Kasasi dan Il dahulu Tergugat dan Tergugat IIIntervensi/Terbanding dan II.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dan Il dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat IlIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada pokoknya atas dalildalil :OBYEK GUGATAN :Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Mandailing Natal No. 525.25

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNo. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian jinLokasi untuk keperluan kelapa sawit PT. ALM;4.

Bahwa apabila diteliti dengan cermat dan seksama tentang gugatan yangtelah diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 5 April 2007, hal ini telah melampaui waktu 90hari setelah diterbitkan atau diketahuinya Surat Keputusan (SK) BupatiKabupaten Mandailing Natal No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni2006 (perihal tentang Penerbitan SK ijin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada PT.

Bahwa sementara dalil yang dikemukakan Penggugat di dalamgugatannya yang mengatakan bahwa dia mengetahui Surat Keputusan(SK) Bupati Kabupaten Mandailing Natal No. 525.25/472/K/2006tertanggal 7 Juni 2006 yaitu pada tanggal 16 Januari 2007 yang laluadalah merupakan rekayasa dari Penggugat sendiri sebab suratkeputusan itu adalah merupakan produk pemerintah yang bersifat umumharus diketahui oleh publik;3.

Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Madina No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006;2. Pembentukan Tiem Survey peninjauan bulan Desember 2008tidak mengikut sertakan Instansi terkait terpadu Pemkab Madinaatau tidak mempunyai dasar hukum dan hanya selera sendiri saja;3. Pemberian arahan lahan (pencadangan areal) berulang kali telahtumpang tindih dan bertentangan dengan Surat Izin UsahaPerkebunan (IUP);4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ------4.

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; -----5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----------------------------6.

OBYEK SENGKETA DAN FORMALITAS GUGATANBahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah KeputusanTata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut KTUN)yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara, yaituSurat Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012tentang Pencabutan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN2004 tentang Izin Usaha Perkebunan yang ditujukankepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut KTUNObyek Sengketa) ; Bahwa yang dimaksud

/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;.

Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat KeputusanBupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentangIzin Usaha Perkebunan ; PERMOHONAN GANTI RUGIV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004tentang Izin Usaha Perkebunan ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004tentang Izin Usaha Perkebunan ;4.

Fotocopy: Surat Keputusan Bupati MandailingNatal No.525.25/417/K/2012, tertanggal 22 Juni2012 tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan(Bukti P1)2. Fotocopy ...........2. Fotocopy: Keputusan Bupati Mandailing No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27Agustus 2004 tentang Izin Usaha55PErkKEDUNAN oo... ceeeeeceeccecececeeceeeeeeeeeeeneeeaeeenetetnnees(Bukti P2) ;.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 , Tentang Izin UsahaPerkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha;------------------------------------------------------------------3.

.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha; -----------------------------------------------------------------4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;------------- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 20.494.000.

Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan(untuk selanjutnya disebut SK Pencabutan IUP2012)..

Menyatakan batal Surat Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;3. Mewajibkan...163. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : SuratKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang PencabutanAtas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin UsahaPerkebunan;4.

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor72/G.TUN/ PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember2012, tentang Penetapan Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor.525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang IzinUsaha Perkebunan;5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang IzinUsaha Perkebunan;3. Menajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : SuratKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/4I7/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin UsahaPerkebunan;4.

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentangPenetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan BupatiMandailing...108Mandailing Natal Nomor. 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang IzinUsaha Perkebunan;5.

Bahwa sebelum Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, Termohonpernah mengeluarkan Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN, 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (SK Pencabutan IUPTermohon II Intervensi) yang pada pokoknya mencabut IUPTermohon II Intervensi.Terhadap...Terhadap SK Pencabutan IUP Termohon IJ Intervensi tersebut, TermohonII Intervensi mengajukan gugatan Tata Usaha

Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;5.Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;Merujuk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas,dimana proses penyelesaian perkara tersebut sudah selesai dan tidak adalagi tersedia upaya hukum lain, maka SK Pencabutan IUP Termohon IIIntervensi telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi sehingga SuratKeputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/ TAHUN2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang

