Put-54160/PP/M.XVB/16/2014

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Pengajuan Memori PeninjauanKembali :Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula pemohon bandingmembaca, meneliti serta mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.54160/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 23 Juli 2014, makadengan ini menyatakan keberatan atas Putusan pengadilan Pajak tersebut,karena Majelis Hakim pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telahmengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangHalaman 4 dari 13 halaman

setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan baik error facti maupun error juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan beberapadasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkanputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan dalildalil danalasanalasan hukum sebagai berikut :PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.54160

(Bahwa sesuai Put. 54160/PP/M.XVB/16/2014 pada halaman 3 dari 23halaman)Alasan Pengajuan banding ; Pokok Sengketa (Formal) :Bahwa terdapat ketidakbenaran pada Surat Keputusan Keberatan.Bahwa karena pemohon Banding mengajukan permohonan Keberatanatas SKPKB PPN bukan SKPKB PPh, sehingga Surat keputusanKeberatan menjadi Cacat HukumDimana pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telahmengungkapkan secara tertulis terdapat suatu kekeliruan atauketidakbenaran dalam Penerapan Dasar Hukum, sehingga

SuratKeputusan Keberatan berakibat batal demi hukum.Bahwa sesuai Put. 54160/PP/M.XVB/16/2014 pada halaman 11 dari 23halaman, Bantahan Pemohon Banding atas Surat Uraian BandingTerbanding:Bahwa dalam hal ini Terbanding secara sadar menyatakan bahwa ObjekSengketa Banding berupa Surat Keputusan keberatan Nomor: KEP236/WPJ.29/2013 adalah Cacat Hukum sehingga dapat menyebabkanBatal Demi Hukum.Dimana pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telahmengungkapkan secara tertulis terdapat suatu kekeliruan

atauketidakbenaran dalam Penerapan Dasar Hukum, sehingga SuratKeputusan Keberatan berakibat batal demi hukum.Bahwa sesuai Put.54160/PP/M.XVB/16/2014 pada halaman 17 dari 23halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal : Menimbang,bahwa sesuai peraturan perundangundangan Peradilan Pajak,pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaanatas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah