Put.54081/PP/M.IXA/19/2014

18 September 1997, diperpanjang dengankeputusan Nomor SK.54081/012/BPN tanggal 17 September1998 dengan luas tanah 31.571 Ha, dan yang telahdilakukan penataan batas di lapangan seluas 29.278 Ha;Berdasarkan tanggapan ini maka tindakan Tergugat untukmenerbitkan objekobjek sengketa tersebut diatas adalahPutusan 35/G.TUN/2011/PTUN.JPR Hal. 27 dari 11628B.25.3.5.4.5.5.5.6.sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku; Tentang alasan gugatan angka 2, 3, 5 dan 6 :Terhadap gugatan angka 2, 3, 5 dan

Bahwa Tergugat II Intervensil telah memperoleh Izin Lokasiuntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 21.776Ha dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapuratanggal 18 September 1997 Nomor: SK.56081/011/BPNdan diperpanjang oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jayapura tanggal 17 September 1998 Nomor:SK.54081/014/BPN; 5.4.

Bahwa Tergugat II Intervensi2 telah memperoleh Izin Lokasiuntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 31.571 Hadari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal18 September 1997 Nomor: SK.56081/011/BPN dandiperpanjang oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJayapura tanggal 17 September 1998 Nomor:SK.54081/014/BPN; 5.3.

Bukti T.ll.Int. 218: Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor : SK. 54081/012/BPN tanggal 17 September 1998 Tentang Perpanjangan Ijin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (foto kopi sesuaidengan asli);19. Bukti T.ll.Int. 219: Berita Acara Tata BatasAreal Yang Akan Dilepaskan Untuk Areal Perkebunan PT. SiringoRingo tanggal 25 April 2000 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);20.

/014/BPN tanggal 17 September1998 dengan luas tanah 21.776 Ha dan Keputusan Kepala PertanahanKabupaten Jayapura Nomor SK.56081/009/BPN tanggal 18 September1997, diperpanjang dengan keputusan Nomor SK.54081/012/BPNtanggal 17 September 1998 dengan luas tanah 31.571 Ha, dan yang100telah dilakukan penataan batas di lapangan seluas 13.389,60 Hektaruntuk Tergugat Il Intervensi 1 dan seluas 29.278 Ha untuk Tergugat IIIntervensi 2 (vide Bukti T.ll.Int.118 Jo.

Tentang alasan gugatan angka 1:Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor64 tahun 2010, namun demikian ternyata jauh sebelumnyaatas lokasi yang sama telah dimiliki oleh Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Jayapura Nomor SK.56081/010/BPNtanggal 18 September 1997, diperpanjang dengankeputusan Nomor SK.54081/013/BPN tanggal 17 September1998 dengan luas tanah 25.773 Ha dan Keputusan KepalaPertanahan Kabupaten Jayapura Nomor SK.56081/09/BPNtanggal

18 September 1997, diperpanjang dengankeputusan Nomor SK.54081/012/BPN tanggal 17 September1998 dengan luas tanah 31.571 Ha, dan yang telahdilakukan penataan batas di lapangan seluas 29.278 Ha;Sehingga dengan demikian adalah sejalan dengan perintahGubernur kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 522.1/030tanggal 27 Januari 2011 yang menyatakan bahwa.,.ternyata lokasi dari PT.

Tergugat Il Intervensi 2 adalah selaku Pemegang Izin Lokasiberdasarkan Keputusan Bupati Jayapura No. 117 Tahun 2011tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas +31.571 Ha yang sebelumnya telah mendapatkan Izin Lokasi dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sesuai denganSurat Keputusan Nomor: SK.56081/009/BPN yang telahdiperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 54081/012/BPN tanggal 17 September 1998 berdasarkan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Bahwa Tergugat II Intervensi2 telah memperoleh Izin Lokasi5.3.5.4.untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 31.571 Hadari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal18 September 1997 Nomor: SK.56081/011/BPN dandiperpanjang oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJayapura tanggal 17 September 1998 Nomor:SK.54081/014/BPN ;Bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah memperolehPersetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan KelapaSawit di Provinsi Irian Jaya dari Direktur Jenderal PerkebunanDepartemen

Bukti T.ll.Int. 218: Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor : SK. 54081/012/BPN tanggal 17 September 1998 Tentang Perpanjangan ljin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (foto kopi sesuaidengan asli);19. Bukti T.ll.Int. 219: Berita Acara Tata BatasAreal Yang Akan Dilepaskan Untuk Areal Perkebunan PT. SiringoRingo tanggal 25 April 2000 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);20.