525.25/4 I7/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;4.Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :VoL ew4972/G.TUN/ PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012,tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha

Int 1 sampai dengan bukti TI.Int. 68 yaitusebagai berikut : 1Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan,telah dinazegelen dan dilegalisir sesuaidengan...dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int 1);2.Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012, tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tentang Izin Usaha

/471/K/2012 Tentang PencabutanAtas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha telah dinazegelen dandilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( BuktiT.II.Int 67);Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525/499/K/2015tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pencabutan keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/484/DISBUN /TAHUN 2004Tentang Izin Usaha Perkebuanan Koperasi PengembanganUniversitas Sumatera Seluas 10.000 Ha (SK Pencabutan 525/49980Tahun 2015)

tanggal 07 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/-2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; --------------------------------------3.

/417/K/2012. tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin UsahaPerkebunan; 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor: 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004tentang Izin Usaha Perkebunan, 4 Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN.tanggal 7 Nopember 2012

Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004tentang Izin Usaha Perkebunan sampai dengan adanya Putusan dalam perkara iniyang berkekuatan hukum tetap ; e Memerintahkan Pembanding ( d.h. Tergugat ) untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012.

Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang IzinUsaha Perkebunan ; e Memerintahkan Pembanding ( d.h. Tergugat ) untuk mencabut Surat KeputusanBupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012. Tertanggal 22 Juni 2012tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; e Menghukum Pembanding (d.h.

,Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara, hal ini sangat jelas dan terangalasan hukumnya, di dalam Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan yang telahdicabut olehTERGUGAT dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni 2012, areal tanah selauas 10.000 Ha, menjadi HakPENGGUGAT berdasarkan Izin Lokasi yang dimiliki oleh PENGGUGAT,berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/105

Bahwa dalam perkara aquo, telah sangat jelas dan terang objek sengketa Perkara aquo(Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni2012) adalah Keputusan yang diambil karena Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor : 525.25/105/K/2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit telah berakhir ( daluarsa ) sejak 28 Januari 2012, sehingga secara hukumKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentangIzin Usaha Perkebunan

Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang IzinUsaha Perkebunan ;2.

/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004tentang Izin Usaha Perkebunan ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yangdiderita Penggugat akibat diterbitkannya

/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 89 PK/TUN/20144.

Mencabut Penetapan Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/ PTUNMDN. tanggal07 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan PelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor : 525.25/417/K/2012, tanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;4.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525/036/K/2011 tertanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor: 525/036/K/2011 tertanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:

525.25/455/K/2010 tentang PemberianPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit; Membebankan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutdiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal02 Nopember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat

Negara Medan yangberpendapat obyek sengketa cacat hukum karena Tergugat/Pembandingmelakukan Perubahan/Revisi sebelum berakhimya jangka waktu PerpanjanganIzin Lokasi Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat/PembandingNo.525.25/455/K/20120 tanggal 07 Juli 2010, adalah merupakan pertimbanganyang keliru karena jika perpanjangan Izin Lokasi Penggugat/Terbanding telahberakhir, maka Tergugat/Pembanding Faas memiliki kewenanganmelakukan revisi, karena perpanjangan Izin Lokasi Penggugat/Terbandingtersebut

MadinaAgro Lestari dinyatakan tidak berlaku lagi; Obyek sengketa diterbitkan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan IzinLokasi Penggugat yaitu Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/455/K/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang berakhir tanggal 7 Juli 2011; Izin Lokasi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding (PT.

Madina Agro Lestari (Bukti T2); Bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010tanggal 07 Juli 2010 masa berlakunya berakhir pada tanggal 6 Juli 2011 (Bukti T 1);Bahwa Octo Bermand Simanjuntak (Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding)benar pernah memiliki lahan seluas + 515 Ha yang masuk ke dalam Izin LokasiNomor: 525.25/455/K/2010 tanggal 07 Juli 2010 (Jawaban Tergugat IIIntervensi/Octo Bermand Simanjuntak) tertanggal 18 Juli 2011 (Bukti T2 sampaidengan T7); Bahwa Octo Bermand

/417/K/2012 tertanggal 22Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangHalaman 38 dari 103 halaman.

