keliru dalam mengambil kesimpulanbahwa Termohon Kasasi tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dalam menerbitkan SK Bupati 540.1;SK Bupati. 540.1 diterbitkan tanggal 4 Mei 2010 atau pada saattelah berlaku UndangUndang Minerba.

Dalam hal ini, Pemohon Kasasisama sekali tidak memenuhi kondisikondisi yang disebutkan di atas,dan oleh karenanya Termohon Kasasi tidak berhak untuk menerbitkanSK Bupati 540.1;Berikut ini Pemohon Kasasi akan membantah dokumendokumenyang menjadi dasar dari terbitnya SK Bupati 540.1.Adapun yang menjadi dasar dari Termohon Kasasi menerbitkan49.50.51.52.SK Bupati 540.1 adalah sebagai berikut:a. Surat Nomor $.10/Menhut/III/Rns/2010 tanggal 21 April 2010(Surat S.10);b.

Pasal 3 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999, sehingga pertimbangan Judex Factie adalah salah dankeliru;SK Bupati 540.1 Terbukti Telah Melanggar Ketentuan Dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 54/2009Lebih lanjut, SK Bupati 540.1 tersebut dikeluarkan pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009;Pasal 62 ayat (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54Tahun 2009 mengharuskan SK Bupati 540.1 tersebut untukmenggunakan emblem Lambang Negara dalam warna keemasan.Lebih lanjut,

Pasal 20 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54Tahun 2009 mensyaratkan SK Bupati 540.1 tersebut untuk diparafpada seluruh halamannya sebelum ditanda tangani:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Hakim Agung cermati, maka SKBupati 540.1 tersebut tidak memenuhi persyaratanpersyaratantersebut di atas (vide Bukti P5).

AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikdalam menerbitkan SK Bupati 540.1;Majelis Hakim Agung yang kami hormati, apabila dicermati lebihlanjut bahwa objek sengketa berupa SK Bupati 540.1 diterbitkanberdasarkan surat dari Menteri Kehutanan yang secara umum berisipermintaan pencabutan objek sengketa.

SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) diterbitkan tidak prosedural karenabertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 54/2009)dan karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) tersebut diterbitkanbertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya SKTERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) tersebut beralasan untuk batal/dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat

Wewenang Tergugat untuk mengeluarkan SK TERGUIGAT NO. 540.1/2010 (ObyekSengketa) (vide Bukti T.1.Int1) memang ada dasarnya yakni dalam UU No.4/2009 dan Perda Kutai Timur No. 13/2004, dan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010(Obyek Sengketa) (vide Bukti T.ILInt1) tersebut tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lain ;d.

Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil Penggugat pada angka 17 halaman 5 gugatanyang menyatakan bahwa SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) diterbitkantidak prosedural karena bertentangan dengan undangundang dan peraturan menteri dankarenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) tersebut diterbitkanbertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya SKTERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) tersebut beralasan untuk batal /dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal

53 ayat (2) huruf b UU Peratun ;Adapun alasanalasan Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat di atas adalah sebagaiberikut :1.1.1.2.Penerbitan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) olehTergugat tidak bertentangan dengan Asasasas Umum PemerintahanYang Baik karena penerbitan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (ObyekSengketa) oleh Tergugat tersebut sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,karena:Terdapat fakta hukum bahwa SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (ObyekSengketa) diterbitkan atas dasar adanya tumpang

Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010(Obyek Sengketa) (vide Bukti T.1.Int1) telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukumdan oleh karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) (vide BuktiT.ILInt1) tersebut tidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik.

No. 110 /B / 2011 / PT.TUN.JKTpermohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009 tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

Ridlatama TradePowerindo seluas 5.386 HA yang terletak di Kecamatan Busang, KabupatenKutai Timur (SK Bupati No. 540.1) hingga terdapat suatu PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum final dan mengikat (lihat penjelasan diangka 4.14.7 pada halaman 58).Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (MajelisHakim PTUN Samarinda) telah salah dalam mengabulkan permohonanintervensi yang diajukan oleh PT. Nusantara Wahau Coal (TERBANDINGII INTERVENSI dahulu Tergugat II Intervensi).

