPencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 Tentang PemberianIzin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri PengolahannyaKepada PT.

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentangpemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industripengolahannya kepada PT.

;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara imi adalahkeputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Malinau berupa SuratKeputusan Nomor : 525.26.

Berkah Sawit Lestari;Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawityang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT.

Putusan Nomor 334 K/TUN/2017Bahwa Keputusan Bupati Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawityang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT.

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN1.Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawityang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT.

Berkah Sawit Lestari tidak mengetahuiapa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar hukumTergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutanKeputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberianizin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industripengolahannya kepada PT.

Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut KeputusanBupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentangpencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentangpemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu denganindustri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari;4.

Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005tanggal 23 04 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Menthobi;b. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/IX/2005tanggal 20 09 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 04 2005;Halamani16dari35 Putusan Nomor 7/PDT/2018/PT PLK41.42.43.c.

Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/66/V/2006tanggal 04 05 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Menthobi Makmur Lestari;d. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 841.5/22/VV/2010 tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Dan PengelolaanKelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari;e. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/216/XV/2010 ,tanggal 27 11 2010, tentang Permohonan Perpanjangan jin Lokasiyang ditujukan kepada PT. Menthobi Makmur Lesitari;f.

Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/IX/2005tanggal 20 09 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan BupatiLamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 04 2005;3. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/66/V/2006tanggal 04 05 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Menthobi Makmur Lestari;4. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 841.5/22/VV2010, tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Dan PengelolaanKelapa Sawit PT.

SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23042005tentang Pemberian ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawitatas nama PT Tanjung Menthobi;2. SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26/06/IX/2005 tanggal 20092005tentang Perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau no.EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23042005 ;3. SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26/66/V/2006 tanggal 04052006tentang ljin Usaha Perkebunan (IUP) PT Menthobi Makmur Lestari;4.

SK Bupati Lamandau nomor EK.525.26//216/XV2010 tanggal 27112010tentang Permohonan Perpanjangan jin Lokasi yang ditujukan kepada PT.Menthobi Makmur Lestari;6. Surat Keterangan Bupati Lamandau nomor EK.500/02//2014 tanggal 07012014;7. SK badan Pertanahan Nasional RI nomor : 112/HGU/BPN.RV2014 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Menthobi;8.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 525.26/153 6, Myg2000 2 proansnee hi n?d daftilg 2009. bentangpemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Bais Nusantara seluas + 11.200 (Sebelas Ribu) Dua RatusHektar) di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung ;b. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor525.26/309/H X1/2009 tentang pemberian izin pembukaanlahan (pre nursery dan main nursery) PT.

Artha Buana Continental14Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung adalah sesuaidan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayahPropinsi Kalimantan Timur, rencana tata ruang KabupatenBulungan dan telah memenuhi segala persyaratan ;Bahwa, dikeluarkannya surat keputusan Bupati Tana TidungNomor : 525.26/151/K VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentangpencabutan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT.

Berkait dengan ketidaksahan dari sebuah kewenangan berimplikasilangsung terhadap batalnya sebuah produk hukum ;Bahwa, Surat Keputusan Bupati Nomor : 525.26/151/KVII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang pencabutan izinlokasi perkebunan kelapa sawit PT.

Artha Buana Continental dengan luas +11.200 Ha (Sebelas Ribu Rua Ratus Hektar) di KabupatenTana Tidung ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTana Tidung Nomor : 525.26/151/K VII/2009 tanggal 17Juli 2009 tentang pencabutan izin lokasi perkebunankelapa sawit PT.

Bahwa esensi gugatan Penggugat adalah SuratKeputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/151/KVITI/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang pencabutan izinlokasi perkebunan kelapa sawit PT. Artha BuanaContinental dengan luas + 11.200 Ha (Sebelas' ribu duaratus hektar), di Kabupaten Tana Tidung ;b.