Cipta Cakra Murdaya;2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor: 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994)1 (satu) lembar fotocopy surat ari Menteri Kehutanan nomor :393/MenhutV1/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal PersetujuanPencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluaskurang lebih 20.500 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapasawit An. PT.

Hardaya Inti Plantations; ;2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994)4 (empat) lembar fotocopy Surat Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor: 110424 tanggal 10 Pebruari1999 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentangjin Lokasi neserta dengan beserta dengan

Cipta Cakra 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000 perihalKebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yang berproses sejaktahun 1994 ; 1 (satu) lembar fotocopy surat ari Menteri Kehutanan nomor : 393/MenhutVII/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal PersetujuanPencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluas kuranglebih 20.500 ha untuk usaha budidayaperkebunan kelapa sawit An. PT.

Hardaya IntiPlantations ; 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalSulawesi Tengah nomor 540250 tanggal 16 April 1999 perihalPermohonan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT.Hardaya Inti Plantations ; 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000 perihal 45 Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yang berproses sejaktahun 1994 ; s. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Menteri Negara Agraria

Cipta CakraMurdaya ; 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000 perihalKebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yang berproses sejaktahun 1994 ; 1 (satu) lembar fotocopy surat ari Menteri Kehutanan nomor : 393/MenhutVII/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal Persetujuan 77 Pencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluas kuranglebih 20.500 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit An.

Hardaya IntiPlantations ; q. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalSulawesi Tengah nomor 540250 tanggal 16 April 1999 perihalPermohonan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT.Hardaya Inti Plantations ; r. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000 perihalKebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yang berproses sejaktahun 1994 ; s. 4(empat) lembar fotocopy Surat Menteri Negara Agraria

Cipta Cakra Murdaya. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994. 1 (satu) lembar fotocopy surat ari Menteri Kehutanan nomor : 393/MenhutVII/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal PersetujuanPencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluaskurang lebih 20.500 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapasawit An. PT.

Hardaya Inti Plantations. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor : 110424 tanggal 10 Pebruari1999 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentangIjin Lokasi neserta dengan beserta dengan

Cipta Cakra Murdaya. x. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994.y. 1 (Satu) lembar fotocopy surat ari Menteri Kehutanan nomor : 393/ MenhutVII/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal PersetujuanPencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluaskurang lebih 20.500 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapasawit An. PT.

Hardaya Inti Plantations. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor : 110424 tanggal 10 Pebruari1999 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang jinLokasi neserta dengan beserta dengan

Cipta Cakra Murdaya. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahahn Nasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000perihal Kebijakan luas Kebun Kelapa Sawit bagi PBSN yangberproses sejak tahun 1994. 1 (satu) lembar fotocopy surat ari Menteri Kehutanan nomor : 393/MenhutVII/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal Persetujuan Pencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluaskurang lebih 20.500 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapasawit An. PT.

Cipta CakraMurdaya ;2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahahnNasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000 perihal Kebijakan luas KebunKelapa Sawit bagi PBSN yang berproses sejak tahun393/MenhutVII/1995 tanggal 14 Maret 1995 perihal PersetujuanPencadangan kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah seluas kuranglebih 20.500 ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit An. PT.Cipta Karya Murdaya ;120 1 (satu) buah outner Kronologi Perijinan PT.

MHardaya IntiPlantations ;r 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahahnNasional nomor : 54081 tanggal 29 Januari 2000 perihal Kebijakan luas KebunKelapa Sawit bagi PBSN yang berproses sejak tahuns 4 (empat) lembar fotocopy Surat Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional nomor : 110424 tanggal 10 Pebruari 1999 perihalPenyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi neserta dengan besertadengan

QuadraSolution norek 1170005843784. 54081 (Satu) bundel Rekening Koran Bank BNI an. PT. QuadraSolution norek 1551166664. 54091 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega an. PT. QuadraSolution norek 011480011000788. 94101 (Satu) bundel Rekening Koran Bank BPD Kaltim an. PT.Quadra Solution norek 0151502458. 0411 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BIl an. PT. Quadra Halaman 1127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. Solution norek 0007853124. 5412 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank Artha Graha an.