Jelas bahwaTERBANDING II INTERVENSI SAMA SEKALI tidak memilikikepentingan selaku pihak intervensi dalam perkara ini dan oleh karenanyaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (MajelisHakim PT.TUN DKI Jakarta) selayaknya menolak permohonan intervensiTERBANDING II INTERVENSI tersebut (lihat penjelasan di angka 5.25.5pada halaman 810).Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:(i) SK Bupati Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010

/K.444/HK/V/2010 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan MenteriDalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 54/2009) (lihatpenjelasan di angka 5.7.55.7.11 pada halaman 2021); danSK Bupati Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010 bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Intv2) sertaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.148/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiTahap I kepada PT. Nusantara Wahau Coal (in casu Tergugat II Intervensi)seluas 14.890 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Muara Ancalong,Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2010 (videbukti T.II Intv3) sedangkan IUP Penyelidikan Umum PT.

surat PT/CV Tikidi daerah Cengkareng, Jakarta Barat (vide angka 8 halaman 3 gugatan) ;SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) diterbitkan tidak proseduralkarena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah("Permendagri NO. 54/2009") dan karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010(Obyek Sengketa) tersebut diterbitkan bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dan karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (ObyekSengketa

Wewenang Tergugat untuk mengeluarkan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010(Obyek Sengketa) (vide Bukti T.ll.Int1) memang ada dasamya yakni dalam UUNO. 4/2009 dan Parda Kutai Timur No. 13/2004, dan SK TERGUGAT NO.540.1/2010 (Obyak Sengketa) (vide Bukti TIIInt1) tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lain ;d.

peraturan perundangundangan yang berlaku, harus ditolak.Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil Panggugat pada angka 17 halaman 5Gugatan yang menyatakan bahwa SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyeksengketa) diterbitkan tidak prosedural karena bertentangan dengan undangundangdan peraturan menteri dan karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (ObyakSengketa) tersebut diterbitkan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik dan karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa)tersebut beralasan

Penerbitan SK TERGUGAT No. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) oleh Tergugattidakbertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik karenapenerbitan SK TERGUGAT No. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) oleh Tergugattersebut sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena:1.1.1Terdapat fakta hukum bahwa SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa )diterbitkan atas dasar adanya tumpang tindih izin antara IUP Tergugat II Intervensi( yaitu SK Tergugat No. 80/02.188.45/HK/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 ( videBukti T.II.Int3

landasan peraturanperundangundangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (dalam hal iniBupati/Tergugat).Berdasarkan uraian diatas, maka penerbitan SK , TERGUGAT No. 540.1/2010 (Obyeksengketa) (Vide bukti T.II.Int1) telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan olehkarenanya SK TERGUGAT No.540.1/2010 (Obyek sengketa) (Vide bukti T.II.Int1)tersebut tidak bertentangan dengan Asasasan Umum Pemerintahan Yang Baik dengandemikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK TERGUGAT No.540.1/2010(Obyek

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UUPTUN), PEMBANDING mempunyai hak untuk mengajukanpermohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 540.1/K.443/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/118/HK/III/2009 tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

Jelas bahwa TERBANDINGII INTERVENSI SAMA SEKALLI tidak memiliki kepentingan selaku pihakintervensi dalam perkara ini dan oleh karenanya Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (Majelis Hakim PT.TUN DKIJakarta) selayaknya menolak permohonan intervensi TERBANDING IIINTERVENSI tersebut (ihat penjelasan di angka 5.25.5 pada halaman 810);Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:Him. 7 dari 18 hlm. Put.

No. 109/B/2011/PT.TUN.JKT(i) SK Bupati Nomor : 540.1/K.443/HK/V/2010 yang membatalkan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/118/HK/III/2009 tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT Ridlatama Tambang Mineral seluas10.000 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUPEksploitas?)

di angka 5.7.55.7.11pada halaman 2021); dan (iii) SK Bupati Nomor : 540.1/K.443/HK/V/2010 bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik.

KaltimNusantara Coal (in casu Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan pada tanggal17 Juli 2008 (vide bukti T.1.Intv2) serta berdasarkan Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 540.1/K.149/2010 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan (UP) Eksplorasi Tahap I kepada PT.

dan Tergugat I Intervensi/ Terbanding masingmasing denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor :33/G/2010/PTUN.SMD, dengan mengemukakan alasanalasan banding yang padapokoknya sebagai berikut: e Berdasarkan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UUPTUN), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1

Investmine Nusa Persada seluas10.000 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (SKBupati No. 540.1) hingga terdapat suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum final dan mengikat (lihat penjelasan di angka 4.14.7 pada halaman 58).e Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (Majelis HakimPTUN Samarinda) telah salah dalam mengabulkan permohonan intervensi yangdiajukan oleh PT. Nusantara Wahau Coal (TERBANDING II INTERVENSIdahulu Tergugat II Intervensi).