Putusan Nomor 472 K/TUN/2013Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;V.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutanatas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;Halaman 39 dari 103 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/20133.

Bahwa dalam perkara a quo, telah sangat jelas dan terang objeksengketa perkara a quo (Surat Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012) adalahKeputusan yang diambil karena Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/105/K/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit telah berakhir (kedaluwarsa)sejak 28 Januari 2012, sehingga secara hukum Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentangIzin Usaha Perkebunan

Terbanding/Penggugat) yaituKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 (untukselanjutnya disebut sebagai SK IUP) (Lampiran2) masihHalaman 53 dari 103 halaman.

Rendi PermataRaya dilaksanakan berdasarkan:a) Surat Keputusan ljin Lokasi dari Bupati MandailingNatalNomor 525.25/148/K/2005 Tanggal 9 Maret 2005 seluas4.000 Ha.b) Surat Keputusan Perubahan ljin Lokasi dari BupatiMandailing NatalNomor: 525.25/309/K/2007 Tanggal 30 Mei2007 seluas 4.350 Ha.2.

/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 seluas+4.000 Ha dan Nomor: 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007,yang terletak di Desa Sikapas dan Singkuang, Kec.

Rendi PermataRaya dilaksanakan berdasarkan:a) Surat Keputusan Ijin Lokasi dari Bupati Mandailing NatalNomor : 525.25/143/K/2005 Tanggal 9 Maret 2005 seluas4.000 Ha.b) Surat Keputusan Perubahan ljin Lokasi dari BupatiMandailing Natal.Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 294/Padt/2018/PT MDNNomor : 525.25/309/K/2007 Tanggal 30 Mei 2007 seluas4.350 Ha.2.

Rendi PermataRaya dilaksanakan berdasarkan:a) Surat Keputusan jin Lokasi dari Bupati Mandailing NatalNomor : 525.25/143/K/2005 Tanggal 9 Maret 2005 seluas4.000 Ha.b) Surat Keputusan Perubahan ljin Lokasi dari BupatiMandailing NatalNomor : 525.25/309/K/2007 Tanggal 30 Mei 2007 seluas4.350 Ha.2.

Rendi Permata Raya (vide Bukti T.I9, T.IIIl11)Bahwa penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan Bupati MandailingNatal Nomor: 525.25/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 seluasHalaman 107 dari 115 Putusan Nomor 294/Padt/2018/PT MDN+4.000 Ha dan Nomor: 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007,yang terletak di Desa Sikapas dan Singkuang, Kec. Muara BatangGadis, Kab.

Bahwa setelah Penggugat dapat menjalankan kegiatan perkebunankelapa sawit, Tergugat dengan sewenangwenang' menerbitkanKeputusan Nomor 525.25/417/K/ 2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (untukselanjutnya disebut SK Pencabutan IUP) yang pada pokoknyamencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat dimana salah satu alasanTergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut adalah telahberakhirnya SK Izin

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkanjumlahnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantersebut, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.25/417/K/ 2012tanggal 22 Juni 2012 tetap berlaku, yaitu tentang Pencabutan Atas SuratKeputusan Bupati Madina Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentangIzin Usaha Perkebunan a.n.

Nomor72/G/2012/PTUN.MDN objeknya adalah Surat Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati MandailingNatal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin UsahaPerkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utarasedangkan objek sengketa perkara Tata Usaha Negara Reg.Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN adalah Surat Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November2012 tentang Izin Lokasi PT.

Bahwa dengan adanya pencabutan atau pembatalanatas SK Tergugat/Pembanding Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang IUP Penggugat/Terbanding tersebut melalui surat keputusanTergugat/Pembanding Nomor 525.25/417/K/2012tanggal 22 Juni 2012, lalu Penggugat/Terbandingmelakukan upaya hukum dengan mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medandengan Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn;Intinya yang dilakukan Penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat/Pembanding tersebut adalah tentang pencabutan IUP Penggugat

Bahwa dengan adanya pencabutan atau pembatalan atas SK Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Il Nomor 525.25/484/ DISBUN/Tahun2004 tentang IUP Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebutmelalui surat keputusan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi IlNomor 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012, lalu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan upaya hukum denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan denganNomor 72/G/2012/PTUN.Mdn;Intinya yang dilakukan Penundaan pelaksanaan keputusan

