Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telan mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53309/PP/M.XVIIIB/99/2014, tanggal 19 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang

Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/2015dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:OBJEK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALIPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53309/PP/M.XVIIIB/99/2014, yangdiputus pada hari Kamis tanggal 6 Maret

Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/20152.2.Oleh karena Majelis Hakim XVIIIB Pengadilan Pajak dalam memutusperkara ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Pengadilan Pajak mengenai jangka waktupengambilan putusan Gugatan, maka sangat beralasan apabilaMajelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat bersediamembatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53309/PP/M.

Apabila PemohonPeninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak dengan kodetransaksi O03 sebagaimana keputusan Majelis HakimPengadilan Pajak pada halaman 58 paragraf ke 4 PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.53309/PP/M.XVIIIB/99/2014tanggal 6 Maret 2014, maka akan terjadi pengenaan pajakberganda (double taxation) atas satu transaksi penyerahanHalaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/20158.10.Barang Kena Pajak.

Adapun sebagai akibat dari pembatalan Putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor Put.53309/PP/M.XVIIIB/99/2014 tanggal6 Maret 2014, pembatalan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1062/WPJ.07/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2011, dan pembatalan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

penjara selama 8 (delapan) bulan;