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara (UU Minerba) (lihat penjelasan di angka 5.7.15.7.4 padahalaman 1 120);55SK Bupati Nomor : 540.1 bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (PermendagriNomor 54/2009) (lihat penjelasan di angka 5.7.55.7.11 pada halaman 2021);SK Bupati Nomor : 540.1 bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik.

dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masingmasing denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor :34/G/2010/PTUNSMD, dengan mengemukakan alasanalasan banding yang padapokoknya sebagai berikut: e Berdasarkan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UUPTUN), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1

Investama Resources seluas 10.000HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (SK Bupati No.540.1) hingga terdapat suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum finaldan mengikat (lihat penjelasan di angka 4.14.7 pada halaman 58).e Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (Majelis HakimPTUN Samarinda) telah salah dalam mengabulkan permohonan intervensi yangdiajukan oleh PT. Batubara Nusantara Kaltim (TERBANDING IIINTERVENS! dahulu Tergugat II Intervensi).

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/116/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investama Resources seluas 10.000 HA yang terletak diKecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineraldan Batubara (UU Minerba) (lihat penjelasan di angka 5.7.15.7.4 padahalaman 1120);SK Bupati Nomor : 540.1 bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (PermendagriNomor 54/2009) (lihat penjelasan di angka 5.7.55.7.11 pada halaman 2021);SK Bupati Nomor : 540.1 bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik.

Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011tanggal 19 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali I, If dahulu Para TermohonKasasi I, I/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatansebagai berikut:Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 540.1

yang benar dalam penerbitan surat keputusanpencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat,sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut suratkeputusan tersebut di atas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor 540.1

/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT.Investama Resources, seluas 10.000 HA, terletak di LongLees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat,Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang PencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP

S.131 (vide lampiran BuktiPKI) tersebut telah ada sebelum SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 Tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide BuktiP5) tersebut diterbitkan, maka SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 tanggal4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide Bukti P5) tersebut Tidak AkanTerbit.2.

nyata dalam PutusanMahkamah Agung No. 366 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012a.Bahwa adapun Kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Judex Facti, maupunJudex Juris yaitu dikarenakan Judex Factie dan Judex Juris telah tidakmempertimbangkan dengan cermat tentang adanya tindakan sewenangwenang dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Termohon PK I/dahuluTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu tindakan Termohon PKI/dahulu Tergugat yang membatalkan IUP milik Pemohon PK/dahuluPenggugat dengan SK No. 540.1

Mengenai Objek SengketaBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/ HK/II/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo,seluas 5.386 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;II. Mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan1.

benar dalam penerbitan suratkeputusan pencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang diterbitkanoleh Tergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untukmencabut surat keputusan tersebut diatas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.1

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yangterletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksploitasi kepada PT.

Bahwa ternyata terdapat keadaan atau fakta baru yang timbul sesudah terbitnyaPutusan Kasasi No. 367 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012, yaitu adanyaSurat dari Menteri Kehutanan No. $.131/MenhutVII/2012 (vide lampiran BuktiPKI), walaupun surat tersebut bukan Novum sebagaimana yang disebut dalamPasal 67 UndangUndang Mahkamah Agung, namun surat tersebut akan sangatmenentukan seandainya surat tersebut ada sebelum adanya putusan Judex Factidan Judex Juris, dengan alasan sebagai berikut :aBahwa SK No. 540.1

S.131 (videlampiran Bukti PKI) tersebut telah ada sebelum Surat Keputusan Bupati KutaiTimur No. 540.1/K.444/HK/V/2010 Tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (videBukti P5) tersebut diterbitkan, maka Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide Bukti P5)tersebut tidak akan terbit.Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata DalamPutusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2011 Tanggal 19 Januari 2012a.