IV Desa Suka Makmur adalah untuk menjaga keamanan dan segala kegiatan yangberlangsung di areal perkebunan Koperasi Pengembangan USU (KPUSU) , bahwapalang masuk yang dibuat masih dalam wilayah Koperasi Pengembangan USU (KPUSU) dengan ijin lokasi Nomor : 525.25/105/K/2009 tanggal 28 Januari 2009 daa ijinperkebunan Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tanggal 27 Agustus 2004 atasnama Koperasi Pengembangan USU (KPUSU), telah mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah).Perbuatan

IV Desa Suka Makmuradalah untuk menjaga keamanan dan segala kegiatan yang berlangsung di arealperkebunan Koperasi Pengembangan USU (KPUSU);e Bahwa palang masuk yang dibuat masih dalam wilayah Koperasi PengembanganUSU (KPUSU) dengan ijin lokast Nomor : 525.25/105/K/2009 tanggal 28Januari 2009 daa ijin perkebunan Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004tanggal 27 Agustus 2004 atas nama Koperasi Pengembangan USU (KPUSU);e Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa serta sekelompok masyarakat yangmengatasnamakan

IVDesa Suka Makmur adalah untuk menjaga keamanan dan segala kegiatan yangberlangsung di areal perkebunan Koperasi Pengembangan USU (KPUSU);Menimbang, bahwa palang masuk yang dibuat masih dalam wilayahKoperasi Pengembangan USU (KPUSU) dengan ijin lokasi Nomor525.25/105/K/2009 tanggal 28 Januari 2009 daa ijin perkebunan Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tanggal 27 Agustus 2004 atas nama KoperasiPengembangan USU (KPUSU);Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa serta sekelompokmasyarakat yang

PTUNJKT.menimbulkan suatu) hak baru kepada pihak lain ;Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo sangat erat hubungannya dengan penguasaan,pengusahaan dan pengelolaan lahan perkebunan olehPenggugat seluas 6500 Ha yang terletak di Desa Sikapas,Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara berdasarkan5.1 Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/427/K/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang RevisiKeputusan Bupati Mandailing Natal nomor525.25/121/K/2005 dan 525.25

/124/K/2005 masing masingtertanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberian IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit ;5.2 Surat Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor : 525.25/455/K/2010tanggal 07 Juli 2010 tentang PemberianPerpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit ;5.38 Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525/432/K/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang IzinUsaha Perkebunan ; 6.Bahwa Penggugat sangat keberatan dan telah dirugikan atasterbitnya objek = sengketa, berdasarkan

Rendi Permata Rayadilaksanakan berdasarkan:a) Surat Keputusan ljin Lokasi dari Bupati Mandailing NatalNomor : 525.25/143/K/2005 Tanggal 9 Maret 2005 seluas 4.000 Ha.b) Surat Keputusan Perubahan ljin Lokasi dari Bupati Mandailing NatalNomor : 525.25/309/K/2007 Tanggal 30 Mei 2007 seluas 4.350 Ha.2.

/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 seluas +4.000 Ha danNomor: 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007, yang terletak di DesaSikapas dan Singkuang, Kec.

Rendi Permata Rayadilaksanakan berdasarkan:a) Surat Keputusan Ijin Lokasi dari Bupati Mandailing NatalHalaman 66 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Padt/2018/PT MDNNomor : 525.25/143/K/2005 Tanggal 9 Maret 2005 seluas 4.000 Ha.b) Surat Keputusan Perubahan ljin Lokasi dari Bupati Mandailing Natal.Nomor : 525.25/309/K/2007 Tanggal 30 Mei 2007 seluas 4.350 Ha.2.

Bahwa penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan Bupati Mandailing NatalNomor: 525.25/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 seluas +4.000 Ha danHalaman 118 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Pat/2018/PT MDNNomor: 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007, yang terletak di DesaSikapas dan Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab.

