Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
12420
  • Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mengaku sebagai pemilikyang berhak atas atas sebidang tanah seluas 581.400 M? ( lima ratus delapanpulun satu ribu empat ratus meter persegi ) berdasarkan tanah Hak milik adatPersil :Sebidang Tanah hak Milk Adat Persuil P.11D.V.57.43.HA seluas 574.300MA?
    Untuk yang seluas 581.400 M2 (lima ratus delapan puluh satu ribu empatratus meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Barat : Tanah Milik Saleh / H. Sukanah ; Sebelah Selatan : Jalan Desa ; Sebelah Utara : Tanah Tutupan ; Sebelah Timur : Sungai.b.
    Sebidang tanah milk adat persil P.11D.V.57.43.HA seluas 581.400, m2(imaratus delapan puluh satu ribu empat ratus meter persegi) denganajak Rp. 40,55 . ;b. Sebidang tanah milk adatpersil P.26.D.V.0.71.HA seluas 7.100 m2(tyuh ribu seratus meter perseqi) ; Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl.2.
    Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat sendiri dalam gugatannya padahalaman 5 point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah pemilik yang sah dan satu satunya yang berhak atassebidang tanah seluas 581.400 MV?
    Bahwa, benar Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalamgugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat selakuahli waris almarhum AYU WINNGSH mengaku sebagai pemilik tanah adatseluas 581.400 M?
Register : 03-01-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 17 April 2024 — Penggugat:
ZULKARNAIN CAKRA SEGARA
Tergugat:
YAYASAN HIDAYATULLAH
2311
  • .1.531.000,- = Rp. 969.000

    Kekurangan Upah periode 16 April 2023 s/d 15Mei 2023

    Rp. 2.500.000 - Rp.1.531.000,- = Rp. 969.000

    Kekurangan Upah periode 16 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023

    Rp. 2.500.000 - Rp.1.531.000,- = Rp. 969.000

    Kekurangan Upah periode 16 Juni 2023 s/d 1 Juli 2023

    Kekurangan upah per hari = Rp. 100.000 - Rp. 61.240 = Rp. 38.760

    Rp. 38.760 x 15 hari = Rp. 581.400

Putus : 19-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor Nomor 4/ Pdt.G/2017/PN.Bau
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT - 1. LA ORI APA DKK TERGUGAT - 1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK
5724
  • sebagian tanahnya,sedangkan yang sebagian lainnya tidak dapat; Bahwa La Ene dan La Aba Ame belum mendapatkan ganti rugi sama sekali; Bahwa Saksi tahu tentang surat hibah, setelah Saksi lihat ternyata surat hibahtersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki tanah di bandara, sepertiParabela dan Kepala Desa; Bahwa Saksi tahu ada gugatan tahun 1990, dan ayah Saksi termasuk salahsatu yang menggugat (bernama La Mai); Bahwa jika gugatan La Halifa, dkk pada tahun 1990 mendalilkan tanah obyeksengketa seluas 581.400
    BauBukti surat tersebut merupakan dukungan masyarakat Katobengke kepadaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Buton untuk melakukan pembangunanbandara Betoambari ;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T. 5 (bersesuaian dengan T.Il 2, T.lll 1 dan P 6) berupa Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor:31/Pdt/G/1990/PN.BB, tanggal 31 Oktober 1991, dalam perkara antara La Halifa, dkkmelawan Menteri Perhubungan RI, dkk;Menimbang, bahwa dari bukti surat T. 5 tersebut ternyata tanah bandaradengan luas 581.400
Register : 18-01-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Bau
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT - LA ORI APA - LA ENE - LA ABA AME - LA UDI AHI - WA INDO APA - LA ADI ALS LA API - WA YMBO - WA KARI - WA API - WA DOKO TERGUGAT - MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI - BUPATI KAB. BUTON - WALIKOTA BAUBAU - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
12446
  • sebagian tanahnya,sedangkan yang sebagian lainnya tidak dapat; Bahwa La Ene dan La Aba Ame belum mendapatkan ganti rugi sama sekali; Bahwa Saksi tahu tentang surat hibah, setelah Saksi lihat ternyata surat hibahtersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki tanah di bandara, sepertiParabela dan Kepala Desa; Bahwa Saksi tahu ada gugatan tahun 1990, dan ayah Saksi termasuk salahsatu yang menggugat (bernama La Mai); Bahwa jika gugatan La Halifa, dkk pada tahun 1990 mendalilkan tanah obyeksengketa seluas 581.400
    PN.BauBukti surat tersebut merupakan dukungan masyarakat Katobengke kepadaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Buton untuk melakukan pembangunanbandara Betoambari ;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T. 5 (bersesuaian dengan T.Il 2, T.lll 1 dan P 6) berupa Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor:31/Pdt/G/1990/PN.BB, tanggal 31 Oktober 1991, dalam perkara antara La Halifa, dkkmelawan Menteri Perhubungan RI, dkk;Menimbang, bahwa dari bukti surat T. 5 tersebut ternyata tanah bandaradengan luas 581.400
Register : 03-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
YUSWANDA ALIAS TAN PENG
Tergugat:
1.Pimpinan Perusahaan Kilang Padi DT AA
2.Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan
19859
  • Rp.1.2008 561/860.K/Tahu 850.000, 10.200.00 581.400, 24.000n 2008 tentang 0,UMK Tahun20085 No Rp. Rp. Rp. Rp.1.3009 561/286.K/Tahu 935.000, 11.200.00 639.540, 46.400n 2009 tentang 0UMK Tahun2009G No Rp.1. Rp. Rp. Rp.1.4010 188.44/56/KPT 014.000, 12.168.00 693.576, 60.160S/ Tahun 2010 0tentang UMKTahun 20107 No Rp.1. Rp. Rp. Rp.1.6011 188.44/09/KPT 115.000, 13.380.00 762.660, 05.600S/ Tahun 2011 0tentang UMKTahun 2011g No Rp.1. Rp. Rp.