SK TERGUGAT NO.540.1/2010 (Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1) ;c.Wewenang Tergugat untuk mengeluarkan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010(Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1) memang ada dasarnya yakni dalam UUNo. 4/2009 dan Perda Kutai Timur No.13/2004, dan SK TERGUGAT NO.540.1/2010 (Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1) tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lain ;d.UU No. 4/2009 dan Perda Kutai Timur No.13/2004 yang menjadi dasardikeluarkannya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010

baik dan karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa)tersebut beralasan untuk batal/dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2)hutuf b UU Peratun.Adapun alasanalasan Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat di atas adalahsebagai berikut :1.Penerbitan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) oleh Tergugattidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik karenapenerbitan SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) oleh Tergugattersebut sesuai dengan Asas Kepastian

Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan SK TERGUGAT NO. 540.1/201038(Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1) didasarkan atau dilandaskan padaperaturan perundangundangan (UU No.4/2009 dan Perda Kutai TimurNo.13/2004 Perda Kutai Timur No.13/2004), sehingga jelaslah bahwa penerbitanSK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) (vide Bukti T.1.Int1) SKTERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1)merupakan penerapan Asas Kepastian Hukum yang mengadung makna sebagaiasas dalam negara hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan SK , TERGUGAT NO. 540.1/2010(Obyek Sengketa) (vide Bukti T.II.Int1) telah sesuai dengan Asas KepastianHukum dan oleh karenanya SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (Obyek Sengketa)(vide Bukti T.I/.Int1) tersebut TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Dengan demikian, dalilPenggugat yang menyatakan bahwa SK TERGUGAT NO. 540.1/2010 (ObyekSengketa) (vide Bukti T.II.Int1) diterbitkan secara bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik harus ditolak.C.

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 365 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Termohon Kasasi , IVTerbanding/Tergugat dan Tergugat Il Intervensidengan posita gugatan sebagai berikut:Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

Menyatakan batal atau. tidak sah Surat Keputusan TergugatNo. 540.1/K.442/HK/V/2010. tgl 4 Mei 2010, tentang Pencabutan KeputusanBupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/117/HK/II/2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

Investmine Nusa Persada,seluas 10.000 HA, yang terletak di Long Less, Kecamatan Busang,Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. 540.1/K.442/HK/V/2010. tgl 4 Mei 2010, tentang Pencabutan KeputusanBupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/117/HK/IIV2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Investmine Nusa Persada,seluas 10.000 HA, yang terletak di Long Less, Kecamatan Busang,Kabupaten Kutai Timur;4.

Bahwa SK No. 540.1/K.442/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang dalamperkara ini disebut sebagai Objek Sengketa (vide Bukti P5) tersebutditerbitkan berdasarkan adanya Surat No. S.10 (vide Bukti T2) yangpada pokoknya meminta kepada Bupati Kutai Timur (Termohon PKVdahulu Tergugat) untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)atas nama PT. Investmine Nusa Persada (Pemohon PK/dahuluPenggugat);Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2012b.

S.131 (videlampiran Bukti PKl) tersebut telah ada sebelum SKNo. 540.1/K.442/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa)(vide Bukti P5) tersebut diterbitkan, maka SKNo. 540.1/K.442/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa)(vide Bukti P5) tersebut Tidak Akan Terbit;2. Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata DalamPutusan Mahkamah Agung No. 365 K/TUN/2011 Tanggal 19 Januari 2012a.

Dilns/117/1975 44XA NO 188998TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNo 540.1. Tities 19.846Ketua Pengadilan Aqama di:. . . 3ervitioweiqe dengan ini menerangkan bahwa:Nama 3 or f i binTal. lah iUMUEr eccecesecteteteet PS seeeeeeee CALC eeweneneseneessne seersPekerjaan OC 34 ieeerenenemrnemnnnnnnnnnennnntnnnenteettnetAlamat. ..

Pembanding/ Penggugat telahmengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/TUN/2011, Tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagaiTermohon Kasasi I, II/Para Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan positagugatan pada pokoknya sebagai berikut:TENTANG DUDUK PERKARAAdapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 540.1

penerbitan suratkeputusan pencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang diterbitkan olehTergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabutsurat Keputusan tersebut di atas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa perkara ini berkenanmemutuskan:1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 540.1

Ridlatama Tambang Mineral, seluas 10.000 hektaryang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten KutaiTimur;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor 188.4.45/118/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksploitasi kepada PT.

S.131/MenhutVII/2012 (vide lampiran BuktiPKI), walaupun surat tersebut bukan Novum sebagaimana yang disebut dalamPasal 67 UndangUndang Mahkamah Agung, namun surat ter kan sanmenentukan seandainya surat tersebutada sebelum adanya putusan Judex factidan Judex juris, dengan alasan sebagai berikut :a Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.443/HK/V/2010tanggal 4 Mei 2010 yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa(vide Bukti P5) tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Surat No.

S.131 (vide lampiran Bukti PKI) tersebut telah ada sebelum SK No. 540.1/ K.443/HK/V/2010 Tanggal 4Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide Bukti P5) tersebut diterbitkan, maka SKNo. 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (videBukti P5) tersebut tidak akan terbit.ADANYASUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUANYANGNYATA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 368 K/TUN/2011 TANGGAL 19 JANUARI 2012a.

Obyek Sengketa dan atau ObyekGugatan).PenKedudukan HukumUG at ono ns teens ce cet cece ns cene nce esescensecensesBahwa Penggugat adalah pemegang Izin Kuasa PertambanganEksplorasi (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati HalmaheraTimur Tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 188.4/131/546/2007tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama TambangBerdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1

Bahwa Penggugat adalah juga Pemegang Izin Eksplorasiberdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28Nopember 2007 Nomor 188.4/132/546/2007 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PTKemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektardi Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTIMUI;;.

ini menjadi terang, perkenankanPenggugat menyampaikan kronologis dan peristiwa terkait keduaizin dan tersebut sebagaiberikut:e Bahwa Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang)mengajukan surat permohonan kepada Bupati HalmaheraTimur pada tanggal 15 September 2005 dengan perihalpermohonan Kuasa PertambanganEksplorasi;e Bahwa selanjutnya Bupati Halmahera Timur setelahmenerima surat permohonan dari Penggugat (PTKemakmuran Inti Utama Tambang) menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1

/10KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PTKemakmuran Inti Utama) Tambang) seluas 24.190NajBahwa Bupati Halmahera Timur juga menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/92/2005 pada tanggal 3 Desember 2005 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 13.410 ha.Hal ini sebagai jawaban atas Surat Permohonan yangdiajukan oleh Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama) dalamsurat Permohonan kepada Bupati Halmahera

/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah EkorKec Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTIMUD2) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007tentang Pencabutan Keputusan Bupati HalmaheraTimur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian IzinKuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PTKemakmuran Inti Utama Tambang BerdasarkanKeputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor KecWasile Selatan Kabupaten HalmaheraTIMUT5.Bahwa dengan

Bahwa Pemohon adalah pemegang: Keputusan Bupati Morowali No. 540.1/SK.A.011/DESDM/2008Tertanggal 19 Mei 2008 Tentang Pencadangan WilayahPertambangan Nikel DMP kepada PT. Matuari Mineral Resources. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diterbitkan olehBupati Morowali No. 540.1/SK.018/DESDM/X/2008 Tertanggal 30Oktober 2008 Tentang Pemberian Kuasa PertambanganPenyelidikan Umum Kepada PT. Tambang Nikel Matuari.

Tambang Nikel Matuari, awalnya telah memperolehKeputusan Bupati Morowali No.540.1/SK.A.011/DESDM/2008 tanggal19 Mei 2008 Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan NikelDMP kepada PT. Matuari Mineral Resources.Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN.PL2. Bahwa PT.Tambang Nikel Matuari juga mendapatkan KuasaPertambangan Penyelidikan Umum yang diterbitkan oleh BupatiMorowali No.540.1/SK.018/DESDM/X/2008 tertanggal 30 Oktober2008.3. Bahwa PT.

Bukti P6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.1/SK.A.011/DESDM/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang PencadanganWilayah Pertambangan Nikel DMP kepada PT. MatuariMineral Resources;7. Bukti P7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.1/SK.018/ DESDM/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. TambangNikel Matuari;8.

Tambang Nikel Matuari, KPPU 540.1/SK.018/ DESDM/X/2008;: luran Tetap PT.

Bahwa objek sengketa merupakansuatu keputusan yang berakibat pada pemberhentian aktifitas operasiproduksi, akibat terbitnya Surat Keputusan Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Tiga Baji, tertanggal 4 Desember2014;Bahwa Izin Operasi Produksi milik Penggugat (PT Tiga Baji), yangsebelumnya telah diberikan oleh Bupati Morowali kepada Penggugatberdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.1/SK.010/DESDM/I/09,tertanggal 20 Januari 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan

IV/2010 tentang Persetujuan Revisi KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT Tiga Baji, tanggal 30 April 2010, seluas 663 hektar di DesaMatarape, Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.005/DESDM//I/2011 tentang Revisi Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT Tiga Baji, tanggal 26 Januari 2011, seluas 414hektar di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.1

Yang menyatakan bahwa PTTiga Baji selaku Pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhikewajibannya sesuai keputusan Bupati Morowali Nomor:540.1/SK.010/DESDM/I/ 2009 tanggal 20 Januari 2009.