Bahwa benar berdasarkan Surat Bapati Kepala Daerah Tingkat IT KamparNomor : 525.25/TP/V/99/694 tertanggal 12 Mei 1999 perihal rekomendasipembangunan kebun kelapa sawit atas nama Kopni sahabat lestari seluas + 1.0001415Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung pola KKPA yang bermitra dengan PT.Sekar Bumi Alam Lestari, dengan pertimbangan sebagai berikut :a.

Arara Abadi Resort Tapung, untuk pembangunan kebun An.Koperasi petani sahabat lestari ;Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 dan 5, karena sebelum dilakukanpengolahan terhadap lahan tersebut, terlebih dahulu Tergugat I meminta kepadaTergugat IT kelengkapan suratsurat yang diperlukan antara lain Surat BupatiKepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/99/694 tertanggal 12Mei 1999 perihal rekomendasi pembangunan kebun kelapa sawit as nama Kopnisahabat lestari seluas + 1.000 Ha di Desa Kota

Koperasi petani sahabat lestari ;Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat IT KamparNomor : 525.25/TP/V/19999/694 ;Surat Bupati Kampar Nomor : 522/TP/VI/00/966 tanggal 27 Juni2000 perihal pemberian lahan HTI PT.

Bahwa setelah persyaratan administratif dipenuhi, maka dibuatlah11.kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana berdasarkanAkta No. 24 tertanggal 23 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan NotarisNeni Sanitra, SH disepakati pembangunan kebun kelapa sawit seluas1.050 Ha yang berlokasi di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung HilirKabupaten Kampar sesuai dengan rekomendasi Bupati Kepala DaerahTingkat If Kampar Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 ;Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit tertanggal 23

Foto Copy Surat Nomor : 525.25/TP/V/99/694 perihalRekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atasnama Kopni Sahabat Lestari seluas + 1.000 Ha di DesaKota Garo Kecamatan Tapung Pola KKPA yangbermitra dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari tanggal12 Mei 1999, diberi tanda. Foto Copy Surat Camat Tapung Nomor : 525/424/TP/1999 perihal Rekomendasi tertanggal 17 Mei 1999,diberi tanda T.IL.6 ;.

DIS (Dinamika Inti Sentosa) telah mendapat izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/458/K/2009 tanggal 04Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. DIS dengan luas + 6.250 Ha, Surat KeputusanBupati Mandailing Natal Nomor: 525/487/K/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Izin Usaha Perkebunanatas nama PT.

Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor :525.25/458/K/2009 tanggal 04 Agustus2009 tentang pemberian Izin Lokasi kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) untuk keperluanperkebunan kelapa sawit dengan luas +6.250 Ha.2. Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor :525/487/K/2010 tanggal 30 Juli 2010tentang Izin Usaha Perkebunan atasnama PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) dengan luas +6.250 Ha.3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

MandailingNatal, yaitu:e Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor :525.25/458/K/2009 tanggal 04 Agustus 2009tentang pemberian Izin Lokasi kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) untuk keperluanperkebunan kelapa sawit dengan luas +6.250 Ha.e Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor :525/487/K/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentangIzin Usaha Perkebunan atasnama PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) dengan luas + 6.250 Ha.e Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Mandailing Natal, yaitu:e Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor :525.25/458/K/2009 tanggal 04 Agustus 2009tentang pemberian Izin Lokasi kepada PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) untuk keperluan perkebunankelapa sawit dengan luas + 6.250 Ha.e Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor :525/487/K/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang IzinUsaha Perkebunan atasnama PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) dengan luas +6.250 Ha.e Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Areal seluas + 1.200 Ha. agar disesuaikan kembaliperuntukannya sesuai dengan Izin Lokasi KUD Pasar Barudengan Nomor : 525.25/151/K/2007 ;Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUNMDN6.5.6.6.6.7.6.4.2. PTPN IV melaporkan hasil rapat tersebut kepada Direksipada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 apabila sampaidengan tanggal 18 Desember 2017 belum ada jawaban dariPTPN IV maka areal + 1.200 Ha tersebut akan di Standvastoleh Pemkab Mandailing Natal.

