Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-10-2013 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 30-03-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56828/PP/M.IA/16/2014
Tanggal 3 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
19853
  • Put.56828/PP/M.IA/16/2014
    Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelismenimbangmenimbangPut.56828/PP/M.IA/16/2014PPN2014bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi sebesarRp25.000,00,;bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap basis data PKPM yang menunjukbahwa nomor faktur 010.000.000000137 dilaporkan dua kali oleh PT. Yuly Mandiri Jayasatu atas nama PT. Lotte Indonesia dan satunya lagi atas nama PT.
Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LOTTE INDONESIA
3723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • C5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56828/PP/M.1A/16/2014 tanggal 03 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluHalaman 1 dari
    Putusan Nomor 1192/B/PK/PJK/2016 Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP Sanksi Pasal 13(3) KUP 36.071.573 36.071.573Jumlah PPN Masih Hants Dibayar 72.143.146 72.143.146 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56828/PP/M.1A/16/2014 tanggal 03 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP778/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56828/PP/M.1A/16/2014tanggal 3 November 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;1.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (8)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put.56828/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014 ini masihdalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangUndang PengadilanPajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan PermohonanPeninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah
    Oleh karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56828/PP/M.IA/16/2014 tanggal 3 November 2014harus dibatalkan;V.
Putus : 05-12-2011 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 308/Pid.B/2011/PNKdr
Tanggal 5 Desember 2011 — MOHAMAD KURNIA YAHYA
215
  • karena terdakwa kedapatan membawa, memiliki dan menyalurkan ataumenyerahkan psikotropika jenis pil decazepam tanpa ijin ;2 Bahwa barang bukti dalam perkara ini ditemukan di dalam kamar terdakwa dandiakui milik terdakwa ;3 Bahwa terdakwa melakukan penjualan/peredaran psikotropika jenis pil decazepamtanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RepublikIndonesia ;4 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya tanggal 22 Agustus 2006 Nomor: LAB.56828
Register : 18-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 841/Pid.Sus/2018/PN Bks
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Andriyanie,SH
Terdakwa:
ADEDIO SETIAWAN alias CINA bin ZARMEDI
135
  • 1 (satu) unit HP berikut simcard No. 0813-8680-3354 dan 0895-4137-56828
  • 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  1. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);