Bukti P9 :Surat PT Tiga Baji Nomor: 001/B/X/2019, Perihal: Keberatan,yang ditujukan kepada Bupati Morowali, tanggal 29 Oktober2019 (Sesuai dengan asli);Bukti Tanda Terima Surat, tanggal 30 Oktober 2019 (Sesuaidengan asli);Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.1/SK.010/DESDM/I/09tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT Tiga Baji, tanggal 20 Januari 2009, danlampirannya (Sesuai dengan asili);Keputusan Bupati Morowali

/SK.010/DESDM/I/2009, DesaMatarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali,Provinsi Sulwesi Tengah No. 045.TB.INV.2011 oleh PT TigaBaji, tanggal 3 Oktober 2011 (tanpa asli);Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun2011 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiKeputusan Bupati Morowali No.: 540.1/SK.010/DESDM//I/2009,Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, KabupatenHalaman 30 Putusan No. 22/G/2019/PTUN.PL23.24.25.26.27.28.29.30.Bukti P23:Bukti P24:Bukti P25:Bukti P26:Bukti

No.295 K/TUN/20083.Pertambangan milik Penggugat Nomor : 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17Oktober 2005 dan Nomor : 540.1/KEP/92/2005 tanggal 03 Desember 2005serta milik Kuasa Pertambangan Penggugat II No. 188.45/69/540/2007tanggal 14 Juni 2007 dan No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007yang terlebih dahulu masingmasing dikeluarkan oleh Bupati HalmaheraTimur ;Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang telahmengeluarkan 3 (tiga) Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) EksplorasiNikel

Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17Oktober 2005 tentang izin Kuasa Pertambangan, bahan Galian Nikel seluas24.190 Ha, terletak di Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara,sesuai titik koordinat, (Bukti P 8) sebagai berikut : O.

Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005 tanggal 03Desember 2005 tentang izin kuasa pertambangan, bahan Galian Nikel seluas13.410 Ha, terletak di Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, sesuai titikkoordinat, (Bukti P 9) sebagai berikut : No.

KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, yangterletak di Kabupaten Halmahera Timur (Bukti P8) ;Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005tanggal 03 Desember 2005 tentang izin kuasa pertambangan (KP)Hal. 18 dari 41 hal. Put. No.295 K/TUN/2008nikel atas nama PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, yangterletak di Kabupaten Halmahera Timur (Bukti P9) ; Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007tanggal 14 Juni 2007 tentang izin kuasa pertambangan (KP) nikel atasnama PT.

KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, yangterletak di Kabupaten Halmahera Timur (Bukti P8) ;Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005tanggal 03 Desember 2005 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP)nikel atas nama PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, yangterletak di Kabupaten Halmahera Timur (Bukti P9) ;Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Nikelatas nama PT.

/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.BALI BASE, dengan lokasi di: Desa Haunobenak, Desa Oeleo dan DesaBoti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor TengahSelatan, Proponsi Nusa Tenggara Timur itu bertentangan denganUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara, dalam Pasal 39 (1) butir a tentang lokasi yang diberikanbertentangan dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor :Distamben.540.1

BALI BASE, dengan lokasi di : Desa Haunobenak,Desa Oeleo dan Desa Boti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei,Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut bertentangan dengan SuratKeterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :Distamben.540.1/V/59/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang memberikan izinuntuk mengadakan peninjauan di Desa Taebesa, Desa Oeekam, Desa Baki,Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;5

Kemudian atas permohonan tersebut Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkanSurat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : Distamben.540.1/V/59/2009, tanggal 30 Oktober 2009 dengan lokasi di Desa Taebesa,Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;6 Bahwa Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : Distamben.540.1/V/59/2009, tanggal 30 Oktober 2009, tersebut seharusnya dijadikan dasarHalaman 5 dari 15 halaman.

.: 48/540.1/DTRB/V/2015, tertanggal 11 Mei2015. Oleh karena Gugatan Penggugat diajukan tanggal 22 Juni2015, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) Hari, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usalia NGG alia jpx

SUBUR ALAM SEMBADA milik Penggugat telah mendapatkanpersetujuan IUP dari Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/N.861.A/HK/IV/2013.Akan tetapi penjelasan yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat(Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur) tidakditerima oleh Tergugat bahkan Penggugat tidak mengikut sertakan untuk ikutdalam pertemuan di Ditjen Minerba tersebut sehingga tidak tercantum dalamdata hasil rekonsiliasi.;5.

;Menimbang, bahwa perusahaan Penggugat tersebut telahmemperoleh Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor 540.1/N.861.A/HK/IV/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT. SUBUR ALAM SEMBADA.