Bukti P 2b : Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/154/K/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Izin Lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit ;Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUNMDN2c. Bukti P 2c : Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/154/K/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Izin Usaha PerkebunanKUD Batahan Kec. Batahan dengan Mitra Usaha PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) ;3. Bukti P3 : Perjanjian Kerjasama KUD Pasar Baru dengan PT.

Bukti TI, 11 : Izin Usaha Perkebunan KUD Pasar BaruNo.525.25/154/K/ 2007 tanggal 28 Maret 2007 ;2. Bukti T , Il 2 : Izin Lokasi KUD Pasar Baru No.525.25/158/K/2007tanggal 30 Maret 2007 ;3. Bukti T I, 13 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PerkebunanNusantaraIV dengan KUD Pasar Baru No.04.12/S.PERJ/141/IV/2007, No.049/KUD.PB/IV/2007 tanggal 242007 ;4. BuktiT!, 14 : Surat Camat Kec. Batahan No.138/280/BTH/2017,Perihal : Permohonan Rapat Lanjutan, ditujukan kepadaBupati Mandailing Natal ;5.

Surat Izin Lokasi Tanah No. 525.25/472/K/2006Tanggal 7 Juni 2006 ; berdasarkan hanya Il(satu) surat permohonan yaitu suratNo. 046/Dir ALAM/UM/12/2004 tanggal 06 Desember 2004 ;Bahwa Penggugat telah mendapat Surat Persetujuan danIzin Prinsip untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawitdi Desa Tabuyung dan Desa Singkuang Kecamatan MuaraBatang Gadis oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatanseluas 40.000 Ha, sesuai dengan suratnya No. 593.41/4622Tanggal 26 Mei 1993, dan surat dari Direktur JenderalPerkebunan

ANUGERAH LANGKAT MAKMURdengan Nomor : 525.25/472/K/2006 Tanggal 7 Juni 2006,Penggugat keberatan dan kemudian mengajukan gugatanterhadap Bupati Mandailing Natal di Pengadilan TataUsaha Negara Medan dengan Nomor Perkara Reg.20/G.TUN/2007/PTUNMDN, dimana PT.

TRIBAHTERA SRIKANDI memperoleh Izin Usaha Perkebunan sesuaidengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/037.a/K/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Izin Lokasi sesuai denganKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/043/K/2011 tanggal 22Februari 2011 ;e Pemakaian Keputusan Mandailing Natal Nomor : 525.25/037.a/K/201 1tanggal 14 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan dan SuratKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/043/K/2011 tanggal 22Februari 2011 tentang Izin Lokasi oleh

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:525/036/K/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang perubahan atasKeputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/455/K/2010 tentangPemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa.

Bahwa Izin Lokasi Penggugat/Terbanding Nomor: 525.25/455/K/2010berakhir pada tanggal 6 Juli 2011 (Bukti T2); nonoe Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Medan atas perkara ini terdiri pertimbangan dari segikewenangan dan substansi ; nopcon nnn monn nenao Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat/Pembanding, telahdipertimbangkan dengan benar oleh PengadilanBlattwwalsaha Negara Medandan karena itu dinyatakan dikuatkan dan diambil alin sebagai pertimbanganmajelis

. : 525/638/K/2006 tanggal 18 September 2006 Penggugat memperoleh Izin lokasiuntuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas + 2000Ha yang terletak di desa Batahan Kecamatan Batahan KabupatenMandailing Natal.Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/489/K/2007 tanggal 7 Agustus 2007 Penggugat kembali memperolehIzin Lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas+ 800 Ha yang terletak di desa Batahan III/Batahan, Kecamatan Batahan

,Kabupaten Mandailing Natal.Bahwa oleh karena 2 (dua) areal Izin Lokasi di atas ini letaknya tidakterpisah dan merupakan satu hamparan, sehingga melalui KeputusanBupati Mandailing Natal No. : 525.25/493/K/2008 tanggal 11 Juli 2008 keduaareal Izin Lokasi digabungkan menjadi satu sehingga luasnya menjadi +2.800 Ha.Bahwa terakhir sekali berdasarkan pengukuran Kadasteral oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara diterbitkan PetaBidang Tanah No. 33/19/2007 dan No. 34/19/2007 tanggal